Haur Kuning", berdasarkanfakta hukum di atas jelas pertimbangan hukum Yudex Facti sebagaimanaterurai pada angka 2.1 di atas adalah keliru karena Yudex Facti tidak secarakomprehensif (holistic) dalam melinatdan menilai faktafakta hukum."

diperoleh pada masa perkawinan, sedangkan tindakan TergugatKonpensi menjual tanah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1)Undangundang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam,karenanya bukti Tg. 5 harus dikesampingkan, berdasarkan halhal tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konpensi terhadaptanah tersebut harus dikabulkan".Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebutdi atasJudex Facti juga tidak mempertimbangkan faktafakta hukum secara holistic

6berupa Kutipan Akta Kelahiran, dihubungkan keterangan saksisaksi, telah ternyataHalaman 8 dari 10 hal Penetapan No. 250/Padt.P/2020/PN BibPemohon berhubungan darah (ayah kandung) dari Jessica Carelia (Kurandus),dengan demikian menurut Pasal 434 KUH Perdata Pemohon berhak sebagaiWali Pengampu atas diri anak yang bernama Jessica Cerelia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P 17 berupaLaporan Pemeriksaan Psikologi yang dibuat dan ditandatangani Psikolog NiraWulansari, S.Psi, M.Psi dari Holistic

Dengan demikian proposisi kami yang menyatakan bahwa PengadilanTinggi Surabaya Jawa Timur telah keliru karena tidak mengetrapkanhukum secara equal telah tepat dan dapat dibenarkan secarahukum, sebab telah didalilkan di atas Pengadilan Tinggi Surabaya JawaTimur di dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkanalas maupun alasan hukum secara holistic yang telah kami jadikanHal. 11 dari 13 hal. Put.

Bahwa dakwaan saudara Jaksa penuntutumum bermula dari 2 (dua) peristiwa hukum, yaitu aksi demonstrasi di depanmarkas Kepolisian Daerah Jawa Tengah harus dilihat secara holistic tidaksepotongpotong dan adil.

denganasli ) ;Foto Copy Surat dari Kuasa HukumPembantah kepada Kepala Kantor BPNKabupaten Subang No. 25/ACL/SW/IV/2015, Tanggal 13 April 2015 ( Copydari surat asli ) ;Foto Copy Surat dari Kuasa HukumPembantah kepada Kepala Kantor BPNKabupaten Subang No. 72/ACL/SW/IX/2015, Tanggal 14 September 2015(Copy dari surat asli ) ;Foto Copy surat Rekapitulasi KesehatanBapak Hardjono, Tanggal 1 Mei 2016( Foto Copy sesuai dengan asli )Foto Copy Kwitansi pembayaran biayapengobatan Bapak HardjonoTjondronegoro di RS Holistic

Holistic PurwakartaHal 38 putusan No. 173/Pdt.G/2015/PN.JktSel12. Bukti P12Tanggal 27 Desember 2014 ( Foto Copysesuai dengan asli ) ;Foto Copy kwitansi pembayaran biayapengobatan Bapak HardjonoTjondronegoro di RS.

Holistic PurwakartaTanggal 6 Maret 2014 ( Foto Copy sesuaidengan asii ) ;Menimbang, bahwa Pembantah tidak mengajukan saksisaksi ;Menimbang,untuk mendukung dalil jawabannya,Terbantah/Terbantah Intervensi Il telah mengajukan buktibukti surat berupafotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinyaberupa :1. Bukti T12. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67.

MH, Hal. 164, yang menyebutkan Pada hakikatnyapertimbangan hukum harus memuat anilisis yuridis terhadap segalaaspek menyangkut semua fakta/halhal yang terbukti dalampersidangan, sehingga sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Agungpada pertimbangan hukumnya haruslah dibuat dengan teliti, baik, cermatdan holistic, jika Suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik,cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yangdemikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam PutusanMahkamah

Rino Andriya, SpOg eRDe Holistic Care ClinicKabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda (P.13);A. SAKSIL1 . Andhika Puri nanda bin Purnomo, umur 25 tahun, agama Islam,pekerjaan swasta, alamat di Dusun Kacangan RT. 017 RW. 006 DesaHlm.7 dari 16 him.

Immawan Helmi Amrullah, dokterHal 14 dari hal 18 Put Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Pklpemeriksa pada Rumah Sakit Karomah Holistic Pekalongan dengan hasilpemeriksaan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran 510centimeter;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua semua unsur dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah

adat beserta hakhaktradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan Hakim danHakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwaseorang Hakim dituntut harus berpikir secara holistic

adat beserta hakhaktradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan Hakim danHakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwaseorang Hakim dituntut harus berpikir secara holistic

Sehingga pengertian tersebut menjadiberkembang ketika perspektif restorative justice dimasukkan didalamsuatu sistem peradilan;Bahwa tujuan yang dicitacitakan oleh UU RI Nomor 23 tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklahtercapai secara empiris, yang ada justru tidak dapat menyelesaikanperkara kekerasan dalam rumah tangga secara holistic.

kepada I KETUT ALIT SUKASANA dan dalam memberikanpengobatan atau terapy saksi tidak memberikan terapi obat kepada terdakwa karena saatpemeriksaan belum menemukan indikasi, untuk penyembuhan bagi pasien yangmengalami ketergantungan obatobatan terlarang sebagaimana yang dialami olehterdakwa I KETUT ALIT SUKASANA adalah Pasien ketergantungan adalah penyakitotak kronis yang kambuhkambuhan sehingga penanganannya harus berkelanjutan,sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, tetapi sangat individual dan holistic

Anwar Luthfi menerangkan bahwa berdasarkan hasilanamneses dan pemeriksaan memerlukan penanganan dan pengobatan secara holistic terkaitdengan ganggguan kecemasan dan sindroma ketergantungan dan penyalahgunaan obat yaituDextrometropham, CTM dan Diazepam ;Menimbang, bahwa terhadap lampiran Surat keterangan Dokter No. 440/126/SKPO/435.104.101/2012 tertanggal 09 Mei 2012 tidak dapat menjadi pertimbangan bahwaTerdakwa harus direhabilitasi karena mengalami kecanduan narkotika golongan I bukantanaman jenis

MH, Hal. 164, yang menyebutkanPada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat anilisis yuridisterhadap segala aspek menyangkut semua fakta/halhal yang terbuktidalam persidangan, sehingga sudah seharusnya putusan Majelis HakimAgung pada pertimbangan hukumnya haruslah dibuat dengan teliti, baik,cermat dan holistic, jika Suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti,baik, cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusanyang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalamPutusan

untuk selain dan selebihnya;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannyaberjumlah sebesar RpC KeberatanKeberatan Pemohon Kasasi atas Pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atasPutusan Nomor 200/PHI.G/2012/PN.JKT.PST.5 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Judex Facti karena dalamamar putusannya Judex Facti mengacu pada pertimbanganpertimbanganyang keliru dan tidak mempertimbangkan buktibukti secara menyeluruh(holistic

2015/PN.Smr, tanggal O02 Desember 2016 dalammemutuskan perkara Terdakwa mengabaikan ketentuan Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan dalam memutuskanperkara tanpa mempertimbangkan keberatankeberatan dari Pemohon.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda padaputusan Nomor 705/Pid.Sus/2015/PN.Smr, tanggal 02 Desember 2016sangat singkat, sumir, dan tidak lengkap (holistic

kasus penyalahgunaanobatobatan terlarang narkotika jenis Shabu;Bahwa benar dari hasil pemeriksaan para terdakwa mengalami ketergantungan napzajenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang; Bahwa apabiia obatobatan tersebut selalu dikonsumsi oleh para terdakwa. maka. paraterdakwa akan meniadi ketergantungan baik fisik maupun psikis, penyakit otak kronisyang kambuhkambuhan sehingga penanganannya harus berkelanjutan, bisa tiga sampai6 bulan, tetapi sifatnya sangat individu dan holistic

dan selanjutnya diberikanadvis (rujukan) untuk mengikuti dan menjalankan programRehabilitasi di pusat Rehabilitasi obat dan Narkotika Jawa Timur dirumah sakit Dokter Soetomo Surabaya ;Bahwa terdakwa belum mengikuti dan menjalani Rehabilitasi keSurabaya karena terdakwa ditahan ;Bahwa kesimpulan yang diperoleh, berdasarkan pemeriksaan saksi.terhadap terdakwa adalah berdasarkan hasil anamnese danpemeriksaan yang saksi lakukan maka saksi simpulkan bahwaterdakwa memerlukan penanganan pengobatan secara holistic

bersangkutan tidak dapat membela hak dan kepentingan hukumnya,kelak dikemudian hari akan berhadapan dengan pelaksanaan putusan yangakan dapat mengakibatkan kerugian, demikian pula terhadap paraPenggugat dan para Tergugat juga akan mengalami kendala atau hambatandalam pelaksaan putusan karena masih tersangkut paut dengan hakhakpihak lain sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya, tidak memberikan rasakeadilan, kepastian hukum dankemanfaatan hukum bagi pencari keadilan secara menyeluruh (holistic

1996 tidak berdasarsecara fakta hukum dan tidak bisa menjadikan suatu bukti bahwaPenggugat Konvensi memiliki Hak atas Tanah tersebut;Bahwa terhadap Akta Perdamaian No.15/Pts.Pdt.G/1995/PN.Kdi tanggal21 April 1995 dan Penetapan No.03/Pen.Pdt/1996/PN.Kdi tanggal 26Januari 1996 harus diperiksa secara hukum terhadap obyek dan parapihak dikarenakan terdapat hak milik atas nama subyek hukum lain dariobyek tanah yang mana terdapat Akta Perdamaian sebagaimanatersebut di atas, maka secara substantive dan holistic