penerbitan sertipikat hak milik sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negarasehingga harus diajukan ke Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya, halmana disebabkan suatu sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selainbentuknya adalah sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sekaligus juga sebagaitanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau merupakan aktaotentik (vide Pasal 13 ayat 4 juncto Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok A graria

Dasardasar kepemilikan tersebut kabur, tidakmemiliki kekuatan hukum, bahkan terindikasi adanyapemalsuan; Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUNPLG5Bahwa surtat jual beli tahun 1937 telah lampau waktu atau daluarsa apabila tidakdikonversi ke hakhak sesuai dengan hukum yang berlaku jo pasal 6 UndangUndangpokok A graria;5.1.5.2.3.3,5.4.5.5.5.6.Bahwa surat jual beli tersebut tidak dibuat berdasarkan PP.

Selanjutnya tanah luas +3.526 M2 beserta sertifikat HM 258 tersebut disitaPenyidik sebagaibarang bukti dalam perkara terdakwa ; Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan MUHAMMAD YUSUF dan SRI WIDODO tersebut,bertentangan dengan ketentuan : Pasal 2 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undangundang Pokok A graria ; Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari 1977, tentang TataCara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas BagianBagian Tanah

Selanjutnya tanah luas +3.526 M2 beserta sertifikat HM 258 tersebut disitaPenyidik sebagaibarang bukti dalam perkara terdakwa ; Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan MUHAMMAD YUSUF dan SRI WIDODO tersebut,bertentangan dengan ketentuan : Pasal 2 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undeng undang Pokok A graria ; Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari 1977, tentang TataCara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak

UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok A graria;2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah; b.

Bahwa tentang adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973tentang KetwentuanKetentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara graria/KepalaBadan Pertanahan Nasional NO.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak PengelolaanHalaman 31 dari 49 Putusan Nomor 202/Pdt.Plw2017/PN BdgkhususnyaPasal 38ayat (2) No. 2 selain itu didalam Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 593,51

Pertani (Persero) selaku pemegang SHGBnyabelum atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan seperti yangdimaksud pada Peraturan Menteri A graria/Kepala Badan PertanahanNasional (KBPN No 9 Tahun 1999 paragraf 3 tentang Tata caraperpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna BangunanPasal 41 yang menyatakan bahwa permohonan perpanjangan waktu HakGuna Bangunan ditujukan oleh Pemegang Hak dalam tenggang waktu 2(dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut sehinggadengan demikian Tergugat

Kepala Kantor A graria);Bahwa atas permohonan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I pada tanggal12 Mei 1997 menerbitkan SHGB No. 1887/Kebon Kelapa, Surat Ukur No.628, tanggal 18 Juni 1996, atas bidang tanah yang terletak di Jalan SukardjoWiryopranoto (dahulu Jalan Sawah Besar) No.14, Kelurahan Kebon Kelapa,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 2.027 m2 (dua ribu dua puluh tujuhmeter persegi); Halaman 5 dari 62 halaman Putusan No.207/G/2011/PTUNJKT7 Bahwa ada pengurangan luas tanah seluas 435 m2 (empat

yang dikuasai oleh negara maka hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat I sehubungan dengan tanah bekas HGU yang diatasnya adarumah dinas yang ditempati oleh Penggugat menurut Majelis hakim telah terputus dan yangmuncul adalah hubungan hubungan hukum antara Penggugat dan Negara;Menimbang bahwa terhadap tanahtanah yang dikuasai oleh negara, setiap orangberdasarkan alas hak yang sah dapat mengajukan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalampasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UndangUndangPokok A graria

Bahwa tentang adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973tentang KetwentuanKetentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara graria/KepalaBadan Pertanahan Nasional NO.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak PengelolaanHalaman 31 dari 49 Putusan Nomor 202/Pdt.Plw2017/PN BdgkhususnyaPasal 33ayat (2) No. 2 selain itu didalam Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 593,51

dalam72pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1960 baik pada aslimaupun pada grosse aktanya ; Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya apakah terhadap EigendomVerponding Nederlandsch Indische Handelsbank NV dan kemudian menjadi NationaleHandelsbank NV termasuk dalam daftar enumeratif sebagai badanbadan hukum yangmemperoleh konversi sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan MenteriNegara Agraria Nomor : 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang UndangPokok A graria

masyarakat pemohon, melalui pegawai Kantor Pertanahanmaupun Kepala Desa/ Pangulu/ Lurah ;Bahwa uang yang diterima terdakwa melalui pegawai Kantor PertanahanKabupaten Simalungun salah satunya adalah melalui Terdakwa TINUSSIAHAAN dimana saksi menerima dana sebesar Rp. 22.200.000, (dua puluhdua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengurusan 74 (tujuh puluh empat)sertifikat/ bidang pada Kelurahan Girsang dan Kelurahan Prapat KecamtanGirsang Sipangan Bolon dalam kegiatan Proyek Operasional Nasional A graria

Undang Undang Nomor.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok Pokok A graria.

dari 3 bidangtanahPada bagian Penjelasan angka 2 atas PERPU No. 3/1960 ditegaskanbahwa yang berhak memiliki tanah/benda tetap milik perseoranganHalaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2019/PT DKI.Warga Negara Belanda hanyalah Warga Negara Indonesia yangbelum mempunyai lebih dari 3 bidang tanah dan yang memerlukantanah atau rumah yang bersangkutan untuk dipakainya sendiri.Selain itu ditegaskan pula bahwa walaupun telah ada perjanjian jualbeli, tetapi apabila menurut pendapat Menteri Muda Graria

Badan PertanahanKantor Kota Administrasi Jakarta Pusat No.2893/1331.71600/X/2016 tanggal22 September 2016, diberi tanda bukti T23;Surat Undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanKantor Kota Administrasi Jakarta Pusat No.2893/1331.71600/X/2016 tanggal25 Oktober 2016, diberi tanda bukti T24;Surat Izin Penempatan Penguasa Perang daerah Jakarta Raya UrusanPerumahan Nomor 1514/BAM/VIII/1961 tanggal 23 Agustus 1961, diberi tandabukti T25;Jutipan dari Daftar Suratsurat Keputusan Menteri graria

Undan g Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok A graria makaPutusan Pengadilan Tinaai Medan Nomor 183/PDT/2014/PT.MDN.tertanggal 11 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Neaeri MedanNomor 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn. tan ggal 11 Desember 2012 harusdibatalkan, oleh karena itu.

penerbitan sertipikat hak milik sebagai suatuKeputusan Tata Usaha Negara, sehingga harus diajukan ke HakimPengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya, hal mana disebabkansuatu sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selainbentuknya adalah sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negarasekaligus juga sebagai tanda bukti hak yang memiliki kekuatanpembuktian sempurna atau merupakan akta otentik (vide Pasal 13 ayat 4juncto Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok A graria

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasardasarPokok A graria;b. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaranc. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentangPenyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;d. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang PedomanPokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PPNomor 10 Tahun 1961;e.

fakta dan sikapinkonsistensinya pada saat menendatangani obyek sengketa sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap alas hak yang dimilikiPenggugat .Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Kabur/Tidak Jelas (ObscuurLibels), dimana pendaftaran tanah dilakukan pengukuran yangberdasarkan penetapan batas bidangbidang tanah dan pemasangantandabatas sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 PeraturanPeraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19s/d 23 Peraturan Menteri Negara A graria

Bahwa perihal Dalil Penggugat lembar keDelapan, keSebelas dan keDuabelas, angka 3.22, 4, 5 dan 6, Tergugat minta kepada Penggugat untukmembaca ulang Peraturan perundangundangan yang berlaku khususnyaterkait dengan prosedur Pembatalan hak atas tanah yaitu :Halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.SmgUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokA graria;.

Akta tersebut bentuknyaditentukan oleh Mentri A graria;Pada angka dan 2 posita gugatannya, PENGGUGAT mengatakan bahwa yang terjadidiantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT A adalah perjanjian jual beli tanah SHMNo.18/Desa Tanjung Haro, GS No.22/1980, tanggal 10 Maret 1980 luas 88.046 M2.Bahwa sejauh mana perjanjian dan klausula yang disepakati oleh PENGGUGAT denganTERGUGAT A dalam perjanjian jual beli tanah SHM No.18/Desa Tanjung Haro, GSNo.22/1980, tanggal 10 Maret 1980 luas 88.046 M2 sebagaimana dikatakan