Ditemukan 29 data
168 — 35
Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/Pr.PLHJKM/DPPKP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Perencanaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014; 7. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/Pg.PLHJKM/ DPU/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengawas Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014; 8.
159 — 64
Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/Pr.PLHJKM/DPPKP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Perencanaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014; 7. Asli 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/Pg.PLHJKM/ DPU/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengawas Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane TA. 2014; 8.
33 — 14
Slamet ditahan di Polres kemudian desamengambil langkah untuk pergantian Bendahara UPK yaitu ditunjuk Pak Supadikemudiaan di awal Oktober dana sharing masuk kerekening UPK dan dengan adanyapergantian tersebut pembangunan belum berjalan karena awal bulan 11 H Kohar sakitmasuk dirumah sakit kurang lebih 20 hari dan saat itu masih pasif karena dana dariPemkab belum masuk ke rekening Upk dan kemudian bulan 11 minggu kedua sudahmulai ada kegiatan;Bahwa proposal yang diajukan otomatis langsung disetujui DPPKP
59 — 5
Yudi Haryono, S.Sos.44.SK Nomor : 027/KEP-392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan.45.SK Nomor : 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi.46.SK Nomor : 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2012.47.Sertifikat ahli pengadaan nasional an.
88 — 39
DPPKP Kota cirebon untukditanda tangani.Bahwa benar peran Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kota Cirebon dalamkegiatan DAKIPD Kota Cirebon khususnya untuk paket pekerjaanpeningkatan Jalan Rinjani Rayabromo dan jalan Mahoni Raya Kota CirebonTahun 2016 yakni memproses SPM yang diajukan untuk diterbitkan Suratperintah pencairan dana (SP2D) setelah dilakukan pencatatan oleh bidangakutansi adapun peran Kabid Perbendaharaan yakni memberikan persetujuan/Paraf untuk penerbitan SP2D. setelah dilakukan pengecekan
Terbanding/Terdakwa : Deddy Kusriadi, A.Pi Bin O. Syamsudin
136 — 58
- SK Nomor : 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi.
- SK Nomor : 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2012.
- Sertifikat ahli pengadaan nasional an. Dedy Kusriady, A.Pi.
77 — 9
dari fakta fakta yuridis yang diperoleh di persidanganyang didasarkan atas keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta bukti buktiyang diajukan dipersidangan ternyata tidak ada bukti yang mendukung bahwaTerdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kekayaan secara signifikatakibat perbuatan terdakwa, karena faktanya tidak pernah catatan atau bukti tandaterima atas uang uang yang dipergunakan oleh terdakwa sendiri maupun yangdiberikan kepada Kepala Dinas dan juga Pejabat lain pada Kantor DPPKP
73 — 33
DPPKP Kota cirebon untukditanda tangani.
982 — 1571
308 org x 2 bulan@100.000 Rp. 61.600.000 yang terkumpuldi Rekening tampungan dan dibayarkan keRekening DPLK di Bank Jateng : 1 007001909 Total249.209.500 BULAN PEBRUARI NoKegiatan/PenggunaanJumlah(Rp)Keterangan 7Biaya konsultasi keKemendagri4.740.000Anggaran tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan Surplus Anggaran diRSUD Kraton kemudian dilakukanKonsultasi ke Kemendagri oleh RSUDKraton dengan mengajak dari pihakDPPKD untuk pembiayaan pihak RSUDdiambilkan dari anggaran resmi RSUD danuntuk pihak DPPKP
keRekening DPLK di Bank Jateng : 1 007 Hal. 190 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg Perkara Tindak Pidana Korupsi 001909 Total249.209.500 BULAN PEBRUARI NoKegiatan/PenggunaanJumlah(Rp)Keterangan 7Biaya konsultasi keKemendagri4.740.000Anggaran tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan Surplus Anggaran diRSUD Kraton kemudian dilakukanKonsultasi ke Kemendagri oleh RSUDKraton dengan mengajak dari pihakDPPKD untuk pembiayaan pihak RSUDdiambilkan dari anggaran resmi RSUD danuntuk pihak DPPKP