Sulenco Buolevard Indah kepadaTermohon Il sebagaimana tersebut pada angka (6.12) adalah milik Pemohondan karenanya beralasan menurut hukum untuk menyatakannya tidak termasuksebagai boedel pailit dari PT. Sulenco Boulevard Indah (dalam Pailit);Bahwa dalam berbagai kesempatan dan korespondensi yang ada,Termohon Il telah mengakui dan menyatakan bahwa keseluruhan tanah danbangunan tersebut pada angka (6.12) adalah bukan boedel pailit, knususnyadalam suratnya kepada Termohon No.

pada KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;Membebankan biaya perkara pada boedel pailit;Hal 9 dari 20 hal.

Halaman 62 aliena IV, "Menimbang, .... maka renvoi prosedur yangdiajukan oleh Pemohon adalah untuk pencoretan boedel pailit yangtelah dijadikan jaminan hutang dengan diikat dengan hak tanggunganHal 11 dari 20 hal. Put. No. 623 K/Pdt. Sus/2012oleh PT. Sulenco Boulevard Indah (Dalam Pailit) pada Termohon Ildimasukkan ke dalam boedel pailit sebagaimana bukti TI38 dan buktiTII39;b.

Bahwa dengan memperhatikan substansi permohonan yang diajukanPemohon Kasasi dalam perkara ini, yang merupakan keberatan atasdimasukkannya sejumlah asset berupa tanah dan bangunan objekperkara sebagai boedel pailit PT.

pailit harus diajukan dalam bentuk perlawanan;Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo berisi keberatanPemohon terhadap daftar boedel pailit PT.

No. 158 K/Pdt.Sus/2011Uang yang akan dibagikan kepada para Kreditor diperolehdari penjualan boedel pailit yang tidak transparan dandijual di bawah tangan dengan harga jauh di bawah hargalimit lelang;bahwa Pemohon menolak dengan tegas pembagian boedelpailit sebagaimana yang telah diajukan Kurator danditetapkan oleh Hakim Pengawas, karena sebelum uangpenjualan boedel pailit tersebut dibagikan kepada paraKreditor, maka seharusnya Hakim Pengawas menganalisa lebihlanjut' terlebih dahulu) adanya keberatan

keberatan yangdiajukan oleh Kreditor sehubungan dengan proses penjualanboedel pailit tersebut ;bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang ada, terbuktibahwa uang penjualan boedel palit tersebut belum layakuntuk dibagikan, karena proses penjualan boedel pailittersebut dilakukan oleh Kurator secara tidak transparan dantidak maksimal, bahkan tidak sesuai dengan ketentuanperundangan yang berlaku yaitu dijual secara diamdiamtanpa pemberitahuan kepada Kreditor dan harga penjualanjauh di bawah harga limit

transparan tersebut, ternyata setelah melihat DaftarPembagian Boedel Pailit yang dibuat oleh Kurator tersebutjustru sangat mengejutkan bahkan di luar kewajaranpenanganan proses kepailitan pada umumnya, di mana lebihkurang sepertiga dari uang hasil penjualan boedel pailittersebut adalah untuk menutupi biaya operasional yang tidakada hubungannya dengan aset yang dijual tersebut,sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Pembagian BoedelPailit PT.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut, JudexFacti tidak memeriksa secara cermat dan objektifDaftar Pembagian Boedel Pailit, dengan alasan telahdisetujui oleh Hakim Pengawas. Padahal inti dariperlawanan a quo adalah guna mengajukan keberatanterhadap Penetapan Daftar Pembagian boedel pailit(bukti P2 (lampiran 3) jo. bukti T11) yang telahdisahkan Hakim Pengawas.26.

Bahwa apabila Judex Facti hanya berpedoman kepada apayang telah disahkan dan disetujui oleh HakimPengawas, maka untuk apa lagi upaya hukum perlawananterhadap Daftar Pembagian Boedel Pailit tersebutdiberikan ruang oleh UU Kepailitan.

Haltersebut tampak jelas dari penggunaan kata boedel warispada halaman 1 Gugatan sebagai berikut:dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap:1)2)3)mengenai pembagian harta peninggalan(boedel waris)almarhum dr. Chaidir Aulia, dengan alasanalasan sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Surini Ahlan Sjarif,S.H., M.H. dan Dr.

Permintaan penetapan agar harta kekayaan (aset)Pewaris ditetapbkan sebagai Boedel WarisPewaris; danc. Permintaan penetapan mengenai bagian waris darimasingmasing Ahli Waris;Sehubungan dengan permintaan penetapan boedel warisPewaris tersebut, Penggugat dalam Gugatannya dengantegas memberikan dalildalil mengenai apa saja yangtermasuk harta kekayaan (aset) dari Pewaris.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 171 KHI,redaksional pasalpasal dalam KUHPerjuga menyatakanbahwa yang dimaksud dengan boedel waris meliputiaktiva dan pasiva dari Pewaris.

Cilandak) dalam boedel waris yang ingin dikuasai oleh Penggugattersebut.Bahwa berdasarkan ketentuan KHI (serta KUHPer) sudahtentu apa yang menjadi boedel waris adalah peninggalanpeninggalan Pewaris baik dalam bentuk aktiva (aset)maupun pasiva (hutang), dan bukanlah barang ataupunhak dari pihak ketiga yang tidak ada kaitannya denganpewarisan.Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan GugatanPenggugat yang pada pokoknya mengajukan permohonanpenetapan agar boedel waris yang didalamnya terdapathak milik

Tergugat selaku anak perempuan kandung Pewarismemperoleh % (satu per empat) bagian dari SisaBagian Boedel Waris;b. Tergugat Il selaku anak perempuan kandung Pewarismemperoleh % (satu per empat) bagian dari SisaBagian Boedel Waris; danc.

615/Tambakrejo;4) Sertifikat Hak Milik No. 616/Tambakrejo;5) Sertifikat Hak Milik No. 612/Tambakrejo;6) Sertifikat Hak Milik No. 21/Tambakrejo;7) Sertifikat Hak Milik No. 371/Tambakrejo;8) Sertifikat Hak Milik No. 613/Tambakrejo;9) Sertifikat Hak Milik No. 590/Tambakrejo;10) Sertifikat Hak Milik No. 614/Tambakrejo;11) Sertifikat Hak Milik No. 370/ Tambakrejo;dan 12) Sertifikat Hak Milik No. 460/Tambakrejo, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, merupakan boedel

boedel Hartapailit tersebut merupakan harta yang menjadi jaminan pelunasan utangPT.

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menetapkan bahwa boedel hartasebagaimana yang terdapat dalam pertelaan (daftar) harta pailit tertanggal15 Juli 2014 sebagai boedel harta pailit dan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk segera melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaiKurator untuk melakukan pengamanan atas boedel harta pailit tersebut;BAHWA TERGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DANPENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG;Bahwa

SRI REJEKI MEBELINDO (DALAM PALIT).b) Bahwa Objek yang Dimohonkan Lelang dan Merupakan Boedel HartaPailit tersebut Merupakan Harta Jaminan Pelunasan Utang PT. SriRejeki Mebelindo kepada Turut Tergugat Il yang Merupakan Salah SatuKreditor PT. Sri Rejeki Mebelindo.1) Bahwa Boedel Harta Pailit tersebut adalah merupakan jaminanpelunasan utang PT.

harta pailittersebut adalah boedel harta pailit yang harus dibereskan melaluiproses pemberesan sebagai sumber pembayaran utangDebitor/PT.

Pasal103 UU Kepailitan dan PKPU dan apabila diperlukan penegasan atasstatus harta tersebut sebagai boedel harta pailit, maka TERGUGATmenyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenetapkan bahwa boedel harta sebagaimana yang terdapat dalampertelaan (daftar) harta pailit tertanggal 15 Juli 2014 sebagai boedel hartapailit.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan PARA PENGGUGATseharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard

Bawa Para Penggugat tidak menguraikan dimana letakobyek Boedel Pailit yang dipersengketakan;c. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat tidakmenguraikan batasbatas obyek Boedel Pailit yangdipersengketakan;d.

Bawa Para Penggugat tidak menguraikan dimana letakobyek Boedel Pailit yang dipersengketakan;c. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat tidakmenguraikan batasbatas obyek Boedel Pailit yangdipersengketakan secara jelas dan detail;d.

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan dimana letakobyek Boedel Pailit yang dipersengketakan;c. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat tidakmenguraikan batasbatas obyek Boedel Pailit yangdipersengketakan;d.

hak hakPembanding atas boedel warisan yang telah dijadikan boedel pailit olehTerbanding I, Il dan III tersebut telah ditegaskan dan dilegitimasi olehPutusan Pengadilan Negeri Makassar No.136/Pdt.Plw/2012/PN.

Bank Negara Indoensia, TBK ic Terbading IV; Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah yang menjadisatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan itu sendiri padapoint 6 tersebut diatas, nyata bahwa agunan sertifikat tersebut adalahbukan boedel pailit, oleh karena boedel warisan tersebut bukan merupakan boedel pailit, maka bukan seperti yang dimaksud dalamPenjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehinggakewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah padaPengadilan

ADALAH MERUPAKAN BOEDEL PAILIT.FAKTANYA dalam perkara a quo boedel warisan SHM No. 20232, SHMHal. 35 dari 41 Putusan No.367/Pdt/2017/PT.Mks15.No. 20059, SHM No. 20061, SHM No. 20065, SHM No. 20055, SHMNo. 20064, SHM No. 20058, SHM No. 20056, SHM No. 20057 dan SHMNo. 75 yang sedang dipermasalahkan oleh PEMBANDING dalamperkara a quo, oleh karena boedel warisan tersebut tercatat milik dariDEBITOR PAILIT maka meskipun boedel warisan tersebut menjadiagunan pada TERBANDING IV, boedel warisan tersebut tetapmerupakan

boedel pailit.

Akan tetapi kreditor separatis mempunyai hakuntuk melaksanakan sendiri eksekusi atas jaminan tersebut dengantetap memperhatikan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.Bahwa adapun penetapan boedel warisan tersebut sebagai boedel pailittidak memerlukan pendapat dari pihak lain maupun penetapan dariHakim Pengawas. Akan tetapi seluruh kekayaan dari debitor pailitDEMI HUKUM MENJADI BOEDEL PAILIT. Hal ini ditegaskan dalamPasal 21 dan 23 UU Kepailitan dan PKPU.

terletak di JalanBulu Dua, Nomor 40, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar,Kota Makassar adalah boedel warisan peninggalan almarhumah DeboraBura alias D. Bura;4. Menyatakan tindakan Tergugat membuat Surat Keterangan AhliWaris tanggal 1 Mei 2009 dan mengajukan permohonan peralihan hakatau balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Lariang Bangi, SuratUkur tanggal 9 Januari 1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisanalmarhumah D. Bura tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;5.

boedel warisan almarhumah D. Bura tersebut,kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;7. Menghukum Tergugat Il untuk segera merehabilitasi atau mengembalikanHalaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/202110.11.12.13.kepada keadaan semula Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Lariang Bangi,Surat Ukur tanggal 9 Januari 1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisanalmarhumah D. Bura tersebut kembali ke atas nama D.

terletak di JalanBulu Dua, Nomor 40, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar,Kota Makassar adalah boedel warisan peninggalan almarhumah DeboraBura alias D. Bura;3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara iniyang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.676.000,00 (satu jutaenam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);4.

terletak diJalan Bulu Dua, Nomor 40, Kelurahan Lariang Bangi, KecamatanMakassar, Kota Makassar adalah boedel warisan peninggalanalmarhumah Debora Bura alias D. Bura:4. Menyatakan tindakan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali membuat Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Mei 2009 danmengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama SertifikatHak Milik Nomor 448/Lariang Bangi, Surat Ukur tanggal 9 Januari1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisan almarhumah D.

boedel warisan almarhumah OD. Bura tersebut, kepadaPenggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa syarat apapun juga;7. Menghukum Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II untukHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2021segera merehabilitasi atau mengembalikan kepada keadaan semulaSertifikat Hak Milik Nomor 448/Lariang Bangi, Surat Ukur tanggal 9Januari 1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisan almarhumah D.Bura tersebut kembali ke atas nama D. BURA;8.

Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), danayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.1.Berdasarkan pasal di atas,Pelawan jelas telah salahmengambil upaya hukumterhadap status boedel pailit.Menurut Pasal 68 UndangNomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang,terhadap perlawanan penetapanatas boedel opailit harusdilakukan melalui upaya hukumbanding ke pengadilan, bukanmelakukan perlawanan.

Menyangkut Penetapan Boedel Pailit1.Selain salah menentukan upayahukum, Pelawan telahmelampaui batas hukummengajukan upaya hukum ataspenetapan boedel pailit ;Menurut Pasal 68 UndangNomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang,upaya hukum hanya dapatdilakukan melalui banding kepengadilan dalam waktumaksimal 5 (lima) hari ;Atas fakta di tas, jelasPerlawanan Pelawan ini selaintidak memiliki /egal standing dansalah dalam menentukankompetensi, juga telahmelampaui batas

Boedel Pailit mana yangdimaksud;b. Jika memang benar adaBoedel Pailit, apa dasardari Boedel Pailit yangdimaksud Pelawan;c. Tidak diketahui BoedelPailit tersebut ditetapkanoleh putusan ataupenetapan pengadilanatau apa;d. Pelawan sama sekalitidak menyebut putusan/penetapan nomor berapadan tanggal berapa yangdimohonkannya untukdicabut dan dilawan;Dengan fakta tersebut, Perlawanan dari Pelawan tidak jelas dan sangatsangat kabur;5.

Tidak jelas apakah Pelawan hendakmempermasalahkan boedel pailit (yang jugatidak jelas boedel pailit dengan nama, sifat,dasar, tanggal, dst) ataukah hendakmempermasalahkan Penetapan Nomor 15/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober2012 tentang penyegelan terhadap aset PTCarvita Central Cahaya (Dalam Pailit). ApakahPelawan mempermasalahkan boedel pailitatau penyegelan, tidaklah jelas.

Judul adalah tentangpencabutan status boedel pailit,posita tentang penyegelan(Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga. Sbytanggal 4 Oktober 2012) danPetitum meminta putusan atasdua hal sekaligus pencabutanstatus boedel pailit danpenyegelan (Penetapan Nomor15/Pailit/2012/PN.Niaga. Sbytanggal 4 Oktober 2012). IniHal.12 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015sungguhsungguhmembingungkan ;2.

Mega Graha International(selanjutnya disebut Daftar Harta/Boedel Pailit);Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 769 K/Padt.SusPailit/2016IV. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara adalahmilik/terdaftar atasnama The Hwie Gwan sehingga bukan merupakanharta/boedel pailit PT.

Mega Graha Internasional;9.Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap tindakan Tergugat yangdengan secara sepihak telah memasukkan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 3505/Meruya Utara ke dalam Daftar Harta/Boedel Pailit, tertanggal9 September 2015 (Bukti P13), padahal secara jelas dan terang benderangSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut bukanmerupakan Harta/Boedel Pailit PT.

Mega Graha International, sehingga SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut bukanmerupakan harta/boedel pailit dan Tergugat selaku Kurator demi hukumHalaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.SusPailit/2016harus mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/MeruyaUtara tersebut dari daftar Harta/Boedel Pailit PT. Mega GrahaInternational (vide Bukti P13);V.

Utara tersebut sebagai Harta/Boedel Pailit PT.

Mega GrahaInternational, sehingga jelasjelas Sertifikat Hak Guna Bangunan3505/Meruya Utara bukan merupakan Harta/Boedel Pailit PT. MegaGraha International;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang dimaksuddengan Harta/Boedel Pailit adalah Harta milik/terdaftar atas namaDebitor Pailit, dimana dalam perkara ini adalah seluruh harta yangharuas dimiliki/terdaftar atas nama PT.

Iksan Sakiman selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa boedel warisanharta pusaka yang belum dibagi waris antara lain:a.

Bahwa kedua bidang tanah hak yasan sebagaimana angka 11 a dan angka11 b tersebut di atas, merupakan boedel warisan harta pusaka alm. H. IksanSakiman yang belum dibagi waris kepada para ahli waris alm. H. IksanSakiman. Namun tanpa seizin Penggugat kedua bidang tanah yangmerupakan boedel warisan harta pusaka alm. H.

Iksan Sakiman berhak pula terhadapkedua boedel warisan harta pusaka alm. H.

Iksan Sakiman yang masihberstatus boedel warisan harta pusaka yang belum dibagi waris;. Bahwa kedua boedel warisan tersebut secara nyata (feitelijk) tidak adapihakpihak lain yang menguasai dan atau menempati kedua bidang objeksengketa kecuali pihak Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi(Sdr. Afic Maswan),Tidak dimaksukkannya dan atau ditariknya anakanak Sudjilah dan atausaudara kandung Sdr.

karena didalam perkara ini, sesuai fakta hukum kedua boedel warisanalm.

Membebankan biaya perkara ini kepada Boedel Pailit;

Membebankan biaya perkara pada boedel pailit;

Bahwa harta yang termasuk boedel harta pailit sebagaimana tercantum dalamPertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

hartapailit sehingga TERGUGAT berpandangan bahwa Harta tersebut bukan lahboedel harta pailit atau setidaktidaknya belum dapat dikatakan boedel hartapailit PT.

Bahwa terhadap harta sebagaimana poin 8, TERGUGAT tidak mendapatkanbuktiobukti yang menunjukan bahwa Harta tersebut merupakan boedel hartapailit sehingga TERGUGAT berpandangan bahwa harta tersebut bukan lahboedel harta pailit atau setidaktidaknya belum dapat dikatakan boedel hartapailit PT.

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit) sampai ada bukti yangmenunjukan bahwa harta tersebut merupakan boedel harta pailit dan/atausampai ada putusan/penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa hartatersebut merupakan boedel harta pailit. Bahwa TERGUGAT telah mengirimkan Surat Tercatat kepada TERGUGAT IImelalui Surat Our.

eksekusi atas boedel harta pailit(terurai lengkap dalam gugatan Para Penggugat).

.---------------------------sebagai panitia penaksir atas boedel afwezig B.P.U. Perusahaan Perkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Untung Suropati No.48.B Surabaya.---------------------------------------------------3. Memberikan ijin kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk menjual harta orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, Afwezig B.P.U. Perusahaan Perkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl.

Bahwa Balai Harta Peninggalan Surabaya telah memperoleh PersetujuanYin Pelaksanaan Penjualan boedel Afwezig B.P.U. PerusahaanPerkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl.Untung Suropati No.48B Surabaya dari Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengansuratnya Nomor : AHU.AH.04.041 tanggal 19 Januari 2015 (terlampir foto copy) nn3.

WAHYU SUKOCO, MM : Kepala Seksi Jasa Kontruksi danPengelolahan Bangunan Gedung dariDinas Pekerjaan Umum Cipta Karyadan Tata Ruang Provinsi Jawa Timursebagai Anggota Panitia Penaksir.sebagai panitia penaksir atas boedel afwezig B.P.U. PerusahaanPerkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl.Untung Suropati No.48.B Surabaya.3.

Sby, tanggal 19 Juni 2014 ;Bahwa Pemohon akan melakukan penjualan boedel Afwezig B.P.U.Perusahaan Perkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta beralamatdi Jl.

Sby, tanggal 19 Juni 2014 ; Bahwa Pemohon akan melakukan penjualan boedel Afwezig B.P.U.Perusahaan Perkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta beralamatdi Jl.

WAHYUSUKOCO, MM : Kepala Seksi Jasa Kontruksi danPengelolahan Bangunan Gedungdari Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya dan Tata Ruang ProvinsiJawa Timur sebagai AnggotaPanitia Penaksir.sebagai panitia penaksir atas boedel afwezig B.P.U. PerusahaanPerkebunan Gula Negara berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl.Untung Suropati No.48.B Surabaya.3.

., MH, beralamat di Jalan Rawa BambuRaya, Blok A, No.7B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Termohon;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pengeluaran asset PT.Hendratama Kalimantan Marine dari boedel pailit PT.

Hendratna Plywood(dalam pailit);Bahwa di dalam boedel pailit yang disusun atau dibuat oleh kuratorSafitri Hariani, SH., MH., tertanggal 23 November 2010 (P.5) tersebuttelah masuk asetaset/barang milik PT. Hendratna Kalimantan Marineantara lain berupa :A. KAPAL MOTOR1 Jenis : Tugboat; Nama Kapal : Hendratna I;2 Jenis : Tugboat; Nama Kapal : Hendratna IJ;B.

KAPAL MOTOR SESUAI KATEGORINYA TANPA MEMERLUKAN GROSSAKTA11 Jenis : Tugboat; Nama Kapal : Hendratna III;2 Jenis : Tugboat; Nama Kapal : Hendratna IV;3 Jenis : Tugboat; Nama Kapal : Hendratna V;4 Jenis : Tongkang; Nama Kapal: Inka Raya V;5 Jenis : Tongkang; Nama Kapal : Inka Raya VHI;Bahwa dalam memasukan kapal Tug Boat dan Tongkang milik milikKlien kami tersebut dalam boedel pailit PT.

Hendratna Kalimantan Marine (25 April 1991);8 Bahwa tercatatnya tugboattugboat dan tongkangtongkang atau assetasset/barangbarang milik Pemohon kedalam boedel pailit dikarenakan letak kantor PT.Hendratna Kalimantan Marine dan tempat tambatnya berada dalam satu lokasidengan PT Hendratna Plywood (dalam pailit) dan Kurator tidak memintakonfirmasi kepada PT. Hendratna Plywood dan PT.

Hendratna Kalimanta Marine(Pemohon) dari daftar boedel pailit PT. HendratnaPlywood (dalam pailit) yang terdiri dari:A KAPAL MOTOR:1.

SCI SHGB 7251;Bahwa penetapan suatu asset dari Boedel menjadi Non Boedel adalahkewenangan Hakim Pemutus dan bukan kewenangan HakimPengawas, baik dalam bentuk perlawanan maupun dalam bentuk renvoiprosedur;Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 adalah inisiatifPuguh Wirawan dan bukan atas permintaan Terdakwa;Bahwa uang Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dari PuguhWirawan adalah fee Puguh Wirawan dan bukan untuk merubah statusSHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel Pailit;Bahwa Terdakwa

menjual SHGB 7251 secara Non Boedel Pailitkarena asset tersebut atas nama pihak ketiga yaitu PT.

Sedangkan terhadap asset SHGB 7251 Kurator tetapberpandangan bukan merupakan Boedel Pailit.

SCI tersebut ;e Keberatan Kreditur Buruh kepada Hakim Pengawas terhadap penjualanSHGB 7251 secara Non Boedel dengan mengajukan bukti Dokumenbahwa SHGB 7251 sebagai Non Boedel Pailit;Menimbang atas keberatan Kreditur Buruh terhadap penjualan SHGB7251 secara non Boedel, Hakim Pengawas/Terdakwa memberikan3 opsi antara lain : 1. Terhadap asset Gunung Putri yang dijualsecara non Boedel agar buruh mengajukan PK ke Mahkamah Agung,2.

7251 sebagai Boedel Pailit;Bahkan, sekalipun kenyataannya SHGB 7251 telah dujual secaraNon Boedel Pailit oleh Kreditur BNI (sebagai Pemegang HakTanggungan) dengan cara mengijinkan Pemilik Jaminan (SurosohSuahimi, Direktur PT.

Membebankan biaya perkara ini kepada boedel pailit;

Menyatakan tindakan Tergugat II memberi persetujuan pada Surat PerjanjianKredit No. 2012/041tanggal 13 April 2012serta pada Akta Pemasangan HakTanggungan yang dibuat antara Tergugat dan Tergugat Ill pada Tergugat IVadalah tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian hakAlmarhumah Ibu Penggugat dan Il, hak Penggugat dan Il, serta hak adikPenggugat dan II atas tanah dan bangunan rumah boedel peniggalanAlmarhumah Ibu Penggugat dan II;.

Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriBanda Aceh atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan AlmarhumahIbu Penggugat dan II yaitu objek Hak tanggungan kredit Tergugat padaTergugat Ill adalah sah dan berharga;.

Menyatakan tindakan Tergugat Il memberi persetujuan pada Akta PemasanganHak Tanggungan yang dibuat antara Tergugat dan Tergugat III pada Tergugat IVadalah tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian hakAlmarhumah Ibu Penggugat dan Il, hak Penggugat dan Il, serta hak adikPenggugat dan Il atas tanah dan bangunan rumah boedel peniggalanAlmarhumah Ibu Penggugat dan II;5.

Menyatakan tindakan Tergugat IV membuat Akta Pemberian Hak Tanggungantanpa meminta persetujuan dari Penggugat dan II selaku Ahli WarisAlmarhumah Ibu Penggugat dan II yang memiliki hak atas tanah dan bangunanrumah boedel peninggalan Almarhumah Ibu Penggugat dan II adalah perbuatankelalaian Tergugat IV, yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan MelawanHukum;7.

Menghukum Tergugat I, Il dan IIl untuk mengembalikan tanah dan bangunanrumah boedel peninggalan hak Almarhumah Ibu Penggugat dan II kepadaPenggugat terlepas dari beban dan ikatan apapun dengan Tergugat III dan pihakketiga lainnya;9.

(3,55 rante) tersebut adalah hartapeninggalan (boedel warisan) yang belum dipecah dan dibagi oleh paraketurunan alm. Alexander Siregar;. Bahwa sekitar bulan Maret 2011, Tergugat telah mendirikan bangunanrumah permanent seluas + 6 m x 21 mdi atas tanah warisan alm. AlexanderSiregar yang merupakan bagian dari tanah seluas 3,55 rante peninggalanalm. Alexander Siregar tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta ahliHal. 2 dari 13 hal.

AlexanderSiregar adalah tindakan perbuatan melawan/melanggar hukum, olehkarenanya harus mengambilkannya ke dalam boedel warisan dalamkeadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun;6.

Alexander Siregar adalahtindakan perbuatan melawan/melanggar hukum, oleh karenanya harusmengembalikannya kedalam boedel warisan dalam keadaan baik dankosong tanpa dibebani suatu hak apapun;7.

bagian dari tanah warisan dari Alm.AlexanderSiregar yang belum dibagi (boedel warisan);Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwaAlm.Alexander Siregar ada memiliki sebidang tanah seluas 1422 m?

Alexander Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan MalonManurung/Jalan Setapak adalah merupakan bagian dari tanah warisanAlexander Siregar yang belum dibagi (boedel) tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Asal mendirikan rumah diatas tanahperkara yang merupakan bagian dari tanah warisan dari Alm.AlexanderSiregar yang belum dibagi (boedel warisan) hanya sebatas mengusahai(hak pakai) bukan untuk memiliki dan ahli waris dari Alexander Siregar yanglainnya tidak keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal membangun

No. 353 K/Pdt/201524.25.perjanjian kredit tersebut maupun akta pemasangan hak tanggungan atastanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almh.

No. 353 K/Pdt/2015yang telah merugikan hak Ibu Penggugat dan atau hak Penggugat dan adikadik Penggugat atas boedel peninggalan Ibu Penggugat;.

Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita PengadilanNegeri Lhokseumawe atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalanHal. 9 dari 19 hal. Put.

Menghukum Tergugatl, Il dan Ill untuk mengembalikan tanah danbangunan rumah boedel peninggalan hak lbu Penggugat kepada Penggugattanpa beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;9.

Pasal 49 a quo tersebut, makasengketa menetapkan harta bersama (boedel waris) yang dikemukakanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe seharusnyadiselesaikan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat, Tergugat, danTergugatIl beragama Islam (sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat(2) 50 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).2.