Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh AbuDawud dan Tirmidzi, yang berbunyi :dppb yalPenetapan Wali Adhol, nomor: 0836/Pdt.P/2019/PA. Trk. Halaman 7 dari 10Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah(pejabat yang berwenang) adalah wali bagi orang yang tidakmempunyai wali2.

Asli Surat Tanda Terima penerimaan Asli Sertifikat HGB No. 3029/Lambang sari dan Asli IMB no. 503/ 18732/ C/ DPpb yang diterbitkan KantorNotaris & PPAT "LILA DEWI PUSPITA, SH., MKn tertanggal 1 April 2014,setelah diteliti Kemudian oleh Ketua ditandai P.8;Bahwa Pemohon mengajukan saksisaksi dipersidangan, masingmasing :1.

OP/2836/PDAM/07/XII/2010tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menerangkan bahwa orderpembelian merupakan perintah kepada rekanan yang dituju dalam SOP untukmenyerahkan kepada perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga tertentu sertawaktu yang telah ditetapkan yang dibuat dari daftar permintaan pembelian barang(DPPB) yang telah disetujui oleh yang berwenang/ direksi dan DPP yang bernilaidi atas Rp.15.000.000, (ima belas juta rupiah) oleh Kepala bagian umumditeruskan ke tim pelelangan untuk proses

OP/2836/PDAM/07/XII/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dijelaskan bahwaOrder Pembelian (OP) merupakan perintah kepada rekanan yang dituju dalam OPuntuk menyerahkan kepada perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga tertentu sertawaktu yang telah ditetapkan yang dibuat dari Daftar Permintaan Pembelian Barang(DPPB) yang telah disetujui oleh yang berwenang/direksi dan Daftar PermintaanPembelian Barang (DPPB) yang bernilai diatas lima belas juta, oleh Kepala BagianUmum diteruskan ke tim pelelangan

OP/2836/PDAM/07/XII/201085tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menerangkan bahwa orderpembelian merupakan perintah kepada rekanan yang dituju dalam SOP untukmenyerahkan kepada perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga tertentu sertawaktu yang telah ditetapkan yang dibuat dari daftar permintaan pembelian barang(DPPB) yang telah disetujui oleh yang berwenang/ direksi dan DPP yang bernilaidi atas Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) oleh Kepala bagian umumditeruskan ke tim pelelangan untuk

OP/2836/PDAM/07/XII/2010 tentang StandarOperasional Prosedur (SOP) menerangkan bahwa order pembelian merupakan perintahkepada rekanan yang dituju dalam SOP untuk menyerahkan kepada perusahaan dalamjumlah tertentu dan harga tertentu serta waktu yang telah ditetapkan yang dibuat dari daftarpermintaan pembelian barang (DPPB) yang telah disetujui oleh yang berwenang/ direksidan DPP yang bernilai di atas Rp.15.000.000, (dima belas juta rupiah) oleh Kepala bagianumum diteruskan ke tim pelelangan untuk

Dalam petitum angka 4, tertulis Anak Penggugat dan Tergugat dirubahmenjadi Anak Penggugat dan Tergugat dan yang semula tertulis 18 Mei2010 dirubah menjadi 12 Agustus 2009;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut dilakukan sebelumacara jawaban dan hanya bersifat kesalahan redaksional maka perubahantersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :1.Fotocopy surat keterangan, Nomor : 26/DPPB/VII

G21 BW ey Nl dppb S25 eyed OUTArtinya : Dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakanuntukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasatentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir, telah tidak terwujud;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsuralasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan PemerintahNomor

BapakBasuki Cahaya Purnama; Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Walikota Jakarta Barat; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta;Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Penertiban Bangunan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q.

BapakBasuki Cahaya Purnama; Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Walikota Jakarta Barat; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta;Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta; Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Penertiban Bangunan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q.

BapakBasuki Cahaya Purnama; Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Walikota Jakarta Barat; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta;Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta; Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Penertiban Bangunan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q.

Bapak JokoBapak Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Bapak Basuki Cahaya Purnama; Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Walikota Jakarta Barat; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta; Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.q.Kepala Bidang Penertiban Bangunan. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.q.Kepala Bidang Perizinan. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.q.Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan.

Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.g.Kepala Bidang Penertiban Bangunan.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.g.Kepala Bidang Perizinan. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.g.Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.g.Kepala Bidang Penertiban Bangunan u.p.

Halaman 41 dari 67 Halaman Putusan No.73/G/2014/PTUNJKTKepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.g.Kepala Bidang Penertiban Bangunan.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta c.g.Kepala Bidang Perizinan.

Fotokopi Surat Izin Perceraian atas nama NAMAPENGGUGAT(Penggugat), Nomor 800/854/DPPB/2020, tertanggal 19November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiPapua Barat, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggaldiberi kode P.4;B.

Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;h. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan;Halaman 6 dari 124 halaman. Putusan Nomor481 K/TUN/2015i. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Perizinan;j. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan;k.

Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta;Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan;Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Perizinan;Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g.

Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;h. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan;i. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Perizinan;j. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan;Halaman 23 dari 124 halaman. Putusan Nomor481 K/TUN/2015k.

Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Halaman 72 dari 124 halaman. Putusan Nomor481 K/TUN/2015h. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan.i.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Bidang Perizinan.j.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan.k.

Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta.Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Bidang Perizinan.Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g.

Ataspermintaan Tergugat, Penggugat bersedia untuk dijadikan saksi korbandengan catatan di Dewan Pemeriksa untuk Pelanggaran Berat(DPPB/Bol) tidak menyertakan oknumoknum Tergugat yang telahmelaksanakan kekerasan terhadap Penggugat.Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 pada awal pemeriksaan, sebagai saksikorban, Penggugat menolak keanggotaan DPPB/Bo/ yang menyertakanbawahan langsung dari oknum CARE Indonesia yang selama ini menjadipelaku utama kekerasan terhadap Penggugat.

Tetapi permintaanPenggugat tidak dituruti oleh Ketua Bol.Berdasarkan penolakan tersebut maka sudah dapat dipastikan DPPB/Boltidak akan berlaku adil, tidak akuntabel dan kehadiran Penggugat hanyaakan menjadi bahan kamuflase (purapura) legitimasi bagi Tergugat kepadaKFCP tempat Penggugat melaksanakan kegiatan GIS seharihari.Bahwa pada tanggal 19 September 2011 Tergugat memberikan keputusandari Dewan Pemeriksa Pelanggaran Berat (Board of Inquiry, Bol) dengan 2(dua) hasil utama yang sudah dapat dipastikan

Secara umum jawabanPenggugat antara lain sebagai berikut:a.Hasil Bol tidak akan adil karena ada anggota DPPB/Bo/ yangmerupakan bawahan langsung dari oknum CARE Indonesia yangselama ini melakukan kekerasan terhadap Penggugat;Sesuai dengan Peraturan Perusahaan (Personal Manual CARE) Artikel9.3.4. bahwa Bol atau Dewan Pemeriksa ini khusus dibentuk untukPelanggaran Berat, bukan untuk mengingkari kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat tanggal 24 September 2010, bahwaPenggugat berstatus sebagai Karyawan

pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalildalilgugatannya, Penggugat telan mengajukan buktibukti tertulis berupa suratsebagai berikut :BuktiP.1 : Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 16395/SumberJaya, Blok/No.Kav EA.01.08, Nama Pemegang ' HakLANGGENG yang mana telah diberi materai dan sesuaidengan aslinya;BuktiP.2 : Fotocopy Surat iin Mendirikan Bangunan No.503/11582/C/DPPB

Surat Undangan tersebut padapokoknya menjelaskan,Supaya PENGGUGAT dapat hadir tanggal 14 Oktober 2010, pukul 13.00 WIBbertempat di Ruang Rapat Bidang Penertiban DPPB Prov. DKI Jakarta, JalanTaman Jatibaru No. Jakarta Pusat, acara : Rapat membahas masalahan pengaduanSdr.

Surat Pernyataan Yang Bersangkutan tanggal 17 Mei 2006.c.Pertimbangan Penerbitan IMB tersebut sebagaimana huruf b adalah :* Copy akte Yayasan Masjid Jami Al Hidayah Nomor 8 tanggal 9 April2002,* Copy Surat Keputusan bersama tanggal 30 Maret 2003,* Rekomendasi Ka DPPB Provinsi DKI Jakarta Nomor 1575/1.785 tanggal20 Maret 2008,* Copy Surat Pengesahan Perubahan Nadzir Nomor 176.NDZ.XII/2005tanggal 15 Desember 2005.d.Bahwa luas tanah yang dikuasai adalah 2.359 M2 dengan luas daerahperencanaan (LDP) 2.180M2

2009 An.Masjid Al Hidayah untuk penambahan bangunanFasilitas masjid yang berlokasi di Jalan Tebet Dalam IIl RT 006 Rw 01 KelurahanTebet Barat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diterbitkanataspermohonan dari Saudara Drs.H.Asnawi Latif dapat dijelaskan denganpertimbangan sebagai berikut :a.Bahwa permohonan penambahan bangunan fasilitas masjid denganpertimbangan copy IMB Nomor 07906 /IMB / 2006 tanggal 8 Agustus 2006berikut lampirannya ( legalisir Asli) berdasarkan berkas arsip DPPB

lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuranPembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikuranhnman selakuKepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunanpasar;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor41/BPD/STA/04 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguranpembangunan pasar Desa Setia Asih;1 (satu) lembar fotocopy surat Jin Mendirikan BangunanBerjangka No. 503/133/P/D/DPPB

lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuran PembangunanDaerah) yang dilegalisir oleh Taufikuranman selaku Kepala Desa SetiaAsih tanggal 2 Agustus 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor41/BPD/STA/O4 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguranpembangunan pasar Desa Setia Asih;1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka No.503/133/P/D/DPPB

lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuranPembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selakuKepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 41/BPD/STA/04 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguranpembangunan pasar Desa Setia Asih; 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Mendirikan Bangunan BerjangkaNo. 503/133/P/D/DPPB

lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuran PembangunanDaerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asihtanggal 2 Agustus 2012; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 41/BPD/STA/04 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguran pembangunan pasarDesa Setia Asih; 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka No.503/133/P/D/DPPB

lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuranPembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selakuKepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunanpasar;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor41/BPD/STA/04 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguranpembangunan pasar Desa Setia Asih;1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Mendirikan BangunanBerjangka No. 503/133/P/D/DPPB

lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuran PembangunanDaerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa SetiaAsih tanggal 2 Agustus 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar;1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor41/BPD/STA/O4 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguranpembangunan pasar Desa Setia Asih;1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka No.503/133/P/D/DPPB

., M.H, mengundangPenggugat Il, untuk datang ke Kantor Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan DKI JAKARTA, di Jalan Taman jati Baru No.1Jakarta Pusat, di Ruang Rapat Bidang Penertiban DPPB Provinsi DKIJakarta, acara membahas laporan LSM MAWAR atas pembangunan diPerumahan Green Viile Blok R.21RT.010/RW.09, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat ;Bahwa pertemuan pada tanggal 13 Februari 2014 tersebut, dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat Il, Kuasa Tergugat , dan AFFENDI

tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksitanggal 30 Maret 2011 dan tanggal 1 Juli 2011 yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :10 Saksi ALIA HANDAYANIBahwa saksi bekerja selaku Staf Pengawasan Bangunan Suku DinasPengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;Bahwa IMB ABDA INSURANCE ditertibkan oleh Sudin PerizinanBangunan Jakarta Selatan sesuai kewenangan yang diatur dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta No. 123 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja DPPB

/C/DPPB,(T.5),Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumidan Bangunan tahun 2014, (T.6),Foto copi STNK Mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi B. 1219FKX, (T.7),Foto copi STNK Sepeda Motor dengan Nomor Polisi B 6641 FLI,(T.8),401) Foto copi Akta Jual Beli Nomor /2003, (T.9),j) Foto copi Legalitas Nomor Leg//XI/2014, (T.10),k) Foto copi Surat Kuasa dan Persetujuan penjualan Mobil, (T.11),1) Foto copi Legalitas Nomor Leg//XI/2014, (T.12),m) Foto copi surat kuasa dan persetujuan

DewiMaroh, (T.4),Foto copi surat izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor.503/3118/C/DPPB, (T.5),f)g)h)j)k))38Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumidan Bangunan tahun 2014, (T.6),Foto copi STNK Mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi B. 1219FKX, (T.7),Foto copi STNK Sepeda Motor dengan Nomor Polisi B 6641 FLI,(T.8),Foto copi Akta Jual Beli Nomor 183/2003, (T9),Foto copi Legalitas Nomor Leg/140/XI/2014, (T.10),Foto copi Surat Kuasa dan Persetujuan penjualan Mobil, (T.11),Foto