BUPATI KABUPATEN DAIRIVSMARTALENA SIBAYANG

P U T U S A NNomor : 160/B/2011/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yangmemeriksa, mMemutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antaraBUPATI KABUPATEN' DAIRI :~ berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 127 ~~ Sidikalang, Kabupaten Dairi : dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukumnya : 1. RudolTamba, SH; 2,Ellisda Ujung, SH; 3.

Jon HenryPanjaitan, GH.; 000 wennne nnn nnnnnnnn nnn e nen ne=Kesemuanya memilih alamat pada KantorBupati Kabupaten Dairi di JalanSisingamangaraja No. 127 ~~ Sidikalang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/2102/2011, tanggal O3 Mei 2011,selanjutnya disebut; TERGUGAT/PEMBANDING; MARTALENA SIBAYANG; kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Kuta Great, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir,Kabupaten Dairi, pekerjaan Guru SD Negeri No. 034792 Simartugan Jehe UPT.

Bina Pendidikan Dasar Kecamatan PagsiganHilir, Kabupaten Dairi, yang dalam hal ini diwakili oleh: Dedy Cahyadi Ginting, SH., A. Dewanto Handoko, SH., Dameria Sagala,SH., Maruli M. Purba, SH., Riky P.D. Sihombing, SH.

No. 821.23/29/1/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannyasepanjang atas nama MARTALENA SIBAYANG NIP.196106081983042003 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan,Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupaati Dairi No. 821.23/29/1/2011, tanggal 27 Januari 2011beserta dengan petikannya sepanjang atas nama MARTALENASIBAYANG NIP. 196106081983042003 Tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi

Nomor 821.23/29/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan PengawasSekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah Sah.

Penggugat:
RUDOLF AGUS A SOLIN
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DAIRI
2.PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
Intervensi:
BUPATI DAIRI

Putusan Nomor 77/G/2021/PTUNMDN2.Pemerintah Non Pegawai Negeri, berkedudukan diJalan Sisingamangaraja Nomor 134 KelurahanSidikalang, Kabupaten Dairi, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 08/MP.01.0260012.11/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya disebutSCD AGA ceeeeceeeceeeesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaee TERGUGAT ;BUPATI DAIRI, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.127 Sidikalang,Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, ProvinsiSumatera Utara.

Bahwa ternyata kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa alasan dan dasarPemerintah Kabupaten Dairi memerintahkan pengosongan Objek Sengketatesebut diatas karena Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki alas hak yangdikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) berupaSertipikat Hak Pakai Nomor 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintah Kabupten Dairi dan SuratUkur Nomor 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yangdikeluarkan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;8.

Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) mencabutSertipikat Hak Pakai Nomor : 226 desa/kelurahan Sidikalang terbit tanggal 22Agustus 2013 nama pemegang hak : Pemerintaah Kabupaten Dairi dan SuratUkur Nomor : 01.01.24/2013 tertanggal 25 April 2013 dengan luas 447 m2 yangdikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) ;5.

Bukti P5 : Surat dari Bupati Dairi Nomor 590/8859, Perihal Keberadaan TanahUlayat/Tanah Marga, tanggal 18 Oktober 2001, (fotokopi darifotokopi);6. Bukti P6 : Surat dari Bupati Dairi, Nomor 590/6087, Perihal : keberadaan Tanah7. Bukti P7 :8. Bukti P8 :9.

Menyatakan Terdakwa IVAN AGUSTIAN Als IVAN Bin AHMAD DAIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hokum menanam, memelihara, memiliki ,menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ; 2.

IVAN AGUSTIAN Als IVAN Bin AHMAD DAIRI

Menyatakan Terdakwa YOGI BILLYANDI BIN AHMAD DAIRI ALS ATENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

YOGI BILLYANDI BIN AHMAD DAIRI ALS ATENG

PUTUSANNomor 700/Pid.B/2015/PN PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilantingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Para Terdakwa:1Nn nA FF W WN~Nama Lengkap : YOGI BILLYANDI BIN AHMAD DAIRI ALSATENG;Tempat lahir : PalembangUmur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 Agustus 1989Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI.

penunjukan Majelis Hakim ;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2015/PN Plg tanggal 25 Mei2015 tentang penetapan hari sidang ;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Halaman dari 10 Putusan Nomor 700/Pid.B/2015/PN PigSetelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan ke persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa YOGI BILLYANDI BIN AHMAD DAIRI

ALS ATENGtelah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak PidanaPencurian dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 365 ayat (1) KUHPidana;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI BILLYANDI BIN AHMADDAIRI ALS ATENG dengan pidana penjara selama (satu) tahun dikurangidengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan supaya terdakwa YOGI BILLYANDI BIN AHMAD DAIRI ALSATENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000

, (duaribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yangpada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringanringannya dengan alasanbahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulangi lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa YOGI BILLYANDI bin AHMAD DAIRI als ATENGpada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB

Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah tiaporang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yangterhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuanketentuan hukum pidanaIndonesia ;Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkanTerdakwa YOGI BILLYANDI BIN AHMAD DAIRI ALS ATENG dimana setelahditeliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwasebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 7173, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63210/PP/M.IIIA/16/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangHalaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 891/B/PK/PJK/201 7Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai aturanumumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan oleh karena itu demikeadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral, NPWP01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, Jalan JenderalGatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan;Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 11.246.350.284,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp11.246.350.284,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 11.246.350.284,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6Bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yangdimaksud dalam UndangUndang PPN tahun 1994 danperaturan pelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadiPengusaha Kena Pajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN ataspenyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajakdengan tarif 10% atau tarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya;3.

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaiaturan umumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya.Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihakdalam persidangan serta

Jamil bin Mirfaka) terhadap Penggugat (Lailatuz Zakiyah binti Dairi) dengan iwadl beruapa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

-Lailatuz Zakiyah binti Dairi-Moh. Jamil bin Mirfaka

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 7173, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63218/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 889/B/PK/PJK/201 7Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai aturanumumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan oleh karena itu demikeadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan, dengan perhitungansebagai berikut.Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 685.715.744,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp685.715.744,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 685.715.744,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai

Dairi Prima Mineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha KenaPajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif 10% atautarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994 dan peraturanpelaksanaannya;3.

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PajakPertambahan Nilai sebagai aturan umumnya apabila belum diaturdalam Kontrak Karya;Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :Bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihak dalampersidangan serta

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 7173, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63214/PP/M.IIIA/16/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan, dengan perhitunganHalaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 892/B/PK/PJK/201 7sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp12.381.868.152,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp12.381.868.152,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp12.381.868.152,00PPN yang masih Kurang/(Lebih

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak;2.

Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnyadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang UndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilaisebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam KontrakKarya.Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihakdalam persidangan serta ketentuanketentuan

Dairi Prima Mineral, NPWP 01,824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal GatotSubroto Kav, 7173, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimanaperhitungan tersebut diatas (pada halaman 2); adalah tidak benar dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, Bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, berkedudukan di MenaraBidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT63219/PP/M.IIIA/16/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang telahberkekuatan

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai aturanumumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan oleh karena itu demikeadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral, NPWP 01.824.643.9091.000,beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173,Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut.Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1.172.574.692,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp1.172.574.692,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp1.172.574.692,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah

Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat pengiriman putusan PengadilanPajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) pada tanggal 16 September 2015dengan bukti Lembar Disposisi Direktorat Keberatan Dan BandingNomor : KK: 27148/umum;2.

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6Bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif10% atau tarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994dan peraturan pelaksanaannya;Halaman 18 dari 37 halaman.

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Tebet, JakartaSelatan 12870;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63208/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang telah

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 890/B/PK/PJK/201 7Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai aturanumumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan oleh karena itu demikeadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan;Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 10.719.007.869,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp10.719.007.869,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 10.719.007.869,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Dairi Prima Mineral :Pasal 13 angka 6Bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha KenaPajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif 10% atautarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994 dan peraturanpelaksanaannya;3.

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PajakPertambahan Nilai sebagai aturan umumnya apabila belum diaturdalam Kontrak Karya;Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :Bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihak dalampersidangan serta

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, berkedudukan di MenaraBidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT63212/PP/M.IIIA/16/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang telahberkekuatan

Dairi PrimaMineral, NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan, denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp11.818.692.306,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp11.818.692.306,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp11.818.692.306,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah

Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat pengiriman putusan PengadilanPajak dan nomor P.1399/PAN/2015 tanggal 07 September 2015 yangditerima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal 16 September 2015 dengan buktiLembar Disposisi Direktorat Keberatan Dan Banding Nomor : KK:27122/umum;2.

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan = menjadiPengusaha Kena Pajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN ataspenyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajakdengan tarif 10% atau tarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya;3.

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaiaturan umumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya.Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihakdalam persidangan serta

DAIRI PRIMA MINERAL;

./2015tanggal 30 November 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 7173, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai aturanumumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan oleh karena itu demikeadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan;Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.874.667.459,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp5.874.667.459,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 5.874.667.459,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN Tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1.Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak;. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif10% atau tarif lain, sesuai dengan UndangUndang PPN1994 dan peraturan pelaksanaannya;.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwaberdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UndangUndangHalaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 865/B/PK/PJK/20173.3.3.4.3.5.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 1994, dan Kontrak Karya Pemerintah Indonesia denganPT Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali) NomorB.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998 maka dapat diambilkesimpulan

Pemohon:
AZHAR BINTANG
Termohon:
1.PANWASLU KABUPATEN DAIRI
2.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kaplores Dairi Cq. Penyidik pada sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Dairi

KEPALAKEPOLISIAN RESORT DAIRI Cq PENYIDIK pada SENTRAGAKKUMDU PANWASLU KABUPATEN DAIRI alamat Jl.Sisingamangaraja Sidikalang, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN SdkSumatera Utara, Yang dalam hal ini memberi kuasa kepadaBRIPKA Fresnel J.Manik, S.H/Banit Tipidkor Sat ReskrimPolres Dairi, Regen Manik,S.H/ Banit Tipidkor Sat ReskrimPolres Dairi, dan Iponelis Silaban/Banit Resum Sat ReskrimPolres Dairi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/979/

KEPALA KEPOLISIAN RESORT DAIRI Cq PENYIDIKpada SENTRA GAKKUMDU PANWASLU KABUPATEN DAIRI alamat Jl.Sisingamangaraja Sidikalang, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, SumateraUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;Diperbaiki menjadi:2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KEPOLISIANDAERAH SUMATERA UTARA .Cq.

PANWASLU KABUPATEN DAIRI, Dst2.

yang ditugaskan sebagai Penyidik Pada Sentra GakkumduKabupaten Dairi sesuai dengan :a.

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihnan Kabupaten Dairi Nomor :066 / KEP / PANWASLIHDAIRI/HK.01.01/06/2018 tentangPENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUMTERPADU ( SENTRA GAKKUMDU ) KABUPATEN DAIRI.5.

DIREKTUR JENDERAL PAJAKPT DAIRI PRIMA MINERAL

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Tebet, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63224/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan, dengan perhitungansebagai berikut.Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp7.105.633.379,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp7.105.633.379,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp7.105.633.379,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai

Dairi Prima Mineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha KenaPajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif 10% atautarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994 dan peraturanpelaksanaannya;3.

PK/PJK/201 73.1.3.2.3.3.3.4.3.5.Bahwa yang menjadi sengketa dalam Permohonan PeninjauanKembali ini adalah koreksi atas Kredit Pajak PPN Masa Pajak Juli2011 sebesar (Rp2.866.908.683,00) ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwaberdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 11 tahun 1994, dan Kontrak Karya PemerintahIndonesia dengan PT Dairi

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PajakPertambahan Nilai sebagai aturan umumnya apabila belum diaturdalam Kontrak Karya;Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :Bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihak dalampersidangan serta

DAIRI PRIMA MINERAL;

./2015tanggal 26 November 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DAIRI PRIMA MINERAL, tempat kedudukan di MenaraBidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat pengiriman putusan PengadilanPajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada tanggal 16 September 2015dengan bukti Lembar Disposisi Direktorat Keberatan Dan BandingNomor KK: 27140/umum;2.

Dairi PrimaMineral:Pasal 13 angka 6:bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif10% atau tarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994dan peraturan pelaksanaannya;Halaman 19 dari 37 halaman.

Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnyadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang UndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilaisebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam KontrakKarya;Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut:Bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihakdalam persidangan serta ketentuanketentuan

IIIA/16/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP546/WPJ.19/2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2011 Nomor 00123/507/11/091/13 tanggal 10Juni 2013, atas nama PT Dairi Prima Mineral, NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal GatotSubroto Kav

DAIRI PRIMA MINERAL

DAIRI PRIMA MINERAL, tempat kedudukan di MenaraBidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63206/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilaisebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan olehkarena itu demi keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali), telahdiberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui surat SekretariatPengadilan Pajak Nomor: P.1398/PAN/2015 tanggal 07 September2015 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima olehPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2015.2.

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6:Bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yangdimaksud dalam UndangUndang PPN tahun 1994 danperaturan pelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:Halaman 30 dari 49 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwaberdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU PPN 1994, danKontrak Karya Pemerintah Indonesia dengan PT Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998 makadapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengkreditkan PajakMasukan dipersyaratkan harus ada keterkaitan antara PajakMasukan tersebut dengan Penyerahan BKP/JKP yang terutangPajak Pertambahan Nilai.Halaman 34 dari 49 halaman.

DAIRI PRIMA MINERAL

./2015tanggal 30 November 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 7173, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanHalaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1548/B/PK/PJK/2017Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan, dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 11.381.407.541,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 11.381.407.541 ,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar

Pasal 76Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim;Kontrak Karya No.B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Dairi

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setujuatas koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp1.408.865.479,00Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1548/B/PK/PJK/20173.5.3.6.3.7.tersebut dengan alasan bahwa Pengkreditan Pajak Masukanyang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Kontrak Karyaantara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnyadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.63229/PP/M.IIIA/16/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP531/WPJ.19/2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2011 Nomor 00112/507/11/091/13 tanggal 10 Juni2013, atas nama PT Dairi Prima Mineral, NPWP 01.824.643.9091.000

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Tebet, JakartaSelatan, 12870;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63209/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang telah

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 887/B/PK/PJK/201 7Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai aturanumumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan oleh karena itu demikeadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan;Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp11.023.598.027,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp11.023.598.027,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp11.023.598.027,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Dairi Prima Mineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha KenaPajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif 10% atautarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994 dan peraturanpelaksanaannya;3.

Dairi Prima Mineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak PertambahanNilai sebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam KontrakKarya.Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 887/B/PK/PJK/201 73.6.3.7.3.8.3.9,3.10

Pemohon:
Renni Siswanty Pardede
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Dairi Cq Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Dairi