Ditemukan 42 data
FARDY HUSAIN
12 — 5
nama Avril de Husain dalam dokumen berupa :
- Akta Kelahiran, Nomor : 7371-LT-03072018-0079, tertanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- KTP dengan NIK Kota Makassar Nomor : 7371105504090009;
- Kartu Keluarga Pemohon No. 7371130307180029;
- Paspor Republik Indonesia, Nomor : C7029679;
- Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021, Nomor Induk Siswa Nasional : 3094553557, di Sekolah Dasar Inklusi
69 — 22
1 (satu) mMinggu ;Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahansebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unitproduksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12(dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ;Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konselingpaling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didikper tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan ;Beban mengajar guru pembimbing khusus padasatuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusi
71 — 33
Desember2011.Adapun tujuan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif PKLK Dikdas TA. 2012 adalah :a memotivasi pihakpihak terkait dalam melaksanakan programpendidikan inklusif;b meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentingan PendidikanInklusif dalam penyediaan akses terhadap pendidikan bagi siswaberkebutuhan khusus di seluruh Indonesia;c meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, gurudan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi
diseluruh Indonesia;d meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaanpendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum diseluruh Indonesia, dengan demikian kesempatan bagi ABK untukmendapatkan hak pendidikannya yang mudah di akses danberkualitas semakin mudah;e Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2012,Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar KementerianPendidikan dan Kebudayaan kemudian membuatsurat bernomor 1864a/C4/OT/2012 PerihalUndangan Sosialisasi Peningkatan Mutu KapasitasPendidikan
Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di seluruhIndonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikaninklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia,dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hakpendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah; Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember2012, Direktorat Jenderal Pendidikan DasarKementerian Pendidikan dan
9Desember 2011.Adapun tujuan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif PKLK Dikdas TA.2012 adalah :a.memotivasi pihakpihak terkait dalam melaksanakan programpendidikan inklusif;Meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentingan PendidikanInklusif dalam penyediaan akses terhadap pendidikan bagi siswaberkebutuhan khusus di seluruh Indonesia;Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi
99 — 42
Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anaktersebut sudah mendapat pendidikan khusus di SD Inklusi 05 TanahGrogot dan mendapat teraphi dari guru knusus yang datang ke rumah;Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Smd.7. Bahwa anak yang bernama Haya Athaya Humairatunnisa Ayyasy saat inimendapat pendidikan secara home schooling dari rumah belajar HasanAlwi Samarinda;8.
32 — 4
Pemerintah menyalurkan dana ini kepada Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) di Kelurahan sasaran, sedangkan tujuan dari proyek P2KPadalah:e Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukimanmasyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan/pengembanganperumahannya ;Mengenalkan dan membangun upayaupaya peningkatan pendapatan secaramandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan ;Terciptanya organisasi masyarakat yang memiliki pola kepemimpinankolektif yang representatif, akseptabel, inklusi
menyalurkan dana ini kepada Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) di Kelurahan sasaran, sedangkan tujuan dari proyek P2KPadalah:e Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukimanmasyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan/pengembanganperumahannya ;e Mengenalkan dan membangun upayaupaya peningkatan pendapatan secaramandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan ;e Terciptanya organisasi masyarakat yang memiliki pola kepemimpinankolektif yang representatif, akseptabel, inklusi
81 — 22
Pendidikan Inklusif PKLK Dikdas TA. 2012adalah :a. memotivasi pihakpihak terkait dalam melaksanakan programpendidikan inklusif;b. meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentinganPendidikan Inklusif dalam penyediaan akses terhadappendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di seluruhIndonesia;. meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah,guru dan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikaninklusi di seluruh Indonesia;. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaanpendidikan inklusi
Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, gurudan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi diseluruh Indonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaanpendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum diseluruh Indonesia, dengan demikian kesempatan bagi ABK untukmendapatkan hak pendidikannya yang mudah di akses danberkualitas semakin mudah;e Selanjutnya pada tanggal 12Nopember 2012, Direktorat JenderalPendidikan Dasar KementerianPendidikan dan
Selanjutnya Ke5peserta pendidikan inklusi layanan khusus (ALK) mendapat kelaskhusus pada tanggal 25 November 2012 yaitu sosialisasipelaksanaan layanan khusus yang disampaikan oleh nara sumberProf.
Wely Alexander
Terdakwa:
Dwico Saputra Bin Harun Syahri
132 — 102
Inklusi Keuangan Nusantara (Paypazz Master Agen) yang berisi detil transaksi, user event logs korban dan Tersangka dan identitas terdaftar akun Payfazz Master Agen Korban dan Tersangka;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 6175235802 atas nama Dwico Saputra bin Harun Syahri periode transaksi 1 Maret 2022 s.d. 31 Maret 2022;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 model CH1933 warna
FERA APRIYANTI, G, S.H
Terdakwa:
ANGGA PRANATA Bin EMI
84 — 25
strong>dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidanakurunganselama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Dokumen pendukung dari PT Inklusi
1.SLAMET
2.SUMARSIH
Tergugat:
1.LILIANA HANDOJO, S.H
2.SURADJI
72 — 8
Dalam kasusdemikian, penyebutan nomor sertifikat secara inklusi meliputi penjelasansecara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah. Tidak ada alasanHalaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Maduntuk mengatakan gugatan obcuur libel. Dengan menyebut nomorsertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa obyek sertipikat dalam gugatan Penggugattelah jelas.
95 — 19
M.Si danpembuatan pertanggungjawaban Program Pendidikan Inklusi TA. 2012oleh Terdakwa dan Terdakwa Il sebagaimana diuraikan tersebutmerupakan perbuatan secara melawan hukum yaitu bertentangandengan ketentuan yang berlaku yaitu a.
Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di seluruhIndonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikaninklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia,dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hakpendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah;e Bahwa sebagai tindaklanjut dari program Bantuan Sosial PengembanganPropinsi /kabupaten/Kota Penyelenggara
Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di seluruhIndonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikaninklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia,dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hakpendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah;e Bahwa sebagai tindaklajut dari program Bantuan Sosial PengembanganPropinsi /kabupaten/Kota Penyelenggara
pleger) perbuatan.Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tindakan de/neeming berdasarkansifatnya dibagi menjadi dua yaitu delneeming yang berdiri sendiri dimanapertanggungjawaban dari setiap peserta mendapat penilaian tersendiri dandelneeming yang tidak berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari pesertayang satu digantungkan dari perobuatan peserta yang lain;Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati fakta bahwa TerdakwaMuhammad Suhatsayh, ST yang ditunjuk sebagai Bendahara PokjaPendidikan Inklusi
Nelly Astuti, ST binti Suprapto
Tergugat:
Sugeng Harianto bin Sakirun
102 — 19
terhadap sesuatusehingga tidak ada kontak mata, begitu juga dengan emosinya sepertianak usia 5 tahun; Bahwa Aryasuta Febry Firjatullan tidak bisa sembuh, dia akandewasa tetapi tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembanganfisiknya; Bahwa Aryasuta Febry Firjatullan perlu stimulus denganmemberikan contoh yang baik dan tinggal dilingkungan yang baik; Bahwa sebaiknya anak seperti ini di sekolahkan di sekolah normaltetapi ada menyediakan pendamping khusus untuk anak yangberkebutuhan khusus atau sekolah inklusi
merangkaikatakata serta anak ini tidak fokus terhadap sesuatu sehingga tidak adakontak mata, begitunya juga dengan emosinya seperti anak usia 5 tahun,kondisi seperti itu tidak bisa sembuh dan tetap akan dewasa tetapi tidaksesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, anak ini perlustimulus dengan memberikan contoh yang baik dan tinggal dilingkunganyang baik, sebaiknya anak seperti ini di sekolahkan di sekolah normal tetapiada menyediakan pendamping khusus untuk anak yang berkebutuhankhusus atau sekolah inklusi
82 — 26
tugas tambahansebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unitAngka (6)Angka (7)Pasal 2Angka (1)Angka (2)Angka (3)produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12(dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ;Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konselingpaling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didikper tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan ;Beban mengajar guru pembimbing khusus padasatuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusi
88 — 43
perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai denganbeban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan ;e kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikandengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium,bengkel,atau unit produksi satuan produksi ;f guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuaidengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; ataug pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusi
117 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketiga, penangkapanketiga spesies tersebut dapat dilakukan oleh rakyat miskin sesuaidengan prinsip inklusi sosial (socia/ inclusion). Tentu aktivitaspenangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan sangat mudahdilakukan sehingga siapapun bisa melakukan kegiatan ini.
175 — 100
kepalaf. perpustakaan satuan pendidikan;g. diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atauunit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai denganh. beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuanpendidikan;i. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselordengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dankonseling atau konselor; atauj. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan inklusi
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
56 — 35
No.27/PDT/2015/PT.PBRh. beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksisatuan pendidikan;L. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselordengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingandan konseling atau konselor; atauj. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikanterpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjapembimbing khusus pada satuan pendidikan.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
386 — 279
Sekolah dengan Kepala Dinas adalah KepalaSekolah bawahan Saksi, kepala sekolah laporannya kepada saksi ;Bahwa yang menentukan SKP Kepala Sekolah itu Kancabdin;Bahwa, Saksi tidak bisa intervensi atas naik atau tidak naik kelasnyasiswa karena itu yang menetapkan Rapat Pleno;Halaman 79 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY Bahwa sudah ada aturannya dari mendikbud di KTSP kan sudahdikeluarkan bagaimana penilaian siswa sekolah sesuai kondisi masing masing, di SMKN 4 Malang itu inklusi
416 — 131
sianak ke guru ataupun dari guru ke anak; Bahwa jika orang tuanya memarahi anaknya saat tantrum itu salah danbisa saja dikategorikan melakukan kekerasan; Bahwa pembiaran terhadap anak yang sedang tantrum dapat dibenarkanjika tidak membahayakan dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya; Bahwa KPAI sifatnya hanya bisa menunggu laporan ataupun tanpalaporan; Bahwa secara umum ada sekolah khusus di mana untuk anakanak yangberkebutuhan khusus tetapi di sisi lain pemerintah juga mendorongadanya sekolah inklusi
65 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara akibat kegiatanpelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBNP PendidikanKhusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012yang dilakukan oleh Pokja Inklusi Karimun yang diketuai oleh Terdakwa;c.
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
344 — 272
akan bisa lagi masukdapodiknya ketempat yang lama maka untuk menjaga hal tersebutmasih dijaga Dapodiknya sampai mendapatkan sekolah yang baru;Bahwa setelah pindah ke sekolah yang baru kemudian baru dipindahdata dapodiknya;Bahwa terhadap keyakinan siswa tersebut maka;e Kalau siswa tersebut berada di Lembaga Pendidikan Formal makaharus mengikuti tata tertip yang ada;e Tidak ada kekhususan untuk siswa;e Tidak ada layanan khusus mengenai masalah kepercayaanBahwa SMKN 4 Malang bukan termasuk sekolah inklusi