Poli;e 1 (Satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:106/DPRP/600/700/V1/2013, tertanggal 18 Juni 2013;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor.106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000, e 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko;e 1 (satu) lembarLaporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lap angan. 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan jin, Nomor Agenda: 21, yang terdiri dan :e 1 (Satu) rangkap Surat

. 000, ;e 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor :31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda: 34, yang terdiri dari :e 1 (Satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lap angan;e 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor.34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor.34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan

Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000, ;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor.34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000, 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari:e 1 (Satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : Halam an 68 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND. 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar

. 000, ;e 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor :31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda: 34, yang terdiri dari :e 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lap angan;e 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan

Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000, ;e 1 (Satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000, 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari:e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IIMB, Nomor:39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000, ;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012 dari berita di Harian CenderawasihPos PENGGUGAT mengetahui bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 jam23.40 Ketua PANSUS PILGUB DPRP Ruben Magai dengan didampingioleh Ketua Ketua Ananias Pigai,Sekretaris Pansus ThomasSondegau,ST dan Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda Terungkap bahwadari empat bakal calon yang maju hanya tiga yang dinyatakan lolosdan satu pasangan yang dinyatakan tak lolos verifikasi.

14.527 ,80Indonesia(PPDI)12 Partai Matahari Bangsa (PMB) 14.083 ,/713 Partai Karya Perjuangan (PKP) 13.219 7314 Partai Merdeka 8.955 ,4915 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 5,546 ,30(PKNU)16 Partai Buruh 5.095 ,28TOTAL 356.613 ,84 Ternyata jumlah suara sah dari 16 Partai Politik yang mendukungpasangan Alex Hesegem,SE Ir.Marten Kayoi,MM (Penggugat)sebagai bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Papua1411.periode 2012 telah melampaui ketentuan syarat minimal perolehan15 % dari jumlah kursi DPRP

UmumGubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 20122017dengan memakai payung hukum Peraturan Daerah Khusus PropinsiPapua (PERDASUS) No.6 tahun 2011 tentang Pemilihan UmumGubernur dan Wakil Gubernur, namun dalam pelaksanaannyaTERGUGAT justru lalai/tidak melaksanakan amanat dari pasalpasaldalam Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua (PERDASUS) No.6tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur15.16.khusus mengenai pasal 9 ayat (4) yakni berbunyi sebagai berikut :Sekretaris DPRP

Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas ,PENGGUGAT dan KoalisiDemokrasi Papua bertemu dengan TERGUGAT/Ketua PANSUS PILGUBDPRP bertempat di Sekretariat PANSUS PILGUB di DPRP yang hadiripula oleh Ketua PANWASLU Propinsi Papua, saat itu Ketua PANSUS20PILGUB DPRP Ruben Magai menjanjikan kepada PENGGUGAT danKoalisi Partai Pendukung/Kode bahwa PANSUS PILGUB DPRP akanmengadakan rapat dan mengundang PENGGUGAT dan KODE atauakan menyampaikan hasil rapat PANSUS PILGUB DPRP kepadaPENGGUGAT dan Koalisi Demokrasi

Pasal 27 ayat (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang memberipertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur danwakil gubernur; 2. dsdsdayat (2) Pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calongubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan atas usul DPRP; 3. Pasal 28 ayat (2) Pasangan bakal calon yang telah mendapatpertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuatkan berita acara penetapan yang selanjutnyadikembalikan ke DPRP; 4.

Bahwa adapun pokok pengaduan menyebutkan bahwaPENGGUGAT mengambil suara Sdr.Victorianus Ohoiwutun, S.Sosdari DAPIL 7 untuk duduk sebagai anggota DPRP. Pengaduantersebut disampaikan secara lisan bukan tertulis, sehinggaPENGGUGAT juga memberikan klarifikasi dan menjawab secaralisan;4. Bahwa dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT menjelaskanPENGGUGATdiambil sumpah sebagai anggota DPRP berdasarkanperhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (BuktiP4).

Bahwa sebagaimana halaman 2 bagian Il angka 1, Penggugatmengakui sebagai Anggota Partai Gerindra yang menjadi anggotaDPRP dan menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRP, yangmerupakan pengakuan sempurna bahwa gugatan ini adalahmerupakan sengketa internal partai politik yang mekanismepenyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Politik;4.

Radius Simbolon, yang mana DPD Partai GerindraPapua memohonkan Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaFraksi Partai Gerindra DPRP Papua atas nama Sdr.

RadiusSimbolon anggota Fraksi Partai Gerindra DPRP Papua danSdr.

Radius Simbolon anggota Fraksi PartaiGerindra DPRP Papua dan Sdr.

Sertipikat Hak Milik No.693 Atas Nama Isnawati Sambeani, diberi tanda bukti P.I%,Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pal.10.11.12.Rincian Ganti Rugi Pelebaran Jalan Anoa II Yang Diberikan Ganti Rugi SebesarRp. 952.000,00, diberi tanda bukti P.18;Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Untuk Jalan SegmenAnoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V, diberi tanda bukti P.19;Surat Sosialisasi Pembebasan Lahan Tahap III Nomor : 005/2009/DPRP/2017tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda

Marwah Jamaluddin, diberi tandabukti P.II7;Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P.II8;Surat Sosialisasi Pembebasan Lahan Tahap III Nomor : 005/2009/DPRP/2017tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda bukti P.II9;Daftar Nama Pemilik Lahan Rencana Pembebasan Pemda, diberi tanda buktiP.1l10;Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.3/57/TS/VIII/2019, diberi tanda buktiP.I11;Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pal.Pemohon Keberatan III:1.10.Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa

bukti P.VI4;Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa IlUntuk Akses Jalan Jembatan Palu V Di Kelurahan Tatura Selatan, KecamatanPalu Selatan Lanjutan Per Tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti P.VI5;Rincian Ganti Rugi Pelebaran Jalan Anoa II Yang Diberikan Ganti Rugi SebesarRp. 4.000.000,00, diberi tanda bukti P.VI6;Sertipikat Hak Milik No.694 Atas Nama Muhammad Usman Tanjung, diberi tandabukti P.VI7;Surat Sosialisasi Pembebasan Lahan Tahap III Nomor : 005/2009/DPRP

Hasyim Mada, diberi tanda bukti P.VII8;Surat Sosialisasi Pembebasan Lahan Tahap III Nomor : 005/1497/DPRP/2017tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda bukti P.VII9;Daftar Nama Pemilik Lahan Rencana Pembebasan Pemda, diberi tanda buktiP.VII10;Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.3/51/TS/VIII/2019, diberi tanda buktiP.VII11;Pemohon Keberatan VIII:1.Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II Tanggal 6Juni 2018, diberi tanda bukti P.VIII1;Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah

V Di Kelurahan Tatura Selatan, KecamatanHalaman 16 dari 37 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pal.10.Palu Selatan Lanjutan Per Tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti P.VIII5;Rincian Ganti Rugi Pelebaran Jalan Anoa II Yang Diberikan Ganti Rugi SebesarRp. 4.000.000,00, diberi tanda bukti P.VIII6;Sertipikat Hak Milik No.00951 Atas Nama Erlinda (Dalam Jaminan Kredit), diberitanda bukti P.VIII7;Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P.VIII8;Surat Sosialisasi Pembebasan Lahan Tahap III Nomor : 005/1497/DPRP

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni2013 sebesar Rp.712.961.000, 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitianLapangan.4. 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala PerbuatanHukum tertanggal 29 Juli 2015.5. 1 (Satu) rangkap FC

/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013; 2(Dua) rangkap Lembar Kendali PengurusanIzin, Nomor Agenda : 34,yang terdiridari: 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan PenelitianLapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMBNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesarRp.23.441.000,;25.1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi

IMBNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesarRp.59.557.000,; 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi PemanfaatanRuang /LahanNomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11maret 2013, yang terdiri dari :Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/ 2017/PT MND. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013,sebesar Rp.92.930.000,; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600/

Poli;1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013;1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni2013 sebesar Rp.712.961.000, 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko;1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitianLapangan.4.1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukumtertanggal 29 Juli 2015.5.1 (Satu) rangkap FC Surat

,;25.1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,; 1(Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor:39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013,sebesar Rp.92.930.000,; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600

Menetapkan barang bukti berupa: -------------------------------------------------------1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor: 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu TA. 2012; --------------------------------------------------2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu

Nomor: 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu; ----------------------------------3) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2012 dengan Nomor: 1.04-01-01-15-07-5-2; 4) 1 (satu) eksamplar dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor: 15.12.01.2012.00352, tanggal 29 Nopember 2012 senilai Rp. 48.812.250,00; -------------------------------------

37.914.055,00; ---------------------------------------9) Dokumen SP2D Nomor: SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp. 379.140.539,00; -------------------------------------10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp. 15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp. 151.565.217,00; -------------------11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor: 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa

air/ IX/2012; --------------------------------------------------12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor: 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu; ------------------------------------------------13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor: 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013; --------------------------

Donggala, Nomor: 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013; -------------------------------------------------------15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kel.

Menyatakan barang bukti berupa: 22502 22051) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor: 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan3Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu TA. 201 2; Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor: 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Donggala, Nomor: 650/828/X/DPRP/2013tanggal 17 September 2019; 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi diBTN Taman Ria Estate Kel.

Kemudian hasil pemeriksaan Panitia PHO ini dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa AirBersih pada BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Nomor: 28.a/BA/PANPHO/DPRP/KONT02/12PA.1/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, namundengan beberapa catatan, yaitu: 1.

Dengan adanya Berita AcaraPemeriksaan Nomor: 28.a/BA/PANPHO/DPRP/KONT02/12 PA.1/X1/2012tanggal 29 Nopember 2012, maka telah dibayarkan kepada CV.

CITRA ALIEFPROPERTY telah dijadikan sebagai salah satu penilaian olen KementerianPerumahan sehingga Dinas Penataan Ruang dan Perumahan danPemukiman (DPRP) Kota Palu mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp.951.071.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribuRupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Knusus (DAK) KementerianPerumahan.

Iniki Wonda Caleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari PartaiAmanat Nasional (PAN) nomor urut 1 sebanyak 6.040b. Kenius Kogoya Caleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari PartaiHANURA nomor urut 1 sebanyak 2.915Yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) TPS dan 16 (enambelas) Kampung di Distrik Yamoneri. Bahwa pengisian C1Hal. 43 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPRDPRP adalah hasil kesepakatanmasyarakat;.

Elly Wonda Caleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari PartaiGolkar nomor urut 2 sebanyak 667SUAaIl'a. Kortius Wonorengga, Caleg DPRP Provinsi Papua dapil 4 dariPartai Nasional Demokrat (NasDem) nomor urut 2 sebanyak511 suara.2. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat, masyarakat DistrikMulia memberikan suara kepada Penggugat sebanyak 1.000Suara dan ditemukannya TippEx pada dokumen Cl DistrikHal. 44 dari 115 Hal.

Bahwa hasil Suara Kampung Gibaga Distrik Nioga, berdasarkanhasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1DPRP adalah secara keseluruhan diberikan kepada INIKIWONDA, S.ThCaleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari PartaiAmanat Nasional (PAN) nomor urut 1 sebanyak 1.975.

Bahwahasil suara Kampung Wanduri Distrik Nioga,berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuatdalam Formulir C1 DPRP adalah secara keseluruhan diberikankepada INIKI WONDA, S.ThCaleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 sebanyak 166.

Saksi : INIKE WONDA: Bahwa posisi saksi pada waktu Pemilu di Kabupaten Puncak Jayatanggal 17 April 2019 sebagai Caleg DPRP dari Bahwa perolehan suara saksi yang diambil dari Penggugat diDistrik Yamoneri sebesar 6.331 suara dan Distrik Nioga 1.110suara.

Menetapkan barang bukti berupa: 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor: 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu TA. 2012; 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor: 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

37.914.055,00; ---------------------------------------9) Dokumen SP2D Nomor: SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp. 379.140.539,00; -------------------------------------10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp. 15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp. 151.565.217,00; -------------------11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor: 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa

air/ IX/2012; --------------------------------------------------12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor: 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu; 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor: 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013; 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada

Donggala, Nomor: 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013; -------------------------------------------------------15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kel.

Menyatakan barang bukti berupa: 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor: 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) danSerah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu TA. 201 2; 9)3Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor: 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPenataan

Donggala, Nomor: 650/828/X/DPRP/2013tanggal 17 September 2013; = = w= nnn nnn nnn nnn noe en nen nnn415) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi diBTN Taman Ria Estate Kel.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen PelaksanaanPengadaan Baran g/Jasa;; 225 25 22 ooo2Sedangkan saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., ditunjuk sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Pemerintah Kota Palu Nomor:650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PP 1K); 6Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H.

Kemudian hasil pemeriksaan Panitia PHO ini dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa AirBersih pada BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Nomor: 28.a/BA/PANPHO/DPRP/KONT02/12PA.1/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, namundengan beberapa catatan, yaitu: 1.

Dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 28.a/BA/PANPHO/DPRP/KONT02/12 PA.1/X1I/2012 tanggal 29 Nopember 2012, maka telahdibayarkan kepada CV.

Bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur danWakil Gubernur Periode 20132018 yang sudah mendaftar sebagaiBakal Calon Independen/Perseorangan yang diselenggarakan olehDewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan oleh karena adanyaGugatan Sengketa Kewenanganan Lembaga Negara (SKLN) dariKomisi Pemilihan Umum terhadap DPRP di Mahkamah Konstitusi RI,maka terbit Putusan MK Nomor : 3/SKLNX/2012 tanggal 19September 2012 yang isinya pada pokoknya telah mengakomodirPara Penggugat sebagai Bakal

Para Penggugat mendaftar sebagai Bakal Calon (Balon)Independen/Perseorangan yang diselenggarakan oleh DewanPerwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ;. Para Penggugat telah mendapatkan Penetapan sebagai PasanganCalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun20132018 berdasarkan Keputusan Hasil Verifikasi dan penetapanNomor: 7/MRP/2012 tanggal 19 Juli 2012 ;.

Komisi Pemilihan Umum Pusat merasa keberatan kewenangannyadiambil alih oleh DPRP lalu mengajukan Gugatan kewenanganantar lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLNX/2012 dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkangugatan tersebut ; 2222 2. Dengan dikabulkannya gugatan Nomor : 3/SKLNX/2012 tersebut,maka terjadi pelimpahan kewenangan penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Papua sebagaimana amarPUTUIS@M Gr IUE 3

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palu/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan keberatan ini berpendapat lain, maka para pemohon memohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohondatang kuasanya dipersidangan, untuk Termohon datang kuasanya berdasarkan suratkuasa khusus No. 434/SKU13/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019, sedangkan untukTermohon II datang kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No. 650/828/VIII/DPRP

Foto copy Surat Perintah Kerja No.:650/407/X/DPRP/2017 tanggal 6 Oktober 2017,diberi tanda TII.1;2. Foto copy Surat Perintah Kerja No.:650/469/XI/DPRP/2017 tanggal 6 November2017, diberi tanda TII.2;3. Foto copy daftar pemilik lahan yang akan dibebaskan di jalan Anoa II KelurahanTatura Selatan, diberi tanda TII.3;4. Peta ukur / bidang, diberi tanda TII.4;5. Foto copy Daftar Hasil Penilaian Ganti Kerugian atas nama Arif, diberi tanda TII.5;6.

Dan mengenai adanya perbedaan dalam pemberian ganti kerugianpemilik lahan sepanjang jalan Anoa Il telah dijelaskan oleh saksi yang diajukan olehpihak Termohon Keberatan II yaitu saksi IKI PASERU dan MUHAMMAD SOFYANOSNADU, dimana kedua saksi tersebut yaitu tim penilai yang ditunjuk oleh TermohonKeberatan Il berdasarkan Surat Perintahn Kerja (SPK) No. 650/407/X/DPRP/2017tanggal 6 Oktober 2017 (bukti bertanda TII.1) dan Surat Perintah Mulai Kerja No.650/469/XI/DPRP/2017 tanggal 6 November 2017 (bukti

Doekah (Blok Kidul), telah dibayar lunas, baik DPRp.11.500.000, maupun sisanya sebesar Rp.46.000.000, ;e Derikah (Blok Kidul), telah dibayar lunas, baik DP Rp.11.500.000,maupun sisanya sebesar Rp.46.000.000, ;e Wahab (Blok Tengah), telah dibayar lunas, baik DP Rp.11.500.000.maupun sisanya sebesar Rp.46.000.000. ;e Bakeri terdiri 3 Blok, yaitu :1. Blok Kidul, telah dibayar lunas, baik DP Rp.11.500.000, maupunsisanya sebesar Rp.46.000.000. ;2.

Blok Balen, telah dibayar DP Rp.35.000.000, ;e Mochammad (Blok Balen), telah dibayar lunas, baik DPRp.11.500.000, maupun sisanya sebesar Rp.46.000.000, ;e Djuarijan (Blok Tengah), telah dibayar lunas, baik DPRp.11.500.000, maupun sisanya sebesar Rp.46.000.000, ;e Kaprawi (Blok Tengah), telah dibayar lunas, baik DPRp.11.500.000, maupun sisanya sebesar Rp.46.000.000, ;bahwa dari tanahtanah yang dijual Tergugat Rekonvensikepada Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata ada beberapa anceryang tertumpuk

Bahwa dalam proses perjalanan Perpanjangan Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor 9/Talise, Tergugat kKemudian mengeluarkan Surat Nomor640/0185/DPRP perihal Pembatalan Persetujuan Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor 9 Talise tanggal 13 Januari 2010;.

Bahwa Surat Tergugat Nomor 640/0185/DPRP perihal PembatalanPersetujuan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Q/talise tanggal 13Januari 2010 adalah merupakan bukti yuridis yang menyatakan bahwaSurat Tergugat Nomor BPP/021/ IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009 (videgugatan Penggugat angka 1, kKedudukan Hukum Penggugat Halaman 2huruf e) adalah telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;.

Bahwa pembatalan Surat Tergugat Nomor BPP/021/IX/2009 tanggal 31Agustus 2009 oleh Syang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan PaluTimur Kota Palu Prourat Tergugat Nomor 640/0185/DPRP perihalPembatalan Persetujuan Hak Guna Bangunan (HGB) No 9/Talise tanggal13 Januari 2010, telah dinyatakan ah dan Legal oleh Pengadilan TataUsaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 05/G.TUN/2010/PTUN.PLtanggal 16 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap;.

Surat dengan Nomor 640/0815/DPRP tanggal 13 Januari 2010, perihalPembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT SinarPutra Murni;b. Surat dengan Nomor 640/0262/Adpum tanggal 21 Januari 2010, perihalPembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT SinarPutra Murni;Mengenai alasanalasan tidak diberikannya rekomendasi perpanjangan HGBkepada Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana ternyata dalam keduasurat Penggugat Rekonvensi tersebut adalah:1.

Tidak memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah Kota Palu;5.Adanya tuntutan masyarakat Kelurahan Talise (Tertampir);Oleh karena Surat Penggugat Rekonvensi masingmasing dengan Nomor640/0815/DPRP tanggal 13 Januari 2010 perihal Pembatalan PersetujuanPerpanjangan Hak Guna Bangunan PT Sinar Putra Murni dan Surat denganNomor 640/0262/Adpum tanggal 21 Januari 2010, perihal PembatalanPersetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT Sinar Putra Murnidikeluarkan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang

sampaisaat ini uang sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) yang diberikan saksi BUDIMANRATMAJA kepada Terdakwa sebagai DP Sepeda Motor tidak pernah dikembalikan olehTerdakwa.e Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2012 sekira Pukul 15.00 Wib saksi RUDI SUBANDIBin BOIMIN datang bersama saksi RIA DEWI kerumah Terdakwa yang berada di Jalan RajaAli Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan tujuan yang samaseperti sakst BUDIMAN RATMAJA untuk mengkreditkan Sepeda Motor Vixsion dengan DpRp

sampaisaat ini uang sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) yang diberikan saksi BUDIMANRATMAJA kepada Terdakwa sebagai DP Sepeda Motor tidak pernah dikembalikan olehTerdakwa.e Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2012 sekira Pukul 15.00 Wib saksi RUDIT SUBANDIBin BOIMIN datang bersama saksi RIA DEWI kerumah Terdakwa yang berada di Jalan RajaAli Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan tujuan yang samaseperti sakst BUDIMAN RATMAJA untuk mengkreditkan Sepeda Motor Vixsion dengan DpRp

sampaisaat ini uang sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) yang diberikan saksi BUDIMANRATMAJA kepada Terdakwa sebagai DP Sepeda Motor tidak pernah dikembalikan olehTerdakwa.Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2012 sekira Pukul 15.00 Wib saksi RUDI SUBANDIBin BOIMIN datang bersama saksi RIA DEWI kerumah Terdakwa yang berada di Jalan RajaAli Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan tujuan yang samaseperti saksit BUDIMAN RATMAJA untuk mengkreditkan Sepeda Motor Vixsion dengan DpRp

uang sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) yang diberikan saksiBUDIMAN RATMAJA kepada Terdakwa sebagai DP Sepeda Motor tidak pernah dikembalikan olehTerdakwaMenimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2012 sekira Pukul 15.00 Wib saksiRUDI SUBANDI Bin BOIMIN datang bersama saksi RIA DEWI kerumah Terdakwa yang berada diJalan Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan tujuan yangsama seperti saksi BUDIMAN RATMAJA untuk mengkreditkan Sepeda Motor Vixsion dengan DpRp

Surat Permohonan Walikota Palu) Nomor640/0185/DPRP, tanggal 13. Januari 2010perihal Pembatalan Persetujuan PerpanjanganHak Guna Bangunan PT. Sinar Putra Murni,ils 640/ ?ke hal aman 14yang dtatamatkanataucdtujyukar kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Deputi Bidang PengendalianPertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (T 1).

Surat Keputusan Walikota Palu Nomor650/312/DPRP/2009, tanggal 03 Juni 2009tentang Pembentukan Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Palu (T 5)52. Surat Nomor : BPP/02/I1X/2009, tanggal 31Agustus 2009 perihal Persetujuan PemerintahKota Palu atas Perpanjangan Hak GunaBangunan PT. Sinar Putra Murni atas Tanahyang terletak di Kelurahan Talise (T 3);3. Surat Permohonan Walikota Palu) Nomor640/0185/DPRP, tanggal 13.

Surat Keputusan Walikota Palu Nomor650/312/DPRP/2009, tanggal 03 Juni 2009tentang Pembentukan Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Palu (T 5);2. Surat Nomor : BPP/02/1X/2009, tanggal 31Agustus 2009 perihal Persetujuan PemerintahKota Palu atas Perpanjangan Hak GunaBangunan PT. Sinar Putra Murni atas Tanahyang terletak di Kelurahan Talise (T 3);3. Surat Permohonan Walikota Palu) Nomor640/0185/DPRP, tanggal 13.

Sinar Putra Murni Nomor640/0185/DPRP, tanggal 13. Januari 2010(foto copy tidak dengan asli);Surat Pembatalan Persetujuan PerpanjanganHak Guna Bangunan PT. Sinar Putra MurniNomor : 640/0262/Adpum, tanggal 2146 3. T 3?ke hal aman 30 47Januari 2010 (foto copy sesuai denganasli);.T 3Surat Persetujuan Pemerintah Kota atasPerpanjangan Hak Guna Bangunan PT.

(foto copy tidak dengan asli);T 5Surat Keputusan Walikota Palu Nomor690/312/DPRP/2009, tanggal 03 Juni 2009,tentang Pembetukan Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BPRD) Kota Palu(foto copy tidak dengan asli);Surat Permohonan Pembaharuan Hak GunaBangunan atas nama PT. Sinar Putra MurniNomor : 355/14.22 300/1I/2010, tanggal 02Februari 2010 (foto copy tidak denganasli); Meni moang?