persidangan sebagaimana tersebut diatas,Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal111 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut : 222220202 21 Unsur Setiap2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuktanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah untukmenunjukansubyek hukum dalam UU No.35 tahun 2009, yaitu orang atau corporasi

Oleh karena itu jelas secara hukum PENGGUGAT sebagaiinstitusi/corporasi tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatanmelanggar hukum ;Bahwa berkenaan dengan penolakan PENGGUGAT atas keinginanTURUT TERGUGAT mencairkan Sertifikat Deposito miliknya, selainmengajukan laporan pengaduan ke pihak kepolisian sebagaimanalaporan polisi (LP) No.

Direksi PENGGUGAT telahbersalah maka TERGUGAT II wajib bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian TURUT TERGUGAT sebagai pemilik SertifikatDeposito yang dijaminkan oleh TERGUGAT dalam transaksi kreditdengan PENGGUGAT ;Bahwa menurut putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanTanggal 7 September 2004 No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. tersebut,juga telah terbukti tidak terjadi tindak pidana perbankan, atau dengankata lain sebagai corporasi

Sedangkan dakwaan alternatifkesatu tentang tindak pidana perbankan telah dinyatakan tidak terbukti(vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel), sehingga PENGGUGATsebagai lembaga corporasi, tidak bersalan dan tidak melakukanperbuatan melanggar hukum ;Bahwa selain di satu pihak ada putusan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkara transaksi kredit dengan jaminan SertifikatDeposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, yang telah

Sehingga tidak dimasukkannya PanitiaPengadaan Barang/Jasa sebagai subjek hukum dalam unsurtersebut menjadikan tidak terpenuhinya unsur dimaksud ;Bahwa apabila Majelis Komisi dalam memberikan uraian mengenaipengertian Pelaku Usaha mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 5Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, dimana pengertian tersebutMajelis Komisi batasi pada Pelaku Usaha dengan pengertian BadanHukum berbentuk perseroan (perusahaan/corporasi) sebagaimanakemudian menjadi pertimbangan hukum dalam pembuktian

Muara Towoe PelabuhanLama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009.Sehingga tidak dimasukkannya Panitia Pengadaan Barang/Jasasebagai subjek hukum dalam unsur tersebut menjadikan tidakterpenuhinya unsur dimaksud ;Bahwa apabila Majelis Komisi dalam memberikan uraian mengenaipengertian Pelaku Usaha mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 5Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, dimana pengertian tersebutMajelis Komisi batasi pada Pelaku Usaha dengan pengertian BadanHukum berbentuk perseroan (perusahaan/corporasi

Unsur Barang siapa;Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukumpelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yangmempunyai kemampuan = untuk mempertanggungjawabkanperbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar; sebagaikosekwensinya Penasehat Hukum perlu menanggapi unsur ke 1barang siapa ini menunjukan kepada pelaku/ subjek tindakpidana, yaitu orang atau corporasi.

final serta membawaakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPTUN juncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangperubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Unsur konkret = bukti P1 diterbitkan secaratertulis olehTergugat/Termohon Kasasi selaku pejabat administrasi Negara/TUN yangberwenang untuk bidang tersebut;Unsur individual = bukti P1 nyatanyata menyebut dan terkait denganindividu atau corporasi

hukum tidak bisa digunakanmenjadi dasar penafsiran yang menguntungkan dan melindungikepentingan Tergugat sebagai disainer MOU ;Menyatakan bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihaktertanggal 5 April 2016 nomor 049/LGLHIS/Ext/IIV2016 yangditandatangani oleh Mutsumi Gomi merupakan bukti perbuatanmelawan hukum dan penyalahgunaan keadaan yang bersifat primafacie evidence dan melanggar etika bisnis ;Menyatakan tindakan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill semuanyatelah bertindak atas nama corporasi

pertanggungjawaban pidana inilah kemudian kitamenelusuri kepada subjek dari perbuatan atau pelaku dari tindak pidana itu,didalam pasal 78 ayat (2) adalah manusia pribadi dan yang kedua adalahbadan hukum, dan dalam pasal 78 ayat (14) itu sendiri dikatakan bahwa kalausubjeknya itu badan hukum maka yang mempertanggungjawabkannya adalahpengurusnya;e Bahwa dalam tindak pidana tersebut akibat dari kebijakan perusahaan, makadalam konteks hukum pidana bergesernya subjek pribadi kepadapertanggungjawaban corporasi

Jadi kalau ia melakukan suatu perbuatanhukum dan itu bertentangan dengan hukum tetapi ia melakukannya untuk danatas nama perusahaan yang menjadi kebijakan dalam perusahaan makabergeserlah dari tanggungjawab pribadi kepada corporasi.

kehutanan mengandung rumusan atau inti delik yaitu 1.Mengerjakan dan atau menggunakan dan menduduki kawasan hutan, 2.Secara tidak sah, harus dapat dibuktikan, yang ancaman pidananya di pasal78 ayat (2) namun ada kekeliruan dalam pembuatan UU kehutanan ini yaituditambah lagi dengan Sengaja melanggar pasal 50 sehingga bagian intinyamenjadi 3, yaitu Sengaja, Mengerjakan dan Tidak sah, kemudian ada lagikesalahan pembuat UU ini pada pasal 50 pakai istilah setiap orang yangdiartikan bahwa termasuk orang atau corporasi

(badan hukumnya) tetapi padapasal 78 ayat (2) memakai istilah barang siapa, bukan setiap orang yang manaberbeda, kalau setiap orang diartikan bisa orang atau bisa corporasi,sedangkan barang siapa sama dengan KUHP;e Bahwa yang dimaksud inti delik adalah yang tertulis dalam rumusan yangharus ada dalam dakwaan, bukan unsure, kalau unsur bisa terjadi diluarrumusan;e Bahwa UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah hukum administrasiyang mengandung sanksi pidana, tetapi di Indonesia sudah menyimpang

maksud dan ide dengan maksud ; Bahwa apabila terdapat surat dengan keterangan palsu, maka yang bertanggung jawabterhadap........24terhadap surat tersebut adalah orang yang menanda tangani surat tersebut secara riil ; Bahwa penggunaan surta harus ada tindakan nyata atau tidak ruil, bukan asumsi ; Bahwa akta notulen rapat yang telah dialankan menimbulkjan kerugian dan kerugiantersebut tidak harus kerugian materiil saja, namun juga termasuk kerugian nama baik ; Bahwa dalam doktrin modern ada kejahatan corporasi

CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 8 Juli 2002 perihal Daftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi;67686970717273747576777879Nota Analisa No. CGRCRMITIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002 perihalPenawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka International UntukMengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha dari BPPN;Cell Report tanggal 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo (Group Artha);Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01.1Dir.TSD/I/X1/02 tanggal 12112002;Nota Analisa No.

CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 8 Juli 2002 perihal DaftarObligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi;Nota Analisa No. CGRCRMITIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002perihal Penawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. WokaInternational Untuk Mengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha dariBPPN;Cell Report tanggal 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabharna Textindo danPT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha);Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01.1Dir.TSD/I/XI/02 tanggal12112002;Nota Analisa No.

CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 8 Juli 2002 perihal DaftarObligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi;Hal. 115 dari 129 hal. Put. No. 130 PK/Pid.Sus/20131166768697071727374757677Nota Analisa No. CGRCRMITIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002 perihalPenawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka International UntukMengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha dari BPPN;Cell Report tanggal 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo (Group Artha);Surat PT.

INDOHONG HAI INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT) hal ini membuktikanPengakuan Penggugat dari segi Corporasi (Badan Hukum) karenaPenggugat yang menjalankan Operasional, Pengolahan, Kegiatan danhal apapun yang berkaitan dengan PT. INDO HONG HAIINTERNASIONAL, sehingga sangat mengHERANKAN dan PATUT dipertanyakan kenapa PENGGUGAT MENGGUGAT DIRINYA SENDIRIJUGA, apakah ini Persekongkolan dan/ atau Rekayasa yang di buatbersama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT ... ?4.

CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 8 Juli 2002 perihal DaftarObligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi;Nota Analisa No. CGRCRMITIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002 perihalPenawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka InternationalUntuk Mengambil Alin Tagihan a.n. Group Artha dari BPPN;Cell Report tanggal 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo (Group Artha);Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01.1Dir.TSD/I/XI/02 tanggal 12112002;Nota Analisa No.

CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 8 Juli 2002 perihalDaftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi;Nota Analisa No. CGRCRMITIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002perihal Penawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. WokaInternational Untuk Mengambil Alih Tagihan a.n. Group Arthadari BPPN;Cell Report tanggal 24 Juni 2002 a.n. PT ArthabharnaTextindo dan PT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha);Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01.1Dir.TSD//X1/02 tanggal12112002;Nota Analisa No.

CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 08 Juli 2002 perihal DaftarObligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi ;Nota Analisa No. CGR.CRM/TIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002 perihalPenawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. Woka InternationalUntuk Mengambil Alin Tagihan a.n. Group Artha dari BPPN ;Cell Report tgl. 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo dan PT.Arthatrimustika Textindo (Group Artha) ;Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01/Dir.TSD/VXV02 tanggal12112002 ;Nota Analisa No.

CGR.CRM/RM2.279/2002 tgl. 08 Juli 2002 perihal DaftarObligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Corporasi ;Nota Analisa No. CGR.CRM/TIM.3.023/2002 tgl. 11 Juli 2002perihal Penawaran Pembentukan Konsorsium dari PT. WokaInternational Untuk Mengambil Alih Tagihan a.n. Group Artha dariBPPN ;Cell Report tgl. 24 Juni 2002 a.n. PT Arthabhama Textindo danPT. Arthatrimustika Textindo (Group Artha) ;Surat PT. Tigas Sapta Daya No. 01./Dir.TSD/VXV02 tanggal12112002 ;Nota Analisa No.

Tergugat adalah badan usaha jasa kelola Tergugat Il yangmenampung investasi investor yang terdaftar sebagai nasabahTergugat Il.Tergugat dan Tergugat Il adalah corporasi badan usaha.Tergugat Ill adalah karyawan Tergugat Il.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dihibungkan denganalat bukti yang ada Majelis Hakim mempertimbangkan halhal sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (No. Rekening : 0310016161617) dan bukti P6 (No.

., dibawah sumpah menerangkan : Bahwa saksi bekerja di Bank BPD Bali sebagai Kepala Kredit Korporasi; Bahwa tugas saksi adalah menjaga hubungan baik dengan nasabah; Bahwa dari bagian Corporasi mengajukan kredit atas nama PT.

Delikdelik khusus Lamintangan.Sebetulnya kaitannya dengan tindak pidana corporasi. Selagi masalahcorporate prime dan corporate liability saya bisa menjelaskan. Ini corporatetanggungjawab personperson yang ada didalam PT. Kita sepakat bahwatanggungjawab dirut direktur untuk bertindak dan atas nama PT itu diikatoleh suatu aturan yang ada didalam anggaran dasar itu, betul kan ?

Pasal 2 Ayat 1 JoPasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah danditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RINo.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menbebaskan terdakwa dari dakwaanPrimair ;Menyatakan Terdakwa HENDY WIJAYA telah terbukti secara sah danmeyakinkan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu corporasi

Lagi pula diakui olehHakim Judex Facti dalam hal ini Ketua Majelis Hakim dan Anggota MajelisHakim II di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 100 alinea 4yang menyatakan bahwa Majelis tidaklah setuju perkara a quodimasukkan ke dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan, sebab perpindahanparbrik ke lokasi baru bukanlah suatu perubahan status sebagaimanadimaksud Pasal 163 tersebut, sebab perubahan status pada Pasal 163tersebut adalah mengacu kepada perubahan status corporasi misalnyaberalihnya hak atas

Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagimasyarakat/Negara adalah bahwa apabila seorang Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara meskipun tidak melakukan pelanggaran yangada sanksi pidananya (formeel tidak wederrechtelijkheid), tetapimenerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang (Corporasi/Badan Hukum) dengan maksud agar Pegawai Negeriatau Penyelenggara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang ataumelekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang;Dalam perkara

maka akan berbeda tergantung Subyeknya ; Bahwa Ahli menerangkan belum lihat FB,saya sudah membaca ScreenShoot; Bahwa Ahli menerangkan tidak membaca FB terdakwa karena saya tidakgemar FB ; Bahwa Ahli menerangkanseorang tidak bisa dihukum karena tidak tahu,delik formal : harus ada akibat ; Unsur pasal 28 ayat 2 Undangundang ITE jo Pasal 45, berisi tentangperbuatan yang dilarang keduanya harus berkaitan ; Bahwa Ahli menerangkanunsur setiap orang yang diduga melakukantindak pidana yaitu seseorang atau Corporasi

selamabeberapa tahun sebagai pekerja tetap, maka tidaklah sesuai dengan HubunganIndustrial Pancasila, apabila tidak mempertimbangkan masa pengabdian yangtelah diberikan oleh Para Pengugat sebagai karyawan pada Tergugat;Menimbang, majelis tidaklah setuju perkara aquo dimaksukkan ke dalam Pasal163 UU Ketenagakerjaan, sebab perpindahan pabrik ke lokasi baru bukanlahsuatu perubahan status sebagaimana dimaksud Pasal 163 tersebut, sebabPerubahan status pada Pasal 163 tersebut adalah mengacu kepada perubahanstatus corporasi