Ditemukan 29 data
173 — 81
Tentang Hubungan Hukum ;Bahwa jika dikaitkan dengan kaidah hukum acara Perdata sebagaimana ditegaskandalam Yurisprudensi MARI NO: 4.K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yangdiintradusir dari putusan Hoge Raad dalam perkara Landen Baum Choken Arrest1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka gugatan aquojuga tidaklah memenuhi syarat mutlak mengajukan gugatan karena antara Penggugatdengan Tergugat I dan III tidak memiliki hubungan hukum apalagi perselisihanhukum sehingga dapat dipastikan
1.MUHAMMAD ZAILANI SARAGIH
2.SITI RAHMAH SARAGIH
3.NASRUN SARAGIH
4.IMRAN SARAGIH
5.MUHAMMAD IDRIS SARAGIH
6.SITI SAHRAH SARAGIH
7.SITI ARFAH SARAGIH
8.SITI ARIFAH SARAGIH
9.SITI HAJAR SARAGIH
Tergugat:
1.AWALUDDIN RIZAL SARAGIH
2.JUMIATI SARAGIH
3.SARIPUDDIN SARAGIH
4.SAMSUDDIN SARAGIH
5.ZAINUDDIN SARAGIH
Turut Tergugat:
KHAIRUL EFENDI DAULAY
102 — 20
sampai dengan PenggugatIX) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dariputusan perkara Linden Baum Choken Arrest H.R Tahun 1919 yangkemudian dipetegas dalam pasal 1365 KUH Perdata;I. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).23.
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
126 — 23
sebagaimanadiamanatkan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang pertanahan (bandingkan denganketentuan Perppu Nomor 51 Tahun 1960); Bahwa jika alur pikiran Penggugat dalam dalil posita gugatanhalaman 2 angka 3 tersebut diikuti, maka tentulah gugatan Penggugatterhadap Tergugat dan Tergugat II tersebut tidak memenuhi syaratmutlak mengajukan gugatan gugatan yang ditentukan dalam tertibhukum acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dan diintradusirdari putusan perkara Landen Baum Choken
Terbanding/Penggugat VIII : SITI ARIFAH SARAGIH
Terbanding/Penggugat VI : SITI SAHRAH SARAGIH
Terbanding/Penggugat IV : IMRAN SARAGIH
Terbanding/Penggugat II : SITI RAHMAH SARAGIH
Terbanding/Penggugat IX : SITI HAJAR SARAGIH
Terbanding/Penggugat VII : SITI ARFAH SARAGIH
Terbanding/Penggugat V : MUHAMMAD IDRIS SARAGIH
Terbanding/Penggugat III : NASRUN SARAGIH
Terbanding/Penggugat I : MUHAMMAD ZAILANI SARAGIH
Terbanding/Turut Tergugat : KHAIRUL EFENDI DAULAY
Turut Terbanding/Tergugat IV : SAMSUDDIN SARAGIH
Turut Terbanding/Tergugat II : JUMIATI SARAGIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ZAINUDDIN SARAGIH
Turut Terbanding/Tergugat III : SARIPUDDIN SARAGIH
66 — 51
Tergugat sampaidengan TergugatV, yakni dengan cara menyewakannya kepada TurutTergugat;Bahwa tindakan Tergugat sampai dengan TergugatV yang menguasaidan mengusahai objek perkara yang nyatanyata merupakan milikPenggugat sampai dengan PenggugatIX tersebut telah bertentangandengan kewajiban hukum Tergugat sampai dengan TergugatV sertamelanggar hak subjektif orang lain (Penggugat sampai denganPenggugatIX) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yangdiintradusir dari putusan perkara Linden Baum Choken
Terbanding/Tergugat I : RINTO SIANTURI
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT KHAIRUN NISYA, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi
110 — 62
dan secara materiil tidak meyakinkanadanya persetujuan kehendak (wilsovereenstemming) yang bebas haruslahdinyatakan batal;Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah objekperkara yang nyatanyata merupakan milik Penggugat tersebut bertentangandengan kewajiban hukum Tergugat serta melanggar hak subjektif orang lain(Penggugat) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yangHalaman 4 dari 56 Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN13.14.15.16.diintradusir dari putusan perkara Linden Baum Choken
260 — 41
tindakan para Tergugat mengambil alihusaha pembuatan/produksi kerupuk udang yang diberi nama Movina danmengambil keuntungan dari usaha dimaksud tanpa seizin Penggugatadalah nyatanyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya dan melanggar hak subjektif orang lain(Penggugat), sehingga telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugatsebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dalamputusan perkara Lindan Baum Choken
66 — 8
KetuaKelompok Ternak Mampise,sehingga dengan jelas dan terang bahwa BAKRI AliasLA BAKI dalam perkara ini tidak bertindak atas nama Ketua Kelompok TernakMampise atau mewakili kelompok Ternak Mampise;Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim adalah sudahtepat apabila penggugat sebagai pihak yang merasa hak subyektifnya dilanggarmengajukan perkara sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI No. 4.K/Rup/1958tanggal 13 Desember 1958 yang diintradusir dari putusan Hoge Raad dalam perkaraLanden Baum Choken
244 — 44
tanpa melakukan penelitian dengan sungguhsungguh tentangsiapa ahli waris yang berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan yangbertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Ill yang juga nyatanyatamelanggar hak subjektif Penggugat, dan dengan demikian perbuatan Tergugat,Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimanakriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dalam putusan perkara LindanBaum Choken
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
98 — 20
TENTANG POKOK PERKARA Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsitersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yangtidak terpisah dengan dalil jawaban dalam Pokok Perkara ini sehinggatidak perlu diulangi lagi; Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dan diintradusir dariputusan perkara Landen Baum Choken Arrest Tahun 1919 yang dipertegaskembali dalam pasal 1365 KUH Perdata serta telah diikuti dan diterapkandalam putusanputusan Mahkamah Agung antara lain