Perusahaan menerima surat dimaksud padaangka 6, selanjutnya melalui Manager HRD yaitu Bapak Garuda Siahaanmemanggil Penggugat untuk menandatangani surat mutasi ke CabangDenpasar Bali yang berlaku mulai tanggal 14 April 2014, dan terhadapPenggugat Il yang berlaku mulai, tanggal 20 Maret 2014 ke cabangDenpasar Bali: Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk menanda tangani suratmutasi tersebut tetapi Penggugat tidak menandatangani dikarenakanmutasi tersebut dilakukan terkait berdirinya serikat pekerja GSPMII

Sukanda Djaya cabangCibitung Bekasi, hal tersebut terbukti dengan jelas dimana Tergugat jugatelah memberikan mutasi selain kepada Penggugat selaku Ketua danPenggugat II, juga melakukan Mutasi terhadap Pengurus GSPMII lainnya,ke PT. Sukanda Djaya Cabang Denpasar Bali dan cabang Surabaya Jatim yaitu sebagai berikut:a. Dede Sukma sebagai Sekretaris PUKGSPMII dimutasi ke cabangSurabaya dimutasi tanggal, 7 Juni 2014;b.

Soni Budi Hartono sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) PUKGSPMIIdimutasi ke cabang Bali, dimutasi tanggal, 4 Agustus 2014;Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Mutasi yang dilakukan olehTergugat telah terbukti hanya bertujuan untuk Menghilangkan / Menghambatadanya serikat pekerja GSPMII di perusahaan Tergugat;10.Bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah suatu11bentuk dan cara untuk menghalang halangi berdirinya serikat pekerjaGSPMII di Perusahaan Tergugat, dengan demikian

Sukanda Djaya dan hanya dilakukan sebatas padaPengurus dan anggota GSPMII sebagaimana diakui olehTergugat, hal tersebut membuktikan adanya Penghambatanterhadap perkembangan serikat pekerja knususnya serikat pekerjaGSPMII di PT.

/SD/IV/2014 tanggal 8 April 2014 (Bukti P5A); Photocopy surat permohonan perundingan ke II Mutasi terhadap SdrHeru Prasetyo, Joko Murdopo pertama Nomor 005/PUK/GSPMII/SD/IV/2014 tanggal 16 April 2014 (Bukti P5B); Photocopy surat permohonan perundingan ke II Mutasi terhadap SdrHeru Prasetyo, Joko Murdopo pertama Nomor 006/PUK/GSPMII/SD/IV/2014 tanggal 24 April 2014 (Bukti P5C);Berdasarkan suratsurat tersebut di atas, terbukti Pemohon kasasi/semulaPenggugat telah Pro aktif dalam mengupayakan penyelesaian

Permohonan Bipartite untuk dan atas nama Sandi Ridro Setiawan, DedeSukma, Gunawan Sugiarto, Khaerul Musinin yaitu: Permohonan Bipartite Pertama: tanggal 12 Juni 2014 melalui suratNomor 007/PUK GSPMII/SD/B/V1/201 4; Permohonan Bipartite Kedua: tanggal 18 Juni 2014 melalui suratNomor 008/PUK GSPMII/SD/B/V1/2014;B.

Permohonan Bipartite untuk dan atas nama Mustofa, Soni Budi Hartonoyaitu: Permohonan Bipartite Pertama: tanggal 8 Agustus 2014 melalui suratNomor 011/PUK GSPMII/SD/B/VIII/2014; Permohonan Bipartite Kedua: tanggal 12 Agustus 2014 melalui suratNomor 012/PUK GSPMII/SD/B/VIII/2014; Permohonan Bipartite Ketiga: tanggal 25 Agustus 2014 melalui suratNomor 013/PUK GSPMII/SD/B/VIII/2014;C.

Put.Nomor 393 K/Pdt.SusPHI/2017surat Nomor 015/PUK GSPMII/SD/B/XII/2014;7.

Sukanda Djaya Cabang Ancol, pada tanggal, 13 Desember2014 jabatan dalam PUK GSPMII PT. Sukanda Djaya adalah selakuKetua IV;e) Dede Sukma, di Mutasi dari PT. Sukanda Djaya Cabang CibitungBekasike ke PT. Sukanda Djaya Cabang Surabaya, pada tanggal, 7 Juni 2014,jabatan dalam PUK GSPMII PT. Sukanda Djaya adalah selakuSekretaris;f) Mustofa, di Mutasi dari PT. Sukanda Djaya Cabang CibitungBekasi kePT. Sukanda Djaya Cabang Denpasar, pada tanggal, 11 Agustus 2014,jabatan dalam PUK GSPMII PT.

Sukanda Djaya Cabang Denpasar, pada tanggal, 11Agustus 2014, jabatan dalam PUK GSPMII PT.

Dalam hal ini, Tergugatmencatat bahwa DPC GSPMII bukan merupakan serikat pekerja yangterdaftar pada Tergugat.

dan tidak pernah menunjukkan kartu anggota Penggugatpada DPC GSPMII.

Selama para individusebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2020 tersebutmerupakan perwakilan dari DPC GSPMII, oleh karena Penggugat tidakdapat diwakilkan oleh DPC GSPMII, maka individu tersebut tidak memilikikewenangan untuk mewakili maupun bertindak untuk dan atas namaPenggugat.

BuktiT1Surat PUK GSPMII PT.

RAMADHAN SIREGAR, S.H., pada pokoknya saksimenerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : Saksi menyatakan bahwa Pemohon mengirim surat tertanggal 21112019 kepada Termohon untuk perundingan bipartite namun dari PihakPUK GSPMII ada nota protes yang isinya keberatan terhadap pemutusanhubungan kerja pada 10 (sepuluh) orang karyawan PT.

NippisunIndonesia; Saksi menyatakan bahwa tidak tahu persis siapa yang menyampaikannota protes dari pihak PUK GSPMII atau dari ke10 (Sepuluh) karyawantersebut namun suratnya tersebut memakai Kop Surat PUK GSPMII ; Saksi menyatakan bahwa surat yang dikirim kepada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi untuk permohonan mediasi dengan ke 10 (Sepuluh) ekskaryawan tersebut hanya namanamanya Saja tidak terlampir alamat parapekerja tersebut ; Saksi menyatakan bahwa ada surat yang dikirim dari Pemohon kepadaDinas

Bahwa Termohon telah menerima permohonan Pemohon danmenindaklanjutinya dengan menunjuk Mediator (Vide Keterangan KuasaTermohon);3: Bahwa Mediator pada tanggal 9 Desember 2019 telah memanggilPihak Pengusaha (incasu Pemohon) dan Serikat Pekerja PUK GSPMII PT.Nippisun Indonesia untuk dilakukan proses mediasi pada tanggal 13Desember 2019 (Vide Bukti T2), yang kemudian pertemuan tersebut tanpadihadiri oleh pihak Serikat Pekerja PUK GSPMII PT.

Bahwa Mediator pada tanggal 9 Januari 2020 telah memanggilPihak Pengusaha (incasu Pemohon) dan Serikat Pekerja PUK GSPMII PT.Nippisun Indonesia untuk dilakukan proses mediasi pada tanggal 15Januari 2020 (Vide Bukti T4), yang kemudian pertemuan tersebut dihadirioleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh pihak Serikat Pekerja PUK GSPMIIHalaman 34 dari 46 Putusan Nomor : 6/P/FP/2020/PTUN.BDGPT.

SriUsianti selama tidak bekerja;1 Bahwa Penggugat dengan Surat Nomor 090/DPC GSPMII/B/XI/2012tanggal 10 Desember 2012 menyatakan menerima surat anjuran mediasidan telah mengirimkan surat lapor diri untuk kembali bekerja yang dibuatoleh Sdti. Sri Usianti pada tanggal 6 Desember 2012;2 Bahwa pihak Tergugat:Menyatakan menolak Surat Anjuran Nomor 567/5440/HISyaker/XI/ 2012tanggal 30 Nopember 2012;Tidak menerima kembali Sdri. Sri Usianti bekeryja;Tidak membayar upah Sdri.

Buruh, sejatinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah mitra pengusahadalam mempertahankan kelangsungan usaha dengan terciptanya hubungan yangharmonis antara Pekerja dan Pengusaha (Industrial Harmony and EconomicDevelopment);4 Selanjutnya Pemohon Kasasi pun tidak sependapat dan menolak pertimbanganJudex Facti pada halaman 21 alinea 3 yang menyatakan:Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat yang menyuruh Direksimenandatangani kertas dengan tulisan Penggugat, yang kemudian akan diserahkanke DPC GSPMII

. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 372 K/Pdt.SusPHI/2015Pendapat dan pertimbangan Judex Facti adalah salah dan keliru dalampenerapan hukum khususya Pasal 22 ayat 4 huruf (c), membuat onar/ keributanyang dapat mengganggu ketenangan kerja Termohon Kasasi/ Penggugat bukanmembuat onar/keributan, akan tetapi akibat dari tindakan dan perbuatanTermohon Kasasi/Penggugat membuat Ana Tri Wahyuningsih yang merasaterganggu dan tidak nyaman yang disebabkan saksi korban Ana TriWahyuningsih keluar dari Serikat Pekerja GSPMII

menyatakan Pelanggaran tata tertibyang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja : Menyerang, menganiaya,mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha atau berkelahi dilingkungan Perusahaan";Bahwa dan 2 fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu:1 Ada indikasi Termohon Kasasi/Penggugat akan membocorkan rahasia rencanaPemohon Kasasi/Tergugat yang tidak akan memperpanjang kontrak kerja bagi parapekerja yang akan berakhir masa kontrak kerjanya kepada pihak luar perusahaan yaituke DPC GSPMII

Ana Triwahyuningsih yang keluardari organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh GSPMII PT.

Buruh;Bahwa dalam Gugatan, tidak ada dalil yang menjelaskan hubunganhukum antara DPC GSPMII Bekasi dengan Para Penggugat sehinggaDPC GSPMII Bekasi sebagai sebuah Federasi Serikat Pekerja memilikikapasitas hukum untuk mewakili Para Penggugat yang merupakanorang perorangan (individu).Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta dan hubunganHalaman 14 dari 26 hal.Put.

Dengan demikian, Para Penggugathanya dapat diwakili oleh DPC GSPMII Bekasi apabila Para Penggugatterdaftar sebagai anggota dari suatu serikat pekerja/serikat buruh yangterdaftar sebagai anggota dari federasi suatu serikat pekerja in casuDPC GSPMII Bekasi;Halaman 15 dari 26 hal.Put. Nomor 971 K/Pdt.SusPHI/201614.

Nomor 971 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 6 Juni 2016, DPC GSPMII Bekasi tidak menunjukkan buktiverifikasi dan pengumuman di kantor Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi (Disnaker Bekasi) yang membuktikan bahwa Para Penggugatadalah anggota dari sebuah Serikat Pekerja yang merupakananggota/terafiiiasi dengan DPC GSPMII Bekasi yang telah melaluiproses verifikasi secara resmi di Kantor Disnaker Bekasi;B.

Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, terbukti secarayuridis bahwa DPC GSPMII Bekasi sama sekali tidak memilikikapasitas untuk mewakili Para Penggugat dalam proses persidanganperkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf(6) UU Nomor 21/2000;23.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas dan mengingatpermasalahan kapasitas hukum (/egal standing) dari kuasa hukum ParaPenggugat yaitu DPC GSPMII Bekasi dan surat kuasa dari ParaPenggugat kepada DPC GSPMII Bekasi adalah tidak sah, serta demiterpenuhinya kaidah hukum acara, Tergugat mohon agar Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untukmenyatakan agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima fhiet ontvankelijk verklaard);Ill.

Bahwa Para Penggugat, pada tanggal 16 Februari 2014 telah membentukserikat pekerja yang bernama PUK GSPMII PT. Diamond Cold StorageHal. 2 dari 15 Hal. Put.Nomor 530 K/Pdt.SusPHI//2015berdasarkan Surat Keputusan DPC GSPMII Kabupaten/Kota BekasiNomor 122/DPCGSPMII/SK/B/II/2014 dan sudah tercatat di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 1657/CTT.250/II/2014 tanggal 24Februari 2014, dalam susunan pengurus Sdr. Tatang Supriyadi sebagaiSekretaris PUK GSPMII PT.

Tatang Supriyadi sebagai SekretarisPUK GSPMII PT. Diamond Cold Storage dan Sdr. Sobirin, sehingga cukupbukti bagi Majelis Hakim yang Mulia Menyatakan Demosi/menurunkanjabatan yang dilakukan oleh Tergugat PT. Diamond Cold Storage kepadaSdr. Tatang Supriyadi sebagai Sekretaris PUK GSPMII PT. Diamond ColdStorage dan Sdr. Sobirin melanggar Pasal 28 huruf (a) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000;Hal. 4 dari 15 Hal. Put.Nomor 530 K/Pdt.SusPHI//20156. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat PT.

Surat Nomor 003/PUK GSPMII/DCS/B/III/2014 tanggal 18 Maret2014, mengajukan surat keberatan mutasi sekaligus permohonanperundingan bipartite membahas mutasi Sdr.Tatang Supriyadi danM. Sobirin; dan mengajukan Surat Nomor 004/PUK GSPMII/DCS/B/V/2014 tanggal 24 Maret 2014, mengajukan permohonanperundingan bipartite Il (ke Dua) tentang mutasi Sdr. TatangSupriyadi dan M. Sobirin, serta mengajukan Surat Nomor 005/PUKHal. 7 dari 15 Hal.

Put.Nomor 530 K/Pdt.SusPHI//201513.12.2.12.3.GSPMII/DCS/B/IV/2014 tanggal 1 April 2014, tentang permohonanperundingan bipartit Ill (ke Tiga) mutasi;Surat Nomor 006/PUK GSPMII/DCS/B/IV/2014 tanggal 8 April 2014,mengajukan permohonan perundingan bipartite untuk tanggal 15April 2014, membahas keberatan mutasi Sdr. M. Hamzah, FahruFirmansyah, Oka Kosasih, Sdr.

Irpan Pebriana, dan mengajukanSurat Nomor 007/PUK GSPMII/DCS/B/IV/2014 tanggal 16 April2014, tentang Permohonan Perundingan Bipartite ke Il (Kedua)untuk tanggal 22 April 2014, terhadap mutasi Sdr. M. Hamzah,Fahru Firmansyah, Oka Kosasih, Sdr. Irpan Pebiana, sertamengajukan Surat Nomor 008/PUK GSPMII/DCS/B/IV/2014 tanggal24 April 2014, tentang Permohonan Perundingan Bipartite ke Illuntuk tanggal 22 April 2014, membahas keberatan mutasi Sdr. M.Hamzah, Fahru Firmansyah, Oka Kosasih, Sdr.

Dinito Jaya Sakti telahmembentuk Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia(PUK GSPMII) yang telah mempunyai bukti Pencatatan Nomor : 035/SPSB/PUKGSPMII/DJS /91200/I11/2019 Tanggal 14 Maret 2019 (Terlampir)berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan SerikatPekerja Manufaktur Independen Indonesia ( DPCGSPMII ) KabupatenBogor, didalam Komposisi Personalia PUK GSPMII PT. Dinito Jaya Sakti :Sdr. Saiful Anwar adalah Ketua PUK GSPMII PT.

Dinito Jaya Sakti; Sdr.Gulit Tri Wibowo, Sebagai Ketua IV PUK GSPMII PT.Dinito Jaya Sakti; Sdr.Muhamad Taufik, Sebagai Ketua II ;3. Bahwa Sesuai Peran dan Fungsinya PUK GSPMII PT.

Dinito Jaya Sakti sangat tidak menyukai sepakterjang dan keberadaan beberapa Orang Pengurus PUK GSPMII PT. DinitoJaya Sakti yang dianggap kritis dan selalu memperjuangkan hak hakpekerja sehingga dianggap sangat mengganggu perusahaan, makaManajemen melakukan upaya upaya untuk mengekang peran SerikatPekerja dan Pengurusnya dengan cara melakukan mutasi/pemindahanHal. 3 dari 28 Put. No. 101/Pdt.SusPHI/2020/PN.

(PUK GSPMII) yang telah mempunyai bukti pencatatan Nomor : 035/SPSB/PukGSPMII/DJS/91200/III/2019.Jawab :Bahwa Perusahaan PT Dinito Jaya Sakti di JI Raya Naragong Km 28,Kembang Kuning, Klapanunggal, Bogor, terkait dengan adanyapembentukan Gabungan Serikat Pekerja manufacturing IndependenIndonesia sampai saat ini belum ada tembusan secara tertulis kePerusahaan baik dari serikat maupun dari Dinas Ketenagakerjaan.Bahwa sesuai peran dan fungsinya PUK GSPMII PT.

Muhamad Taufik bulanJanuari 2020 menerima upah sebesar Rp. 3.999.171, ;: Fotocopy dari asli Surat Bukti Pencatatan Gabungan SerikatPekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) PT.Dinito Jaya Sakti Nomor : 035/SPSB/GSPMII/DJS/91200/III/2019tanggal 14 Maret 2019 ;: Fotocopy dari asli Surat Keputusan DPC GSPMII Nomor :013/DPCGSPMII/BGR/SK/III/2019 tentang Pengesahan danPengukuhan PUK GSPMII PT.

Central Arena Perkasa telah terbentuk Serikat Pekerja dengannama PUK GSPMII PT. Central Arena Perkasa yang dicatat di Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Bekasi dengan No. Bukti Pencatatan : 560/Reg.9/GSPMII/HIS/IV/2011 tertanggal 10 Maret 2011 dan berdasarkan SuratKeputusan No. 070/DPCGSPMII/SK/B/IV/2008 tanggal 22 April 2008menetapkan Sdr. Jamrudin sebagai Ketua dan Sdr. Suhendrik sebagai SekretarisPUK GSPMII PT.

Jamrudin dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagaiKetua PUK GSPMII PT. Central Arena Perkasa menanyakan kepada PegawaiDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengapa tidak mengikutsertakan pengurusserikat pekerja/PUK GSPMII PT. Central Arena Perkasa dalam pertemuantersebut;Bahwa atas peristiwa kedatangan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi kePT. Central Arena Perkasa tersebut, maka:Pada tanggal 16 April 2011 Sdr. Jamrudin dipanggil untuk menemui Bapak IraGunawan selaku Pimpinan PT.

Jamrudinmenolak sanksi tersebut dan mencoba menjelaskan mengenai kedudukannyasebagai Ketua PUK GSPMII PT. Central Arena Perkasa, serta menjelaskankewajiban Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bila datang ke perusahaanuntuk berhubungan dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pada tanggal 29 April 2011, Penggugat dipanggil oleh Ibu Siti Rohmani, SE.selaku Personalia PT.

No. 217 K/PDT.SUSPHI/20136 Bahwa mengingat kedudukan Penggugat sebagai pekerja dan sekaligus ketuaPUK GSPMII PT. Central Arena Perkasa, maka Penggugat menolak SuratPemutusan Hubungan Kerja No. 001/CAP/PRS/PHK/V/2011, karena:a Belum pernah menerima dan menandatangani Surat Peringatan keII (dua) yangdiberikan oleh Bpk.

., Semuanya Warga Negara Indonesia, masingmasing para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan SerikatPekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMIl)Kabupaten/Kota Bekasi serta dari bidang hukum dan pembelaan dariDewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja ManufakturIndependen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, yangberalamat di Perum Taman Juanda Blok I1 No. 15 Duren Jaya BekasiTimur Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.066/DPCGSPMII/SK/VIII/2018, tanggal 15

Bahwa Para pekerja di PT Indonesia Xin Hai Steel Structure telahmembentuk serikat pekerja GSPMII yang telah terdaftar di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi dengan nomor Pencatatan : No.1867/CTT.250 /VIII/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 (vide bukti ), danPenggugat Sdr Iwan menjadi ketua PUK GSPMII PT Indonesia Xin HalSteel Structure (vide bukti);4.

Bahwa Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017 telah dilakukanperundingan bipartite antara PUK GSPMII PT PT Indonesia Xin Hai SteelStructure dengan pihak perusahaan PT Indonesia Xin Hai Steel Structureyang diwakili oleh Ms. Riyanti dan Ibu Tri, untuk membicarakan perihalDINAS LUAR yang isinya sebagai berikut : (vide bukti)Pendapat PUK GSPMII :Menanyakan status kami yang dikirim ke proyek cilegon; dan Menayakanmasalah penggajihan/pembayaranPendapat Perusahaan:1.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 telah dilakukan perundinganbipartite antara PUK GSPMII PT Indonesia Xin Hai Steel Structuredengan pihak perusahaan untuk membicarakan perihal Dinas Luar;3.

Andi (jasatraansletor / penterjemah) dengan menggunakan copy KTP dan langsungbergabung sebagai tukang di workshop sebagai tukang las, dengan demikianawal hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjiankerja;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tentang pencatatan SerikatPekerja GSPMII yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasidengan nomor Pencatatan : No. 1867/CTT.250/VIII/2016, tertanggal 15 Agustus2016, dan Penggugat menjadi ketua PUK GSPMII PT Indonesia Xin

Kabupaten Bogor;Para Penggugat juga menyatakan dalam Gugatan Angka 3 pada bagianDuduk Perkara bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus Serikat Pekerjayang bernama PUK GSPMII PT.

(Foto Copy dari Asli);Surat Bukti Pencatatatan PUK GSPMII PT Reckitt Benckiser Indonesiadari Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor dengan Nomor : 947/SPSB/PUKGSPMII/RBI/91200/XII/2016. (Foto Copy dari Asli);Surat Keputusan DPC GSPMII Nomor: O006/DPCGSPMII/BGR/SK/X1I/2016 tentang Pengesahan dan Pengukuhan PUK GSPMII PT.Reckitt Benckiser Indonesia. (Foto Copy dari Asli);Surat Pengaduan dan Permohonan Mediasi tertanggal 28 Desember2017.

(Foto Copy dari Asli);Surat Keterangan bukti Pencatatan DPC GSPMII Kabupaten Bogor.(Foto Copy dari Asli); Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor: 128Pdt.SusPHI /2018/PN.BdgP 10:P11:P12:P13 :P14 :P 15:Kartu Tanda Anggota GSPMII Para Penggugat. (Foto Copy dari Asli);Surat Permohonan Perundingan Bipartit tanggal 07 Desember 2017.(Foto Copy dari Foto Copy);Surat Permohonan Perundingan Bipartit ke 2 (dua) tanggal 15 Desember2017.

No 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, Pekerja berhak membentuk dan menjadi anggotaSerikat Pekerja/Serikat Buruh, dan dalam kelengkapan gugatannya telahdilampirkan Nomor Bukti Pencatatan PUK GSPMII PT. Reckitt BenckiserIndonesia serta DPC GSPMII Kabupaten Bogor, dengan demikianberdasarkan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 25 ayat (1) huruf b UU.

Aloysius Uwiyono, S.H., M.H dalam bukunya Asas AsasHukum Perburuhan menyatakan bahwa ketentuan yang tercakup dalamhukum perburuhan bersumber dari peraturan perundangundangan (kaidahheteronom) dan ketentuan lain yang dibuat oleh pihak pihaknya (kaidahotonom) yang diadakan dalam bentuk Perjanjian Kerja atau Perjanjian KerjaBersama, fakta hukumnya, PUK GSPMII tidak pernah melaksanakan kaidahheteronom yaitu diverifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Per06/Men/IV/2005

Tidak menyimpang Undangundang Ketenagakerjaan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PKB PT Mayora Indah Tbk, makaPUK GSPMII PT Mayora Indah Tok mengajukan usulan adanya nilai prestasikerja pada perundingan kenaikan upah tahun 2015 yang disesuaikan dengankemampuan perusahaan agar dapat dipertimbangkan oleh pihakManagemen PT Mayora Jndah Tbk, dalam perundingan bipartite kenaikanupah tahun 2015;4.1 Sejak tanggal 23 Januari 2015 dimulailah perundingan kenaikan upahtahun 2015 antara Managemen PT Mayora

Indah Tbk Cabang Cibitungsebagai Tergugat dengan Serikat Pekerja yang salah satu pihaknyaadalah PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk, sekaligus sebagai KetuaTeam Perunding;4.2 Dalam proses perundingan bipartite tersebut PUK GSPMII PT MayoraIndah Tbk mencoba untuk menjelaskan argumentasi dari usulankenaikan upah tahun 2015 yang disesuaikan dengan kemampuanperusahaah PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung, serta berupayamenurunkan nilai agar usulkan dapat dipertimbangkan oleh Tergugat,sebagaimna telah diatur

Tercapai kesepakatan team perunding manajemen dengan Team PBGSPB sebagai berikut:Gaji Pokok 2014 Rp2.900.000,00 kebawahkenaikan sebesar Rp432.810,00 Gaji Pokok 2014 diatasRp2.900.000,00kenaikan = GP 2014 + ((8 % x GP 2014) +Rp345.500,00) akan tetapi team perunding PUK GSPMII Tidaksepakat;2. Kesepakatan tersebut akan diberlakukan terhitung tanggal 16Desember 2014, bagi yang keberatan maka kenaikan upah 2015 akandiberlakukan efektifdari 1 Januari 2015;3.

Bagi team perunding PUK GSPMII yang tidak sepakat masalahdilimpahkan dengan ke mediasi (arahan Manajemen);5. Bahwa PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk yang mewakili Para Penggugattelah berupaya mencoba kembali untuk menurunkan nilai yang diusulkanagar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat termasukmenjelaskan argumentasinya pada perundingan bipartite tanggal 6 April2015 namun tidak tercapai kesepakatan, karena:a.

Bahwa PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk Cabag Cibitung yang mewakiliPara Penggugat telah berupaya menempuh penyelesaian mediasi di kantorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dari 3 (tiga) kali pemanggilan yangdilakukan oieh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, PUK GSPMIIPT Mayora indah Tbk yang mewakili Para Penggugat telah berupayamencobakembali untuk menurunkan nilai yang diusulkan agar sesuaidengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat, namun Team perundingManagement hanya datang 1 kali itupun

Perusahaan menerima surat dimaksud pada angka6, selanjutnya melalui Manager HRD yaitu Bapak Garuda Siahaan memanggilPenggugat untuk menandatangani surat mutasi ke Cabang Denpasar Baliyang berlaku mulai tanggal 14 April 2014, dan terhadap Penggugat II yangberlaku mulai, tanggal, 20 Maret 2014 ke cabang Denpasar Bali: Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat mutasi tersebut tetapi Penggugat tidakmenandatangani dikarenakan mutasi tersebut dilakukanterkait berdirinya serikat pekerja GSPMII

Sukanda Djayapasal 14 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakanMutasi bukan dimaksudkan untuk menghambatperkembangan serikat pekerja ";e Bahwa oleh karena itu Penggugat melalui Pengurusserikat pekerja GSPMII PT.

Sukanda Djaya pasal 14 ayat (2) yang berbunyi : "Berdasarkankebutuhan manajemen perusahaan dan dalam rangka pemanfaatan tenagakerja demi tercapainya tujuan operasional perusahaan yang lebih efisien danbukan dimaksudkan untuk menqhambat perkembangan serikat pekeria tetapisemata mata untuk kepentingan perusahaan";Bahwa telah terbukti mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tujuan danmaksud untuk menghilangkan dan menghambat perkembangan serikatpekerja Khususnya Serikat Pekerja GSPMII PT.

Sukanda Djaya cabangcibitung Bekasi, hal tersebut terbukti dengan jelas dimana Tergugat jugatelah memberikan mutasi selain kepada Penggugat selaku Ketua danPenggugat II, juga melakukan Mutasi terhadap Pengurus GSPMII lainnya, kePT. Sukanda Djaya Cabang Denpasar Bali dan cabang Surabaya Jatirnyaitu sebagai berikut:a. Dede Sukma sebagai Sekretaris PUKGSPMII dimutasi ke cabangSurabaya dimutasi tanggal, 7 Juni 2014.b.

Fotocopy Surat Keberatan atas mutasi Pengurus Serikat pekerja sekaligusPermohonan Bipartite Pertama No. 004/PUK/GSPMII/SD/IV/2014, terhadapHeru Tri Prasetyo, Joko Murdopo tanggal 8 April 2014, ditandai P5A;. Fotocopy Surat permohonan Perundingan ke II Mutasi terhadap Sder. HeruTri Prasetyo, Joko Murdopo No. 005/PUKGSPMII/SD/IV/2014, tanggal 16April 2014, ditandai P5B;. Fotocopy Surat Permohonan Perundingan ke II Mutasi terhadap Sdr.

Indah Tbk Cabang Cibitungsebagai Tergugat dengan Serikat Pekerja yang salah satu pihaknyaadaiah PUK GSPMII PT.

Mayora Indah Tbk, sekaligus sebagai ketuateam perunding;4.2 Dalam proses perundingan bipartite tersebut PUK GSPMII PT.

Bahwa pada saat perundingan ke 7 Tim perundingan perwakilanpekerja dari PUK GSPMIT meminta waktu untuk berunding dengandireksi kepada tim perundingan perwakilan pekerja dari PB GSPB.Tim perunding perwakilan pekerja dari PUK GSPMII mengajukansurat permohonan berunding dengan direksi dengan draft daripihak PUK GSPMIIl dan meminta PB GSPB untuk ikutmenandatangani namun hal itu ditolak oleh tim perunding38perwakilan pekerja dari PB GSPB tetapi Tim perundinganperwakilan pekerja dari PUK GSPMII tetap meminta

Bahwa pada saat perundingan ke 9 Tim perundingan perwakilanpekerja dari PUK GSPMII tidak lagi mengatasnamakan timperundingan perwakilan pekerja melainkan Tim perundinganperwakilan PUK GSPMII dan Tim perwakilan PB GSPB, sehinggadapat disimpulkan bahwa sejak saat itu PUK GSPMH tidak lagiberunding dengan atas narna perwakilan karyawan namun denganatas nama PUK GSPMIl.

Foto copy Bukti Surat dari PUK GSPMII ke Direktur Utama, diberi tandaT 4.2 ;15.

serikat pekerja/serikatburuh telah mempunyai bukti pencatatan yang diterbitkan oleh instansi yangbertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan, maka serikat pekerja/serikatburuh tersebut mempunyai legal standing menjadi kuasa hukum dan beracaradi pengadilan hubungan industrial, untuk mewakili kepentingan anggotanya;Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas yang diajukan oleh paraPenggugat, majelis hakim menemukan fakta, Dewan Pengurus CabangGabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII

)Kabupaten/Kota Bekasi telah mempunyai bukti pencatatan yang diterbitkanoleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga berdasarkan hal tersebutmajelis hakim berpendapat Dewan Pengurus Cabang Gabungan serikatPkerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten/KotaBekasi mempunyai /egal standing untuk menjadi kuasa hukum, sepanjangbertindak untuk dan atas nama anggotanya, dalam beracara di PengadilanHubungan Industrial;Menimbang, bahwa majelis hakim menemukan fakta, dalamperselisinan perkara

a quo yang menjadi anggota dari Gabungan SerikatPekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasiadalah Muhamad Akroni, yang mana saat gugatan diajukan yangbersangkutan telah meninggal dunia (vide bukti P1), sedangkan yangmemberikan kuasa kepada Dewan Pengurus Cabang Gabungan serikatPkerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten/KotaBekasi adalah ahli waris dari Muhamad Akroni (vide bukti P2 dan bukti P3);Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sdr.

Muhammad Akroni, yang mana ahli waris tersebutbukanlah anggota dari Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur IndependenIndonesia (GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, maka Dewan Pengurus CabangGabungan serikat Pkerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII)Kabupaten/Kota Bekasi tidak mempunyai legal standing sebagai penerimadan menjadi kuasa hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa apabila para Penggugat sebagai ahli waris akanmenuntut hak kompensasi sebagai akibat adanya PHK

karena meningal duniaatas nama Muhamad Akroni, maka seharusnya para Penggugat memberikankuasa kepada advokat tersumpah, dan bukan memberikan kuasa kepadapengurus serikat pekerja/serikat buruh, karena pengurus serikat pekerjahanya dapat menjadi kuasa hukum untuk mewakili anggotanya, sedangkanfaktanya para Penggugat bukanlah anggota dari serikat pekerja/Serikat buruh(in casu Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia(GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi);Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis

HOWSANINDO INDUSTRY, BagianAssembling, Jabatan : Operator, Beralamat di JalanNarogong Bantar Gebang Selatan, Rt/Rw. 003/005,Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang,Kota Bekasi.Dalam hal ini diwakili oleh : DIKI HERDIANA danSUMANTO Pengurus DPC GSPMII Kota/Kab Bekasiserta Pengurus Bidang Hukum & Pembelaan pads DPCGSPMII Kota/Kab Bekasi yang beralamat di PerumTaman Juanda Blok 11 No. 15 Duren Jaya, BekasiTimur Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khususNomor : 032/DPCGSPMII/SK/XI/2013 tertanggal

secara tertulis tertanggal04 Maret 2014, Jawaban mana berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSIEksepsi tentang Legal Standing Kuasa dan Gugatan;a.Bahwa Tergugat menolak hak dan kapasitas hukum Kuasa paraPenggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini, karena Tergugattidak pemah mengetahui keberadaan Serikat Pekerja, karena Tergugattidak pemah menerima pemberitahuan pembentukannya dan susunanpengurusnya, sehingga tidak ada wadah atau sarana yang dapatdipergunakan untuk masuknya pihak ketiga, incasu GSPMII

, dalamlingkungan perusahaan PT Howsanindo Industry, incasu Tergugat;Bahwa pembentukan Serikat Pekerja seharusnya dilakukanberdasarkan pada ketentuan ketentuan yang diatur Undang undangNo. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, sehinggaapabila pembentukan suatu serikat yang dilakukan tidak berdasarkanpada ketentuan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak sah;Bahwa oleh karenanya, Serikat Pekerja tersebut, incasu GSPMII,tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk menerima

Bahvva adapun alasan Tergugat tidak dapat menerima permintaan untukpertemuan bipartite sebagaimana telah dijelaskan dalam bantahan padabagian eksepsi Jawaban ini, yaitu Kuasa para Penggugat tidak mempunyaikapasitas hukum karena pembentukan PUK GSPMII PT Howsanindo tidaksesuai ketentuan hukum yang berlaku;d.

Bukti pencatatan :560/Reg.08/DPC.GSPMII/HIJS/V1/2012 tanggal 7 Juni 2012 dan selain tersebutberdasarkan Surat Keputusan (DPC GSPMII) No.Kep06/DPCGSPMII/IX/2013tanggal 01 September 2013, Kuasa Penggugat bertugas di bidang hukum danpembelaan, Jo. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat No.032/DPPGSPMII/SK/B/X1/2011 dan Majelis menilai pemberitahuan secara tertulis kepadaperusahaan tentang terbentuknya organisasi pekeija di PT.

., IWAN GUNAWAN, danSUHERMAN, Semuanya adalah Pengurus DPC GSPMII Kota/Kab. Bekasi sertaPengurus Bidang Hukum & Pembelaan pada DPC GSPMII Kota/Kab. Bekasi yangberalamat di Perum. Taman Juanda Blok II No. 15 Duren Jaya, Bekasi TimurKotaBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03l/DPCGSPMII/SK/XI/ 2013tertanggal 25 Nopember 2013 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.LAWANPT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI, yang beralamat di JI.

Harapan Widyatama Pertiwi yang telah tercatat di Dinas TenagaKerja Kota Bekasi dengan Nomor Pencatatan : 560/ Reg. 16/PUK.GSPMII/HIJS/11/2013, tertanggal 7 Maret 2013 .serta berdasarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen IndonesiaKab/Kota Bekasi NO: 111 /DPC GSPMII /SK/B/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 ;3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, untukkepentingan Penggugat kemuka persidangan datang menghadap kuasanya: MUHAMADIRAYADI, S.H., DONNY KRISWANDI, S.H., PARDI, KONANANG PAHRUR, S.H., IWANGUNAWAN, dan SUHERMAN, masingmasing adalah Pengurus DPC GSPMII Kota/Kab.Bekasi serta Pengurus Bidang Hukum & Pembelaan pada DPC GSPMII Kota/Kab. Bekasiyang beralamat di Perum.

menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Kuasa Penggugattersebut dipersidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat yang telah dibubuhimaterai secukupnya, ditandai nomor P1 sampai dengan P10 dan telah dicocokan dimukapersidangan, masingmasing berupa :P1 : Kartu Tanda Pengenal/ID CARD dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) :99020 ;P2 : Slip Gaji Bulan Juni 2013 ;P3 : Surat Keputusan tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pimpinan UnitKerja GSPMII

Dan pada Tanggal 2 Juli 2013 Penggugat melaluiPengurus Unit Kefja GSPMII PT Harapan Widyatama Pertiwi, mengirimkan surat kepadaTergugat untuk menanyakan mengapa Penggugat dilarang masuk bekerja, dan melaluisurat NO: 001/HWP/S/082013 tertanggal 2 Juli 2013 Tergugat telah menjawab surattersebut yang pada pokoknya Penggugat telah didiskualifikasi mengundurkan diri sejaktanggal 1 Juli 2013, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT HarapanWidyatarma Pertiwi Pasal 12 Ayat (4);Menimbang, bahwa atas

Masa KerjaData Adjustment TerlampirBahwa setelah tercapainya kesepakatan antara Tergugat PT TsukasaManufacturing Of Indonesia dengan PUK GSPMII PT TsukasaManufacturing Of Indonesia, maka pada tanggal 10 Februari 2016 TergugatPT Tsukasa Manufacturing Of Indonesia telah menerbitkan Pengumumantentang Kenaikan Gaji 2016 Nomor 064/TMI/HRGA/PENG/II/16 yangdisertai dengan 1 (satu) lembar lampiran berisi:Manajemen PT Tsukasa Manufacturing Of Indonesia dengan PUK GSPMIlPT Tsukasa Manufacturing Of Indonesia

Bahwa PUK GSPMII PT Tsukasa Manufacturing Of Indonesia kembaliberupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Perundingan bipartitdengan Tergugat PT Tsukasa Manufacturing Of Indonesia pada tanggal 14April 2016, yang pada hasil perundingan/kesimpulan akhir: tidak sepakat,dan akan dilanjutkan ke mediasi;9.

Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan bipartitmaka PUK GSPMII PT Tsukasa Manufacturing Of Indonesia mengajukanpermohonan mediasi ini ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi:9.1. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/2808/HI Syaker/VI tanggal 10Juni 2016;9.2.

Bahwa Pengumuman tentang Kenaikan Gaji Tahun 2016 Nomor064/HRGA/PENG/II/16 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani olehDoppy Liano sebagai HR/GA Manager PT Tsukasa Manufacturing ofIndonesia dan Sepriyanto sebagai Ketua PUK GSPMII PT TsukasaManufacturing of Indonesia yang memuat nilai range nominal, tidak dapatdijadikan dasar untuk menghitung tunjangan prestasi kerja tahun 2016karena hanya pengumuman yang bersifat penyampaian bersama dan bukanmerupakan kesepakatan tertulis yang menjadi bukti

Para Penggugat (PUK GSPMII PTTsukasa Manufacturing of Indonesia) dan Doppy Liano selaku HR/GAManager selaku yang mewakili Pemohon Kasasi dh.

Bukti P10 :Surat kepada KETUA PUK GSPMII PT. HSL tanggal 12Juni 2015 tentang kebutuhan produksi yang meningkat,maka HRD Departemen memberitahukan masuk bekerjakembali pada tanggal 15 Juni 2015 di Unit Cicadas kepada1. Asih, 2 Siti Rosminah, 3. Ukat, 4.

Sanan (4 orangPenggugat);Formulir Mutasi/pindah tugas Penggugat ASIH dari unitCikiwul (Bekasi) ke unit Cicadas ( Bogor) tanggal 15 juni2015;Formulir Mutasi/pindah tugas Penggugat SIT ROSMINAHdari unit Cikiwul (Bekasi) ke unit Cicadas (Bogor) tanggal15 juni 2015;Formulir Mutasi/pindah tugas Penggugat UKAT dari unitCikiwul (Bekasi) ke unit Cicadas ( Bogor) tanggal 15 juni2015;Surat PUK GSPMII PT Harapan Surya Lestari Nomor 040/PUK GSPMII/ HSL / VI / 2015 tanggal 23 Juni 2015perihal : Pengajuan THR

HarapanSurya Lestari;Surat PUK GSPMII PT Harapan Surya Lestari Nomor:041 /PUK GSPMII/ HSL Vil / 2015 tanggal 13 Juli 2015Hal 23 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.Bdg11.Bukti P11 :perihnal : tindak lanjut surat Nomor 040/PUK GSPMII/HSL / Vi / 2015 tanggal 23 Juni 2015 Pengajuan THRkepada Karyawan PT. Harapan Surya Lestari;Surat Tanda Terima tanggal 7 Agustus 2015 perihal :kebijakan Tunjangan Hari Raya 2015, dimana PT.

acara persidangan harusdianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :DALAM EKSEPSIHal 25 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.BdgMenimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya ;1. bahwa dalam surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2015 tertulis21 Penggugat yang kenyataanya Penggugat Mahmudin ( 1.13) danIndra (1.20) pada tanggal 01 Januari 2016 menyatakan tidak pernahmembuat kuasa kepada DPC GSPMII

September 2014 bukan gugatan pemutusanhubungan kerja, karena Tergugat tidak pernah menyatakan hubungan kerja berakhirhanya menerbitkan beberapa karyawan produksi diliburkan;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 1 Majelis Hakimmemberi pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat Mahmudin (Penggugat1.13) dan Penggugat Indra (Penggugat 1.20) telah membuat suratpernyataan tertanggal 01 Januari 2016 yang menyatakan tidak pernahmenandatangani atau memberikan kuasa kepada DPC GSPMII

Bahwa para Penggugat Sdr Asep Sopian Dkk (85 orang ) merupakan Pengurus dananggota serikat pekerja yang bernama PUK GSPMII PT Tunggal Jaya Plastic Industryyang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dengan nomor buktipencatatan: 78/PUK GSPMIIAI/2014 Tanggal 5 Februari 2014 ;.

Bahwa para Penggugat tidak menunjukan bukti surat pernyataan bergabungmenjadi anggota serikat pekerja PUK GSPMII PT.Tunggal Jaya Plastic Industrydan tidak menunjukan bukti surat afiliasi PUK GSPMII kepada Federasi GSPMIIsebagaimana diatur dalam Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentangSerikat Pekerja dengan demikian para penggugat tidak mempunyai kedudukanhukum yang Jjelas dan tidak bisa di wakilkan atau di kuasakan kepada FederasiGSPMIl dan seharusnya serikat pekerja tingkat perusahaan yang melakukanHlm

Risalah Bipartitdengan GSPMII, SPSI, perwakilan Non Serikat, selanjunya dineritanda bukti T 92;9. Surat tertanggal 17 Desember 2018 Anjuran Nomor 567/260/Disnaker, selanjutnyadiberi tanda bukti T 93;Hlm 40 dari 62 hlm Putusan Nomor 79/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg10. Surat Jawaban Anjuran, selanjutnya diberi tanda bukti T 94 ;11. Surat Pengumuman tutup, selanjutnya diberi tanda bukti T 95 ;12.

, SK Pengurusan DPP GSPMIl, Foto Copy pencatatanPUK GSPMII PT.Tunggal Jaya Plastic Industry, dan foto copy Kartu tanda Anggota(KTA) Para Pengurus dan KTA Para Penggugat; Bahwa dalam ketentuan UU No. 2 tahun 2004 tentang PPH!

Bahwa antara Para Penggugat yang diwakili olen PUK GSPMII PT Tunggal JayaPlastic Industry telah berusahan untuk mengajukan perundingan PHK, namun tidaktercapai penyelesaian maka Tergugat PT Tunggal Jaya Plastic Industry mengajukanpermohonan penyelesaian mediasi ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;.