UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (Tidak SeharusnyaDikompensasi selisih lebih pajak) yang berbunyi sebagai berikut :(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnyapajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam halhal sebagai berikut :thurufc: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak penjualan atas Barang Mewah

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Amu bin La Hangka) terhadap Penggugat (Hazna binti La Zamilu);

4.

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (Tidak SeharusnyaDikompensasi selisih lebih pajak) yang berbunyi sebagai berikut :(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnyapajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam halhal sebagai berikut :C apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainmengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atasBarang Mewah ternyata

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wakuru Rahaberupa pinjaman Kupedes sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh jutarupiah);Halaman 7 dari 11 halPutusan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Rah.Menimbang, bahwa terhadap pokok pinjaman berikut bunga harusdibayarkan oleh yang berhutang kepada Bank dalam hangka waktu 12 (dua belas)bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitupada tanggal 14 September 2015, selanjutnya terhadap pokok pinjaman berikutbunganya harus dibayarkan kembali

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (1) hurufc (Tidak Seharusnya Dikompensasi selisin lebih pajak) yangberbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saatterhutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagiantahun pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalamhalhal sebagai berikut:C. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranganlain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajakpenjualan atas Barang

Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat keliru dan salahmenerapkan hukum Pembuktian atau melanggar hukum yang berlaku karena saksi yangdiajukan oleh Penggugat/Termohon kasasi dinyatakan sah sebagai alat bukti, padahalketerangan yang diberikan adalah testimonium de auditu, karena saksi La Alina, LaHangka dan La Mara tidak pernah melihat La Balesa mengolah tanah sengketa dansaksi tersebut hanya mendengar cerita dari orang tuanya kalau tanah sengketa diolaholeh La Balesa, malahan saksi La Hangka

Akibat dari keadaan sebagaimana hangka 1 (satu), maka kemudian antaraPenggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;3. Perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsungselama kurang lebih 1 (Satu) tahun 1 (satu) bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut:1.

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (1) hurufc (Tidak Seharusnya Dikompensasi selisin lebih pajak) yangberbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saatterhutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagiantahun pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalamhalhal sebagai berikut:C. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranganlain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajakpenjualan atas Barang

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (Tidak SeharusnyaDikompensasi selisih lebin pajak) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnyapajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atauHalaman 7 dari 14 halaman.

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (Tidak SeharusnyaDikompensasi selisih lebin pajak) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnyapajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atauHalaman 7 dari 15 halaman.

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (TidakSeharusnya Dikompensasi selisin lebin pajak) yang berbunyisebagai berikut :(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnyapajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam halhal sebagai berikut :C apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainmengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atasBarang Mewah ternyata

tanah/surat tebas (G7) yang terletak di Pulau Dompak, terhadap tanahyang terletak di Pasir Panjang Tanjung Siambang RT 01 RW 02 Desa Dompak,Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan tanah yang terletak di Gunung SekatapTanjung Siambang Desa Dompak, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Majelisberpendapat bahwa salinan dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat tanahatau surat tebas adalah merupakan informasi terkait dengan aset seseorangyang menyangkut rahasia pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf hangka

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (Tidak SeharusnyaDikompensasi selisih lebih pajak) yang berbunyi sebagai berikut:(1) * Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnyapajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam halhal sebagai berikut :hurufc: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak penjualan atas Barang Mewah

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (Tidak SeharusnyaDikompensasi selisih lebih pajak) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnyapajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atauHalaman 7 dari 14 halaman.

Kasasiberpendapat judex facti PTA Surabaya justru telah melanggar hukumPasal 19 huruf (f) PP NO. 9 Tahun 1975 vide Putusan MARI tanggal 22Agustus 1991 Nomor: 38 K/AG/1990;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) dalamputusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidakmemberikan pertimbangan yang profesional dalam putusannya sertasalah dalam penerapan hukumnya, karena :Terkait dengan objek sengketa (objek sengketa pada positapermohonan Pemohon sekarang Termohon Kasasi pada poin 4 huruf hangka

Pasal 19 huruf (f) Pefaturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hangka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;um Islam, sehingga petitumMenimbang, bahwa oleh karena sela dalam perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikianberdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan ceraiPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuykan talak satu bain sughro,sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Hal. 20 dari hal. 23

bahwahartaHalaman 7 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PTMDNbersma tersebut Tergugat tidak berhak karena Tergugat yangmengajukan atau yang meminta cerai ke Pengadilan Agama;Bahwa tidak seorangopun diharuskan untuk tetap bersatu dalamkesatuan harta bersama yang tidak terbagi, dan sesuai denganketentuan pasai 35 ayat (1) dan pasal37 UndangUndang Nomor.tahun 1974 tentang Perkawinanjo pasal 97 dan pasal 157 KompilasiHukum Islam, harta bersama yang tersebut point 3 huruf A s/d huruf Hangka

Bahwa telah dijelaskan...danseterusnya;Bahwa pada halaman 10 tertulis semula di dalam angka 18 diganti jadiangka 19, tertulis...nartaharta yang tersebut point 3 huruf A s/d huruf Hangka 1 s/d angka 49 di atas adalah sebagai harta bersama Penggugatdengan Tergugat dan apabila..., seharusnya ditulis dan dibaca...hartahartayang tersebar pada angka 3 huruf A s/d huruf H angka 1 s/d 49 di atasadalah sebagai harta bersama Tergugat dengan suaminya dan apabila...dan seterusnya;Bahwa pada halaman 10 tertulis

sakit MayapadaBogor Medical Center dengan alamat di Jalan Pajajaran Indah VNo. 97 Rt.0O1 Rw. 011 Kelurahan Baranangsiang KecamatanBogor Timur Kota Bogor Bahwa benar terdakwa mendapat gaji bulanan sekitar Rp.32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) Bahwa tugas terdakwa selaku kepala divisi Finance adalahe memastikan kelancaran Operasional Divisi Finance denganmenetapkan, menjalankan dan mengawasi SPO gunamendukung kelancaran operasional RS,e merencanakan strategi jangka panjang, jangka menengah,hangka

Sejahteraraya Anugrahjaya, Tok / Rumah sakit Mayapada BogorMedical Center mempuyai tugas yang pada pokoknya adalah memastikankelancaran Operasional Divisi Finance dengan menetapkan, menjalankan danmengawasi SPO guna mendukung kelancaran operasional RS, merencanakanstrategi jangka panjang, jangka menengah, hangka pendek Divisi Finance gunamemastikan tercapainya portofolio keuangan yang sehat dan liquid, sertapencatatan transaksi yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlakudan memastikan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan oleh undangundang;Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut di atas dansubstansi pokok sengketa a quo, menurut Majelis Hakim ketentuan yangrelevan dijadikan dasar pengujian adalah ketentuan dalam Pasal 17 huruf hangka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik yakni apakah Informasi publik yang berupa Letter C609/Kledokan atas nama B.

telah sesuai dengan prosedur penerbitanKeputusan Bupati tentang Kriteria Penetepan KebutuhanPegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon PegawaiNegeri Slpil Tahun 2018 sebagaimana diatur didalamperubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaHalaman 38 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBYPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan PelaksanaanSeleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf Hangka

Seleksi CPNSPemerintah Kabupaten Madiun TA. 2018 melaksanakantahapan pemberkasan yang diumumkan melalui suratNomor : 810/17/402.201/2019, tanggal 4 Januari 2019tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupatan Madiun Tahun2019 mengacu kepada perubahan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan SeleksiCPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf Hangka

Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBYLulus Seleksi Kompetensi Bidang ;Lulus Pemberkasan oleh BKD ; Lulus Uji Riil Berkas oleh BKN ;Mendapatkan Penetepan NIP dari BKN ;Bahwa Panitia Seleksi CPNS Pemerintah KabupatenMadiun TA. 2018 melaksanakan tahapan pemberkasanmengacu kepada perubahan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan SeleksiCPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf Hangka