Ditemukan 62 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-05-2009 — Putus : 08-06-2009 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 87/Pid.B/2009/PN Dmk
Tanggal 8 Juni 2009 — ALIM ROIS ALS GOMBLOH BIN ABDUL ROSID
436
  • +cssnne ta: maedalam daereh hukua Pengadilan Negeri Demak, ya bervenang Henerilcsedan mengadili, telah Gengeabil barang berupa. 1 satu) bush fas Kulitada ising Yang tui sebesar Boe618 $900 5% (emp Tetus sepuluh rivy nt ees, @tau setidak. idaknya lebihdard 2p628, (duaratus Lina puluh ru iah) adiik saksi kerban SupRrSARYATWY bi nts SWAY atay setidekmtidalnya Jeng seluruhnya atay Sebagian. unyaan in d dindahului, Sertai atau diikuti ngan kekeragan atau 52,hadap orang dengan makeud Re jap atay Rempernudah
Putus : 01-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 166/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 1 Desember 2015 —
6024
  • Bahwa 3 (tiga ) bidang tanah sebagaimana tersebut diatas yangtelah dibeli oleh Penggugat semuanya terletak di Subak Gunaksa,Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten KlungkungPropinsi Daereh Tingkat Bali.
Putus : 25-05-2000 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 68/Pdt.G/1999/PN Plp
Tanggal 25 Mei 2000 — Penggugat : - S. Rajo, dkk Tergugat : - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI - Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan - Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan - K.C.D.K Luwu - U.P.C.D.K Wotu
15653
  • sengketa yang dikenal dengan Watangcume Tawi eater eee~ bahwa benar masih jaman penjajahan Belanda orang Pamona Tawi sudah mendiami lokasi tersebut dan pada tahun 1950an menjadi kosong karena Gerombolan, talu mereka turm ke daerah Lopi (Mang~kutana) ; ~ bahwa benar dahulu orang Pamona dikenal olch orang Wotu dengantama orang Wana 3; ~ bahwa benar saksi sering dangger di daerah lokasi sengxeta danmelihat masih ada bekas tananan peninggalan orang Pamona berupapohon saguy dan bahkan ada kelapa di daereh
Putus : 17-11-2011 — Upload : 25-04-2012
Putusan PT AMBON Nomor 03/PID/2012/PT.MAL
Tanggal 17 Nopember 2011 — JULIANA M. KOMNARIS, SH
9229
  • Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan danPertanggung jawaban keuangan Daereh Pasal 4, yang berbunyi:Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib,taat pada peraturanperundangundangan yang berlaku,efisien,transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan asas keadilan dan kepatutanDan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagihBahwa sesuai Keputusan Bupati
Putus : 05-06-2010 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 207/PDT.G/2009/PN. Mks
Tanggal 5 Juni 2010 —
11398
  • Foto copy Fatwa Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Penetapan HakGuna Bangunan NO. 2/HGBTGT/1973, tanggal 19 Nopember 1973 (diberitanda 1116) ;10.Foto copy Surat penjelasan tentang tanah, tanggal 11 Mei 1974, (diberitanda TII7) ;7911.Foto copy KetepanIuran Pembangunan Daereh No. IPEDA KMUP/1971,tanggal 19 Oktober 1972, (diberi tanda TII8a) ;12.Foto copy Ketepan Iuran Pembangunan Daereh No.
    IPEDA KMUP/1972,tanggal 19 Oktober 1972, (diberi tanda TII8b) ;13.Foto copy Ketepan Iuran Pembangunan Daereh tanggal 2 Februar 1973,(diberi tanda TII8c) ;14.
Register : 22-09-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 573/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN Alias IWAN Bin LA HEWU
6934
  • Sultra.Bahwa benar saksi membenarkan makna dari kata reases agenda resmidari anggota Dewan Propinsi atau daereh pemilihan untuk menjalinaspisasi yang sudah direncanakan turun didaerah pemilinan tiap 3 (tiga)bulan dan harus direncanakan dan merupakan agenda Resmi Dewanperwakilan rakyat mulai Dari Pusat sampai kedaerah yaitun dari DPRPusat Sampai Kabupaten.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandengan keterangan saksi dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan
Register : 20-05-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 10-08-2017
Putusan PN MARISA Nomor 31/PID.B/2013/PN.MAR
Tanggal 20 Juni 2013 — - IMBRAN DJANIHI Alias IMU
6315
  • memukul saksi korban hot tee Aa eC TR ae dengan care meningu beberapa kali ibayian wajah inenyyunekan tanger biel dermenorntany waka horhan dengan Mengyunakon haki banan herulany ulaiy bali eertoTeniahwe monusukkan piu (dilahukan Pencarian harany Nuh) yar mele iiterrepned besCyaknt gerobek tempat jualan hake) kemrah tutruh emhel betas henieng ulang bali danmongena dibagian didn sebelah kirt, Pirgpang sebelah biei, tularg yrange etewtahKanan toy hawah tulang belihat, daerah atas tulang beliket, daereh
Register : 18-07-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 5/PID.TPK/2012/PT AMB
Tanggal 9 Agustus 2012 — Pembanding/Terdakwa : HOK ANGKER Diwakili Oleh : ELIA RONNY SIANRESSY, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ROZAL AFIFUDIN, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SAMSUL A. SAHUBAWA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : AHMAD LATUPONO, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : AIZIT P. LATUCONSINA, SH
10255
  • Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daereh Pasal 4, yang berbunyi:*?
Register : 08-03-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11723
  • Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama Pemilihnan KepalaDaerah (Pilkada) Kabupaten Cirebon Tahun 2018 tersebut dibiayai olehAnggaran Pendapatan Daereh Kabupaten Cirebon dengan dana hibahsekitar Rp. 20.700.000.000,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus jutarupiah) kepada Tergugat II dan Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyarLima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Ill yang notabone milikMasyarakat Kabupaten Cirebon yang salah satunya berasal dari berbagaisumber Pembayaran Pajak masyarakat Kabupaten Cirebon termasukPenggugat
    Bahwa dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukanTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan PemilihanKepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cirebon Tahun 2018 yang tidak Jujurdan Adil padahal Pilkada Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dibiayai olehAnggaran Pendapatan Daereh Kabupaten Cirebon dengan dana hibahsekitar Rp.20.700.000.000,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus jutarupiah) kepada Tergugat II dan Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyarLima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Ill yang notabone
Putus : 17-11-2011 — Upload : 01-05-2012
Putusan PT AMBON Nomor 05/PID/2012/PT.MAL
Tanggal 17 Nopember 2011 — Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN
112110
  • Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daereh Pasal 4, yang berbunyi:*?
Putus : 02-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan PT AMBON Nomor 20/PID/2012/PT.MAL
Tanggal 2 Agustus 2012 — HERMAN REFRA
8535
  • (sembilan puluh limajuta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.Bahwa terdakwa HERMAN REFRA bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggaralainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 danTahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terimadidasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain:Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daereh Pasal 4, yang
Putus : 22-01-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — JASMAN RANY VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK
5173 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legislatif terpilih dari DP II Kabupaten Bireuen (sesuaidengan Surat Penetapan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 220/KPUD/V/2009, tanggal20 Mei 2009);8 Bahwa Tergugat II adalah sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuenperiode tahun 20072012 juga merupakan Calon Anggota Legislatif DPR KabupatenBireuen untuk Pemilu Legislatif periode tahun 20092014 dari Partai Demokratdengan Nomor Urut I sedangkan Penggugat calon dengan Nomor Urut 2 dari DaerahPemilihan yang sama, namun karena Partat Demokrat pada Daereh
Register : 31-01-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PN DOMPU Nomor 14/Pid.B/2018/PN Dpu
Tanggal 24 April 2018 — Penuntut Umum:
ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H
Terdakwa:
1.HAMZAH H. MANSYUR
2.SYAMSUDIN Alias SAMBIJE
1910
  • ,Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korbanmengalami luka robek pada daerah kepala diatas telingga sebelah kiriukuran P=4cem, l=fem, D=1cem; luka robek pada caerah leher sebelahkiri ukuran P=7com, D=0,5cm:; laka robek pada daereh badan dibawahketiak dengan ukuran P=4cm, L=0,5em, D=2m: luka robek terbuka padadaerah tangan kanan dengan ukuran P=7em, L=Zcm, D=1icm dantampak tulang keluar (patah); tampak patah hampir putus pada jari ke 5(kelingking) tangan sebelah kanan; Iuka robek dibagian
Register : 09-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 92_Pid_B_2016_PNBkt_Hukum_05102016_Pencurian
Tanggal 5 Oktober 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Budi Setiawan
7310
  • Saksi ROZI HERMANTO Pgl ROZIdibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan perkarapencurian dalam toko saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06Mei 2016 yang saksi ketahui sekira pukul 06.00 Wib/pagi bertempat didalam toko milik saksi di daerah Jorong Sungai Daereh Nagari PakanSinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2988 K/Pdt/2009
BAMBANG HERMAWAN ; Drs. SUTOPO dkk
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2988 K/Pdt/20098.Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuktidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD KabupatenKaranganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari Daereh Pemilihan IIIdengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Daftar Calon TetapAnggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomorurut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yangdiumumkan oleh para
Putus : 03-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT AMBON Nomor 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL
Tanggal 3 April 2013 — HENDRIK J.M.ORAPLEAN
7827
  • (sembilanpuluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal1 Desember 2003.e Bahwa terdakwa HENDRIK J.M ORAPLEAN bersama anggota DPRDkabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana AsuransiAnggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkanpada peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain:ePeraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan danPertanggung jawaban keuangan Daereh Pasal
Putus : 30-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — Drs. Paulus Vency Tapotubun
6229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaandan Pertanggung jawaban keuangan Daereh Pasal 4, yang berbunyi :Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib,taat padaperaturan perundangundangan yang berlaku,efisien,transparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutanDan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkapdan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;Bahwa sesuai Keputusan
Putus : 07-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1171/PID.B/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 7 Januari 2015 — ACEP KARNA, S.Sos
7417
  • MUHAMAD RIFAI yang percaya dengan ucapan terdakwa setelahditunjukan surat perjanjian bersama tersebut kemudian mengirimkan uang secara bertahapdengan jumlah seluruhnya Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer darirekening Bank BCA milik saksi di daereh Klender Jakarta Timur ke rekening terdakwa namunsetelah saksit H. MUHAMAD RIFAI mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000.000, (sembilanratus juta rupiah) kepada terdakwa, saksi H.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — WALIKOTA SAMARINDA VS 1. FUSANTO WIJAYA, DKK
7236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, Sekretaris Daereh KotaSamarinda, Kepala Bagian Hukum, Kasubag Bankum, HAM &Pembinaan PPNS, dan Para Staf Bagian Hukum Setda KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Januari 2011;2. KEPALA DINAS PASAR DAN PENATAAN KAKI LIMAKOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Sentosa DalamNomor 1, Samarinda, dalam hal ini keduanya memberi kuasakepada H.M. Fadly Illa, S.H.
    ., dan kawankawan,Sekretaris Daereh Kota Samarinda, Kepala Bagian Hukum,Kasubag Bankum, HAM & Pembinaan PPNS, dan Para StafBagian Hukum Setda Kota Samarinda, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011;3. DIREKSI PT YUDHA PUTRA KALTIM, berkedudukan diJalan Pulau Sebatik Nomor 11, RT 11, Kelurahan Pelabuhan,Kecamatan Samarinda llir, Kalimantan Timur yang diwakilioleh Direktur Utama Edward Lie, dalam hal ini memberi kuasakepada H.
Register : 11-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 18-05-2018
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 37-K/PM III-14/AU/VIII/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — Oditur:
Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
Suherman Bambang Kurniawan
10024
  • Saksi juga mendengar bahwaTerdakwa menggadaikan motor milik Letda Lek Herry Supriyono.Kemudian sekira hari Kamis tanggal 9 April 2017 Saksi menghubungiTerdakwa untuk menanyakan masalah gadai motor, Terdakwamengatakan menggadaikan motor milik Letda Lek Herry Supriyono keorang yang Saksi lupa namanya di daereh Pasar Ikan Kedonganan KutaBali.