Bahwa benar ahli sebagai praktisi Pengurus IKAPI selama 3 periode (satuperiode selama 5 tahun) ; Bahwa keahlian ahli dibidang penerbitan, bergerak sejak tahun 1990,selain bidang penerbitan ahli juga menulis dan sebagai editor ; Bahwa latar belakang ahli Fakultas Hukum UII Yogyakarta jurusanHukum Tata Negara ; Bahwa ahli pernah ditunjukan buku Metode Arithmetic Jarimatikakarangan Muhammad Jafar dan juga buku Hand Trymatika karangan TriBudiyono,S.Pd, kemudian ahli membaca dan membandingkan kuranglebih

;e Bahwa ahli adalah praktisi dan pengurus IKAPI ;e Bahwa dari aspek isi dan penyajian format kedua buku tersebut tidaksama ;e Bahwa banyak buku yang membahas perhitungan dengan jari tangan;Terdakwa ;e Bahwa buku Metode Arithmetic Jarimatika adalah murni karanganterdakwa ;Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penasehat hukumterdakwa adalah :Aneka berhitung cepat ;Metode jarmatika ; 30 Bahrudin MD temkukan Jari Aljabar ;Dani Amung Mahrum metode Jari Pintar ;Fahrur Hadi Siswoyo menghitung cepat

Pusat Kurikulum danPerbukuan), sehingga hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang dan Jasa dengan menggugurkan Penggugat dan PT.Visindo Mitra Indonesia, KSO adalah tidak tepat dan sudah sepatutnyaapabila mengkaji ulang untuk kemudian secara netral dan cermat di dalammemutuskan siapa pemenang pelelangan tersebut ;6) Bahwa, berdasarkan edaran dari Kementrian Pendidikan dan KebudayaanNomor 270/C2/PB/2012, yang berisi jawaban dari Direktorat JenderalPendidikan Dasar kepada Ketua IKAPI

dilatarbelakangi olehpemahaman para pakar hukum pidana sebagaimana terurai di bawah ini yaitu : e Bahwa menurut Mahrus Ali, S.H, M.H : Dalam praktik peradilan ternyatakesalahan memahami esensi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Korupsiternyata sudah sedemikian rupa sehingga merusak bangunan teori mengenaipenyalahgunaan wewenang dan melawan hukum sebagai bestanddeel delict110dalam Pasal 3 dan Pasal 2 (Vide Mahrus Ali ,SH.MH Hukum PidanaKorupsi Di Indonesia , Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI

Implisitas maknatersebut bahwa makna menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagaimelawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang berarti pula memenuhi unsur melawan hukum (Vide Mahrus Ali, SH.MH Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia , PenerbitUII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 108 109). e Menurut Nur Basuki Minarno unsur melawan hukum merupakan genus nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah species (Vide Mahrus Ali

,SH.MH Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia , PenerbitUII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) , Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 94).nya Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbanganhukum di atas, maka unsur kedua dalam Pasal 2 ini tidak terpenuhi, sebab Pasal 3 adalahPasal yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap para Terdakwa yang berkedudukansebagai subjek hukum yang mempunyai wewenang terkait kedudukan mereka dalamsuatu korporasi (in casu adalah Koperasi) ; Menimbang, bahwa

(Vide Mahrus Ali ,SH.MH Hukum Pidana KorupsiDi Indonesia , Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Cetakan Pertama Juli2011, Hal. 102). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa telahmendapat sejumlah uang dari pencairan kredit kepada Kelompok Nelayan Jual Beli IkanSekar Tanjung yaitu : e Terdakwa I.

Potensi terjadinya kerugian Negara akibattindakan orang perorangan, korporasi, pegawai negeri atau pejabat sudah dapatdikategorikan sebagai merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karenakata dapat fakultatif sifatnya, bukan imperative (vide Mahrus Ali, SH.MH Hukum128Pidana Korupsi Di Indonesia , Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI),Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 110) ; Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, istilah dapat disinioleh pembentuk undang undang diletakkan

Bahwa karena perjanjian kredit tersebut telah dibuat secara sah, makaitberlakulah asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam Pasal1338 ayat 1 KUHPerdata , yang berarti : Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga hal ini jugamengikat siapapun juga untuk turut mematuhi substansi perjanjianyang dibuat oleh para pihak ( Vide : Buku Asas Hukum Perjanjian ,BN.Marbun,SH, Hal .5, Penerbit Puspa Swara ,Anggota IKAPI ,Cetakan Jakarta

Bungur Besar Raya No.40A, Lt.3 Rt.6 / RW.1, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pendaftaran Nomor : AHU-87 .AH.04.05-2023 tertanggal 30 Oktober 2023;

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT.RASS MANDIRI UTAMA ;

1. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Pemohon,

,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara PengadilanTata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit: GhaliaIndonesia Anggota IKAPI, Halaman 26 menyatakan sebagaiberikut:Halaman 39 dari 88 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BNA (3)Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara PengadilanTata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit : GhaliaIndonesia Anggota IKAPI, Halaman 26 menyatakan sebagaiberikut:(3) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukanpersetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final,karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajibanpada pihak yang bersangkutan.

,dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata UsahaNegara dan UU PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI,Halaman 26 menyatakan sebagai berikut:(3) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukanpersetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final,karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban padapihak yang bersangkutan.

Nomor 2299 K/Pdt/2014 Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.eee Features ikapi surat dari perusahaan Penggugat tersebut, maka pada13.14.15.tanggal 29 Juni 2012 Tergugat E selaku Pejabat PemegangKewenangan Penggunaan Anggaran (PA) bersama dengan: CamatPariaman Timur, Kepala Desa Santok, beserta masyarakat pemilik lahanyang terkena proyek pelebaran jalan tersebut mengadakan pertemuan.Dan dalam pertemuan tersebut pada intinya masyarakat setuju denganpelaksanaan proyek

hukum.Terlebih lagi didalam perjanjian tersebut terdapat asas Pacta SuntServanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Smg.KUHPerdata , yang berarti Semua Perjanjian yang dibuat secarah sah berlaku sebagaiUndang Undang bagi mereka yang membuatnya , sehinggahal ini juga mengikat siapapun juga untuk turut mematuhisubstansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak ( Vide : BukuAsas Hukum Perjanjian , BN.Marbun,SH, Hal .5, Penerbit PuspaSwara ,Anggota IKAPI

sarana perpustakaan, bukubuku yangdikirim oleh Terdakwa telah sesuai dengan spesifikasi yaitu denganmenggunakan kertas HVS 70 Gram, bukan menggunakan kertas daur ulangdan telah berdasarkan Petunjuk Teknis (juknis) PERMENDIKNAS No. 4 Tahun2007 dan Terdakwa dalam pengadaan barangbarang untuk DAK tahun 2007tersebut telah melakukan kerjasama untuk mensuplai barangbarang DAKdengan konsorsium nasional yakni induk yang mengadakan barangbaranguntuk pengadaan DAK yang ditunjuk resmi oleh pemerintah yakni IKAPI

., Hal .5,Penerbit Puspa Swara, Anggota IKAPI, Cetakan Jakarta ,tahun2009 ).4. Bahwa pada posita selanjutnya merupakan pengakuan di depansidang, yang harus dicatat in acte oleh Pengadilan Negeri Semarangsebagai pengakuan di dalam persidangan (bekentenis) sebagaimanadimaksud Pasal 1925 KUHPerdata jo.

S87/PWI2/5/2006 tanggal 19 Juni 2006,dimana Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut oleh para Tergugatdilakukan dengan tidak mengindahkan prinsipprinsip Audit/standar audit/PedomanPengelolaan Bidang Investigasi BPKP tahun 2005 sebagaimana mestinya, antaralain dengan caracara melawan hukum, tidak patut, tidak profesional dan tidakmengindahkan normanorma itikad baik sebagai berikut:a)Para Tergugat telah sengaja memalsukan dan atau memanipulasi hargataksiran IKAPI DIY, kemudian harga yang palsu

., M.H, selanjutnya sebagai P39;Foto Copy Kartu anggota Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)atas nama Kunthi Dyah Wardani, S.H., M.H, selanjutnya sebagai P40;Foto Copy Kartu anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia(HKPI) atas nama Agus Salim, S.H., M.H, selanjutnya sebagai P41;Foto Copy Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU331AH.04.032020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Kunthi DyahWardani, S.H., M.H, selanjutnya sebagai P42;Foto Copy Surat bukti pendaftaran

Tanggal 8 Desember 2009 terhadap UU No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Kitab Undangundang HukumPerdata (BW) sangatsangat kurang memahami dan bilamana perlu diberikanPelatihan ulang melalui AKPI dan atau IKAPI ;Dengan demikian penggantian kedudukan piutang BNI oleh PT.Goldenpointe Overseas Limited tersebut diberikan Jaminan berupa HakTangungan (diatur dalam Ketentuan pasal 6 Jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996)yang dapat dieksekusi seolaholah tidak ada Kepailitan (diatur dalam Pasal 55

., Hal .5,Penerbit Puspa Swara, Anggota IKAPI, Cetakan Jakarta ,tahun2009 ).4. Bahwa pada posita selanjutnya merupakan pengakuan di depan sidang,yang harus dicatat in acte oleh Pengadilan Negeri Semarangsebagai pengakuan di dalam persidangan (bekentenis) sebagaimanadimaksud Pasal 1925 KUHPerdata jo.

Pst, di Pengadilan Negeri JakartaPusat; Perkara Nomor 436/Pdt.G/2010/PN Dps, di Pengadilan Negeri Denpasar; Laporan Polisi Nomor LP/696/XI/2009/Bareskrim, tertanggal 25 November2009 di Mabes Polri; Laporan ke Mahkamah Agung; Laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi; Laporan ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum; Laporan ke Komisi Yudisial; Laporan ke Dewan Kehormatan IKAPI;.

Penerbit PustakawidyaUtama (Asli) ;Surat Terlawan (Jesudass Sebastian) kepada Pelawantertanggal 24 Pebruari 2006 (Asli) ;Terjemahan resmi Surat Terlawan (Jesudass Sebastian)kepada Pelawan tanggal 24 Pebruari 2006 (Asli) ;Artikel dalam Majalah Warta IKAPI Edisi April Juni 2010(Asli) ;Laporan Keuangan PT.

Fotokopi Surat tanda terima pendaftaran IKAPI, dikeluarkan olehIkatan Kurator dan Pengurus Indonesia, bukti Surat tersebut telah diperiksaoleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dantelah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal danparaf Ketua Majelis;7. Fotokopi Printout bukti pembiayaan kredit di Bank BCA, bukti surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen,kemudian diberi kode bukti (P.7).

Bandung: Jendela Mas PustakaAnggota IKAPI, hal. 45).Mendasarkan pemaknaan di atas maka ketentuan Pasal 33 ayat (1) yangberbunyi, dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada DPRRI juncto Pasal 34 yang menyatakan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsimemegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuksekali masa jabatan harus dimaknai sesuai dengan tujuan dan fungsi (jangkauan)nya

palsu atau terlarang adalah tidakmempunyai kekuatan hukum.Terlebih lagi didalam perjanjian tersebut terdapat asas PactaSunt Servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1KUHPerdata , yang berarti Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiUndang Undang bagi mereka yang membuatnya , sehinggahal ini juga mengikat siapapun juga untuk turut mematuhisubstansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak ( Vide : BukuAsas Hukum Perjanjian , BN.Marbun,SH, Hal .5, Penerbit PuspaSwara ,Anggota IKAPI