MADANI

1. Asli Surat Penawaran Harga Paket SR INKOP PAMSI (Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Nomor : 599/TRD-SPH/INKOP/XI/2014 Tanggal 27 November 2014;
2. Foto kopi Daftar Pembelian Investasi Sambungan Rumah 800 SR Lengkap Kab. Jeneponto Tanggal 28 November 2014;
3. Foto kopi Surat Perintah Persetujuan PO (SPPO) Tanggal 28 November 2014;
4. Foto kopi Invoice untuk PDAM Kab.

Jeneponto dengan Invoice No. 028/KEU-INV/INKOP/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015 (untuk PO Tanggal 28 November 2014);

Jeneponto dengan Invoice No. 168/KEU-INV/INKOP/XI/2015 Tanggal 05 November 2015 (untuk PO Tanggal 28 November 2014);

Jeneponto dengan Invoice No. 178/KEU-INV/INKOP/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 (untuk PO Tanggal 28 November 2014);

Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar MuatBarang dari dan ke Kapal (bukti P9);Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan PengusahaanBongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (bukti P10);Fotokopi Berita Acara Pertemuan Direktur Jenderal Perhubungan Lautdengan Induk Koperasi (Inkop

Mdn20e Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan dariperusahaan tahun 2012, saksi membenarkan bukti surat P5diperlinatkan dihadapan Majelis Hakim, dan menerangkan benar inkop surat perusahaan ;e Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak bekerja lagi diperusahaan dan sudah diberhentikan dengan tidak hormat, karenasaksi tidak menjalankan mutasi yang diperintahkan olehperusahaan ;e Bahwa saksi menerangkan seperti biasanya masyarakat bolehmasuk ke perusahaan lewat jalan yang dibangun oleh perusahaan

Chandra:Bahwa saksi sebagai Pengurus Inkop TKBM Pusat di Jaakarta yang ikutmerumuskan KM. 35;Bahwa kesejahteraan atau hak anggota yang berjumlah banyak telahdidapatkan dari Pasal 4 KM.34;Bahwa KM 35 hak para pekerja ada rumusan yang disebut ongkospelabuhan mutan dan tujuan yaitu W Upah, H = Kesejahteraan, =Asuransi, K = Administrasi, S Uperfisi, M = Mekianik, H= Administrasi dan F=Koofisien;Bahwa rumusan kunci KM 35 pendapat dari koperasi TKBM hasil dariWHK dan iuran anggota;Bahwa saksi menyatakan

mengatur, jadi maksimal 1 % untukSerikat Pekerja, apabila dalam 1 (satu) perusahaan ada lebih dari 1 SerikatPekerja dibagi per serikat, dasarnya WHI, tidak tergantung pada jumlahanggota tapi pada jumlah Serikat Pekerja;Bahwa hak pekerja hanya WHI, untuk pendapatan lain tergantung dariKoperasi;Bahwa dari dana 1 % diambil dari total pendapatan koperasi;Bahwa iuran dari anggota, kalau Serikat Pekerja ada 2 ya dibagi 2 SerikatPekerja, kalau Serikat Pekerja 4 ya dibagi 4 Serkat Pekerja;Bahwa saksi selaku inkop

tertanggal 27Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Camat Dayeukolot ;Fotocopy letter C No. 292/1581 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Margahayu Selatan ;Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 NOP :32.06.230.004.0160522.0 nama wajib pajak : Suma , yangdikeluarkan oleh KPPP Soreang tertanggal 03 Januari 2011 ;Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2015 ;Fotocopy AJB No. 1261/JB/1983 tertanggal 12 Nopember 1983yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dayeuhkolot ;Fotocopy Surat Tugas Nomor : INKOP

2011, Nomor 96/SKB/DEP 1/XII/2011 masih berlaku;Bahwa sesuai dengan surat Keputusan bersama tersebut diatas yangPemohon Kasasi Kutib : Pasal :Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :Tenaga kerja bongkar muat yang selanjutnya disebut TKBM adalahpekerja yang memenuhi persyaratan administratif dan tehnik tertentubekerja dibidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadahKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM);Ayat (3) berbunyi sebagai berikut :Induk Koperasi TKBM yang selanjutnya disebut Inkop

1 (satu) bundel kontrak antara PDAM Kabupaten Sinjai dengan INKOP-PAMSI tentang penyediaan barang Tahun Anggaran 2017 yang berisi Surat Perintah Persetujuan PO, Surat Penawaran Harga, Order Pembelian, Perjanjian Kerja Sama;

5.

1 (satu) bundel kontrak antara PDAM Kabupaten Sinjai dengan INKOP-PAMSI tentang penyediaan barang Tahun Anggaran 2018 yang berisi Surat Perintah Persetujuan PO, Surat Penawaran Harga, Order Pembelian, Perjanjian Kerja Sama;

6.

1 (satu) bundel kontrak antara PDAM Kabupaten Sinjai dengan INKOP-PAMSI tentang penyediaan barang Tahun Anggaran 2019 yang berisi Surat Perintah Persetujuan PO, Surat Penawaran Harga, Order Pembelian, Perjanjian Kerja Sama;

7.

1 (satu) eksemplar Cash Flow program Hibah Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2017;

8.

ILINTV36Bukti T ILINTV37: Laporan Munaslub APBMI 2013, (fotokopi darifotokopi);: Putusan PN Jakarta Utara No. 48/Pdt/G/2014/PN.JAKARTA, (fotokopi dari fotokopi);: Dokumentasi Foto Cetak Pengurus DPP APBMI,periode 20112016, Periode 20062011, (fotokopisesuai dengan aslinya);: KTP Ketua DPP APBMI dan KTP Sekretaris DPPAPBMI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Buku berjudul Dualisme yang terjadi di tujuh DPPAPBMI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Undangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) IndukKoperasi (INKOP

S.H NRP 11110038000687, Serka HendriDermawan, S.H NRP. 21020294081282 berdasarkan Surat Perintah dari Palakhar Kakum Kostrad Nomor :Sprin/57/V/2014 tanggal 17 Juni 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 18 Juni 2014 kepadaPenasehat Hukum dimaksud.Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut:Saksi1 :Nama lengkap: Adjat Permana ; Pangkat/NRP : Serka (dulu), Serma (sekarang)/21980095381177 ; Jabatan :Baur Prod/Eksi Inkopad ; Kesatuan ; Inkop

Tito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

dan UKM Provinsi Riau ( Kepala Bidang Koperasi) videbukti P4 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P27, telah pula dibuktikan oleh paraPenggugat bahwa telah mendapat pengesahan personalia pengurus pusat koperasikaryawan Propinsi Riau masa bakti tahun 2014 s/d 2019 dari Induk Koperasi Karyawan(INKOPKAR) dan hal tersebut telah pula diperkuat oleh keterangan dari saksi Drs.Denny Agusta selaku Ketua dari Induk Koperasi Karyawan dan berdasarkan bukti P28telah pula ada surat dari INKOPKAR dengan nomor 03/INKOP

Kasad)surat Nomor B///2014tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tangal tidak ada/kosong) kepada KaBPTWPADtentangpemberianijinpenggunaannamaPT.RekaDayaKartika(anakusahaInkop Kartika)38) Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartikadalamrangka pembebasan lahan39) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendaharaTWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonanpembayaran lahan di Kec.

Heksa Eka Life Insurance Posisi Per 31Desember 2013 tertanggal 12 Februari 2014;13.3 : Memorandum Kesepahaman tentang PemanfaatanPotensi YangAda Pada MasingMasing Pihak Antara Induk KoperasiPurnawirawan dan Warakawuri TNIPOLRI (Inkopabri) denganPT Heksa Eka Life Insurance Juncto Addendum MemorandumKesepahaman No: PKS/01/INKOP/III/2009 P KS/03/H E LI11/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pemanfaatan PotensiYang Ada Pada MasingMasing Pihak Antara Induk KoperasiPurnawirawan dan Warakawuri TNI POLRI;(

Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika)37). Copy Surat Aspers Kasad (a.n. Kasad) surat Nomor B///2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tangal tidak ada / kosong) kepada Ka BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).38). Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan39).