Ditemukan 461 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-05-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 —
5828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan saat itu tidak ada yang protes ataupun keberatandari pihak Tergugat terhadap contoh barangbarang yang akandiperkenalkan oleh Penggugat ;Bahwa, selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 antara Penggugat danTergugat telah terjadi kesepakatan dan penandatanganan dokumen kontrakpengadaan barang Nomor : 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 ;Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 302 K/TUN/2015Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat a butir ke 4 KontrakPengadaan Barang Nomor : 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 berbunyisebagai
    Perlu diketahui bahwa untuk ukuran Internasional beratBola Tenis Meja hanya 2,7 gr dan Bola Tenis Meja yang Penggugat kirimtelah lulus Uji SNI 1212851996 dengan berat hanya 2,46 gr (yangPenggugat kirim justru lebin berat dan bahkan mendekati ukuranInternasional) ;Bahwa, jawaban dari surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapandari Tergugat, disini terlinat bahwa Tergugat tidak ada niat dan itikad baikuntuk menerima barang Penggugat, dan dengan mengabaikan isi dokumenkontrak Nomor : 027/14556.DIKDAS
    /436.6.4/2013, tanggal 31 Oktober 2013 ;Objek sengketa a quo diterbitkan karena adanya perbuatan wanprestasiyakni Pengadaandari Penggugat dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Nomor :027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dalam paketpekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD.
    Adapun perbuatan wanprestasiPenggugat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuaidengan spesifikasi teknis sebagaimana Kontrak Pengadaan Barang Nomor :027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu : No.
    Tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan ;Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan BarangNomor : 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa PIHAKPERTAMA (Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yangdisebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA (Penggugat) apabila :a. PIHAK KEDUA (Penggugat) cidera janji atau tidak memenuhikewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalamkontrak ini ;b.
Register : 20-03-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2013 — - LAMSER LUMBANGAOL
8116
  • Dairi, di KantorUPT Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kab.
    Dairi, di Kantor UPT Dikdas Kecamatan Gunung SitemberKab.
    Dairi.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU)TW UPT Bina Dikdas Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi , tanggal 10 Juni2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU)TW Il UPT Bina Dikdas Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi , tanggal 04Oktober 2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU)TW Ill UPT Bina Dikdas Kec. Gunung Sitember Kab.
    Dairi.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU)TW UPT Bina Dikdas Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi , tanggal 10 Juni2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU)TW Il UPT Bina Dikdas Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi , tanggal 04 Oktober2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU)TW Ill UPT Bina Dikdas Kec. Gunung Sitember Kab.
Putus : 03-03-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/PID.SUS/2009
Tanggal 3 Maret 2009 — Drs. RAKHMAT SUTRISNO bin MUHAMMAD SUHENDRA
3019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • / 2006, tanggal 16Januari 2006 (asli) ;23.Surat Nomor : 421.2 / 1220a / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 29 Juli2006 (asii) ;24.Surat Nomor : 421.2 / 1251 / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 2 Agustus2006 (asili) ;25.Surat Nomor : 421.2 / 1680 / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 2 Oktober2006 (asii) ;26.Surat Nomor : 421.2 / 2083 / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 5Desember 2006 (asli) ;Hal. 14 dari 25 hal.
    No.241 K/Pid.Sus/200927.Surat Nomor : 421.2 / 0446 / P dan K / Dikdas / 2007, tanggal 17 April2007 (asli) ;28.Surat Nomor : 421.2 / 1019 / P dan K / Dikdas / 2007, tanggal 25 April2007 (asli) ;29.Surat Nomor : 421.2 / 1069 / P dan K / Dikdas / 2007, tanggal 01 Mei2007 (asli) ;30.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi tertanggal 25Pebruari 2006 (asli) ;31.Surat Nomor : R.346 / B.35 / WS.06 perihal Hasil Pengawasan danPemeriksaan Dana Dekonsentrasi di Propinsi Bangka Belitung TahunAnggaran
    Surat No.421.2 / 1251 / P dan K / Dikdas / 2006 perihal Bukti Setor PajakPengadaan Perabot SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) KabupatenBangka Tengah tertanggal 29 Juli 2006 (foto copy legalisir) ;e Dikembalikan kepada Hamdani bin Tahmid ;14.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PropinsiKepulauan Bangka Belitung No.4218 / 13808 /P dan K / Dikdas / 2005,tanggal 20 Agustus 2005 beserta lampirannya (asili) ;15.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiKepulauan Bangka
    (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2005 ;22.Surat Nomor : 421.2 /O066A /P dan K/ Dikdas / 2006 tanggal 16 Januari2006 (asili) ;23.Surat Nomor : 421.2 / 1220a / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 29 Juli2006 (asili) ;24.Surat Nomor : 421.2 / 1251 / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 2 Agustus2006 (asili) ;25.Surat Nomor : 421.2 / 1680 / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 2 Oktober2006 (asili) ;26.Surat Nomor : 421.2 / 2083 / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 5Desember 2006 (asli) ;27.Surat Nomor : 421.2
    / 0446 / P dan K / Dikdas / 2007 tanggal 17 April2007 (asli) ;28.Surat Nomor : 421.2 / 1019 / P dan K / Dikdas / 2007 tanggal 25 April2007 (asli) ;29.Surat Nomor : 421.2 / 1069 / P dan K / Dikdas / 2007 tanggal 1 Mei 2007(asli) ;30.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi tertanggal 25Pebruari 2006 (asli) ;31.Surat Nomor : R.346 / B.35 / WS.06 perihal Hasil Pengawasan danPemeriksaan Dan Dekonsenitrasi di Provinsi Bangka Belitung TahunAnggaran 2005 tertanggal 11 Meei 2006 (foto copt legalisir
Putus : 09-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149 K/PID.SUS/2010
Tanggal 9 Juni 2010 — PUJIYONO
8053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dana tersebut dapat berbentuk cek maupun uang tunai, dansetelah dana cair selanjutnya para guru melalui Kepala Sekolah ataupunBendahara Sekolah akan mengambil dana tunjangan tersebut ke BendaharaSudin Dikdas, dan untuk para guru maupun pegawai golongan Ill keatasakan dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 15% yang nantinyadisetor ke Kas Negara Cq.
    No. 1149 K/PID.SUS/2010SUBSIDAR :Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara pada Suku DinasPendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, bersamasamadengan Purnomo Staf Tata Usaha Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan danDrs. H.
    Edy Suaedytelah merugikan keuangan Negara pajak sebesar Rp. 18.456.508.250,00(Sudin Dikdas Tahun 2008) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai denganlaporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP No. 52825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo.
    Pasal 64ayat (1) KUHP ;LEBIH SUBSIDAR :Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara pada Suku DinasPendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, bersamasamadengan Purnomo Staf Tata Usaha Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan danDrs. H.
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 08/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 3 Juli 2014 — YONATHAN DIPONG, S.Pd. Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II Intervensi
6729
  • Sebagai Pelaksana Harian Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Kao ; 5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 420/1248/2013 Tanggal 12 Desember 2013 Tentang Penugasan Stefanus Dahoklory, S.Pd. Sebagai Pelaksana Harian Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Kao ; 6.
    Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalamjabatan sebagai Kepala UPTD Dikdas DInas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dengan golongan III/d;2.
    Yonathan Dipongdengan jabatan barusebagai Staf padaUPTD Dikdas Dinaspendidikan Pemudadan Olahragakecamatan LolodaUtara kabupatenHalmahera 2d Bukti P5Foto copy sesualdengan foto copynyaSurat keberatan atasSurat Keputusan BupatiHalmahera UtaraNomor: 824.3/ 170.A/KEP/PD/2013 tanggal15 November 2013tentang penempatansebagai staf padaUPTD Dikdas DinasPendidikan Pemudadan Olah RagaKecamatan LolodaUtara KabupatenHalmahera Utara atasnama Yonathan Dipongtanggal 18 Desember Bukti P6Foto copy sesualdengan
    Bukti P1.b) ;Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala UPTD Dikdas DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kao KabupatenHalmahera Utara dalam Jabatan Eselon IV.a berdasarkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/56/BKDPP/KEP/2009 Tanggal 11 September 2009 Tentang Pengangkatan KepalaUPTD SeKabupaten Halmahera Utara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (vide Bukti P3) ; Bahwa kemudian Tergugat memberhentikan Penggugat dariJabatan Kepala UPTD Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda
    dan OlahragaKecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara dan memindahkanPenggugat sebagai Staf pada Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utaradengan menerbitkan objek sengketa ke1 (vide Bukti P4 = Bukti T.I21) ;Bahwa selanjutnya Tergugat Il menugaskan Stefanus Dahoklory,S.Pd. sebagai Pelaksana Harian (Plh.)
    Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara (videBukti T.l24) ; Menimbang, bahwa objek sengketa ke2 a quo dikeluarkan olehTergugat II pada pokoknya adalah untuk mengisi kekosongan jabatanKepala UPTD Dikdas Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara yangsebelumnya dipangku oleh Yonathan Dipong, S.Pd.
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2013 — ACHMAD MUDOFIR SANTOSO, Sag Bin SOLIHIN
5613
  • dikeluarkan olehKemendag Kab.Bogor antara lain PiagamNo.105/MD.Sf.Wajar/V/2006 Tanggal 16 Mei2006 ;Bahwa Ponpes Salafiah telah mendapatkanBOS dari pemerintah untuk tahun 2006 s/d.2010berdasarkan data yang ada di KementrianAgama Kabupaten Bogor untuk SD SalafiahAtaqwa dan SMP Atakwa ;Bahwa Berdasarkan fakta dilapangan jinOperasional Wajar Dikdas untuk PondokPesantren Salafiah pimpinan Rahmat DakimUntuk Ijin Operasional Wajar Dikdas SMPPesantren Salafiah attaqwa tidak terdaftar dantidak berhak menerima
    9 tahun dansaksi tidak mengetahui Apakah YayasanAtakwa memiliki Piagam PenyelenggaranPendidikan Wajar dikdas 9 (Sembilan) tahunyang dikeluarkan oleh Kemetrian AgamaKabupaten Bogor ;Bahwa tidak mengetahui Piagam IzinPenyelenggaraan Pendidikan Dikdas Wajar 9tahun No.105/MD.SF.Wajar/V/2006 Tanggal 16Mei 2006 atas nama Yayasan Atakwa yangdikeluarkan oleh Kementrian Kabupaten Bogorkarena itu bukan tugas saksi ;Bahwa Piagam izin penyelenggaran pendidikanisinya berupa Nomor Piagam, Nama Diniyah,Alamat,
    Antaralain ada surat pernyataan jumlah siswa dariPemohon Piagam ;Bahwa Yayasan Atakwa itu ada masalah dalamPenyelenggaraan pendidikan Dikdas padaPendidikan Salafiah Wustho ;Bahwa di Pondok Pesantren system belajarnyaDikelompokkelompok ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanyapemutihan Piagam izin penyelenggaranpendidikan Dikdas ;Bahwa Pondok Pesantren itu Pendidikan NonFormal ;AMIR SYARIFUDIN Alias SYARIFUDIN Bin (Alm) JUMHARI228 Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan diberikan
    Jakaria ;Bahwa yang membuat Piagama PiagamPenyelenggaran pendidikan wajar dikdas untukAtaqwa No.105/MD.SF.Wajar/V/2006 Tanggal16 Mei 2006 adalah terdakwa ;Bahwa saksi tahu Yayasan Atakwa telahmenerima BOS tapi tidak tahu kapan YayasanAtakwa terima BOS dan tidak tahu jumlah yangditerimanya ;Bahwa BOS itu sumbernya dari APBN ;Bahwa saksi tidak pernah menerimapermohonan izin penyelenggaraan pendidikanWajar Dikdas dari yayasan Atakwa ;Bahwa saksi tidak pernah memberikanpelatihan kepada guruguru wajar
    9 tahun baiksetingkat SD/MI atau SMP/Mts ; Hasil Auditditemukan kerugian Negara sebesar Rp.482.668.000, (empat ratus delapan puluh duajuta enam ratus enam puluh delapan riburupiah) ;Bahwa Yayasan Atakwa tidak memiliki Piagamresmi menyelenggarakan Wajar dikdas 9 tahundan Setelah diteliti Piagam tahun 2006 No.105/MD.SF.Wajar/V/2006 Tanggal 16 Mei 2006yang menjadi acuan Yayasan Atakwamenyelenggarakan pendidikan wajar dikdas 9tahun tidak teregister di kementrian Agama22Kabupaten Bogor baik itu dalam
Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — H. HAMSANI alias H. SANI bin HAMNI
5022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas PendidikanKabupaten Tabalong ada menerbitkan Surat Dinas Pendidikan KabupatenTabalong Nomor B598/Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus2012, perihal Permintaan Pelelangan, Kepada Kepala Unit LayananPengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong, selanjutnya atas permintaantersebut, Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalongyakni H.
    Nomor B24/DIK/DIKDAS/421 .2/11/2012, tanggal 14 November 2012;1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Verifikasi;1 ( satu ) bundel SURAT PERJANJIAN ( Kontrak Pengadaan HargaSatuan ) Nomor B. 30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012, tanggal 02 Oktober2012;1 ( satu ) lembar Surat Kuasa Hj.
    Nomor 247 tahun 2012, tanggal 14 November2012;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS, tanggal 14Desember 2012;2 (dua) lembar kuitansi, tertanggal 14 Desember 2012;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor B.190/DIK/DIKDAS/421.2/12/2012, tanggal 11 Desember 2012 dengan jumlahRp198.058.000,00;3 (tiga) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan NomorB.08/DIK/PPHPBJ/421 .2/1 1/2012, tanggal 14 November 2012;3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B24/DIK/DIKDAS
    /421 2/11/2012, tanggal 14 November 2012;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi;1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (Kontrak Pengadaan HargaSatuan) Nomor B. 30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012, tanggal 02 Oktober2012;1 (satu) lembar Surat Kuasa Hj.
    B30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012 tanggal 02 Oktober2012, Kegiatan Pengadaan Meubelair sekolah tahun anggaran 2012dengan Nilai Kontrak Rp282.940.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama75 hari kalender, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan15 Desember 2012.
Register : 23-12-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 20 Januari 2014 — MOHAMMAD SOFYAN Als H. ANDY SOFYAN LAKKI
137102
  • fotocopy Pembayaran honor yang terkait dengan outputkegiatan tim penyusunan SOP pengawasan peningkatan Sarpras Dikdas 91 (satu) lembar asli Surat Pengantar warna merah muda No.
    SOP Pengawasan Peningkatan Sarpras Dikdas 91 (satu) lembar fotocopy Pembayaran honor yang terkait dengan outputkegiatan tim penyusunan SOP pengawasan peningkatan Sarpras Dikdas 91 (satu) lembar asli Surat Pengantar warna merah muda No.
    SOP Pengawasan Peningkatan Sarpras Dikdas 9Hal. 113 dari 512 hal.
    SARPRAS Dikdas 9 Tahun Inspektorat I BogorTanggal 28 Januari s.d 30 Januari 2009.; 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2454 K/PID.SUS/2009
Terdakwa ; Tatar Fuadi, ST bin Abdul Hakim, DK
7744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas penawaran tersebut kemudian Kabid Dikdas selaku pengendalikegiatan mengundang Terdakwa ke Kantor Dinas Pendidikan Aceh Timurpada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2007, untuk pengarahan penugasanpekerjaan perencanaan. Selanjutnya Kabid Dikdas selaku PengendaliKegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 642.2/03/2007, tanggal 09Mei 2007, tentang Penunjukan Langsung kepada CV.
    Ataspenawaran tersebut kemudian Kabid Dikdas selaku pengendali kegiatanmengundang CV. Citra Beutari Consultant ke Kantor Dinas Pendidikan AcehTimur pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2007, untuk pengarahan penugasanpekerjaan perencanaan. Selanjutnya Kabid Dikdas selaku PengendaliKegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 642.2/11/2007, tanggal 14Mei 2007 tentang Penunjukan Langsung kepada CV.
    Untuk menindaklanjuti program pemerintah tersebut terdakwa dimintaibantuan oleh Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kab. AcehTimur Bachrum Yacob, SPd selaku pengendali kegiatan DAK BidangHal. 7 dari 17 hal. Put.
    Atas penawaran tersebut kemudian Kabid Dikdas selakupengendali kegiatan mengundang Terdakwa ke Kantor Dinas PendidikanAceh Timur pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2007, untuk pengarahanpenugasan pekerjaan perencanaan. Selanjutnya Kabid Dikdas selakuPengendali Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 642.2/03/2007,tanggal 09 Mei 2007, tentang Penunjukan Langsung kepada CV.
Register : 25-02-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.11/Pdt.G/2016/PN Pli
Tanggal 24 Agustus 2016 —
289
  • Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor027/RKB.09.E/DIKDAS/DISDIK/2015 Paket Pekerjaan : PEMBANGUNANPENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SDN BATU TUNGKU 1 antaraTergugat Il yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kab.
    Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor11.027/LAB.06.B/DIKDAS/DISDIK/2015, Paket Pekerjaan : PEMBANGUNANPERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN GUNUNG MAKMUR 4 KEGIATANPEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH antara Tergugat Il selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama DinasPendidikan Kab.
    Terhadap 5 (lima) paket pekerjaan tersebut telah dituangkan dalam SuratPerjanjian Kontrak yang terdiri dari berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak)Nomor : 027/RKB.09.E/DIKDAS/DISDIK/2015 Paket PekerjaanPEMBANGUNAN PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SDN BATUTUNGKU 1 antara Tergugat Il yang bertindak untuk dan atas nama DinasPendidikan Kab. Tanah Laut dan Tergugat Ill (Heldawati) (Direktur) yangbertindak untuk dan atas nama CV.
    RAIHAN BINTANG selaku penyedia dengan nilai kontraksebesar Rp. 257.823.000, (Dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratusdua puluh tiga ribu rupiah) (Perjanjian Kontrak 3) ; 10.Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor11027/LAB.06.B/DIKDAS/DISDIK/2015 Paket Pekerjaan : PEMBANGUNANPERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN GUNUNG MAKMUR 4 KEGIATANPEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH antara Tergugat Il selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas namaDinas Pendidikan Kab.
    Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor027/LAB.02.E/DIKDAS/DISDIK/2015 Paket Pekerjaan : PEMBANGUNANLABORATORIUM DAN RUANG PRAKTEK SEKOLAH SMPN 5 BATIBATIantara Tergugat Il selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindakuntuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kab. Tanah Laut dan Tergugat Ill(Heldawati) (Direktur) yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAIHANBINTANG selaku penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.822.000.
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — Drs.H.KAMRAN Bin H.M.SALEH
9829
  • RACHMA TDAKIM tersebut tidak berhak menerima dana BOS karena tidakmenyelenggarakan kegiatan wajar dikdas 9 tahun dan selain itu dalam pengajuandana BOS tersebut menggunakan nama dan jumlah siswa fiktif, serta dasar 1jinoperasional wajar dikdas berupa Piagam Nomor 105fMD.Sf WajarNI2006tanggal 16 Mei 2006 diduga fiktif, kama nomor piagam tersebut tidak tercatat didalam buku agenda register surat keluar pada Kantor Depag/ Kemenag Kab.Bogor dan selain itu dana BOS yang diterima terse but digunakan untukmembangun
    RACHMATD AKIMtersebut tidak berhak menerima dana BOS karena tidak menyelenggarakankegiatan wajar dikdas 9 tahun dan selain itu dalam pengajuan dana BOStersebut menggunakan nama dan jumlah siswa fiktif, serta dasar ijinoperasional wajar dikdas berupa Piagam Nomor 105/MD.Sf Wajar/V/2006tanggal 16 Mei 2006 diduga fiktif, karna nomor piagam tersebut tidak tercatatdi dalam buku agenda register surat keluar pada Kantor Depag/ Kemenag Kab.Bogor dan selain itu dana BOS yang diterima tersebut digunakan untukmembangun
    /siswa pertahun ; MTS dan PPS Wustho sebesar Rp.557.000,/siswapertahun ; Untuk Dana BOS Provinsi MI dan PPS ula dapat Rp.25.000,/siswa pertahun, MTS dan PPS Wustho sebesar Rp.127.500,/siswa pertahun ;Bahwa yang dimaksud PPS Wustho atau Pondok Pesanitren Salafiah Pondok PesantrenSalafiah menyelenggarakan Wajar Dikdas setingkat MTS (Madrasah Tsanawiyah)setingkat SMP ;Bahwa Kejar Paket B Kegiatan Dikdas Belajarnya tidak formal Untuk masyarakat Umumdan ljin Paket Kejar B dikeluarkan Kementrian Agama
    9 tahun dansaksi tidak mengetahui Apakah Yayasan Atakwa memiliki Piagam PenyelenggaranPendidikan Wajar dikdas 9 (Sembilan) tahun yang dikeluarkan oleh Kemetrian AgamaKabupaten Bogor ;Bahwa tidak mengetahui Piagam Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dikdas Wajar 9tahun No.105/MD.SF.Wajar/V/2006 Tanggal 16 Mei 2006 atas nama Yayasan Atakwayang dikeluarkan oleh Kementrian Kabupaten Bogor karena itu bukan tugas saksi ; 85bahwa Piagam izin penyelenggaran pendidikan isinya berupa Nomor Piagam, NamaDiniyah
    9 (Sembilan) tahun tanpamembawa syaratsyaratnya ;Bahwa syarat untuk dibuatkan Piagam izin Penyelenggaraan Pendidikan Dikdas Antaralain ada surat pernyataan jumlah siswa dari Pemohon Piagam ;Bahwa Yayasan Atakwa itu ada masalah dalam Penyelenggaraan pendidikan Dikdaspada Pendidikan Salafiah Wustho ;Bahwa di Pondok Pesantren system belajarnya Dikelompokkelompok ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pemutihan Piagam izin penyelenggaranpendidikan Dikdas ;Bahwa Pondok Pesantren itu Pendidikan
Putus : 11-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2008 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Agustus 2015 — Andi Kadir Ma’ ruf
8448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Poin 14 (empatbelas) Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan OlahragaProvinsi Gorontalo Nomor : 188.4/DIKPORA/1474/DIKDAS/2009, tanggal 17Maret 2009 yang ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2009ditandatangani oleh Drs.
    No. 2008 K/Pid.Sus/201 4188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tanggal 30 Januari 2009atas nama Syarifudin Molangga ;. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaPropinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima BantuanSubsidi Pengembangan SDSMP Satu Atap melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12 Dulupi danSMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/Dikdas/2009bulan Pebruari 2009 ;.
    Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlah Raga Propinsi Gorontalo tentang Pengangkatan KonsultanManajemen Proyek Bimbingan Teknis dan Supporting Staf melaluiPerluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 No.188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tanggal 30 Januari 2009 atasnama Syarifudin Molangga ;.
    Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaPropinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima BantuanSubsidi Pengembangan SDSMP Satu Atap melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 SDN 12 Dulupi danSMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/Dikdas/2009bulan Pebruari 2009 ;.
    /2009,tanggal 30 Januari2009 atas nama Syarifudin Molangga ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah PenerimaBantuan Subsidi Pengembangan SDSMP Satu Atap melaluiPerluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009SDN 12 Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4 /DIKPORA / Dikdas/2009bulanPebruari2009 2009 ;.
Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — Lamser Lumbangaol
6326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bina Dikdas Kecamatan GunungSitember Kabupaten Dairi .1 (satu) rangkap SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT.Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi an. LAMSERLUMBANGAOL.1 (satu) rangkap tanda penerimaan belanja ganti uang persediaan (GU) TW I, IIdan III dari Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT.
    Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 10Juni 2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW IIUPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi , tanggal 04Oktober 2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW IIIUPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi , tanggal 02Desember 2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW IVUPT.
    Bina Dikdas Kecamatan Gunung SitemberKabupaten Dairi an. LAMSER LUMBANGAOL.1 (satu) rangkap tanda penerimaan belanja ganti uang persediaan(GU) TW I, II dan II dari Bendahara Pengeluaran PembantuUPT.
    Bina Dikdas Kecamatan GunungSitember Kabupaten Dairi , tanggal 10 Juni 2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti UangPersediaan (GU) TW II UPT. Bina Dikdas Kecamatan GunungSitember Kabupaten Dairi, tanggal 04 Oktober 2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti UangPersediaan (GU) TW II UPT. Bina Dikdas Kecamatan GunungSitember Kabupaten Dairi, tanggal 02 Desember 2010.1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti UangPersediaan (GU) TW IV UPT.
    Bina Dikdas Kecamatan GunungSitember Kabupaten Dairi, tanggal 10 Juni 2010.65 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti UangPersediaan (GU) TW II UPT. Bina Dikdas Kecamatan GunungSitember Kabupaten Dairi, tanggal 04 Oktober 2010.66 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti UangPersediaan (GU) TW II UPT. Bina Dikdas Kecamatan GunungSitember Kabupaten Dairi, tanggal 02 Desember 2010.67 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti UangPersediaan (GU) TW IV UPT.
Putus : 10-08-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2016 — CV. KUBANG SYARI JAYA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
10756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIKDAS / 436.6.4 / 2013, tanggal 30Desember 2013 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA (selanjutnya disebut obyek sengketa Tata UsahaNegara);Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah Surat Pemutusan Kontrak yangdikeluarkan Tergugat dengan Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013.yangdi keluarkan pada tanggal 30 Desember 2013 oleh karena surat a quomempunyai akibat hukum yaitu berupa keputusan pemutusan kontrak terhadapPenggugat.
    dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1)Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi;Bahwa, objek sengketa a quo Surat Nomor : 027/17558.DIKDAS
    Tertanggal 30 Desember 2013 tentangpemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan PejabatPembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor:027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013.
    DIKDAS/436.6.4/2013. Bahwa Surat Keputusan obyek Sengketa timbul sehubungan dengankontrak pengadaan barang yang merupakan suatu perbuatan hukumperdata yang dilakukan oleh pemerintah (Tergugat/Pembanding)dengan penyedia barang dan jasa (Penggugat/Terbanding).2.
    Bahwa Judex Facti nyatanyata telah salah menerapkan hukum dalam tertibberacara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan hal mana disebabkan Judex Facti hanyamendasarkan pada pertimbangan hukum bahwa obyek sengketa a quo tidakdapat dipisahkan dengan Kontrak Pengadaan Barang Nomor027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang menurutHalaman 15 dari 20 halaman.
Register : 20-10-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 26/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.HAMSANI Als H.SANI Bin HAMNI Alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS ADJI W. SH
12051
  • TabalongNo : B.598 / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus2012 perihal permintaan pelelangan.1 ( satu ) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yangdituju&kan kepada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kab.
    . / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus2012 perihal permohonan Panitia Pengadaan Barang / Jasa 7( tujuh ) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor :188.45 / 158 / 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang penetapansusunan anggota unit layanan pengadaan ( ULP ) dilingkunganpemerintah Kab.
    Acara Serah Terima Barang Nomor: B24 /DIK/ DIKDAS /421.2/11 /2012, tanggal 14 November 2012.1 (satu ) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Verifikasi.1 ( satu ) bundel SURAT PERJANJIAN ( Kontrak PengadaanHarga Satuan ) Nomor: B. 30/ DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012,halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS TPK/2015/PT.BJM30. 1 (satu ) lembar Surat Kuasa Hj.
    Tabalong No:B.598 / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus 2012perihal permintaan pelelangan.6. 1(satu ) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yangditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kab.
    14 November 2012.3 (tiga ) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: B24 / DIK /DIKDAS/421.2/11 /2012, tanggal 14 November2012.1 (satu ) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.1 (satu ) lembar Surat Pernyataan Verifikasi.1 (satu ) bundel SURAT PERJANJIAN ( Kontrak Pengadaan HargaSatuan ) Nomor : B. 30/ DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012, tanggal 02Oktober 2012.1 (satu ) lembar Surat Kuasa Hj.
Register : 20-10-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 26/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Alm) HAMNI
Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADJI W. SH
5828
  • TabalongNo : B.598 / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus2012 perihal permintaan pelelangan.1 ( satu ) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yangditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kab.
    . / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15Agustus 2012 perihal permohonan Panitia Pengadaan Barang /Jasa 7 ( tujuh ) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor :188.45 / 158 / 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang penetapansusunan anggota unit layanan pengadaan ( ULP ) dilingkunganpemerintah Kab.
    Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B24 /DIK / DIKDAS / 421.2 / 11 / 2012, tanggal 14 November 2012.1 (satu ) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Verifikasi.1 ( satu ) bundel SURAT PERJANJIAN ( Kontrak PengadaanHarga Satuan ) Nomor : B. 30 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012,halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMtanggal 02 Oktober 2012.30. 1 ( satu ) lembar Surat Kuasa Hj.
    Tabalong No :B.598 / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihalpermintaan pelelangan.6. 1 ( satu ) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yangditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kab.
    31 dari 40 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS TPK/2015/PT.BJM26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.3 ( tiga ) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B24 / DIK /DIKDAS / 421.2 / 11 / 2012, tanggal 14 November 2012.1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Verifikasi.1 ( satu ) bundel SURAT PERJANJIAN ( Kontrak Pengadaan HargaSatuan ) Nomor : B. 30 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012, tanggal 02Oktober 2012.1 ( satu ) lembar Surat Kuasa Hj.
Putus : 22-03-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 188/PID.B/2010/PN.Sdk
Tanggal 22 Maret 2011 — An. Erikson Siregar
10314
  • Mesin 1RZ7030815, No.Pol BK 1788 GM 7Dirampas untuk negara ; rrr e eee SPP Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi TA.2008 ;SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi TA.2008 iSP2D Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi TA.2008 .Rekening koran Ac 015 sejak Januari s/d Mei 2009 ;6 (enam) jilid SPJ DIKDAS ;7 (tujuh) jilid SPJ PLSPO ;12 (dua belas) jilid SPJ SARANA DAN PRASARANA ;2 (dua) jilid SPJ Bagian Umum ;6 (enam) jilid SPJ Dikmen SPJ Gaji dan tunjangan Guru dan Pegawai (SseSuai dengandaftar gaji) 760 (enam puluh
    ) jilid SPJ UPT DIKDAS ;109 (seratus sembilan) jilid SPJ UPT SMP ;74 (tujuh puluh empat ) jilid SPJ UPT SMA ;8 (delapan) jilid SPJ UPT SMK ;4 (empat ) jilid SPJ UPT SKB :192 (seratus sembilan puluh dua) jilid SPJ DAK (DanaAlokasi Khusus) ;18 (delapan belas) jilid SPJ Bendahara Pengeluaran ;1 (satu) lembar surat tegoran nomor : 800/4833/2008,tanggal 08 September 2008 yang dibuat oleh PejabatPengelola Keuangan (PKK) SKPD Pendidikan Kabupaten DairiB.
    , SPJ PLSPO Rp. 845.286.000, SPJ Sarana dan Prasarana Rp. 26.323.335.020, SPJ Bagian Umum Rp. 329.952.000, SPJ Dikmen Rp. 2.815.612.600, SPJ Gaji dan Tunjangan guru dan pegawai Rp. 117.879.457.572, SPJ UPT Dikdas SMP, SMA, SMK dan SKB Rp. 6.506.873.0000, SPJ Bendahara Pengeluaran Rp. 12.459.064.000, Dana yang di cairkan sesuai SP2D sejumlah Rp. 168 .408 .933.192, Selanjutnya setiap bulannya sejak tanggal 02 Januari 2008 sampaidengan tanggal 31 Desember 2008 terdakwa menyalurkan dana yangdicairkan
    sesuai SP2D sejumlah Rp. 168.408.933.192, (seratusenam puluh delapan miliar empat ratus delapan juta sembilanratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)kepada pospoS aanggaran Pendidikan sesuai dengan LaporanPertanggungjawaban, yaitu SPJ Dikdas Rp. 1.053.234.300,SPJ PLSPO Rp. 784.261.000,SPJ Sarana dan Prasarana Rp. 26.319.413.920,SPJ Bagian Umum Rp. 224.897 .000,SPJ Dikmen Rp. 2.535,.119.000,SPJ Gaji dan Tunjangan guru danjRp. 117.824.239.390,pegawaiSPJ UPT Dikdas SMP, SMA, SMKjRp
    , SPJ Dikmen Rp. 280.493.6000, SPJ Gaji dan Tunjangan guru danRp. 55.218.182, pegawaiSPJ UPT Dikdas SMP, SMA, SMK danjRp. 154.009 .559, SKBSPJ Bendahara Pengeluaran Rp. 1.646.924. 558, Total Sisa Kas sebesar Rp. 2.502.765.699, Selanjutnya sisa dana kas Tahun Anggatan 2008 sejumlah Rp.2.502.765.699, (satu milyard lima ratus dua juta tujuh ratusenam puluh lima enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilanrupiah) tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan (disetorkan)terdakwa ke Kas Daerah Kab.
Register : 07-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — CV. KUBANG SYARI JAYA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA;
9130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • T erbanding/Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 301 K/TUN/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugat dengan posita gugatansebagai berikut:Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalamperkara ini adalah sebagai berikut :Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota SurabayaNomor 027/17558.DIKDAS
    /436.6.4/2013, tanggal 30 Desember 2013 tentangPemutusan Kontrak yang ditujukan kepada CV Kubang Syari Jaya (selanjutnyadisebut objek sengketa Tata Usaha Negara);Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah surat pemutusan kontrak yangdikeluarkan Tergugat dengan Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013.yangdi keluarkan pada tanggal 30 Desember 2013 oleh karena surat a quomempunyai akibat hukum yaitu berupa keputusan pemutusan kontrak terhadapPenggugat.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor:027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013. Tertanggal 30 Desember 2013 tentangpemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan PejabatPembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor:027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013. Tertanggal 30 Desember 2013 tentangpemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA ;4.
    Mewajibkan terhadap Terrgugat melakukan pembayaran terhadapPenggugat sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan Pengadaan AlatPeraga SD (DAK2010) dengan No Kontrak Pengadaan Barang Nomor :027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 ;Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/20165.
    Bahwa, Judex facti pada Pengadilan Tinggi maupun Judex Juris pada tingkatMahkamah Agung telah khilaf yakni dengan mencampur adukkan antaraobjek sengketa a quo dengan Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor:027/14.555.DIKDAS/436.6.4/2013. tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuattersendiri dan bukan merupakan objek yang disengketakan di dalam perkaraini.
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
11150
  • Dan untuk Madrasah Diniyah adalah sekolah Agamayang mengajarkan khusus pelajaran Agama di luar program wajar dikdas.
    nomor induk pondok pesantren.= surat pemyataab kesanggupan penyelenggaraan wajar dikdas.
    Dan untuk madrasah Diniyah adalah sekolah Agama yangmengajarkan khusus pelajaran Agama diluar Program Wajar dikdas.
    Bahwa Benar tipe sekolah pondok pesantren salafiyah yang berhak mendapatkandana BaS Reguler maupun Provinsi adalah Pondok pesantren salafiah ynagmenyelenggarakan program Wayjar Dikdas. Dan pondok pesantren salafiah yang mempunyai program wajar dikdas adalahpomdok pesantren yang mempunyai ijin penyelenggaraan wajar dikdas di KantorKementrian Agama Kab. Bogor.
    Dan untuk Madrasah Diniyah adalah sekolah agama yang mengajarkan khususpelajaran agama diluar program Wajar Dikdas.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Drs. H. Eddy Suaedy
4442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Kota Jakarta Selatan, yang pada tahun2008 bendahara Sudin Dikdas Jakarta Selatan dijabat oleh Pujiyono ;Bahwa Pujiyono selaku Bendahara baru di Sudin Dikdas Jakarta Selatantelah dihubungi oleh Purnomo melalui telepon, bahwa pembayaran pajakbisa melalui Purnomo karena akan mendapatkan upah pungut/bagian dariHal. 7 dari 71 hal.
    Wajib Pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan ;23.18 lembar dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An.Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;24.10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak tahun 2008An.
    No. 1426 K/Pid.Sus/201018.18 lembar dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat tahun 2006 An.Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;19.10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak tahun 2008An.
    Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;24.10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak tahun2008 An.
    Wajib Pajak Sudin Dikmenti Jakarta Selatan ;23.18 lembar dokumen SSP berikut bukti penerimaan surat Tahun 2006 An.Wajib Pajak Sudin Dikdas Jakarta Selatan ;24.10 lembar asli SSP atas pengembalian uang setoran pajak Tahun 2008An.