Eksploitasi, maka harus membentuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetapterlebin dahulu yang nantinya akan mengadakan kontrak kerjasama denganSSK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksprolasi dan Eksploitasi dalamsuatau wilayah kerja minyak dan gas bumi;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Wilayah Kerja adalahdaerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indaonesia

Usaha tetapHalaman 15 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Srlterlebin dahulu yang nantinya akan mengadakan kontrak kerjasama denganSSK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksprolasi dan Eksploitasi dalamsuatau wilayah kerja minyak dan gas bumi;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Wilayah Kerja adalahdaerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indaonesia

Eksploitasi, maka harus membentuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetapterlebih dahulu yang nantinya akan mengadakan kontrak kerjasama denganSSK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksprolasi dan Eksploitasi dalamsuatau wilayah kerja minyak dan gas bumi;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Wilayah Kerja adalahdaerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indaonesia

Pasal 1 angka 3 UU no. 8 tahun 1999, berbunyi Bahwa elaku usaha adalahsetiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk BadanHukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indaonesia,baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian dalammenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiauntuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairanIndonesia, ZEEI, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yangdapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indaonesia;Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukan kapal ikanasing KM.KH.91009 TS dengan nahkoda PHAM KHAC VU pada saat diperiksa

Eksploitasi, maka harus membentuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetapterlebih dahulu yang nantinya akan mengadakan konitrak kerjasama denganSSK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksprolasi dan Eksploitasi dalamsuatau wilayah kerja minyak dan gas bumi;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Wilayah Kerja adalahdaerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indaonesia

Sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untukpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan moeliputi perairanIndonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indaonesia;Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukankapal ikan asing KM.KH.95581 TS dengan nahkoda VO NGOC PHANpada saat diperiksa

Sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untukpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan moeliputi perairanIndonesia, ZEEI, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indaonesia;Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukankapal ikan asing KM.KH.97722 TS dengan nahkoda NGO VAN NAM padasaat diperiksa

Sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untukpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairanIndonesia, ZEEI, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indaonesia;Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukan kapalikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANGpada saat diperiksa

Hal ini mengingat, bahwadiberhentikan dari jabatan Kaur Keuangan merupakan bentukpenjatuhan sanksi yang berat, maka Penggugat seharusnyaberhak melakukan pembelaan diri dan mendapat perlakuan yangbebas dari intervensi dan diskriminasi serta mendapatperlakuan yang sama dihadapan hukum ;Mengingat, bahwa selanjutnya Tergugat didalamjawabannya mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya bahwaRUU yang mengatur tentang nikah siri bellum ditetapkan,tetapi hukum positif yang berlaku di Indaonesia yangmengatur

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaanikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dangenangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikanyang potensial di wilayah Republik Indaonesia;Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukan kapalikan asing KM KH 98561 TS dengan nahkoda DUONG VAN RO pada saatdiperiksa

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputiperairan Indonesia, ZEEI, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yangpotensial di wilayah Republik Indaonesia;Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukankapal ikan asing KM.BV.92389 TS dengan nahkoda TRAN HAU NAM padasaat diperiksa

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputiperairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yangpotensial di wilayah Republik Indaonesia;Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.SusPrk/2017/PN RanBahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukankapal ikan asing

Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Ketua KPU Kota Madiun telah pulamenindaklanjuti Suratnya kepada Pimpinan DPRD Kota Madiun sebagaimana suratnya Nomor : 432/PY.04SD/3577/KPUKot/IV/2018 PerihalPengganti antar Waktu Anggota DPRD Kota Madiun dari PartaiDemokrasi Perjuangan Indaonesia (PDIP) (Vide Bukti T3);.

Sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untukpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairanIndonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indaonesia;Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukankapal ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN padasaat diperiksa

Biaya tersebut agar disetorkanmelalui Bank Negara Indaonesia Cabang Pembantu BPN Pusat atas namaBendaharawan Khusus Penerima Kantor BPN Pusat dengan NomorRekening Giro AC. 501315.042 ;Bahwa oleh karena kesibukan Penggugat, sehingga biaya pengukurantersebut belum dapat dibayarkan oleh Penggugat (PT.

Sesuai denganPasal 5 Ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untukpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairanIndonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikanyang potensial di wilayah Republik Indaonesia;Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.SusPrk/2016/PN RanBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli bidang perikananlakukan kapal ikan asing

Sesualdengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untukpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairanIndonesia, ZEEI, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indaonesia;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapalikan asing KM.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai,danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indaonesia;Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 42/Pid.SusPrk/2017/PN RanBahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikananlakukan kapal ikan asing

Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indaonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Ir.