Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012 yang isinyaalokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro Hukum Tanggal10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairan dana tak terdugamelalui APBA apakah cukup dengan surat pernyataan Bupti Aceh Tenggara danDijawab oleh Kepala Biro Hukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat dicairkan cukup dnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51UU.No.24 Tahun 2007 tentang Bancana

Wagub Aceh Tanggap 03 September2012 yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala BiroHukum Tanggal 10 September 2012 perihal menanyakan363738394041424344454647apakah pencairan dana tak terduga melalui APBA apakahcukup dengan surat pernyataan Bupti Aceh Tenggara danDijawab oleh Kepala Biro Hukum bahwa dana Belanja Tidakterduga dapat di cairkan cukup dnegan Pernyataan Bupati AcehTenggara sesuai dengan Pasal 51 UU.No.24 Tahun 2007tentang Bancana

;Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala BiroHukum Tanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakahpencairan dana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengansurat pernyataan Bupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala BiroHukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukupdnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51UU.No.24 Tahun 2007 tentang Bancana

Peringatan tanggal 31 Agustus 2020, T7 tentang TandaTerima Surat Peringatan III perihal Somasi tanggal 05 September 2020, T8tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35 tahun2018 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, T9 tentangSurat dari Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 25 Februari 2019, T10 tentangPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang PerlakuanKhusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu diIndonesia yang terkena Bancana

Penetapan Kepala Daerah atas status tanggapdarurut/bancana; dan (2).Pemberitahuan kepada DPRD paling lama 1(satu) bulan setelah penetapan.Bahwa sesuai dengan asas dalam hukumperikatan, suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas sebab yang halalsebagaimana yang dapat dikategorikan terhadap perjanjian yang dibuatoleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka perjanjian tersebutHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2019/PT PALmenjadi batal demi hukum.

A Tahun 2020 tentang Penetapan StatusKeadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat VirusCorona di Indonesia; Keputusan Kepala Badan NasioanalPenanggulangan Bancana Nomor 13. A tahun 2020, tanggal 29Februari 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan TertentuDarurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.6.3 Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan NomorM/3/HK.O4/III/2020, tanggal 17 Maret 2020.

Cukup jelasAyat (4)C ukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 26Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf ePerlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikitdikitnya sama denganProgram Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Huruf fCukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 27Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuandalam keadaan perang, bancana

Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai (DSP) APBN Tahun2014 Tanggap Darurat dalam rangka penanganan Darurat BencanaKebakaran Lahan dan Hutan di Kota Dumai banyaknya 2 (dua) odner;Asli Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) dengan Pemerintah Kota Dumai No. 51 A/BNPB/4/2014tentang bantuan Dana Siap Pakai untuk Bencana Asap Akibat KebakaranLahan dan Hutan di Kota Dumai Provinsi Riau tahun 2014;Asli kwitansi No. 15/PKBPP/Riau/BNPB/04/2014 Pengelola KegiatanPenanganan Darurat Bancana

Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai (DSP) APBN Tahun2014 Tanggap Darurat dalam rangka penanganan Darurat Bencana KebakaranLahan dan Hutan di Kota Dumai banyaknya 2 (dua) odner;Asli Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) dengan Pemerintah Kota Dumai No. 51 A/BNPB/4/2014 tentangbantuan Dana Siap Pakai untuk Bencana Asap Akibat Kebakaran Lahan danHutan di Kota Dumai Provinsi Riau tahun 2014;Asli kwitansi No. 15/PKBPP/Riau/BNPB/04/2014 Pengelola KegiatanPenanganan Darurat Bancana

Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai (DSP) APBN Tahun2014 Tanggap Darurat dalam rangka penanganan Darurat BencanaKebakaran Lahan dan Hutan di Kota Dumai banyaknya 2 (dua) odner;2) Asli Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) dengan Pemerintah Kota Dumai No. 51 A/BNPB/4/2014tentang bantuan Dana Siap Pakai untuk Bencana Asap Akibat KebakaranLahan dan Hutan di Kota Dumai Provinsi Riau tahun 2014;3) Asli kwitansi No. 15/PKBPP/Riau/BNPB/04/2014 Pengelola KegiatanPenanganan Darurat Bancana

keluarga;Bahwa pada saat adanya dana bantuan tersebut saksi termasukkedalam susunan panitia yaitu sebagai anggota Panitia Penyalurandana penanggulangan bencana tingkat desa tahun 2012 sesuai denganSurat Keputusan Kepala Desa Tengkurak Nomor : 365/Kep.02/2011,Tanggal 02 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Penanggulanganbencana tingkat desa tahun 2012 namun saya juga baru tahu setelahdikantor Kepolisian bahwa ada SK (Surat Keputusan) yang menunjuksaya sebagai anggota panitia penualur dana bantuan bancana

Serang serta pada saat itu yangmenyaksikan adalah semua panitia penyaluran dana bancana alam putingbeliung itu sendiri yaitu diantaranya SAEPULLAH.Bahwa Terdakwa pernah memberikasn keterangan di hadapan penyidikdan kterangan dalasm Berita Acara adalah benar keterangan Terdakwa,yang saksi baca dan tandatangani.Bahwa uang tersebut Terdakwa bagikan setelah selesai membagikan uangtersebut kepada para korban bencana alam puting beliung kemudiansetelah itu diberikan kepada semua panitia sesuai kesepakatan

kerjakan adalah sebesar 71,94 % (tujuh puluh satu komasembilan empat persen), sedangkan Para Tergugat mendalilkan sebesar54,92% (lima puluh empat koma sembilan dua persen) berdasarkanperhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (bukti surat T13, T14, dan T16);Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan point ketiga belas,Penggugat sendiri mengakui pada awalnya bahwa perhitungan progress fisiksebesar 54,92% (lima puluh empat koma sembilan dua persen) adalahperhitungan setelah terjadinya bancana

Pada 01 Oktober2009 Gubernur Sumatera Barat menyatakan telah terjadi bancana alam/gempa diwilayah Sumatera Barat, termasuk daerah Kota Padang Panjang yangmengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta benda, dan kerusakan fisik saranadan prasarana umum (Surat Pernyataan No. 360 1394 2009 tanggal 01Oktober 2009) ;Tanggal 02 Oktober 2009 Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua STSIPadang Panjang mengadakan rapat dengan jajaran di STSI Padang Panjang untukmengadakan penghitungan/pendataan kerugian yang

termasuk kedalamsusunan panitia yaitu. sebagai anggota Panitia Penyaluran danaHalaman 65 dari 151 Putusan Nomor 52/Pid.SusTpk/2015/PN.Srgpenanggulangan bencana tingkat desa tahun 2012 sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Desa Tengkurak Nomor : 365/Kep.02/2011, Tanggal02 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Penanggulangan bencanatingkat desa tahun 2012 namun saya juga baru tahu setelah dikantorKepolisian bahwa ada SK (Surat Keputusan) yang menunjuk sayasebagai anggota panitia penyalur dana bantuan bancana

Serang serta pada saat itu yangmenyaksikan adalah semua panitia penyaluran dana bancana alamputing beliung itu sendiri yaitu diantaranya SAEPULLAH, Bahwa saksipernah memberikasn keterangan di hadapan penyidik dan kterangandalasm Berita Acara adalah benar keterangan saksi, yang saksi baca dantandatangani.Bahwa uang tersebut saksi bagikan setelah selesai membagikan uangtersebut kepada para korban bencana alam puting beliung kemudiansetelah itu diberikan kepada semua panitia sesuai kesepakatan, setelahitu

Padang Lawas tanggal04 Desember 2012, perihal Laporan Bancana Tanah Longsor ;Fotofoto bangunan dek yang roboh dan pada saat dek dikerjakan ;Surat tanda bukti penerimaan barang bukti berupa sejumlah uang tertanggal06 Mei 2014 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;Surat Penetapan Penyitaan barang Bukti oleh Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Medan ;Surat transfer uang (Pertama) via Bank Mandiri sejumlah Rp. 190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014

Ahli SAUL PANAGIAN SIMANJUNTAK,SE: Bahwa ahli bekerja pada Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara yang pernah ditugaskan untukmenghitung adanya kerugian Negara atas dugaanpenyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Alam pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Asahan TA 2009;Bahwa dalam penugasan perhitungan kerugiankeuangan Negara yang dilakukan terhadap kegiatanPelaksanaan Kegiatan Rahabilitasi dan RekonstruksiPasca Bancana Alam pada Dinas PU Kab.Asahanuntuk 4 kontrak

pelaksana/ kontraktor tidak sesuaidengan shopdrawing;Ahli SAUL PANAGIAN SIMANJUNTAK,SE: Bahwa ahli bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utarayang pernah ditugaskan untuk menghitung adanya kerugian Negaraatas dugaan penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Alam pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Asahan TA 2009;Bahwa dalam penugasan perhitungan kerugian keuangan Negara yangdilakukan terhadap kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rahabilitasi danRekonstruksi Pasca Bancana

Perihal Permohonan penandatanganan NPD Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bancana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp. 165.990.960,00;

Agenda 45 tanggal 18 Januari 2021 untuk dilakukan Verifikasi dan Usulkan pada Bansos TT;