Bahwa merasa tidak puas dengan penyelesaian Pemutusan HubunganKerja yang dilakukan oleh Tergugat , Penggugat bersama Para Pekerjalainnya tanggal 28 Agustus 2017 mengadakan audiensi dengan BapakHalaman 1 dari 7. Putusan Nomor : 445/Pdt/2018/PTSMG.Bupati Kabupaten Semarang dan Bapak Bupati menginstruksikan supayaKepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang segera membantumenyelesaikannya;.

Bahwa penjelasan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja kabupaten Semarangsebagaimana dimaksud sangat ganjil, mengingat pada saat audensidengan Bapak Bupati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarangsama sekali tidak menyampaikan perihal adanya Perjanjian Bersamayang notabenenya telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 12April 2017 sebelum audiensi dilakukan dan telah pula didaftarkan padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangdengan Nomor : 2939/BIP/PHV/2017/PN.Smg;Halaman

Dialog/Audiensi dengan Tokohtokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial danKemasyarakatan, sebesar Rp33.150.000,00;259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 04760/019/SP2DTU/BL/V1I/2012tanggal 27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokohtokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial danKemasyarakatan, sebesar Rp50.000.000,00;260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 04766/019/SP2DGU/BL/V1I/2012tanggal 27 Juni 2012GU.

LennyYulita, SP untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp2.891.174,00;277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05635/019/SP2DGU/BL/VII/2012tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokohtokohmasyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial &kemasyarakatan, sebesar Rp8.000.000,00;278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05729/019/SP2DTU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 TU.

Kegiatan dialog/audiensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial &kemasyarakatan, sebesar Rp33.150.000,00;280. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05731/019/SP2DTU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan DED Rehabilitasi anjungan diTMII, sebesar Rp18.000.000,00;281. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05732/019/SP2DTU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 TU.

2 (dua) lembar fotokopi NOTULENSI AUDIENSI BERSAMA FORKOMPINCAM TAYAN HULU ANTARA PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (PT.KGP), Hari / Tanggal : Selasa,21 Februari 2018, waktu : 09.30 wib s/d 11.30 wib, Tempat : GPU Kec. Tayan Hulu Sosok.

2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Hari / Tgl : Senin, 12 Maret 2018, Waktu : 13.30 wiba, Tempat : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Acara : Audiensi Tim LBH Advokat Reslasseering Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

1 (satu) lembar fotokopi NOTULEN AUDIENSI BERSAMA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU, Hari / Tanggal : Senin, 12 Maret 2018, Waktu : 13.30 wib, Tempat : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Agenda : Usulan Masyarakat Adat Para Penggugat 1 s/d 384 Tentang Panen Tandan Buah Segar (TBS) di atas Lahan / Tanah Seluas 1.255 Ha Yang Merupakan Objek Perkara.

KGP.1 (Satu) lembar fotokopi undangan BUPATI SANGGAU Nomor :005 / 789 / EKA, tanggal 09 Maret 2018 Kepada TIM LBHAdvokat Reclasseering Indonesia.2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Hari / Tgl : Senin, 12Maret 2018, Waktu : 13.30 wiba, Tempat : Ruang Rapat AsistenPerekonomian dan Pembangunan, Acara : Audiensi Tim LBHAdvokat Reslasseering Indonesia dengan Pemerintah KabupatenSanggau.1 (satu) lembar fotokopi NOTULEN AUDIENSI BERSAMAASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNANSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Dihimbau kepada para pihak untukmelakukan AUDIENSI kepada pihak Pemerintah mulai dari tingkatKabupaten, Provinsi Kalimantan Barat dan bahkan sampai ke TingkatTinggi yaitu PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta;Bahwa Hasil dari Notulen AUDIENSI pada tanggal 12 Maret 2018 diruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau yaitu : PermohonanMasyarakat Adat Selaku Penggugat 1 s/d 384 memohon Panen sambilMenunggu Putusan Hukum Incraht diantaranya yaitu yang pertama (1).Dibagi 2 (dua) oleh masyarakat Penggugat

Dihimbau kepada para pihak untukHalaman 27 dari 44 Halaman..Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Sagmelakukan AUDIENSI kepada pihak Pemerintah mulai dari tingkatKabupaten, Provinsi Kalimantan Barat dan bahkan sampai ke TingkatTinggi yaitu PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta;Bahwa Hasil dari Notulen AUDIENSI pada tanggal 12 Maret 2018 diruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau yaitu : PermohonanMasyarakat Adat Selaku Penggugat 1 s/d 384 memohon Panen sambilMenunggu Putusan Hukum Incraht diantaranya

KGP.1 (satu) lembar fotokopi undangan BUPATI SANGGAU Nomor : 005 /789 / EKA, tanggal 09 Maret 2018 Kepada TIM LBH AdvokatReclasseering Indonesia.2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Hari / Tgl : Senin, 12 Maret2018, Waktu : 13.30 wiba, Tempat : Ruang Rapat AsistenPerekonomian dan Pembangunan, Acara : Audiensi Tim LBH AdvokatReslasseering Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau.Halaman 34 dari 44 Halaman..Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Sag1 (satu) lembar fotokopi NOTULEN AUDIENSI BERSAMA

KGP.e 1 (Satu) lembar fotokopi undangan BUPATI SANGGAU Nomor :005 / 789 / EKA, tanggal 09 Maret 2018 Kepada TIM LBHAdvokat Reclasseering Indonesia.e 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Hari / Tgl : Senin, 12Maret 2018, Waktu : 13.30 wiba, Tempat : Ruang Rapat AsistenPerekonomian dan Pembangunan, Acara : Audiensi Tim LBHAdvokat Reslasseering Indonesia dengan Pemerintah KabupatenSanggau. 1 (satu) lembar fotokopi NOTULEN AUDIENSI BERSAMAASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNANSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

pelantikan olehSekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara pada tanggal11 April 2011 telah bertugas dan menduduki jabatan sebagaiSekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ; . bahwa sehubungan adanya surat Ketua Komisi Pemilihan UmumKota Pematangsiantar Nomor 270/949/KPUPS/X1I/2011 tanggal 10Nopember 2011 hal Penyampaian Hasil Rapat Pleno KPU KotaPematangsiantar dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum KotaPematangsiantar Nomor 270/1010/KPUPS/I/2012 tanggal 12Januari 2012 Hal Mohon Audiensi

Pematangsiantar ; bahwa pada intinya kedua surat yang ditujukan ke Tergugat tersebut, meminta agar Pemerintah Kota Pematangsiantar menarikkembali Sekretaris KPU Pematangsiantar ( Penggugat ) dimaksudkembailli .....kembali menjadi pegawai Pemerintah Kota Pematangsiantar danbermohon untuk penjelasan dan konsultasi terkait pemberhentianSekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; . bahwa menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum KotaPematangsiantar nomor 270/1010/KPUPS/I/2012 tanggal 12Januari 2012 Hal Mohon Audiensi

, maka Ketua Komisi PemilihanUmum Kota Pematangsiantar menyampaikan surat nomor270/1053/KPUPS/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Hal Mohonaudiensi Susulan, yang memohon kesediaan WalikotaPematangsiantar untuk menerima audiensi susulan dengan acarapenjelasan dan konsultasi terkait pemberhentian dan penarikanSekretaris Komisi Pemilinan Umum Kota Pematangsiantar sekaliguspenyampaian namanama calon Sekretaris Komisi Pemilihan UmumKota Pematangsiantar ; . bahwa permintaan audiensi dan konsultasi oleh Komisi

Penggugat tidak dapat bekerjasama dengan AnggotaKPU Kota Pematangsiantar ;bahwa keberadaan Penggugat di Komisi Pemilihan Umumsudah tidak diinginkan lagi oleh seluruh Anggota KomisiPemilihan Umum Kota Pematangsiantar hal ini dibuktikandengan permohonan Audiensi kepada tergugat denganMelampirkan ; nn nnn nn nnn nnn ne nnn ncn ennnnnnen1).

SUJAWAL IDRIS CHANIAGOtanggal 14 Januari 2002 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta perihal:Mohon audiensi;1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 423/078.1 tanggal 12 April 2002dari Sekretaris DPRD DKI Jakarta kepada dr.

SYAWAL IDRISCHANIAGO perihal Audiensi;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 498/077.72 tanggal 4 Juni 2002perihal: Hasil Audiensi Dewan dengan Dokter dan Paramedis KaryawanDinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ;1 (satu) lembar Surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter danParamedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua DPRDDKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2002;Fotokopi Surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter danParamedis

SJUJAWAL IDRIS CHANIAGOtanggal 14 Januari 2002 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta perihal:Mohon audiensi;1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 423/078.1 tanggal 12 April 2002dari Sekretaris DPRD DKI Jakarta kepada dr. SYAWAL IDRISCHANIAGO perihal Audiensi;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 498/077.72 tanggal 4 Juni 2002Hal. 35 dari 61 hal. Put.

SJAWAL IDRIS CHANIAGOtanggal 14 Januari 2002 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta perihal:Mohon audiensi;1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 423/078.1 tanggal 12 April2002 dari Sekretaris DPRD DKI Jakarta kepada dr.

SYAWAL IDRISCHANIAGO perihal Audiensi;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pimpinan DPRD DKI Jakartakepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 498/077.72 tanggal4 Juni 2002 perihal: Hasil Audiensi Dewan dengan Dokter danParamedis Karyawan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ;1 (satu) lembar Surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokterdan Paramedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepadaKetua DPRD DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2002;Fotokopi Surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter danParamedis

sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor 863/998 tanggal 17 Oktober2017 dari Bupati Aceh Tamiang kepada Wakil Bupati AcehTamiang dkk untuk melakukan Audiensi ke Dirjen OTDAKemendagri dan BKN di Jakarta (Fotokopi Ssesuai denganaslinya);Surat a.n.

Bupati Aceh Tamiang yang ditandatangani olehAsisten Administrasi Umum Nomor 863/1011 tanggal 23Oktober 2017 hal Audiensi terkait Mekanisme PenjatuhanHukuman Disiplin PNS Golongan IV/c yang tersangkuttindak pidana korupsi, yang ditujukan kepada KepalaBadan Kepegawaian Negara (BKN) (Fotokopi berstempelbasah);Telaah Staf Badan Kepegawaian Dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Nomor863/TS.1032 tanggal 06 November 2017 perihal Konsultasilanjutan masalah PNS tersangkut tindak pidana

Bukti T33 : Berita Acara Hasil Audiensi Tim Pemerintah KabupatenAceh Tamiang dengan Badan Kepegawaian Negara terkaitstatus kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten AcehTamiang yang sedang atau telah selesai menjalanihukuman pidana tanggal 14 Juni 2017, (Fotokopi sesuaidengan aslinya);34.

Bukti T34 : Laporan Sekretaris BKPSDM tanggal 27 Oktober 2017tentang Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audiensi keDirjen OTDA Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negaradi Jakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Bahwa Penggugat selain menyerahkan buktibukti surat juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Drs. AMIRULLAH, M.Si., danH.

mengenai status PNS Kabupaten AcehTamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana dan masih menjalaniHalaman 38 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA10.11.12.13.14.15.hukuman pidana yang menghasilkan kesimpulan bahwa terhadappermasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan keDirjen OTDA Kemendagri (vide Bukti T25, Bukti T26 dan Bukti T27);Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN

proyek jalan tol ;Bahwa jumlah uang yang digelapkan Terdakwa untuk SRI DONOsebesar Rp 14.000.000, (empat belas juta rupiah) sedangkan SRIRAHMAN sebesar Rp 11.100.000, (sebelas juta seratus ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa meminta uang kepada SRI DONO dan SRIRAHMAN sebagai ganti rugi tanah mereka yang menjorok ke tanahkas desa ;Bahwa setahu saksi proyek pembangunan jalan tol tersebut dimulaitahun 2012 ;Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa meminta uang kepada warga yangterkena proyek jalan tol setelah ada audiensi

Saksihanya tahu pada saat ada audiensi pada tanggal 27 Maret 2012 yangpada waktu itu saksi hadir selaku tokoh masyarakat ;Bahwa jumlah uang warga yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp25.100.000, (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincianSRI DONO Rp 14.000.000, (empat belas juta rupiah) dan SRI DONORp 11.100.000, (sebelas juta seratus ribu rupiah) ;Bahwa semuanya tersebut ada kwitansinya ;Bahwa yang Rp 14.000.000, (empat belas juta rupiah) dibelikansepeda ontel dan dibagikan kepada

tersebut terjadi pada tanggal 23Maret 2012;Bahwa saat audensi warga cerita kalau Terdakwa telah meminta uangwarga ;Bahwa pada saat itu yang hadir sewaktu audiensi adalah Terdakwa,Sekretaris Desa, Polsek, Kecamatan dan lembaga masyarakat (LSM) ;Bahwa pada saat audiensi Kepala Desa (Terdakwa) mengakui telahmelakukan pungutan liar dan uang tersebut digunakan untuk membelisepeda untuk dibagikan kepada perangkat desa ;Bahwa setahu saksi duluan pencairan dana ganti rugi proyek jalan tolbaru kemudian Terdakwa

No. 01/P.KHS/2009akan tetapi yang diundang tidak hadir tanpa alasan yang jelas (terlampir BP11);Bahwa Panitia Hak Angket kembali melakukan pemanggilan terhadapWalikota Pematangsiantar, dengan surat panggilan No. 005/2035/DPRD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, akan tetapi Walikota Pematangsiantar jugatidak hadir dengan alasan yang tidak jelas (terlampir BP12);Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 19 Agustus 2008 jam 10.WIB di Jakarta telah melakukan audiensi dengan Komisi PengawasPersaingan Usaha

sehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPUL/2006 sesuai dengan Surat No. 005/1470/DPRD/VIII/2008 tanggal 13Agustus 2008 (terlampir BP13);Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 19 Agustus 2008 jam 14.WIB di Jakarta telah melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung RIsehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPUL/2006 sesuai dengansurat No. 005/1471/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 (terlampir BP14);Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 20 Agustus 2008 jam 10.WIB di Jakarta telah melakukan audiensi

dengan Menteri Dalam Negeri RIsehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPUL/2006 sesuai denganSurat No. 005/1469/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 (terlampir BP15);Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 21 Agustus 2008 jam 14.WIB di Medan telah melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara sehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPUL/2006sesuai dengan Surat No. 005/2004/D PRD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008(terlampir BP16);Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 sekitar jam 14

Bahwa hasil audiensi pertemuan 13 Dosen dengan Rektor pada dasarnyatidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pemberhentian terhadapPembanding / Penggugat mengingat konsep audiensi dalam hukumadministrasi adalah bersifat reparatoir, yaitu untuk memperbaiki kesalahan.Selain itu dalam persidangan diketahui dari 13 Dosen ada 1 orang yang cutikarena menjadi anggota DPRD, 1 orang cuti melanjutkan studi, dan 1 lagitandatangannya dipalsukan.

Apabila audiensi tersebut digunakan untuk mengambilkeputusan, maka seharusnya semua pihak yang terkait harus dihadirkan.Kenyataannya dosen lain yang berjumlah 27 orang tidak dihadirkanmalahan Terbanding / Tergugat mengambil keputusan berdasarkanaudiensi 13 dosen yang jelas tidak mewakili total 27 dosen .Yang berartitelah melanggar Asas Larangan Diskriminasi sebagaimana pendapat ahliProf. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S; 4.

Bahwa terhadap Surat Permohonan Audiensi tersebut dalam Poin 6 diatas,Kemudian Penggugat sebagai Lembaga Pendamping Hukum Warga PasarGriya beserta Warga Pasar Griya melakukan audiensi terhadap Tergugat IIpada tanggal 08 Mei 2018. Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pdt./2019/PT TJK.10.11.12.13.14.15.16.Bahwa terhadap Pertemuan Audiensi tersebut dalam Poin 7 di atasdihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:a.

Putusan Nomor 51/Pdt./2019/PT TJK.33.34.35.36.11Bahwa kegiatan tersebut dalam Poin 32 di atas, merupakan wujud PerayaanKemerdekaan Indonesia ke 73 yang sekaligus peringatan keras KepadaPara Tergugat, Bahwa di tengah ~kemerdekaan yang ada,Pemerintah/Penguasa masih menciderai hakhak warganya.Bahwa terhadap Poin 31 di atas, Penggugat meminta Audiensi kepadaTergugat Il Pada tanggal 25 Juli 2018 untuk mencari jalan keluar terhadappermasalahan yang ada.Bahwa terhadap Audiensi tersebut dalam Poin 32 di

atas, yang sudahberlangsung + 1 (satu) bulan berlangsung sejak 25 Juli 2018 belummenemukan titik terang sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.Bahwa terhadap hal tersebut dalam Poin 33 di atas, Penggugat menyuratikembali Tergugat II perihal Permohonan Hearing guna menanyakankejelasan terkait Audiensi yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2018tersebut dalam Poin 32 di atas yang akan dilaksanakan pada 31 Agustus2018.Ketua Pengadilan yang terhormat,Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa danmasyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUIKota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016 tanggal14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait DugaanPenistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa BernamaMELIANA. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telahmelaksanakan rapat Komisi Fatwa DP.

Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu(AMMIB) Nomor: Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihalMohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukanoleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd danRifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa danmasyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUIKota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016, tanggal 14Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait DugaanPenistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa BernamaMELIANA. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telahmelaksanakan rapat Komisi Fatwa DP.

Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu(AMMIB) Nomor : Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016,perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yangdilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd danRifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang (2013) atau selama 17 tahun, PEMOHONtelah berkalikali mengirim surat, menghadap dan audiensi ke KAPOLDA DIY danjajarannya agar berkenan mengusut tuntas kematian wartawan UDIN, karenalatarbelakang perselingkuhan tidak terbukti secara hukum, semestinya Penyidikmenfokuskan penyelidikan dan penyidikan dengan latar belakang pemberitaan, yangsejak dini diyakini oleh PEMOHON sebagai sebab musabab penganiayaan dan pembunuhan dimaksud ;11.

Bahwa terakhir menjelang 18 tahun tewasnya wartawan UDIN yang tidak juga jelaspenyelesaiannya, PEMOHON bersama elemen wartawan Indonesia yang tergabungdalam Solidaritas Wartawan untuk Udin bersama TPF PWI melakukan serangkaianaksi/gerakan moral untuk mengingatkan kewajiban TERMOHON dalam menuntaskankasus kematian wartawan UDIN, baik dengan melakukan seminar dan forum FocusGroup Discussion bersama Dewan Pers, audiensi dengan Ketua DPRD DIY bahkan jugasempat menghadap dan audiensi dengan Jenderal Polisi

Disetiap audiensi maupun forumforum resmi dan pergantianpimpinan selalu Termohon sampaikan perkembangan dari penanganan perkara a quo.Termohon tidak mau gegabah dan asalasalan didalam penanganan perkara a quo,namun harus dengan cermat, teliti dan penuh kehatihatian mengingat perkara a quosudah sangat lama terjadi dan dengan sangat minimnya informasi maupun buktipetunjuk yang ada.

Perihal permohonan audiensi sebagaiperkenalan dengan pengurus PUK SPEE FSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarangmelalui Surat Nomor 002/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/ VI/ 2012 yangditandatangani oleh Sdr. Suparman dalam kedudukannya sebagai Ketua PUK SPEEFSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarang;Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat yang dikeluarkan oleh PUK SPEE FSPMIPT. Sucaco Tbk Plant Cikarang dengan Surat Nomor 002/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/VI/2012, maka PUK SPEE FSPMI PT.

Sucaco Tbk PlantCikarang menyampaikan surat kepada pihak Tergugat dengan Surat Nomor 003/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/VI/2012 perihal permohonan audiensi sebagaiperkenalan didirikannya PUK SPEE FSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarang;Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat yang dikeluarkan oleh PUK SPEE FSPMIPT. Sucaco Tbk Plant Cikarang dengan Surat Nomor 003/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/VI/2012, maka PUK SPEE FSPMI PT.

Perihal permohonan audiensi sebagaiperkenalan didirikannya PUK SPEE FSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarang;11.Bahwa dalam audiensi PUK SPEE FSPMI PT.

Bahwaterhadap tuduhan adanya hubungan dengan wanita yang lain tidakdapat di buktikan dikarenakan tidak adanya suatu pengaduan yangdilakukan istri Penggugat dan rumah tangga Penggugat dengan Istrisampai sekarang tetap harmonis.Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak pernahdilakukan klarifikasi dengan diadakannya acara audiensi antaraMasyarakat, Tokoh Masyarakat, maupun Lembaga Masyarakat danPenggugat guna mendengar klarifikasi secara langsung olehPenggugat mengenai kebenaran prilaku

masyarakat DesaKemurang wetan, tertanggal 09 Juni 2020, beserta Daftarhadir (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Foto unjuk rasa & Audiensi masyarakat Desa Kemurangwetan tertanggal 09 Juni 2020 (fotokopi sesuai foto);: Surat Kepala Desa Kemurang Wetan Perihal Undangan No.005/061/V1/2020 tentang rembug Warga tertanggal 09 Juni2020 (fotokopi sesuai dengan asli);: Berita Acara rembug Warga oleh paguyuban RIT/RW,Lembaga Desa BPD, LPM, Karang taruna dan TokohMasyarakat Terkait Kinerja Sekretaris Desa

,;Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja diKecamatan Tanjung sebagai Sekretaris Camat (Sekcam);Bahwa alasan pemberhentian Carik (Sekdes) adalah karenaadanya demonsirasi oleh warga terkait tentang fotofotoPenggugat yang tersebar di media social;Bahwa Saksi menghadiri 2 unjuk rasa, masingmasing masih diBulan Juni 2020;Bahwa dalam Demo I, Camat Tanjung tidak hadir, Saksi mewakiliCamat hadir di Demo tersebut, dan memberi pengarahan kepadapendemo pada saat audiensi;Bahwa pada Demo

Pada tanggal 5 juni 2020; terkait bukti T9, yaitu fotofotoSekdes yang tersebar di media social, masyarakat memintaSekdes mundur, jumlah pendemo sekitar 6070 orang, tetapiyang audiensi ada 4 (orang).Il. Pada tanggal 9 Juni 2020, Kepala Desa menjawab memintawaktu sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.Ill.

Saksi hadir dalamdemo yang ketiga, sekaligus dalam audiensinya juga hadir.Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor: 61/G/2020/PTUN.SMGBahwa dalam audiensi pada demo yang ketiga dihadiri juga olehForkopinsa Tanjung, Kasatintel Brebes, Sekcam, Kasipemerintahan.Bahwa isi dari audiensi tersebut adalah mesyarakat menagihKepala Desa untuk adanya surat pemberhentian terhadapSekdes.Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, ada acara klarifikasi di KantorKecamatan Tanjung, dihadiri oleh Kabag Pemdes, KasiPemerintahan

permohonan klarifikasi dengan surat No. 608/GKU/HRGA/X/2010 tertanggal (P1), dengan alasan PT Graha Kerindo Utama adalahPerusahaan Converting Tissue dan bukan perusahaan otomotif, sehingga kehadiranorganisasi dengan nama tersebut di PT Graha Kerindo Utama dianggap kurangtepat.Bahwa selama menunggu jawaban dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBekasi, pengurus organisasi DPP FSPOI dan Pengurus Basis SPOI mengirimkanbeberapa surat kepada Penggugat sebagai berikut :e Surat permintaan untuk melakukan audiensi

mempunyai sistem keanggotaan dengan stelsel pasif, yang dengan tegasdiyatakan pada Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang kemudian dicatatkan diDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan nomor bukti pencatatan882/CTT.250/XI/2010 (P12) pada tanggal 15 November 2010, sehingga secarahukum bahwa organisasi ini telah sah menurut UndangUndang No. 21 Th. 2000,tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.Bahwa karena tidak ada tanggapan atas suratsurat yang diajukan dan atau permintaan14.15.untuk melakukan audiensi

, yang dalam Undangundang Ketenagakerjaan tidak adaterminologi hukum tentang mediasi audiensi tersebut.

Selain itu,Penggugat bersamasama dengan 14 orang Pegawai Negeri Sipillainnya yang diberhetikan dengan tidak hormat oleh Tergugat jugamengajukan permohonan audiensi kepada Tergugat.

Ataskeberatan dan permohonan audiensi tersebut Tergugat telahmengundang Penggugat mengikuti Rapat yang dilaksanakan padatanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea, akan tetapidalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil olehTergugat atas keberatan dan permohonan peninjauan kembaliatas objek sengketa tersebut. Justeru Tergugat menyarankankepada Tergugat agar menempuh upaya hukum menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

Akan tetapi Tergugat hanya mengundang PenggugatHalaman 10 Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUNMDN.2)8)untuk melakukan audiensi dan menyarankan kepada Penggugatuntuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata UsahaNegara.

gugatansengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acarayang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakanpada pokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal29 November 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali KeputusanBupati Toba Samosir Nomor 928 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018Halaman 22 Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUNMDN.dan permohonan mengajukan audiensi

(Bukti T19)Pembukaan Rapat Synode Periode XXXV Tahun 2012 diresmikan olehGubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh Pejabat Pemerintah (Bukti T20)serta diperkuat dengan dukungan audiensi dengan pejabat yang dibuktikan dalampoint 21.16 Tanggapanterhadap poinIII nomor 18 :Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan hukum Tergugatseyogianya Tergugat mengutamakan Azas Proporsional.Tanggapan Tergugat:Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinyadan telah mengutamakan

Hutabarat telah menerima Audiensi PucukPimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk (BuktiT21) dan Kakanwil Kemenag Sumut juga menerima audiensi Pucuk PimpinanGereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk (Bukti T22) sertaKakan Kemenag Kota Pematangsiantaryang lama menerima audiensi PucukPimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing dkk (BuktiT23).

Hutabarat menerima Audiensi PucukPimpinan Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pdt. Ev. J.S31 00) 001 0) 00: ce ( bukti T21);Koran SIB tanggal 27 April 2012 : Kakanwil Kemenag Sumutmenerima audiensi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yangdipimpin oleh Pdt. Ev. J. Sihombing, dkk............ ( bukti T22);Koran SIB tanggal 19 Juli 2012 : Kakan Kemenag KotaPematangsiantar yang lama menerima audiensi Pucuk PimpinanGereja pentakosta yang dipimpin oleh Pt.

Simanjuntak sebagai Sekjendengan Nomor suratnya No. 104/XXXVIII/PP/VIII/2015 tanggal 07Agustus 2015 perihal Permohonan Bantuan SosialPGES TLS 5 GAEGOURLS 0A 5S LAMUEIRAS SH bSARUBUARS 6 41 3 BORER (Bukti T.1L.INT 53).Mengenai Koran SIB tanggal 15 Desember 2014 : Pucuk PimpinanGereja Pentakosta Audiensi ke Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI diJakarta Oditha Hutabarat, M.Th (Bukti T.ILINT Mengenai Koran SIB tanggal 29 September 2011 : Pucuk PimpinanGereja Pentakosta dan Panitia Pembangunan Kantor Pusat

Sihombing dkk Audiensi denganKapolresta Siamtal scams esses enamine en sss cena (Bukti T.T.INT 57).Mengenai Koran SIB tanggal 1 April 2010 : Pucuk Pimpinan GerejaPentakosta Pdt. Ev. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, $.Th sertaDewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Audiensi dengan GubernurSumatera Utara (Bukti T.ILINT 57).7258.

Puger, seluas 205 Hayang merupakan barang milik daerah Kabupaten Jember tanpa pengenaankewajiban membayar sewa kepada perusahaan penambang, telah secaracukup dan patut Para Penggugat telah menyampaikan surat kepadaTergugat ,yaitu sebagai berikut:1.Tanggal 26 November 2018, Nomor 133/B.1/LAPJBR/XI/2018, denganperinal Permohonan Penetapan Status quo Atas Tambang GunungSadeng Dalam Lingkup Aset Pemerintah Kabupaten Jember;Tanggal 28 November 2018, Nomor 134/B.1/LAPJBR/XI/2018, denganperihal Permohonan Audiensi

Pemanfaatan Tambang Gunung SadengPuger Dalam Lingkup Aset Pemerintan Kabupaten Jember seluas+ 205 Ha;Tanggal 5 Desember 2018, Nomor 136/B.1/LAPJBR/XII/2018, denganperihal Permohonan Audiensi Pemanfaatan Tambang Gunung SadengPuger Dalam Lingkup Aset Pemerintan Kabupaten Jember seluas+ 205 ha ke 2;Maka wajar dan patut kiranya Majelis Hakim memeriksa dan memutusperkara a quo sebagai berikut:1.Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;2.

Akibatnya untuk UMSP Tahun 2014 DKIJakarta, Gubernur DKI Jakarta menjadikan hasil Audiensi Anggota DewanPengupahan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April2014, melegitimasi penetapan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi(UMSP) sebesar 5% dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 atau UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalamBAGIAN MENIMBANG dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Propinsi Tahun 2014 yang

berlaku bagiasosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak sepakat atautidak berunding.Besaran 5% UMSP dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 atau UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2013, ditetapkan tanpa dasar hukum dantanpa melalui Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.Faktanya, audiensi yang diadakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur DKI Jakartatanggal 10 April 2014 yang menjadi Bagian Menimbang dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014 tentang Upah

Jakarta,dimana salah satu Anggota Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha jugamerupakan salah satu elemen KADIN Jakarta.Menghadapi kondisi tersebut, PEMOHON baik sendirisendiri sebagai FederasiSerikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin maupun bersama FederasiSerikat Pekerja lain dan atau Forum Buruh DKI, telah mengusahakan danmelakukan upaya agar dilakukan Pembahasan UMSP 2014 di DewanPengupahan, yang akan disampaikan kepada Disnakertrans Provinsi DKIJakarta maupun ke Gubernur, baik melalui surat resmi, Audiensi

yangpernah dilakukan yaitu sebagai berikut:1 Audiensi tertanggal 14 April 2014dan 15 April 2014 denganDisnakertrans Provinsi DKI Jakarta(Bukti P25).2 Surat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik dan Mesinyang ditujukan kepada Disnakertrans ProvinsiDKI Jakarta dengan nomor 001/DPD FSP LEM/DKI/IV/2014tertanggal 16 April 2014 tentang Nilai Akhir UMSP Sub Sektor LEMtahun 2014(Bukti P26).3 Surat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik dan Mesin yang ditujukan

Putusan Nomor 66 P/HUM/201420 Fotokopi Lembar Register Kecamatan Cakung No. 1501/1.824 tertanggal 26 Juni2014 (Bukti P20)21 Fotokopi Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Bukti P21)22 Fotokopi Putusan Dewan Pengupahan, tanggal 25 Oktober 2013 (Bukti P22)23 Fotokopi Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Bukti P23)24 Surat Anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepadaGubernur DKI Jakarta tertanggal 7 April 2014 (Bukti P24)25 Fotokopi Materi Audiensi tanggal 14 April 2014 dan

Ecek ada audiensi antara H.Ecek dengan Sekda, yang saksi tidak ingat kapan terjadinyaaudiensi tersebut;e Bahwa H. Ecek menyuruh saksi menulis berita tentang audiensikarena kapasitas saksi sebagai wartawan;e Bahwa saksi mengetahui ada panti disabilitas di mana H. Eceksebagai ketua dan Panti tersebut menampung orang yang sakitjiwa;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akanmenanggapinya di dalam kesimpulan.2. Saksi SLAMET RIYADI;e Bahwa saksi mengenal H.

Saksi HERMAN;e Saksi tahu, ada audiensi di ruang kerja Setda, pada waktu ituyang hadir Setda, Kepala BKD, Dirut RSUD, Kadis Kesehatan,saya dan H.Ecek dari pihak Yayasan;Halaman 29dari38 Putusan No. 20/Padt.G/2015/PN.Smd2.

SaksiDari pihak Yayasan menjelaskan permohon bantuan kepadaPemda berupa Sarana dan prasarana, dokter jiwa, perawatkejiwaan dan obatobatan;Bahwa saksi mengetahui AD/ART Yayasan;Bahwa Haji Ecek adalah sebagai Pembina Yayasan sedangkanKetua Yayasan adalah Beni Jon;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akanmenanggapinya di dalam kesimpulanRENI KURNIAWATI ANTON;Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kesehatan KabupatenSumedang;Saksi mengetahui adanya audiensi tertanggal23 Juni 2013, dimana salah

satu yang hadir ialah Kepala Dinas Kesehatan;Bahwa isi audiensi itu adalah tentang permintaan bantuan;Bahwa Dinas Kesehatan pernah memberikan obat kepadaYayasan Anugrah di mana alurnya adalah atas permintaan dariYayasan Anugrah melalui Puskesmas;Bahwa obat yang diberikan kepada Yayasan Anugrah BhaktiBarokah adalah untuk disabilitas mental yang jenisnya terdiridari Denaxiperidil, Heroperidil, Chrol Pemazin dan sudahdiberikan sebanyak 4 (empat) kali;Bahwa saksi mengetahui Kepala Dinas menjanjikan