Eddi Harjanta (juga jadi saksi Ahi); 3.Sofyan L; 4. Nur Sonne Syamsiyah; 5. Ridho Permana Putra, sebagai Timuntuk melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuanganatas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan lahandi lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu TA 2013, lama masa penugasan 20hari kerja mulai 26032015 s/d 23042015, untuk dilaksanakan denganpenuh tanggung jawab;Hal. 78 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/20176.

EDDI HARJANTA di bawahsumpah/janji di persidangan tanggal 10 Januari 2017; kKemudian PenasihatHukum bertanya lagi, jika input data dari Penyidik itu keliru atau salahapakah hasil audit BPKP yang didasarkan data Penyidik tersebut juga keliruatau salah ? Ahli tersebut terdiam tidak mau menjawab; untuk diketahuibahwa FX. EDDI HARJANTA adalah selaku pengendali teknis dalam timAuditor perkara ini);Hal. 80 dari 115 hal.

Eddi Harjanta menjawab,hanya data dari Penyidik saja; Lalu Penasihat Hukum bertanya lagi apakahdalam melakukan audit itu saudara turun ke lapangan untuk verifikasi datadan mencari data perbandingan dengan melakukan wawancara kepadasiapa saja? Jawab Ahli, tidak turun ke lapangan atau lokasi, tidak adamelakukan wawancara, lalu Penasihat Hukum bertanya jika data dariPenyidik terdapat kekeliruan/kesalahan apakah hasil audit saudara keliruatau salah juga? Ahli diam tidak bisa menjawab.

EDDI HARJANTA dibawah sumpah/anji di persidangan tanggal 10Januari 2017; untuk diketahui bahwa FX EDDI HARJANTA adalahselaku pengendali teknis dalam tim Auditor perkara ini);.Bahwa dalam audit seharusnya data yang diterima dari penyidik diteliti,diidentifikasi, diverifikasi, diklarifikasi dahulu dengan RIFAI UMAR danSYAM SUMARDI, dll. yang terkait, terutama tentang perbedaan luastanah warisan yang diakui mereka hanya 12.412 M2 tetapi yang diakuidijaul Penggugat 15.000 M2; karena dalam BAP mereka

Eddi Harjanta Ak, CtrA, CFE bin (alm) Soeroto, 2. DR.Herlambang, SH, MH 3. Slamet Mulyono, SH.MH para ahli yang mana telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :421. FX.

Eddi Harjanta AK, CfrA, CFE bin (Alm) Soeroto menyatakan:43Bahwa ahli kenal terdakwa saat wawancara dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang audit investigasi, auditforensic, audit perpajakan sebagaimana sertifikat keahlian yangada dan pengalaman tugas, dimana dalam perkara ini ahimelakukan audit kerugian keuangan Negara terhadap adanyadugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendapatan asilidaerah kota Bengkulu sektor pengelolaan parkir zona 06 kotaBengkulu tahun 2012

Eddi Harjanta, Ak, Cfra, Cfebin alm Soeroto dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu diketahui bahwa benar bahwaakibat tidak dipenuhinya surat perjanjian kerja (Kontrak) oleh CV. Tiga Saudara setelahdilakukan audit disimpulkan bahwa kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidanakorupsi penyalahgunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pengelolaan parkir zona 06Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sebesar Rp. 660.000.000, (Enam ratus enam puluh jutarupiah) dengan rincian sebagai berikut :1.

Eddi Harjanta, AK9. Hotma Maya Marbun, S.H10. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., M.M11. Tri Endang Mudiastuti, S.H., MSi12.

FRANSISKUS XARVERIUS EDDI HARJANTA, AKUNTAN, CrA,CFE,Umur 49 Tahun, Lahir Klaten, tanggal 17 Agustus 1964, Pendidikan terakhir DiplomaIV Stan (Tamat ), Pekerjaan PNS (BPKP Perwakilan Bengkulu), Agama Katolik, SukuJawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Indra giri gang 3 Serangkai No.05Padang harapan Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai ahli dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta bersedia disumpah

EDDI HARJANTA selaku Pengendali Teknis (ahli sendiri)e MAHRON TONI selaku Ketua Tim CHANDRA SETYO UTOMO Selaku Anggota Tim.Terhadap keterangan ahli, para terdakwa keberatan dengan alasan sebagai berikut:Bahwa keterangan ahli Fx. EDY HARJANTA yang melakukan penghitungan tersebutdidasarkan pada pemeriksaan Sdr. Ir. MAWARDI, MT yang ternyata tidak memilikiSertifikat Keahlian dan secara metodologi juga hanya mengunakan sampling, sehinggaaudit BPKP tersebut adalah cacat hukum;3.4.

EDDI HARJANTA, Akuntan, CrA, CFE,menemukan kerugian pada keuangan negara atas kegiatan pembangunan fisik, saranadan prasana GOR Terpusat tersebut, sehingga dalam hal ini telah terjadi kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 6.335.412.329,08 ( Enam milyar tiga ratus tiga puluh limajuta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen)sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pembagunan GOR Terpusat KabupatenLebong pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun anggaran

Eddi Harjanta sebesar Rp. 6.335.412.329,08;Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut oleh pihakTerdakwa melalui PT. PP (Persero) secara institusional telah mengembalikan uangdimaksud ke Panitia Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong/DiknasporaKabupaten Lebong melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan No.

EDDI HARJANTA, Akuntan, CfrA, CFE Bin SUROTO (Alm)berdasarkan BAP Tambahan Polisi tanggal 22 tahun No 14; secara matematis tidakada sisa kerugian keuangan;Ahli hukum Perdata UGM Prof. DR. NINDYO PRAMONO, SH, MS: jika sudah adadiperjanjikan hal ini masuk ranah keperdataan;Ahli Hukum Pidana dari Univ. Muhamadiyah Jakarta, Staf Ahli Kapolri:DR. CHAIRUL HUDA, M.

berdasarkan kontrak Nomor: 600/ 20160/DPUK/ 2015, yang ditanda tangani tanggal 01 juli 2015;Bahwa adapun masa tugas konsultan pengawas adalah selama 180 harikalender dan yang duluan bekerja adalah kontraktor baru konsultanpengawas melakukan pengawasan;Bahwa konsulatan pengawas telah bekerja sampai dengan tanggal 15Oktober 2015, dan adapun hasil pekerjaan yang telah dilakukan olehkontraktor baru 0, 27%;Bahwa konsultan pengawas telah menerima uang muka melalai kontraksebesar Rp.92.510.800,AHLI FX EDDI HARJANTA

Asuransi Mega Pratama terdapatkesalahan penulisan pada angka 8 yang tertulis kapada KPPN dan setelah perbaikanmasih terdapat kesalahan karena yang tertulis DPPKAD yang seharusnya tertulis/ yangdituju ke PPK/ PA;Menimbang, bahwa dipersidanagan ahli FX.Eddi Harjanta menerangkan bahwadalam Perpres ditentukan pengajuan pembayaran uang muka, bisa dilakukanpembayaran sebelum dilakukan pengerjaan, harus ada terlebih dahulu persetujuan PAdan telah memenuhi 3 syarat;Menimbang, bahwa disamping alasan permasalahan

Eddi Harjanta selakuPengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastantoselaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telahmengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsikegiatan pengadaan alat laboraturium bahasa pada Dinas Pendidikan KabipatenRejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratussatu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)atau setidak tidaknya sekitar jumlah

Eddi Harjanta selakuPengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastantoselaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telahmengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsikegiatan pengadaan alat laboraturium bahasa pada Dinas Pendidikan KabipatenHal. 22 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT BGL.Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratussatu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus

Eddi Harjanta selakuPengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastantoselaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telahmengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsikegiatan pengadaan alat laboraturium bahasa pada Dinas Pendidikan KabipatenRejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratussatu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atausetidak tidaknya sekitar jumlah

Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku KetuaTim, dan Gilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui olehSudiro selaku Kepala Perwakilan telah mengakibatkan kerugian keuanganNegara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alatlaboraturium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabipaten Rejang Lebong TahunAnggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah

Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, danGilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku KepalaPerwakilan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidanakorupsi kegiatan pengadaan alat laboraturium bahasa pada Dinas Pendidikan KabipatenRejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu jutalima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidak tidaknya sekitar

EDDIHARJANTA dibawah sumpah/janji di persidangan tanggal 10 Januari2017; untuk diketahui bahwa FX EDDI HARJANTA adalah selakupengendali teknis dalam tim Auditor perkara ini);Hal. 7 dari 87 halaman, Pts.

No. 21/PDT/2017/PT BGL.10.11.12.4.040.290.000,00; (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilanpuluh ribu rupiah) tersebut yang akhirnya menjadi inti bahanpertimbangan dalam putusannya;Terhadap keterangan ahli dan hasil audit BPKP tersebut terdakwadan kami penasihat hukum menolak keras atau sangat keberatanatas Hasil Audit BPKP dan keterangan ahli dari BPKP yang diwakilioleh FX EDDI HARJANTA, namun Majelis Hakim PN TipikorBengkulu tidak mau peduli;Selain itu Pasal 200 jo. 226 KUHAP pun tidak

Perdata Gugatan Nomor 26/PDT/2016/PT.BGLSaksi Novrisman dan saksi Zalius Mupida menerangkan yang salah satuisinyamenerangkan bahwa yang telah dikerjakan oleh kontraktor hanya 0,27 %,akan tetapi tidak menjelaskan dari mana Penggugat/ Pembanding baru bisamenyelesaikan pekerjaan 0,27 %.Menimbang, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak bisa menguraikandari mana Penggugat/ Pembanding hanya bisa menyelesaikan pekerjaan hanya0.27%, sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan.Saksi FX Eddi Harjanta

salah satunya menerangkan bahwa terdapatkesalahan pembayaran uang muka yang diajukan kepada DPPKAD seharusnyaditujukan ke PPK/ PA sehingga uang muka tidak bisa dicairkan.Menimbang, bahwa saksi FX Eddi Harjanta memberikan alasan yangtidak berdasar, karena hanya garagara permintaan pembayaran uang mukayang seharusnya ditujukan kepada PPK/PA tetapi kepada DPPKAD, sehinggapembayaran uang muka tidak bisa dicairkan, sehingga keterangannya harusdikesampingkan.Saksi Firjoni dan saksi Suoarno pada pokonya

Eddi Harjanta), dimuka persidangantidak ditemukan adanya penambahan kekayaan = yangmenguntungkan Terdakwa atau orang lain maupun Korporasi/rekanan (PT.AMS)...... dst.. Bahwa hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya telah tidakmemenuhi syaratsyarat suatu putusan, dimana sistimatikaputusan telah disimpangi yakni terlinat dalam sistimatika putusantelah menyimpangi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yaknitidak mempertimbangkan hukumnya.

Eddi Harjanta), di muka persidangan tidakditemukan adanya penambahan kekayaan yang menguntungkan Terdakwa atauorang lain maupun korporasi/rekanan (PT.Adityamulya Mitra Sejajar) dandengan telah disetorkannya uang sejumlah jaminan (bank garansi) oleh rekanandan Terdakwa ke Kas Daerah maka dalam hal ini jelas Negara/Daerah pun tidakdirugikan hal ini relevan dengan keterangan Saksi a de charge Akuntan publikClaudius Samosir yang menyatakan bahwa jika jaminan bank tidak bisadicairkan dan kemudian penyedia

Eddi Harjanta dan Ahli ClaudiusSamosir menyebutkan bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa atas uangjaminan pelaksanaan sekalipun dilakukan secara mencicil, sepanjang dibahasanHal. 57 dari 60 hal. Put.

Edi Harjanta (Ahli BPKP yang diajukanTERMOHON) .Sedangkan Pemohon Kasasi dalam perkara Aquo hanya menghadirkan 1 orangahli yakni Sdr. Dr. DANIEL YUSMIC FOEKH. SH., MH.

FX.Eddi Harjanta,CfrA.,CFE., (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu);Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi A de Charge dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut:1. Aries, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :2.

Berdasarkan audit oleh BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR0696/PW06/5/2013 tanggal25 November 2013 telah terjadi kerugian kKeuangan Negara sejumlahRp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima jutasembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh duadan 75/100 rupiah); Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi ahli FX.Eddi Harjanta, Ak.CfrA.

EDDI HARJANTA, Ak, Cfra, CFE Bin SOEROTO (Alm), dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli sebagai Auditor Madya yang mempunyai sertifikasisebagai Auditor investigasi, forensic dan perpajakan, dan di tahun2013 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor: ST0711/PW06/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013,Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaraterhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaanPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu

EDDI HARJANTA, Ak.

EDI HARJANTA(ahi dari BPKP) pada pokoknya menyatakan, apabila terjadi penyimpangan terhadappenggunaan anggaran, dimana telah ditentukan mengenai penggunaan anggaran tersebutdalam peraturan perundangan dan ketetapan atau kebyakan, maka yang bertanggung jawabadalah orang itu sendiri.

EDDI HARJANTA, Ak, Cfra, CFE Bin SOEROTO (Alm), dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli sebagai Auditor Madya yang mempunyai sertifikasisebagai Auditor investigasi, forensic dan perpajakan, dan di tahun2013 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor: ST0711/PW06/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013,Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaraterhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaanPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu