Pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi KegiatanPenyampaian anggota Banleg DPRD Kab. Kapuas dari masingmasing fraksi dan komisi.b. Pukul 13.30 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Rapatdengar pendapat Komisi II dan IV dengan PT. Asmin Bara Baronang.14.Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di RuangRapat Paripurna kegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan IllTahun sidang 2014 dengan kegiatan Pengumuman Anggota BanlegDPRD Kab.

Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agendaRapat Banleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg dengan PT.JAMKRIDA, Sekda Kab. Kapuas, assisten Il Setda Kab. Kapuas,Kadis Perindagkop, Kepala BAPPEDA, Kabag Hukum, KabagKeuangan Setda Kab. Kapuas, Kabag Perekonomian Setda Kab.Kapuas.c. Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat Komisi Il agenda Rapat dengarPendapat Komisi Il kegiatan Rapat dengar Pendapat Komisi II denganPT. WUL, assisten Il Setda Kab.

Pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi KegiatanPenyampaian anggota Banleg DPRD Kab. Kapuas dari masingmasingfraksi dan komisi.b. Pukul 13.30 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Rapatdengar pendapat Komisi II dan IV dengan PT. Asmin Bara Baronang.14.Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di RuangRapat Paripurna kegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan IIITahun sidang 2014 dengan kegiatan Pengumuman Anggota BanlegDPRD Kab.

Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agendaRapat Banleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg dengan PT.JAMKRIDA, Sekda Kab. Kapuas, assisten II Setda Kab. Kapuas,Kadis Perindagkop, Kepala BAPPEDA, Kabag Hukum, KabagKeuangan Setda Kab. Kapuas, Kabag Perekonomian Setda Kab.Kapuas.c. Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat Komisi Il agenda Rapatdengar Pendapat Komisi Il kegiatan Rapat dengar PendapatKomisi Il dengan PT. WUL, assisten Il Setda Kab.

Kapuas.13 Pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 ada 2 kegiatan yaitu :a Pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Penyampaiananggota Banleg DPRD Kab. Kapuas dari masingmasing fraksi dan komisi.b Pukul 13.30 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Rapat dengarpendapat Komisi II dan IV dengan PT.

Asmin Bara Baronang.14 Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di Ruang RapatParipurna kegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan II Tahun sidang2014 dengan kegiatan Pengumuman Anggota Banleg DPRD Kab.

November 2014 kegiatanKunjungan kerja masingmasing komisi ke lapangan.Pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 pukul 08.00 Wib di Ruang RapatKomisi agenda rapat komisi kegiatan Rapat Internal KomisiPada hari Senin tanggal 10 November 2014 ada 3 kegiatan yaitu :a Pada pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan komisi agenda rapatgabungan Komisi dengan Setwan kegiatan rapat internal Gabungan Komisi.b Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agenda RapatBanleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg

Asmin Bara Baronang.Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di Ruang Rapat Paripurnakegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan HI Tahun sidang 2014 dengankegiatan Pengumuman Anggota Banleg DPRD Kab.

November 2014 kegiatanKunjungan kerja masingmasing komisi ke lapangan.23 Pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 pukul 08.00 Wib di Ruang RapatKomisi agenda rapat komisi kegiatan Rapat Internal Komisi24 Pada hari Senin tanggal 10 November 2014 ada 3 kegiatan yaitu :a Pada pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan komisi agenda rapatgabungan Komisi dengan Setwan kegiatan rapat internal GabunganKomisi.b Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agenda RapatBanleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg

Sebesar Rp.27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRDuntuk mendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentangPembantukan Peraturan Perundangan Darah ke Kementrian Hukum dan HamRI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s/d 31 Oktober 2011, masingmasingatas nama:a. Abd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp.9.250.000,00berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yangditandatangani oleh Abd. Rasid Salasa (Penerima), Drs.IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR,SE.

Sebesar Rp.27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRDuntuk mendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentangPembantukan Peraturan Perundangan Darah ke Kementrian Hukum dan HamRI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s/d 31 Oktober 2011, masingmasingatas nama:a. Abd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp.9.250.000,00 berdasarkan kwitansitertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Abd. Rasid Salasa(Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (Pengguna Anggaran) dan M. AMINKADIR, SE.b.

tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : Hal 95 dari 107 HalPts.N0.01/Pid.SusTPK/2015/PT TTE TsBahwa pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa Sitna,SP.alias Otes bintiDjuma Umarsuni tersebut terlalu ringan, tidak seimbang dengan perbuatan yangtelah dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwalah yang paling berperan aktifdalam mengelola keuangan, mambayar dan membuatkan laporanpertanggungjawaban serta Terdakwa pula yang membuat kwitansi fiktif resmi/seolaholah para anggota Banleg

Nota Dinas dari pihak yang bersangkutan (contoh, ketuapansus, banggar, banleg, dll...) kepada sekretarisdewanb. Sekretaris dewan mendisposisi kepada PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selanjutnya PPTKmengeluarkan nota dinas kepada Pengguna Anggaran;c.

Ade Irawan,M.Si) atau Ketua Pansus dan anggota Banleg (Saudara AepSaepul Anwar) sesudi yang diperintahkan oleh PA dan KPAkepada saksinagmun dalam pelaksanadannya tetapdipert anggungjawabkan oleh pihak travel.

Titan Travel (Titan), EmsaTravel, Terdakwa Novi Travel dan Dewi, sedangkan untukhotel saksi tidak ingat karena yang menentukan adalahTravel.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menentukanpihak travel dalam pelaksanaan perjalanan dinas anggotaDPRD Kota Cimahi untuk memfasilitasi transportasi danakomodasi pada tahun 2011 adalah ketua DPRD yaitu sdr.ADE IRAWAN,.ketua Pansus, Ketua/Anggota Banleg.

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagaianggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota CimahiSaksi tferlibat dalam Belanja Perjalanan Dinas Dewanperwakilan Daerah Kota Cimahi, tepatnya sebagai anggotatetap banleg (Badan legessasi). Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernahditugaskan untuk mengikuti Perjalanan Dinas KegiatanRancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011, yangmenugaskan adalah Ketua DPRD Kota Cimahi Drs. H.

Ucu Kuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) untuk diajukan dalam bentuk Nota Dinas kepada saksi Drs.Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untukdibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi(Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD DPRD KotaCimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka KefuaPanitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupunKetua Badan Anggaran

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai PenggunaAnggaran (PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapat Panitia Knusus (Pansus) danBadan Legislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kotatujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) danKetua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasiyang sudah memiliki materi

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran(PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,untuk dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi(Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi,dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badansetelah disetujui kota tujuan untukLegislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar)mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yang sudahmemiliki materi

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran(PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,untuk dibahas dalam rapat Panitia Knusus (Pansus) dan Badan Legislasi(Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kota tujuan untukdikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua BadanLegislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar)mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yang sudahmemiliki materi

ketiga item tersebut (uang harian, uangPenginapan dan uang transportasi) ditandatangani oleh peserta secarabersamaan pada saat peserta menerima uang harian seperti yangdiperintahkan PA dan KPA;Bahwa benarjika ada peserta pelaksana kegiatan (pendamping) yang tidakmengikuti kegiatan tersebut, tetap menerima uang harian akan tetapi untukuang transportasi dan uang akomodasi/penginapan saksi tidak tahu,karena sudah diserahkan semuanya kepada pihak travel atau Ketua DPRDatau Ketua Pansus dan anggota Banleg

Sedangan untuk anggota DPRDsebagai peserta perjalanan dinas saksi tidak mengetahui apakah mengikutiatau tidak;Bahwa benar alasan saksi memberikan uang transportasi dan uangakomodasi/penginapan diserahkan kepada pihak travel adalah KetuaPansus /Ketua DPRD atau anggota Banleg akan terlebih dahulumenghubungi saksi apabila ada pencairan untuk uang Transportasi danuang Penginapan supaya menyerahkan kepada pihaktravel, hal tersebutsaksi laporkan kepada KPA selanjutnya setelah ada pencairan saksiserahkan

dan pembayarannya dilakukan oleh anggota Banleg ;Bahwa benarsetelah saksi menerima uang harian dari BendaharaPembantu Pengeluaran, saksi melaporkannya secara lisan kepada KPAdan hal ini diketahui pula PA, selanjutnya KPA atau PA memerintahkankepada saksi untuk membagikan uang harian tersebut kepada pesertaperjalanan dinas.

biaya perjalanandinas dalam rangka Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerahtahun 2011 ;Bahwa benar seharusnya Sekretariat DPRD yang memfasilitasi penentuanhotel dan transportasi terkait perjalanan dinas Panitia Khusus dalamrangka kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2011 akan tetapiHalaman 106dari304Putusan No. 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGpada tahun 2011 penentuan transportasi dan tempat penginapanditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Ketua Dewan atau ketuaPansus atau ketua Banleg

Untuk anggota Pansus atau Banleg Saksi tidak tahuapa alasan tidak ikut, sedangkan untuk pendamping yang tidak ikut adalahatas perintah Pengguna Anggaran dan sepengetahuan Kuasa PenggunaAnggaran;Bahwa benar saksi mengetahui dari PA bahwa Travel Emsa menyerahkanuang sejumlah Rp. 11.600.000, setelah saksi konfirmasi dengan ternyatabenar, dan uang tersebut sudah dipegang oleh Agus Yayan W, danberdasarkan keterangan KPA, bahwa PA sudah memerintahkan KPA, agaruang tersebut dikembalikan, tetapi melalui

Pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatanb.Penyampaian anggota Banleg DPRD Kab. Kapuas dari masingmasing fraksi dan komisi.Pukul 13.30 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Rapatdengar pendapat Komisi II dan IV dengan PT. Asmin Bara Baronang.14.Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di RuangRapat Paripurna kegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan IllTahun sidang 2014 dengan kegiatan Pengumuman Anggota BanlegDPRD Kab.

Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agendaRapat Banleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg dengan PT.JAMKRIDA, Sekda Kab. Kapuas, assisten Il Setda Kab. Kapuas,Kadis Perindagkop, Kepala BAPPEDA, Kabag Hukum, KabagKeuangan Setda Kab. Kapuas, Kabag Perekonomian Setda Kab.Kapuas.c. Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat Komisi Il agenda Rapat dengarPendapat Komisi II kegiatan Rapat dengar Pendapat Komisi II denganPT. WUL, assisten Il Setda Kab.

Pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi KegiatanPenyampaian anggota Banleg DPRD Kab. Kapuas dari masingmasingfraksi dan komisi.b. Pukul 13.30 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Rapatdengar pendapat Komisi II dan IV dengan PT. Asmin Bara Baronang.14.Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di RuangRapat Paripurna kegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan IIITahun sidang 2014 dengan kegiatan Pengumuman Anggota BanlegDPRD Kab.

Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agendaRapat Banleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg dengan PT.JAMKRIDA, Sekda Kab. Kapuas, assisten II Setda Kab. Kapuas,Kadis Perindagkop, Kepala BAPPEDA, Kabag Hukum, KabagKeuangan Setda Kab. Kapuas, Kabag Perekonomian Setda Kab.Kapuas.c. Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat Komisi Il agenda Rapatdengar Pendapat Komisi Il kegiatan Rapat dengar PendapatKomisi Il dengan PT. WUL, assisten Il Setda Kab.

Permintaan Rekomendasi atas Penentuan SkalaPrioritas Prolegda Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 Oktober 2010,yang salah satunya pada nomor urut 7 adalah Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (bukti T18).Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progomelalui Suratnya Nomor 170/068, Perihal : Penyampaian RekomendasiBadan Legislasi, tanggal 20 Januari 2011 (bukti T19), yangdidalamnya terlampir Surat Badan Legislasi kepada Pimpinan DPRDKabupaten Kulon Progo Nomor 04/Banleg

/1/2011, tanggal 19 Januari2011, Hal: Rekomendasi Banleg DPRD Kabupaten Kulon Progo, yangdi point Nomor 10 menyebutkan secara jelas Raperda tentang RencanaTata Ruang Wilayah Daerah (bukti T20).

Sebesar Rp.27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRD untukmendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentang PembantukanPeraturan Perundangan Darah ke Kementrian Hukum dan Ham RI di Jakarta padatanggal 27 Oktober s/d 31 Oktober 2011, masingmasing atas nama:a Abd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp.9.250.000,00 berdasarkankwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Abd.Rasid Salasa (Penerima), Drs. IBRAHIM ARIF (PenggunaAnggaran) dan M.

Sebesar Rp.27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRD untukmendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentang Pembantukan Hal 53 dari 107 HalPts.No.01/Pid.SusTPK/2015/PT TTE Peraturan Perundangan Darah ke Kementrian Hukum dan Ham RI di Jakarta padatanggal 27 Oktober s/d 31 Oktober 2011, masingmasing atas nama:abAbd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp.9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Abd.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding padatanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :1.Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sitna,SP.alias Otes binti DjumaUmarsuni tersebut terlalu ringan, tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukanoleh Terdakwa, karena Terdakwalah yang paling berperan aktif dalam mengelolakeuangan, mambayar dan membuatkan laporan pertanggungjawaban serta Terdakwapula yang membuat kwitansi fiktif resmi/seolaholah para anggota Banleg

H.Ade Irawan, M.Si) atau Ketua Pansus dan anggota Banleg (Saudara AepSaepul Anwar) sesuai yang diperintahkan oleh atasan (PA/KPA) kepadasaksinamun dalam pelaksanaannya tetap dipertanggungjawabkan oleh pihakHalaman 104 dari 363Putusan No. 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGtravel.

Sedangan untuk anggota DPRD sebagai peserta perjalanan dinas saksitidak mengetahui apakah mengikuti atau tidak.Bahwa alasan saksi memberikan uang transportasi dan uangakomodasi/penginapan diserahkan kepada pihak travel adalah ketua Pansus/Ketua DPRD atau anggota Banleg akan terlebin dahulu menghubungi saksiapabila ada pencairan untuk uang Transportasi dan uang Penginapan supayamenyerahkan kepada pihaktravel, hal tersebut saksi laporkan kepada KPAselanjutnya setelah ada pencairan saksi serahkan sesuai

Alasan saksi memberikanuang transportasi dan uang akomodasi/penginapan diserahkan kepadaAnggota Banleg (Aep Saepul Anwar) adalah berdasarkan cerita yang saksidapat langsung dari pihak travel (Surya Travel) ketika saksi menanyakanmengenail mengapa saksi harus menyerahkan uang transportasi dan uangpenginapan kepada anggota Banleg (Aep Saepul Anwar) dan dijawab olehSurya Travel bahwa Surya Travel hanya membuat SPJnya saja sedangkanteknis pelaksanaannya yang terkait pemesanan tempat penginapan maupunpembayarannya

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Travel yang memfasilitasi suatuperjalanan dinas biasanya tergantung pada kedekatan pimpinan alatkelengkapan atau Pansus dengan travel misalnya Banggar sering kalimenggunakan travel Titan sedangkan Banleg menggunakan Surya Travel, danuntuk Pansus tergantung kedekatan pimpinan Pansus yang bersangkutanmeskipun untuk penentuan akhir tentang travel yang akan memfasilitasi suatuperjalanan dinas yaitu Ketua DPRD Kota Cimahi Pak ADE IRAWAN.

SURYATMAN selaku pemilik travelatau fasilitator dalam perjalan tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan bahwayang saksi ketahui dimusyawarahkan terlebih dahulu di Badan Musyawarah mengenaijadwal perjalanan dinas, kemudian dari jadwal tersebut dilakukanrapat internal oleh masingmasing alat kelengkapan dewan apakahitu, banggar, banleg dan lainlain untuk menentukan kemana tujuanperjalanan dinasnya.

Berupa kwitansi sejumlah Rp.95.400.000, , yang dipergunakan oleh : Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Tergugat IX telah meminjam untuk kegiatanPansus ke Kementrian Agama di Jakarta kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000, diangsur Rp. 2.000.000, sisa Rp. 2.000.000, Bahwa disusul kemudian oleh Tergugat VII tanggal 25 April 2011 melakukan halyang sama untuk kegiatan Pansus I ke Jakarta sebesar Rp. 14.700.000, Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2011 Tergugat VI juga telah meminjamkeuangan untuk kegiatan Banleg

Pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi KegiatanPenyampaian anggota Banleg DPRD Kab. Kapuas dari masingmasing fraksi dan komisi.b. Pukul 13.30 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Rapatdengar pendapat Komisi II dan IV dengan PT. Asmin Bara Baronang.14.Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di RuangRapat Paripurna kegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan IllTahun sidang 2014 dengan kegiatan Pengumuman Anggota BanlegDPRD Kab.

Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agendaRapat Banleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg dengan PT.JAMKRIDA, Sekda Kab. Kapuas, assisten Il Setda Kab. Kapuas,Kadis Perindagkop, Kepala BAPPEDA, Kabag Hukum, KabagKeuangan Setda Kab. Kapuas, Kabag Perekonomian Setda Kab.Kapuas.c. Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat Komisi Il agenda Rapat dengarPendapat Komisi Il kegiatan Rapat dengar Pendapat Komisi II denganPT. WUL, assisten Il Setda Kab.

Pukul 09.00 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi KegiatanPenyampaian anggota Banleg DPRD Kab. Kapuas dari masingmasingfraksi dan komisi.b. Pukul 13.30 Wib di Ruang rapat gabungan Komisi Kegiatan Rapatdengar pendapat Komisi II dan IV dengan PT. Asmin Bara Baronang.14.Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib di RuangRapat Paripurna kegiatan Rapat Paripurna ke1 Masa Persidangan IllTahun sidang 2014 dengan kegiatan Pengumuman Anggota BanlegDPRD Kab.

Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat gabungan Komisi agendaRapat Banleg kegiatan rapat dengar pendapat Banleg dengan PT.JAMKRIDA, Sekda Kab. Kapuas, assisten II Setda Kab. Kapuas,Kadis Perindagkop, Kepala BAPPEDA, Kabag Hukum, KabagKeuangan Setda Kab. Kapuas, Kabag Perekonomian Setda Kab.Kapuas.c. Pada pukul 13.30 Wib di Ruang Rapat Komisi Il agenda Rapatdengar Pendapat Komisi Il kegiatan Rapat dengar PendapatKomisi Il dengan PT. WUL, assisten Il Setda Kab.

Dunir ;Bahwa sebelum pansus dibentuk saksi tahu ada surat yang ditandatangani oleh Wan Syamsir atas nama Gubernur untuk revisi inikalau tak salah bulan Januari 2012 dimana waktu itu saksi yangmendisposisikan kerena pimpinan ke Jakarta, selama saksi jadi wakilbaru itu surat yang saksi disposisi karena diantar ke meja saksi karenaini mau diantar ke banleg, karena harus masuk banleg, layak atau tidaknya Perda itu direvisi ;Bahwa benar dalam BAP nomor : 28 saksi menerangkan waktu ituyang hadir didalam

atas surat yang saksidisposisikan ke Banleg itu, hasil pertemuan kedua di Depdagri ituharus ada rekomendasi Depdagri dan audit dari BPKP, Banleg belummeneruskan akhirnya dibahas setelah ada rekomendasi Depdagri danaudit BPKP;Bahwa waktu itu hanya Perda Nomor : 6 tahun 2010 saja yang direkomendasikan oleh Banleg katanya dapat dilanjutkan di paripurnadan dapat dibentuk pansus ; Bahwa Pansus tidak ada melaporkan kegitannya kepada saksi selakuWakil Ketua DPRD biasanya laporannya ke ketua, tapi kalau

5 tahun 2008 sudah berakhir masa belaku sehingga tak bisa direvisi ;Bahwa benar secara prinsip Perda Nomor : 6 tahun 2010 bisamemenuhi syarat di banleg untuk dilanjutkan pengesahannya ; Bahwa mengenai surat Sekda tanggal 4 Januari 2012 mengenai PerdaNomor : 5 tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 tahun 2010 , menurut kamiprosesnya sudah sesuai mekanisme yang ada di DPRD, karena waktuitu kita teruskan ke banleg cukup lama pembahasan di banleg, tapiyang direkom banleg untuk dilanjutkan hanya perda Nomor

: 6 tahun2010 sedangkan Perda Nomor :5 tahun 2008 tidak ; Bahwa biasanya surat masuk ke sekretariat kita, sesudah dinomorkanbaru masuk ke pimpinan, dari pimpinan karena mekanismenya harusditujukan pada banleg yang intinya banleg harus segera membahasPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR552dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan dewan seingat saksi,saksi langsung yang menerima, kemudian ketua banleg yang membahas Zulkarnaen Noerdin ;Bahwa sebelum surat tanggal 4 Januari dilayangkan ke kita

Akhirnya diambiljalan tengah untuk dicantumkan saja, dijadwalkan saja sambil nanti meminta proses persetujuan banleg ;Bahwa pernah ada satu kali pertemuan informal dirumah saksi sebagaiKetua DPRD terkait Perda pada malam hari tanggalnya lupa, waktu itusetelah pulang dari jakarta ada saran pendapat Direktur Anggaran pakHamdani, coba pak ketua dengan temanteman dilihat dulukelengkapan administrasi tendernya dan aspek hukumnya.

Tapin dalam rangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DAN ELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).119. 15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendamping DPRD Kab.

SARMANI dan KHADERIAN, A.Md. pengesahan tanggal (26Desember 2012).118. 8 (delapan) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasDalam Provinsi Kalimantan Selatan bagi PNS SET DPRD Kab.Tapin dalam rangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab.Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M.

Tapin dalamrangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Bandingke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas namaDrs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DANELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendampingDPRD Kab. Tapin dalam peningkatan Wawasan Kelembagaan HIPKI,HISPPI dan PKBM serta Dinas Pendidikan Kab. Tapin ke Kab.

Tapin dalamrangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin StudyBanding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT,S.Sos DAN ELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember2012).119.15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasLuar Daerah bagi Wakil Ketuaa DPRD kab. Tapin dalam rangkapendamping DPRD Kab. Tapin dalam peningkatan WawasanKelembagaan HIPKI, HISPP! dan PKBM serta Dinas Pendidikan Kab.Tapin ke Kab.

Ketua Banleg, 5. KetuaKetua Fraksi,6.

Tapin dalam rangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DAN ELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).119. 15(lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendamping DPRD Kab.

SARMANI dan KHADERIAN, A.Md. pengesahan tanggal (26Desember 2012).118. 8 (delapan) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasDalam Provinsi Kalimantan Selatan bagi PNS SET DPRD Kab.Tapin dalam rangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab.Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M.

Tapin dalamrangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin StudyBanding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT,S.Sos DAN ELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember2012).119. 15(lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangkaPutusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 162 dari 168pendamping DPRD Kab.

Tapin dalam rangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DAN ELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).119. 15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendamping DPRD Kab.

Tapin dalam rangka mendampingiAnggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru padatanggal 18 18 Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos,RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DAN ELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26Desember 2012).15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah bagiWakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendampng DPRD Kab. Tapindalam peningkatan Wawasan Kelembagaan HIPKI, HISPPI dan PKBM serta DinasPendidikan Kab. Tapin ke Kab.

Tapin dalam rangkamendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tap Study Banding ke Pemkabkotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI,M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DAN ELVARIANSYAH.Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 129 dari 134119. 15 (ima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerahbagi Wakil Ketua DPRD kab.

Ibrahim Arif di bawahsumpah, bahwa pembayaran Honorarium insetif dengan kwitansi dinasyang dibuat pertanggunjawabannya oleh Ishak Naser sebesarRp1.908.000.000,00 tidak disita oleh Jaksa / Penuntut Umum dantidak dijadikan barang bukti dalam persidangan;Bahwa Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang terlibat dalamBadan Legislasi Daerah (BANLEG) untuk pembuatan RANPERDAtidak berhak menerima Honorarium insetif karena sudah ditetapkanbiaya operasionalnya, karena Anggota DPRD bukanlah PegawaiNegeri Sipil

,mengantarkan uang sebesar Rp225.000.000,00 ke rumah Ishak Naseryang disaksikan Safar Sam dan Farida Djama yang kemudiandiberikan kembali ke Bendahara Amin Kadir, S.E. sebesarRp20.000.000,00 untuk operasional keuangan dan dibagibagi keAnggota Komisi dan tidak ada keterlibatan Terdakwa Sitna Djuma;Bahwa dari fakta persidangan terdapat sejumlah uang untukpembayaran honorarium insetif Anggota Banleg yang dilakukan olehIshak Naser diluar dari kwitansi Dinas sebesar Rp1.908.000.000, 00yang tidak dijadikan

Tapin dalam rangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DAN ELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).119. 15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendamping DPRD Kab.

SARMANI danKHADERIAN, A.Md. pengesahan tanggal (26 Desember 2012).118.8 (delapan) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasDalam Provinsi Kalimantan Selatan bagi PNS SET DPRD Kab.Tapin dalam rangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab.Tapin Study Banding ke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos,RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DAN ELVARIANSYAH.

Tapin dalam rangkamendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Banding ke Pemkabkotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas nama Drs. H.SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DANELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).119.15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendampingDPRD Kab. Tapin dalam peningkatan Wawasan Kelembagaan HIPKI,HISPPI dan PKBM serta Dinas Pendidikan Kab. Tapin ke Kab.

Tapin dalamrangka mendampingi Anggota Banleg DPRD Kab. Tapin Study Bandingke Pemkab kotabaru pada tanggal 18 18 Desember 2012 atas namaDrs. H. SARMANI, M. YANI, S.Sos, RAHMAD HIDAYAT, S.Sos DANELVARIANSYAH. Pengesahan tanggal (26 Desember 2012).15 (lima belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah bagi Wakil Ketua DPRD kab. Tapin dalam rangka pendampingDPRD Kab. Tapin dalam peningkatan Wawasan Kelembagaan HIPKI,HISPPI dan PKBM serta Dinas Pendidikan Kab. Tapin ke Kab.