SYARIFUDDIN, d/a DPC FSBSI 1992 Kota Medan, Jalan KLYos Sudarso Km.9,5 Medan ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa benar Tergugat telah bekerja di PT.

Dengan kata lain dalam UU No. 21 tahun2000 tersebut TIDAK ADA DISEBUTKAN KATA LSM.4.2.Bahwa berdasarkan Kartu Anggota (KA) yang di keluarkan olehPENERIMA KUASA atas nama PENGGUGAT Principle (a/n RIHATSILALAHI dengan REG:048/FSBSI/Basis Wil ROHIL. Fakta ini secarajelas TIDAK SESUAI DENGAN KEBERADAAN RIHAT SILALAHI YANGMERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT BERKEDUDUKAN DANBERDOMISILI DI Kecamatan Tambusai KABUPATEN ROKAN HULUBUKAN ROKAN HILIR.

OLEH KARENANYA GUGATAN AQUO CACATHUKUM DAN HARUSLAH DI TOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA TIDAKDAPAT DI TERIMA.4.3.Bahwa Fakta, KUASA HUKUM PENGGUGAT (FEDERASI SERIKATBURUH SOLIDARITAS INDONESIA/FSBSI) tidak pernah tercatat dan ataudi beritahukan oleh PENGGUGAT Principle kepada TERGUGAT sejakPENGUGAT Principle menjadi anggota FSBSI dari tahun 2006 lalu sampaisaat ini.

., selaku DivisiAdvokasi Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (DPC FSBSI 1992) kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2009 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan

., dalam hal inimemberi kuasa kepada Yosafati Waruwu, dankawankawan, kesemuanya masing masing adalahDewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (DPC FSBSI 1992) KotaMedan berkantor di Jalan K.L.

Nauli Sawit ada SerikatPekerja FSBSI, melakukan mogok kerja pada tanggal 6 Agustus 2015dan saksi dalam Fededasi Serikat Buruh adalah sebagai Ketua FSBSI ; Bahwa dalam mogok tersebut Penggugat tidak ikut serta, danPenggugat ada menerima telepon dari rekan karyawan lainnya bahwapada hari itu. mogok kerja, bahwa Penggugat membujukkaryawan/karyawati agar bekerja lagi, jangan demo atau mogok kerja,dan saksi sampai saat itu masih berstatus karyawan PT.

Bahwa pada saat terjadi pengalihan kerja dari TERGUGAT II kepadaTERGUGAT I, PENGGUGAT tidak pernah mendapat Pesangon dan atauPenghargaan Masa Kerja dari TERGUGAT II meskipun sudah dilakukanupaya yang patut untuk meminta hak nya oleh PENGGUGAT dan padatanggal 13 Mei 2010 melalui serikat burun KORWIL FSBSI 1992 PROV.LAMPUNG telah mengeluarkan Perhitugan Pesangon yang wajibdibayarkan oleh TERGUGAT Il kepada PENGGUGAT sebesarRp.17.340.525 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu LimaRatus Dua Puluh

Memberitahukan bahwa Tergugat Il pada tangal 13 Mei 2010 belumpernah bertemu dengan Sertikat Buruh Korwil FSBSI 1992 PropinsiLampung mengenai tuntutan pesangon Penggugat ;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tanggal28 Mei 2014 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 02 Juni 2014;Replik dan Duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan yang untukmenyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan terulang kembali danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.Menimbang

Rp.249.812, (x) 12 bulan = Rp.2.997.744, (Dua Juta Sembilan ratusSembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ;Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Padt.SusPHI/2018/PNPbrBahwa tanggal 02 Mei 2018 Jam 14.30 Wib, melalui Imanuel HutabaratPenggugat dipanggil oleh Rimson Siburian selaku Ka.Personalia Tergugatuntuk memberitahukan dan menyampaikan surat mutasi dari Tergugat ;Bahwa Penggugat di mutasi ke perkebunan PT.Tor Ganda Batang Kumu afdeling VII, namun Penggugat bersama Pengurus FSBSI

Penggugat diMutasi ke Perkebunan PT.Torganda Batang Kumu Afdeling VII, namunPenggugat bersama Pengurus FSBSI menolak Mutasi tersebut, karenaPenggugat tidak kuat untuk melaksanakan pekerjaan di Kebun sebagaipetugas perawatan piringan. Bahwa selama proses perundingan perselisihanberlangsung Penggugat tetap masuk bekerja hingga hari Jumat.

MULTIMAS NABATI ASAHANdengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKAR11.12.13.14.WILMAR. Bahwa didalam Peraturan Kerja tersebut, tidak ada satu pasalmaupun ayat tertentu yang mengatur tentang larangan membawa Laptop.

MULTIMAS NABATIASAHAN dengan SP PUK.F.SPSI RTMM, 58 FSBSI KAMIPARHO, SEKARWILMAR yakni sebagai berikut: Pekerja/Buruh yang ternyata bersalah berdasarkan salah satu sebab dibawah iniakan diberhentikan seketika dengan alasan mendesak sesuai prosedurperundanganundangan yang berlaku sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat tidak sesual dan bertentangan dengan prosedurperundanganundangan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 161 (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pemutusan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah alasan yang tidak benardan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59Ayat 1 (satu) point A, B, C, D dan Ayat 2 (dua) juncto Kep. 100/Men/V1/2004,Bab II Pasal 3 (tiga) Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dan Bab VII Pasal 15 Ayat 2 (dua)Ayat 4 (empat);Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan tentang PemutusanHubungan Kerja Tergugat dan Penggugat sudah melakukan perundingandengan Pengurus Komisaris Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSBSI

Namun Hakim judex facti dalampertimbangannya menyatakan bahwa karena paraTermohon Peninjauan Kembali/para Penggugat adalahpekerja dan anggota dari Serikat Pekerja FSBSI diperusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat makapara Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugatberhak menggunakan alamat Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat.

Bahwa dari kedua surat panggilan di dalil Penggugat point (13) dan(14) sangat bertentangan dengan maksud yang terkandung pasal168 ayat (1) dan penjelasannya UU No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan terkesan Tergugat sengaja mencaricarialasan agar Penggugat dianggap mengundurkan diri atau mangkir,sehingga hahak Penggugat hilang;16.Bahwa tidak adanya penyelesaian dari Tergugat tentangkenyamanan kerja bagi Penggugat maka pada tanggal 5 Oktober2012 melalui surat No.02/Korwil/FSBSI/Siak/X/2012

alasan karenaPekerjaan Waktu Tertentu (PKWT) adalah alasan yang tidak benar danbertentangan dengan Undang Undang 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 1 (satu)Point A, B, C, D dan ayat 2 (dua) Junto Kep. 100/ Men/VI/2004, BAB II Pasal3 (tiga) ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dan BAB VII pasall5 ayat 2 (dua), ayat 4(empat) ;Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tentang PemutusanHubungan Kerja Tergugat dan Penggugat sudah melakukan Perundingandengan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSBSI

Suatu Kekeliruan yangnyata.KEKHILAFAN PERTAMABahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan menyolokkarena telah menerima halhal sebagai berikut, tentang :1 Surat Kuasa para Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat tidak memenuhisyarat formil dan materiila Para Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat TIDAKMENCANTUMKAN ALAMAT / DOMISILInya masingmasing,melaikan alat Pemohon menyatakan bahwa karena para TermohonPeninjauan Kembali /Penggugat adalah Pekerja dan anggota dari SerikarPekerja FSBSI

Bahwa pada bipartit ke II (dua) disepakati dengan kuasa hukum perusahaan,bahwa pihak perusahaan akan mengundang Pengurus FSBSI bersamaanggota untuk merundingkan tentang permasalahan yang timbul antaraPenggugatPenggugat dengan pihak perusahaan namun hal tersebut tidakpernah terjadi karena kuasa hukum Tergugat tidak dapat memberikankeputusan apapun dalam perselisinan a quo;19.

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru kepada PenggugatPenggugat dan jugakepada Tergugat untuk melakukan mediasi pada tanggal 9 Oktober 2015 jam14.00 WIB;Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 PenggugatPenggugat dari tempatkerja hendak berangkat ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbarunamun Tergugat melarangnya sementara surat panggilan untuk mediasitersebut resmi dating dari pemerintah dan Tergugat juga turut dipanggil;Bahwa pada akhirnya Mediasi dapat berjalan dengan dihadiri olehPenggugatPenggugat, Pengurus FSBSI

tidak benar ;Bahwa oleh karenanya pekerjaan dan tugas yang dikerjakan Penggugat,tidak pernah ada perintah maupun standar operation prosedur (SOP) yangditetapkan Tergugat maupun petunjuk dari atasan Penggugat maka alasanpemutusan hubungan kerja dengan alasan dimaksud di atas adalahmengadaada ;Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusannya tentangPemutusan Hubungan Kerja PHK terhadap Penggugat, tidak pernahmerundingkan permasalahan tersebut dengan Penggugat, maupun denganPengurus Komisariat PK FSBSI

Kampar No : 251/Perinaker-PHIK/2019/41, Saurat keputusan DPC FSBSI Kab. Kampar No : 04.02/SK-PK/K04-C09/DPC-FSBSI/Kab. Kampar /VI/2019, Sekertariat perum PT. Padasa enam utama Afd 10 dusun IV siberuang desa siberuang Kec. Koto kampar Hulu Kab. Kampar Prov .Riau kontak person pengurus PK.FBSI PT. Padasa enam utama HP : 081374769970-082335976723-085274780191-085278665801

MULTIMAS NABATI ASAHANdengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKARWILMAR.

Multimas Nabati Asahan dengan SPPUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKAR WILMAR berlaku padatanggal 05 Oktober 2011 adalah tidak benar, yang benar adalah berlaku sejaktanggal penandatanganan 04 Juli 2011 sesuai dengan PKB pasal 56 ayat 1yang berbunyi "Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mulai berlaku pada hari 04 Juli2011 sampai dengan 03 Juli 2013" (vide Pasal 132 ayat 1 Undang Undang No.13 tahun 2003).Halaman 17 dari 40Putusan Nomor : 53/G/2012/ PHI.Mdn14.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat

setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2014 dan kontra memori kasasitanggal 7 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Kuasa Hukum dari Para Penggugat adalah tidak sah karena tidakmempunyai Legal Standing dengan pemberi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 87Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan juga posisi sebagai DPP FSBSI

Eksepsi tentang Yuridis Formil yang mana Kuasa Hukum PENGGUGAT,karena Surat Keputusan DPC FSBSI KAMIPARHO KOTA BATAM berakhirpada tanggal 04 Februari 2016, yaitu :Kuasa Penggugat yang mengatasnamakan Perwakilan Dewan PengurusCabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran,Hotel dan Tembakau Kota Batam; didalam lampiran yang diajukan sebagaisyarat formil sebagai Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Dewan PengurusPusat berlaku dari tanggal 04 Februari 2013 s/d 04 Februari 2016, yangmana

Eksepsi tentang Yuridis Formil yang mana Kuasa Hukum PENGGUGAT,karena Surat Keputusan DPC FSBSI KAMIPARHO KOTA BATAM berakhirpada tanggal 04 Februari 2016;2. Eksepsi tentang Yuridis Formil PENGGUGAT Tidak Mempunyai DasarKuasa Hukum yang kuat, karena Surat Kuasa Khusus PENGGUGATCacat Formil (Processuele Exceptie);3.

,dan kawan, Para Pengurus Federasi Serikat Buruh SolidaritasIndonesia (FSBSI Provinsi Riau), berkantor di Jalan Rusa Nomor18, SUkajadi, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Juni 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanPT PINANGMAS INTIRAYA, berkedudukan di Jalan Riau KomplekRBC Blok E Nomor 24 Pekanbaru, diwakili oleh Pimpinan PTPinangmas Intiraya Benny Ariady, dalam hal ini memberi kuasakepada Rian Mingan Bondar, S.H., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Komplek Sabrina City

Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunTergugat mengajukan perlawanan atau Kasasi;Atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinangyang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya berdasarkan hukum (ex a quo et bono).Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi :Eksepsi tentang Yuridis Formil yang mana Kuasa Hukum Penggugat,karena Surat Keputusan DPC FSBSI

Nauli Sawit ada Serikat PekerjaFSBSI, melakukan mogok kerja pada tanggal 6 Agustus 2015 dan saksidalam Fededasi Serikat Buruh adalah sebagai Ketua FSBSI ; Bahwa mengenai hakhak Penggugat setelah di PHK belum diberikan olehPerusahaan ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telahmengajukan bukti berupa bukti T1 sampai T 6 :1. Bukti T1: Fotocopy Akta Notaris Tentang Berita Acara Rapat PT.