Ditemukan 28 data
90 — 40
Keluarga PAULUS EDWIN PAA:Bukti PVIIl4 : Fotocopy Surat Tanda Tamat SD INPRES LILI atas namaPAULUS EDWIN PAA tahun 1996;Bukti PVIIl5 =: Fotocopy Surat Tanda Tamat SLTP NEGERI 1 FATULEUatas nama PAULUS EDWIN PAA tahun 1999;Bukti PVIIl6 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umumatas nama PAULUS EDWIN PAA tahun 2002;BuktiP I s/d P Vill. 1 :Fotocopy SURATKETERANGAN AHLI WARIS;Bukti P s/d P VIIl. 2:Fotocopy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANGNO.31/PDT/G/1981, tanggal 14 April 1982 antara SELVINA deHAAN
CSsebagai Tergugat ;Bukti PI s/d P VIIl. 3: Fotocopy PUTUSAN SELA NO.115/ PTK/ 1983/ PDT,tanggal 22 Maret 1984 antara SELVINA de HAAN SUKI,sebagai Pembanding lawan PAULUS PAA, CS sebagaiTerbanding;Bukti P sd P VIIl. 4 : Fotocopy PUTUSAN MAHAKANAH AGUNG RINO.3186 K/PDT/1985 tanggal 25 Februari 1987 antaraSELVINA de HAAN SUKI sebagai Pemohon Kasasi lawanPAULUS PAA, CS Termohon Kasasi ;Bukti P sd P VIII. 5: Fotocopy PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG RI NO.348PK/PDT.1988, tanggal 11 Juli 1990 antara SELVINA deHAAN
Ndun, saksi tidak tahu ;Bahwa menurut ceritacerita yang saksi dengar, kalau tanah yangdisengketakan sekarang ini dulunya pernah disengketakan juga ;Bahwa saksi tahu tanah itu pernah disengketakan antara Paulus Paadengan Suki de Haan ;Bahwa tanah itu disengketakan dan diperkarakan pada tahun 1981;Bahwa yang saksi tahu, pihak yang terlibat dan yang berperkara waktuitu yaitu Suki de Haan sebagai Penggugat melawan Paulus Paa sebagaiTergugat ;Bahwa yang saksi tahu bahwa yang digugat waktu itu oleh Suki deHaan
54 — 24
Umbu Pura Woha tandatangan mengetahui dan lou Adriana Pello De Haan tanda tangan sebagaiBendahara untuk menyerahkan uang sedangkan Jemmy Pello tandatangan menerima uang sebagai penjual tanah;Bahwa ibu Adriana Petronela Pello DeHaan sudah meninggal;Bahwa pembayaran dilakukan secara angsur penggugat tidak pernahkeberatan;Bahwa ada bangunan diatas tanah sengketa dan bangunan itu adalahbangunan Kampus Uninversitas Kristen Artha Wacana Kupang;Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/
2016/PN.KpgBahwa penggugat tidak pernah keberatan soal jual beli tanah tersebut;Bahwa saksi pensiun pada tahun 1999;Bahwa saksi pernah lihat fotocopy sertifikat tanah tersebut;Bahwa bagian barat sebelumnya berbatasan dengan keluarga Taklal,sekarang dengan tanah Unkris;Bahwa sertifikat tersebut atas nama lbu Adriana Pello DeHaan;Bahwa saya melihat fotocopy sertifikat tanah tersebut yang atas nama louAdriana Pello De Haan ;Bahwa sertifikat tanah tersebut sudah diperbaharui;Bahwa saksi belum lihat sertifikat
112 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terletak di JalanKPR Serui, dan Sertpikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep DeHaan Nomor 402/ SK luas 525 m?
67 — 35
Dehaan (sarjana belanda) dalambukunya Bestuurs rechts in de sociale rechtsstaat yang dikutip Philipus M. Hadjon dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara Einmaligh(Keputusan Tata Usaha Negara seketika) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masaberlakunya hanya sekali pakai.
24 — 6
Unsur tanpa mendapat ijin ;Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksisaksi I PUTU IKA PRABAWAKARTIMA UTAMA, I PUTU SUDIATMIKA, GEDE DANA, VANNY LUCAS DEHAAN, ZAKARIA dan keterangan para terdakwa CHRISTINE JUNNETH PARINUSSA,KARTINI, NI LUH ENI PARIAWATI, SRI WAHYUNI, LODIA NINGSIH NALLE,MUTTOHIRO yang pada pokoknya menerangkan: bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam turutserta menyelenggarakan usaha judi mesin game zone pada Bali Zone;Dengan demikian maka unsur
412 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut P deHaan dkk, "dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakanpenerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasaldari aturan hukum = administrasi tertulis dan tidak tertulis JJ.Oosternbrink berpendapat sanksi administratif adalah sanksi yangHalaman 153 dari 178 halaman.
1289 — 3444 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian juga P. deHaan menyatakan bahwa wewenang pemerintah tidak jatuh dari langit, tetapiditentukan oleh hukum (overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen,zij woorden door het recht genormeerd) (vide : P. de Haan, Bestuursrecht in desociale Rechstaat, Penerbit Deel 1, Kluwer, Deventer Tahun 1986, hlm.9);Berdasar uraian di atas putusan Majelis Hakim judex facti yang dijatuhkan atasdasar dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi yang tidak berwenang melakukan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
262 — 201
DJIDON deHAAN , M.Si sebagai Pihak Kedua yang menerima dan disaksikan olehKetua DPRD Kabupaten Manggarai ONGGE YOHANES, BA dan KetuaDPRD Manggarai Barat MATEUS HAMSI pada tanggal 24 januari 2005tersebut hanyalah berupa dokumen yang berisi daftar inventaris barangbelaka, sedangkan tanah obyek perkara berupa bukti alas hak yangseharusnya dilampirkan belum pernah diserahterimakan;c.