Chandra Asri Chemical, yang dalam halini diwakili oleh kuasanya MUNAWAR KASMUN, dan kawankawankesemuanya adalah Pimpinan Cabang SPMI FSPSI Ref. KabupatenSerang/Kota Cilegon, Provinsi Banten yang beralamat di Jalan GeremRaya RT.01/1V No. 31, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon ProvinsiBanten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 137/PC SPMI FSPSI/SRG/ CLG/V/2010 tanggal 17 Mei 2010,Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;Melawan:1 PT.

Chandra Asri Chemical yang dipekerjakan padabagian security (keamanan) telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PimpinanCabang Serikat Pekerja Metal Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaReformasi IPC SPMI FSPSI Ref) yang beralamat di Jalan Gerem Raya RT.O1/IV,Nomor 31, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten yang selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;2. Bahwa, Perusahaan PT.

Tergugat, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 secaratidak sah dan melawan hukum telah melakukan penutupan perusahaan LockOut tanpa alasan yang jelas melakukan skorsing tanpa batas waktu terhadap360 (tiga ratus enam puluh) orang karyawan yakni atas nama Reno Wahyudidan kawankawan, sedangkan pagi itu Reno Wahyudi dan kawankawan hadirhendak masuk kerja sesuai himbauan dan arahan Bapak Agus Guntur, KabidHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Kessos Kota TanjungPinang dan Ketua Koorwil FSPSI

Saudara NuraiTarigan (Anggota) SP,TSK,FSPSI R PT.RBB yang isinya dengan tuduhanmengajak, menghasut, dan memprovokasi para pekerja untuk melakukan aksimogok kerja spontan pada tanggal 15 November 2007;Bahwa skorsing tersebut pada butir 15 di atas ditolak secara tertulis olehPenggugat karena tuduhan tersebut tidak benar (tanpa bukti), namun Tergugattetap dengan keputusannya dan menolak surat keberatan Penggugat;Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Tergugat mengingkari janjiyang seyogianya tanggal 7

WM(selaku Ketua Koorda FSPSI Reformasi Kota Tanjung Pinang) dan Sadr.Darsono (selaku Ketua Koorwil FSPSI Reformasi Provinsi KepulauanRiau), yang mengakui bahwa mereka selaku kuasa hukum/penasihathukum para Penggugat yaitu Cholderia Sitinjak dan H. RahmatSuhartono.

Bahwa, apalagi mereka yang menyatakan sebagai kuasa hukum/Penasihat Hukum mewakili para Penggugat (para Termohon Kasasi)yaitu Saudari Choldera Sitinjak (selaku Ketua Koorda FSPSI ReformasiKota Tanjung Pinang), Sdr. H. Rahman Suhartono.

WM (selakusekretaris Koorda FSPSI Reformasi Kota Tanjung Pinang), dan Sdr.Darsono (selaku Ketua Koorwil FSPSI Reformasi Provinsi KepulauanRiau) dengan berlindung pada Pasal 87 UndangUndang RI Nomor 2Tahun 2004 bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara diPengadilan Hubungan Industrial, padahal para Kuasa Hukum paraPenggugat (para Termohon Kasasi) tersebut mempunyai kwalitas yangsama dengan pemberi kuasa (para Penggugat) yaitu samasamaHal.40 dari 42 hal.Put.No.519 K/Pdt.Sus/2009sebagai pelaku mogok

Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan penilaian secara periodiksesuai data/ catatan kondite terhadap Penggugat maka oleh karenanyaTergugat juga telah menyampaikan dan atau memberitahukan penilaiansecara periodik sesuai data/ catatan kondite tentang kinerja parapekerja khususnya Penggugat kepada pihak PUK FSPSI PT. KurniaAnggun Unit Il dengan dibuatnya Berita Acara;2. Bahwa Berita Acara yang dibuat oleh pihak PUK FSPSI PT.

KurniaAnggun Unit ll sebagaimana berdasarkan Penilaian secara Periodiksesuai data/ catatan kondite yang dibuat Tergugat, maka secara tegasPenggugat juga mengajukan gugatan kepada PUK FSPSI PT.

sebesar Rp. 54.000, (lima puluh empat ribu rupiah) ; = Qemuicen ditetapkan di Persidangan Pengadilan Negeri Ratauprapat pada hari Kamis(BS Februari 2013 oleh : ARSUL HIDAYAT, SH Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat: secncsk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana ditetapkan pada hari ini juga,Giacapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Gibantu oleh SUMESNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri@engan dihadiri oleh Pemohon tersebut; Pamitera PenggantifsPsi

tertanggal 29 Desember 2020,maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknyatidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).Bahwa, Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan"Perselisihan hubungan industrial wajidb diupayakan penyelesaiannyaterlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat.Bahwa, didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antaraTergugat dengan PUK FSPSI

JERDYTEX disebutkan PUK FSPSI PT.JERDYTEX sebagai satusatunya wadah/organisasi para Pekerja Tergugat,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 3.Bahwa, bipartit sebagaimana dimaksud dilakukan oleh PUK FSPSI PT.JERDYTEX dengan mengundang Tergugat dan Pekerja yang bersangkutan(dhi. para Penggugat).Bahwa, untuk perkara a quo belum pernah dilakukan perundingan bipartitantara Tergugat DK dengan para Penggugat DK secara musyawarah untukmencapai mufakat, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UndangUndang

dipenuhi sebagaimanamestinya.Bahwa, dari uraian para Penggugat di dalam Surat gugatannya pada angka7. dalam halaman 6 secara tegas para Penggugat menyebutkan : ..., makaPara pihak sepakat bahwa permasalahan tersebut dilanjutkan melaluiMediasi;"Bahwa, senyatanya tidak pernah ada kesepakatan untuk Mediasi, karenatidak pernah ada pertemuan bipartit yang dilakukan antara Tergugat DKHalaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.SusPHlI/2021/PN.Bdg.14.15.dengan para Penggugat DK maupun PUK FSPSI

ini.Bahwa, hubungan kerja antara Penggugat DR dengan para Tergugat DRmerujuk pada Peranjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat DR selakuPengusaha dengan PUK FSPSI PT.

Pengacaramenginfokan pernah Bipartit dan menurut informasi pengacara sudah keperusahaan hasilnya saksi tidak dipekerjakan kembali.Bahwa dari perusahaan tidak ada pesangon.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalidalil Jawabannya, pihakTergugat telah mengajukan Buktibukti berupa foto copy yang telah diberimaterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial yaitu dengan diberi tanda T1 s/d T17 berupa:1.T1 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengusaha PT.JERDYTEX dengan PUK FSPSI

MASUDI, bertempat tinggal di Jalan TamanBahagia No. 21, RT 1 RW /7, KelurahanKamboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat ;dalam hal ini memberi kuasa kepada Darsono dan Asmady Chan sebagaiKetua dan Sekretaris Koordinator Daerah FSPSI Reformasi KabupatenBintan, yang beralamat di Jalan Temiang No. 21 Lt. I, Tanjung Piang ;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;melawan:1. Robert Hussey sebagai Direktur PT Erisindo Bintan Adhika ManaMana Beach Club (PT EBA.

Bahwa Penggugat di perusahaan PT HP selaku anggota PUK SP LEM FSPSI Reformasi PT HP wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaranrumah tangga dan samasama bertanggung jawab menjalankan tugastugasorganisasi PUK SP LEM F SPSI R PT HP, karena SPSI telah dibentuk diperusahaan seluruh pengurus dan anggota yang tergabung di dalam SPLEM F SPSI Reformasi PT HP langsung di PHK secara sepihak dengantanpa ada surat peringatan ke 1 (satu), ke 2 (dua) dan ke 3 (ketiga) danyang ironisnya Penggugat diusir dari ruangan

Sui Kim dari pihak manejemen (kasir perusahaan)namun tetap tidak membuahkan hasil, karena pihak perusahaan maumembayar kompensasi/pesangon sebesar Rp20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dan pihak Penggugat menolaknya.Bahwa upaya terakhir telah ditempuh Penggugat bersamasama denganpengurus PUK SP LEM FSPSI Reformasi PT HP lainnya denganmelaksanakan mogok kerja di lokasi perusahaan bahkan konvoi/long marchke kantor DPRD Kota Tanjungpinang meminta diadakan hearing namuntidak juga membuahkan hasil, karena

No.676K/Pdt.Sus/2009Juncto Pasal 24 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersarna PT.CHUBB SAFES INDONESIA yang telah disepakati bersama baikantara Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini telahterwakili oleh PUK SP LEM FSPSI PT.

CHUBBSAFES INDONESIA dengan PUK SP LEM FSPSI PT. CHUBB SAFESINDONESIA baru dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2008berdasarkan Surat Permohonan Pendaftaran PerjanjianKesepakatan Kerja bersama Nomor : 2470/HRDCSI/VII/2007tanggal 25 Agustus 2008, sedangkan skorsing terhadapPemohon Kasasi dilakukan pada tanggal 29 Juli 2008 dan11 Agustus 2008.

BINTAN LAGOON RESORT, dalam hal ini diwakili oleh Mohamed Ibrahim
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PUK SP PAR FSPSI R PT. BINTAN LAGOON RESORT diwakili oleh Ahmad Sudaryanto

Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi malahan menghasut karyawan yang lain untuk berunjuk rasa ;Bahwa adalah sangat keliru pendapat para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi melanggar Pasal 28 jo Pasal 43 UndngUndang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, terbuktibahwa berkat kerja sama antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi dengan Pengurus Unit Kerja FSPSI

:Menghasut dan terhasut melakukan suatu pemogokan liar / tanpa persetujuanPengurus FSPSI Unit PT.

LEM di PT HP)pada tanggal 11 Januari 2015 dan mendapat Surat Keputusan (SK) dariKOORDA F SPSI Reformasi Kota Tanjung Pinang pada tanggal 19 Januari2015 dengan tujuan pembentukan serikat ini adalah agar perusahaan maumemberikan, fasilitas, insentif dan memberlakukan hakhak normatifkepada karyawan sesuai peraturan perundang uandangan yang berlaku,demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dinamis di dalamperusahaan milik Tergugat;Bahwa Penggugat di perusahaan PT HP selaku anggota PUK SP LEM FSPSI

Reformasi PT HP wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaranrumah tangga dan samasama bertanggung jawab menjalankan tugastugas organisasi PUK SP LEM FSPSI R PT HP, karena SPSI telahdibentuk di perusahaan seluruh pengurus dan anggota yang tergabung didalam SP LEM F SPSI Reformasi PT HP langsung di PHK secara sepihakdengan tanpa ada Surat Peringatan ke 1 (satu), ke 2 (dua) dan ke 3 (ketiga)dan yang ironisnya Penggugat diusir dari ruangan personalia, denganmengucapkan kalimat mengapa kalian masuk SPSI

Sui Kim dari pihak manejemen (kasir perusahaan)namun tetap tidak membuahkan hasil, karena pihak perusahaan maumembayar kompensasi/pesangon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) dan pihak Penggugat menolaknya;Bahwa upaya terakhir telah ditempuh Penggugat bersamasama denganpengurus PUK SP LEM FSPSI Reformasi PT HP lainnya denganmelaksanakan mogok kerja di lokasi perusahaan bahkan konvoi/long marchke Kantor DPRD Kota Tanjung Pinang meminta diadakan hearing namuntidak juga membuahkan hasil,

Mengembalikan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkarayang timbul oleh perkara ini;Subsidair:Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:1.Tentang Kompetensi Penerima Kuasa;Bahwa Penerima Kuasa (Kuasa Penggugat) adalah Koordinator DaerahFSPSP Reformasi tingkat Propinsi, dengan tanpa didampingi PengurusKomisariat FSPSI

Rotarindo Busana Bintan maupunPengurus DPC FSPSI Kota Tanjungpinang, serta dengan tanpa dibarengialasan mengapa harus demikian; karena Kartu Tanda Anggota dikeluarkandan ditandatangani oleh Pengurus DPC FSPSI Reformasi KotaTanjungpinang;Menurut Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang merupakanhukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial, yang berbunyi:Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrialuntuk

Pepaya, Nomor 2, RT 004, RW002, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikankuasa kepada Darsono (Ketua Pengurus Koordinator WilayahFederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi Daerah(Koorwil FSPSI RD) Provinsi Kepulauan Riau, dan kawankawan,beralamat di Jalan Dr.

lagi berarti sampaidengan tahun 2004 akan tetapi apabila setelah lewat masa 3( tiga) tahunmaka Bukti T.6 secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidakmengikat lagi dan harus dibuat PKB baru dan atau apabila seandainyaTermohon PK masih tetap ingin memberlakukan ketentuanketentuan dalamPKB yang lama sampai tercapainya persetujuan yang baru, maka menuruthukum yang adil pemberlakukan itu harusnya dibuat dalam suatukesepakatan bersama/Adendum secara tertulis antara PT.KIK dengan PUKSPBPU FSPSI

demikianPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon PK sesuaidengan Bukti surat T.9=P.12 berupa Surat Keputusan ManagementPT.KIKNo.014/SK/HRD/PHK/KIK/ 2006 Tanggal 30 Agustus 2006 yangdidasarkan atas Bukti T.6 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;2 Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya pada halaman 38terhadap Bukti T.6 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antaraPT.Kawasan Industri Kampar dengan PUK.SPBPU FSPSI

HP selaku pengurus PUK SP LEM FSPSI Reformasi PT. HP wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaranrumah tangga dan samasama bertanggungjawab menjalankan tugastugasorganisasi PUK SP LEM F SPSI R PT. HP, karena SPSI telah dibentuk diperusahaan seluruh pengurus dan anggota yang tergabung di dalam SPLEM F SPSI Reformasi PT.

Sui Kim dari pihak manejemen (kasir perusahaan) namun tetap tidakmembuahkan hasil, karena pihak perusahaan mau membayar kompensasi/pesangon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pihakPenggugat menolaknya;Bahwa upaya terakhir telah ditempuh Penggugat bersamasama denganpengurus PUK SP LEM FSPSI Reformasi PT.

KETUA PUK SP Listrik Elektronik dan Mesin (LEM) FSPSI Reformasi PT. HP di Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkanSK Nomor 011 SK/KOORDA/FSPSI.R/TPI/I/2015, tanggal 19 Januari2015, dengan masa bakti 20152018, dan tercatat pada Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang pada tanggal 5 Februari 2015dengan nomor pencatatan Nomor 560/PUKSP LEM/PT.

No.089 PK/Pdt.Sus/2008bahwa berkat kerja sama antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi dengan Pengurus Unit Kerja FSPSI PT.

jawaban secara tertulis 10 (Sepuluh)hari setelah menerima Anjuran ini (bukti terlampir) ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Bekasi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi tidak dapat menerimanya dengan alasan pelanggaran yang dilakukanoleh para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi adalahPasal 15 ayat (7) Perjanjian Kerja Bersama yang berbuny/i :Menghasut dan terhasut melakukan suatu pemogokan liar / tanpa persetujuanPengurus FSPSI

Suka Maju, Nomor 37, RT 003, RW 008,Kota Piring, Tanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDarsono (Ketua Pengurus Koordinator Wilayah Federasi SerikatPekerja Seluruh Indonesia Reformasi Daerah (Koorwil FSPSI RD)Provinsi Kepulauan Riau, dan kawankawan, beralamat di Jalan Dr.Saharjo, Nomor 42, RT 003, RW 006, Kelurahan Sungai Lekop,Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi KepulauanRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut

Indomarco Adi Prima yang telah ditetapkan didaftarkan olehKementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah diperiksa PKBkemudian terbukti tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan apapunterutama UUK yang menjadi dasar hukum utama mengenai HukumKetenagakerjaan.Bantahan terakhir,Isi aturan PKB ialah hasil musyawarah mufakat antara managemen PT.Indomarco Adi Prima dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SektorNiaga, Bank, dan Asuransi (FSPSI NIBA) Unit Kerja PT.

Indomarco Adi Primayang diwakili oleh;1) Nyoman Sutawijaya selaku Ketua Urnum;2) Wugeng Rianto selaku Wakil Ketua;3) Sidin Deniana Rohali selaku Sekretaris.Kepentingan dan Pekerja tentunya dibela karena dalam musyawarah diwakilloleh FSPSI NIBA selaku perwakilan Pekerja. Kesepakatan yang dibangun olehmanagemen PT. Indomarco Adi Prima dan FSPSI Unit Kerja PT.

Tanggal 02 Nopember 2006 masuk kerja seperti biasa bertentangan dantidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Penggugat ;Bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan libur Hari Raya IdulFitri 1 Syawal 1427 H tahun 2006 M tersebut dengan diperantarai dan dimediasioleh pihak Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, telah terjadiKesepakatan Bersama antara Penggugat dengan pihak PUK FSPSI sebagaiserikat kerja mayoritas di lingkungan perusahaan Penggugat, perihal libur HariRaya 1

Natraco SpicesIndonesia dengan PUK FSPSI PT. Natraco Spices Indonesia, yangmenyatakan :Qoute :Apabila karyawan/ti mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebihberturutturut tanoa keterangan secaraa tertulis yang dilengkapidengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh penguasaha (dua)kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanyakarena dikualifikasikan mengundurkan diri;Ungqoute.

IRMAYANTI dikualifikasi mengundurkan dirisebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT.Natraco Spices Indonesia dengan PUK FSPSI PT, Natraco SpicesIndonesia Jo Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekovensidengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 31 Desember 2014;Hal.16 dari 45 hal.

Natraco SpiciesIndonesia dengan PUK FSPSI PT. Natraco Spicies Indonesia), JikaSurat keterangan sakit dari Dokter lain, harus melampirkan suratpernyataan dokter yang disiapkan oleh perusahaan untuk disampaikanoleh karyawan/ti yang bersangkutan tidak masuk kerja karena sakitdan apabila pekerja lalai memenuhi persyaratan di atas maka suratdari dokter praktek lain tidak berlaku (vide Pasal 32 ayat (2) PKB PT.Natraco Spicies Indonesia dengan PUK FSPSI PT.