Penggugat:
Inti Karya Sukses Persada
Tergugat:
Dedy, ST ( Selaku Pokja ULP Brebes )

KELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PPAUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018., II. PT. INDOPRIMA MANKWARI PERKASA;

SemiLatunussa & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2019:Pemohon Kasasi;LawanKELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPANDAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PAPUABARAT TAHUN ANGGARAN 2018, tempat kedudukan diJalan Brigjen (Purnawirawan) Abraham O. Atururi ArfaiManokwari, Provinsi Papua Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Demianus Waney, S.H.

Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 062/JLNWU/POKJA 4/BLP/2018, tanggal 11 September 2018;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 062/JLNWU/POKJA 4/BLP/2018, tanggal 11 September 2018

ASRI JAYA PUTRA PERKASA vs KELOMPOK KERJA (POKJA) XXXI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)PEMERINTAH KAB. NGANJUK

Nganjuk, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 10 Oktober201 8; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ; MELAWAN:KELOMPOK KERJA (POKJA) XXXI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)PEMERINTAH KAB. NGANJUK, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No. 01NGA JU KK aeeensnesescmanssn ne eencemaiee nares RRR BSR1. EKO YULIANGGORDO ; 7 2220227 2. KEDIF MARUPIN ; 3.

. ; 22222 292 22 =Dalam hal ini selaku Kelompok Kerja / Pokja XXXI Unit LayananPengadaan Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Perintah TugasNomor 094/98/SPT/41 1.024/2018 dan Keputusan Bupati NganjukNomor 188/155/K/411.012/2018 Tentang Susunan KeanggotaanKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/T ERGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,Telah membaca : === 299292 222 no non ene nnn ne nnn nn nnn nnn nce nee ce nnn1.Penetapan

KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP),KABUPATEN KAPUAS HULU; PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA;

ASTER PERKASAKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) POKJA I KABUPATEN ROKAN HULU TH 2015

Atas dasartersebut Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan HuluTahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan yang tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;6.

1 Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknispelelangan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;8.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah Dokumen PemilihanPekerjaan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015) Nomor 12/ULP POKJA 1/IX/2015 Tanggal 15September 2015 yang Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 sampaikan adalahmerupakan standar dokumen pengadaan barang

Atas dasartersebut Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan HuluTahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan tidak sesuaidengan aturan dan ketentuan yang berlaku;9.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah Dokumen PemilihanPekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya (Rokan HuluExpo 2015) yang Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenRokan Hulu Tahun Anggaran 2015 sampaikan adalah merupakan standardokumen pengadaan barang yang tidak terdapat persyaratan yangdiwajibkan

Namun Pokja 1Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran2015 tetap mengabaikannya, atas dasar tersebut pelaksanaan prosespelelangan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015) tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yangberlaku;13.

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilinan Langsung melanggarperaturan Presiden ini; 27202222202 22Oleh karena itu TERGUGAT seharusnya tidak sependapat Pokja 1 UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015dengan cara tidak bersedia menangani SPPBJ disebabkan pelanggaranaturan dan ketentuan tersebut diatas; 17.18.19.Bahwa atas dasar tersebut diatas TERGUGAT tidak memenuhi unsurpersyaratan sebagai Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sebagaimana ketentuan Pasal

MIFTAHUDDIN melawan POKJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SKPD-TP Provinsi Bengkulu ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III

., MH dan Rekan, beralamat di Perumnas PinangMas No. 37, RT. 004, RW. 01 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan MuaraBangkahulu Kota Bengkulu 20 202202 00Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai ............... 0.0.00. eee eee ee Penggugat;MELAWAN :POKJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SKPDTP Provinsi BengkuluULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Ill, Berkedudukan diJalan Prof. Dr.

KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI BM-2.2018 ULP PROVINSI JAMBI, DKK

KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI BM2.2018ULP PROVINSI JAMBI, Paket Pekerjaan: Jalan Sangg.AgungJujunLempur Kode Lelang: 3389070, Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi JambiBidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, yang beralamatdi Sekretariat Daerah Biro Pembangunan dan KerjasamaBagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Jalan KolonelAmir Hamzah Sungai Kambang, Telanaipura, Jambi;2. Ir.

TETAP SINULINGGA selaku PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK), Paket Pekerjaan: Jalan Sangg.AgungJujunLempur Kode Lelang: 3389070 Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang BinaMarga, Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di Jalan H.Agus Salim, Nomor 02, Kota Baru, Jambi;3. PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNAANGGARAN (KPA) BIDANG BINA MARGA DINASHalaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019PUPR PROVINS!

I JAMBI, Paket Pekerjaan: JalanSangg.AgungJujunLempur Kode Lelang: 3389070 UnitLayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi, TahunAnggaran 2018, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim,Nomor 02, Kota Baru, Jambi;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:Sugianto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada BiroHukum Setda Provinsi Jambi, dan kawankawan berkantordi Jalan Jenderal A.

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)BARANG DAN JASA PROVINSI JAMBI, beralamat diSekretariat Daerah Biro Pembangunan dan KerjasamaBagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Jalan KolonelAmir Hamzah, Sungai Kambang, Telanaipura, Jambi;2. INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI, selakuAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yangberalamat di Jalan Letjen M.T.

tanggal7 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019, dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan TinggiJambi, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa subjek pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi;Bahwa Tergugat selanjutnya melaksanakan urusan pemerintahandan dalam menjalankan tugasnya mengumumkan Berita Acara HasilPelelangan Nomor 58.010/Pokja

POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI-TOLI., II. CV. PUNGGAWA;

Menyatakan batal atau tidak sah:2.1,2.2.Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan BelanjaBibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup KabupatenToliToli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja IlPengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat)melalui Email(LPSE) admin.tolitolikab@ lIpse.

Ikpp.go.id yangditujukan kepada Pemilik email simpandenny@gmail.com(Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja BibitTanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToliTahun Anggaran 2017 yang diumumkan oleh Pokja Il PengadaanBarang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melaluiaplikasi pengumuman lelang tertanggal 24 Agustus 2017 yangdimenangkan oleh CV. Punggawa;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :3.1.3.2.Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan BelanjaBibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup KabupatenToliToli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja IlPengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat)melalui Email(LPSE) admin.tolitolikab @I pse.lkpp.go.id yangditujukan kepada Pemilik email simpandenny@gmail.com(Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja BibitTanaman Gaharu di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToliTahun Anggaran 2017 yang diumumkan oleh Pokja Il PengadaanHalaman 2 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 667 K/TUN/2018Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melaluiaplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yangdimenangkan oleh CV. Punggawa;4.

Penggugat:
DHARMAWAN, ST
Tergugat:
POKJA ULP DISTANAK DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Nama Jabatan : POKJA ULP DISTANAK 032016 DINASPERTANIAN DAN PETERNAKANPROVINSI SULAWESI UTARA ;Tempat kedudukan : Jln. Kompleks Pertanian Kalasey Manado Sulawesi Utara;2. Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH DINASPERTANIAN DAN PETERNAKANPROVINSI SULAWESI UTARA T.A. 2016;Tempat kedudukan : Jin.

Bahwa yang hendak dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatadalah : Keputusan Pokja ULP DISTANAK032016 Dinas Pertanian danPeternakan Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2016 yang MemutuskanPelelangan Gagal Dalam Rangka Pengadaan Pupuk Organik CairUntuk Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten MITRA danPenetapan No. 62/G/2016/PTUN.MDOHal. 2 dari 8 Hal.Kabupaten Minahasa dengan alasan Tidak Ada Yang MemenuhiSyarat (TMS) dari perusahaan yang memasukan penawaran secaraon line melalui LPSE Provinsi Sulawesi Utara

TOSA LAWAN TERGUGAT : KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PEMATANG SIANTAR , CS

KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGAPERMASYARAKATAN KELAS II A PEMATANG SIANTAR ,;Berkedudukan di Jalan Pemasyarakatan PematangRaya, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebutSCDAGAI sss eeceeceeeeseeneeceeeeeeneaeenaeaeeaeneesaes TERGUGAT ;2.CV. NUSANTARA BUANA, diwakili oleh : TAGOR SITORUS ;Berkedudukan di Jalan Pemasyarakatan Pematang Raya,Halaman 1 dari 33 hal.

E38.PL. 02.02. 0313 / Pokja ULP Bama / LPNPS / 2017 tetapdilaksanakan namun dikemudian hari Surat Penetapan PemenangNomor : W2.E38.PL.02.02.0313/PokjaULPBama/LPNPS/2017tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akansangat sulit untuk mengembalikan kepada keadaan semula ;Bahwa mengingat Surat Penetapan Pemenang Nomor :W2.E38.PL.02.02.0313 / Pokja ULPBama / LPNPS/2017 tidakmenyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunanbangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat

ULP /.

Bukti T 2 Dokumen Pengadaan Nomor: W2.E.38.PL.02.02.0301/Pokja ULPBama/LPNPS/2017 tanggal 05 Desember2016 (Fotokopi sesuai dengan asli)3. Bukti T 3 Berita Acara Penjelasan (Aanwidzing Nomor:W2.E.38.PL.02.02.0303 / Pokja ULPBama / LPNPS / 2017tanggal 13 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;4. Bukti T 4 Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor:W2.E.38.PL.02.02.0304/Pokja ULPBama/LPNPS/2017tanggal 16 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Halaman 32 dari 33 hal.

ULP melakukanPenetapan Pemenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pokja ULP Pengadaan Bahan Makanan Unit LayananPengadaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IA Pematang SiantarTahun 2017 (Tergugat in casu) yang merupakan kelompok kerja sebagaipelaksana dari pengadaan barang/jasa pemerintah in casu, maka haruslahdinyatakan Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quoberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa

POKJA ULP Pengadaan Barang

Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;Adapun Objek Sengketanya adalah :Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Nomor : 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Tentang Pencabutan Berita AcaraHasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014 yang dikeluarkanoleh POKJA ULP Pengadaan Barang BPH Minyak dan Gas Bumi (BPHDasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut : Bahwa Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang

, dapat berdiri sendiri atau melekat padaunit yang sudah ada;= Bahwa selanjutnya tentang Pokja ULP diatur juga dalam PerkaLKPP No. 5 Tahun 2012 dalam Pasal 1 butir 8 berbunyi :Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalahkelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan palingkurang 3 (tiga) dan dapat ditambah sesuai kompleksitaspekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihanpenyedia pengadaan barang/ jasa di kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/institusi;= Bahwa Kelompok Kerja

(Pokja) Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) BPH Migas ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Kepala BPH Migas Nomor 706/KPTS/KA/BPHMIGAS/2013 tanggal 1 November 2013 sebagaimana dalamBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 10 Oktober 2014;Bahwa dengan demikian Pokja ULP BPH Migas (Tergugat) adalahPejabat Tata Usaha Negara; Penetapan Tertulis, artinya kKeputusan pejabat tata usaha negara dibuatdalam bentuk tertulis dengan surat sebagaimana ditunjukkan dandiserahkan

, tanggal 16 September 2014 dengan revisi terakhir Nomor : 38/ADD.II.DP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014, tanggal 23 September 2014 adalah sebagai berikut:Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 27.3 Ketentuan Umum dalam melakukanevaluasi, bahwa:Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah isi Dokumen Penawaran;Penawaran yang

Bukti T13 : Surat Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP BPH MigasNomor 53/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tangal 17 Oktober 2014 perihal JawabanSanggahan atas Pengadaan Peralatan Teknologi Penanda. (Sesuai dengan14. Bukti T14 : Surat Direktur PT. Ariasiatek Indonesia Nomor 158/GN/Al/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihal Sanggahan terhadap JawabanSanggahan Pokja ULP Nomor 53/PJ.BRG/ULP/BPH/2014. (SalinanFotokopi) ;15.

NITA CIPTA USAHA vs KELOMPOK KERJA POKJA ULP JAMBI PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI BIDANG SUMBER DAYA AIR

Delima RT. 29 No. 118 Kelurahan Simpang Ill Sipin(Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanKELOMPOK KERJA (POKJA) ULP JAMBI PENGADAAN PEKERJAANKONSTRUKSI BIDANG SUMBER DAYA AI,Berkedudukan di JI.

Surat Keputusan Kepanitiaan Pokja;Keputusan Kepala ULP tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA)ULP Jambi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber DayaAir, Nomor Surat Keputusan: 111/KPTS/ULPJAMBV2017 tanggal01 November 2017;2.

Persiapan dan penyusunan Dokumen Lelang;Berdasarkan Surat Keputusan yang diterima, Pokja ULP beranggotakan7 (tujuh) orang panitia, dan mulai bertugas sejak ditetapkannya SKPenugasan tersebut;Dalam pelaksanaan tugasnya, Pokja ULP melakukanrapatrapatkoordinasi dan diskusi untuk persiapan pelelangan dan penyusunandokumen lelang, halhal yang dibahas dalam rapat dan diskusi meliputi(tetapi tidak terbatas pada) hal sebagai berikut:1. Metode pelelangan;2. Jadwal pelaksanaan lelang;3.

Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmengacu kepada dokumen pengadaan Bab Il Instruksi kepada Peserta(IKP) poin nomor 33;Pengumuman Pemenang;Pengumuman pemenang dilakukan oleh Pokja ULP melalui Portal LPSE.Pokja ULP melakukan pengumuman pemenang mengacu kepadadokumen pengadaan Bab Il Instruksi kepada Peserta (IKP) poinno. 34;Masa Sanggah Hasil Lelang;Sanggahan dilakukan melalui portal pengadaan LPSE dan dilakukanapabila terjadi penyimpangan prosedur dalam proses pelelangan.

Jawaban dari Kelompok Kerja (Pokja) ULP Jambi PengadaanPekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air atas suratPT. Nita Cipta Usaha No. 13/NCUSanggah/Jbi/IV2018tanggal 13 Februari 2018 perihal Surat Sanggah PaketPekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan RawaD.R.

ERWINSYAH SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN : POKJA 1 ULP (Unit Layanan Pengadaan) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penggugat:
PT AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI
Tergugat:
POKJA ULP DISTRIK NAVIGASI KELAS SATU SURABAYA, KEMENHUB

POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP); 2. BUPATI KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU

Nama Jabatan : POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong ProvinsiBengkuluBerkedudukan : Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubei, LebongProvinsi BengkuluSelanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT 2. Nama Jabatan : BUPAT KABUPATEN = LEBONG, PROVINSBENGKULUBerkedudukan : Jl. Raya Tanjung Agung Tubei, Lebong,Provinsi BengkuluSelanjutnya disebut sebagai .............

Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan(ULP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, yangmenyatakan Pemenang lelang dimenangkan oleh PT.

Zuty Wijaya Sejati, dimanatahapan klarifikasi penawaran merupakan tahapan yang harusdiikuti karena tertuang didalam Perpres 54 Tahun 2010 dandokumen pengadaan Nomor 03/Pokja Konst ULP/DPUBM 01IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 Bab III Huruf E.

Pembukaan danEvaluasi Penawaran, oleh karenanya Tergugat telahbertindak tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan;Bahwa dengan tidak adanya Klarifikasi dari Tergugat kepadaRekanan hal mana diatur dalam PEPRES 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dan Dokumen PengadaanNomor: 03/Pokja Kons ULP/DPUBM01/V/2011 tanggal 24 Mei2011 Bab III huruf E.Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran.

UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pokja Pekerjaan Konstruksi Nomor56/POKJA KONS ULP/DPU/VI/2011 poin 2 berbunyi; Bahwa prosesklarifikasi kualifikasi dilaksanakan mengacu) pada dokumenpengadaan nomor Nomor: 03/POKJA KONS ULP/DPUBM01/2011 BABIll Huruf E angka 38.1(mungkin yang dimaksud 28.1yang berbunyi;Evaluasi Penawaran dilakukan dengan Sistem gugur), sedangkanperusahaan PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI gugur pada tahapanevaluasi kualifikasi dimana terdapat kesalahan didalam formulirperhitungan SKK dan SKP

PUTRA ERLANGGA JAYA, lawan POKJA PEMILIHAN PBJ PEKERJAAN NORMALISASI RUNWAY STRIP BANDAR UDARA REMBELE TAKENGON PADA ULP WILAYAH III

Pemeriksaan Persiapan ;Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Pihak Penggugattertanggal 24 Mei 2017 terhadap Perkara Nomor: 13/G/2017/PTUN.BNA;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yangterdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh dengan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BNA pada tanggal 26 April 2017,yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah ObjekSengketa yaitu:1.Surat Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Tanggal 16 Maret 2017dengan Nomor: Pokja

Angkup Beutong Blang Dalem Celala AcehTengah.NPWP : 75.115.759.5104.000Harga Penawaran : Rp.3.926.891.000, (Tiga milyar Sembilan RatusTerkoreksi Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Satu Ribu Rupiah);Pengumuman Pelelangan Gagal Pemilihan Langsung dengan PascaKualifikasi Nomor: Pokja.31/RWSRMB/IV/2017 tanggal 17 April 2017;Pekerjaan : Pekerjaan Normalisasi Runway StripHalaman 2 dari 6Penetapan Perkara Nomor 13/G/2017/PTUN.

POKJA PENGADAAN KONSTRUKSI ULP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA, 2. PT. PRIMA JASA LESTARINDO

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penetapan PemenangLelang Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PUKab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16Juli 2012; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenetapanPemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PUKab.Pidie Jaya/2012tanggal 16 Juli 2012;4.

Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten PidieJaya telah melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran PT.

Oleh karenanya, adalah wajarbila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatanPenggugat Batal demi hukum:Point 10; Surat Sanggahan Penggugat yang disampaikan ke Pokja Pengadaan Konstruksi ULPKementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 96/PT.KK/VII/2012 tanggal 18 Juli2012 tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010, dimana Penggugat MenyampaikanSanggahan Banding ke Pokja, padahal Pokja ULP tidak berwenang menjawab SanggahanBanding, dalam Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan

KiranaKarya, mohon kiranya dapat melihat inti permasalahan sehingga tidak menyalahkankeputusan yang telah diambil oleh Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP KantorKementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya berkenaan dengan penetapan pemenang lelangPT.

Pidie Jaya di angkat oleh Kepala Kantor, (fotocopysesuai dengan aslinya);Bukti T5 : Surat Keputusan Penetapan Pemenang lelang Nomor: 10/Pokja ULP/eProc/PUKab.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang batas Kota Painan, yang menetapkan penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang batas Kota Painan, yang menetapkan penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT.

PUTERA CIPTAKREASI PRATAMALAWANKELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERABARAT, tempat kedudukan di Jin.Taman Siswa No.1.

Tenggang Waktu.Bahwa penggugat mengetahui Pengumuman Pemenang oleh KELOMPOKKERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINASPRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, mengenaihasilevaluasi peserta lelang yang mana PT.

Kerugian penggugat.Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya PengumumanPemenang oleh KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERABARAT, tempat kedudukan di Jln.Taman Siswa No.1. Padang, ProvinsiSumatera Barat. Pada Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, pada tanggal 16 Juni 2017 yangdimenangkan adalah PT.

) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINASPRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, mengenaihasilevaluasi peserta lelang yang mana PT.

Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pokja atau panitia untukmemperkaya diri Sendiri;4.

TOMBANGLAWANTERGUGAT :POKJA 6 KONSTRUKSI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI

Moawo Jaya Mandiri dan Penggugat jugamendapat balasan Surat Sanggahan Banding melalui Email tanpa SuratResmi dari Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017Pada tanggal 23 Mei 2017 serta Penggugat Baru mengetahui adabalasan Surat Sanggahan Penggugat tersebut Pada tanggal 26 Mei2017 karena balasan tidak berdasarkan surat resmi, dimana Pokja 6Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/JasaPemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun

DASAR ALASANALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN OBJEKSENGKETA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :Bahwa terbukti Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/JJasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017telah melakukan beberapa Maal Administrasi dalam Pelaksanaan Lelangantara lain:Hal 7 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUNMDNBahwa Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017yang dihunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala

Satu Tiga Mandiritersebut, dimana Pokja 6 Konsiruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran2017, PPK dan PT.

Satu Tiga Mandiri dapat diterima;Bahwa oleh karena telah dibatalkannya Pemenang Lelang (Pertama)tersebut, maka Pokja 6 Konstruksi padaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/JJasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017melakukan Proses Pelelangan ke Il (dua) berdasarkan PengadaanBarang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06Konst/ULP/2017 tanggal 07 Mei2017;Bahwa Pada Pelelangan ke Il (dua) ini Pihak Pokja 6 Konstruksi padaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota GunungSitoli Tahun Anggaran

Gunung Sitoli serta membatalkan Pengumuman PemenangLelang No. 16/PKT.10/P.6Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 yangdikeluarkan Oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran2017 terlebin dahulu sebelum Perkara a quo di Putus;Vi.

PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSISUMATERA BARAT

PUTUSANNomor 469 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, tempat kedudukandi Ruko Greenland Blok F. 2 Nomor 7, Kota Batam, yangdiwakili oleh Suparman, jabatan Direktur,;Pemohon Kasasi;LawanKELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSISUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan TamanSiswa Nomor 1 Padang

Menetapkan daya berlaku keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat SatuanKerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor :17/PULP/PSKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal :Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan :Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atasnama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang, sebagai penyediaHalaman 1 dari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja(POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana JalanProvinsi Sumatera Barat Nomor: 17/PULP/SKPD/PPK $S01/V1I/2017,tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor paket: Paket5, Nama paket pekerjaan: Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkan PenyediaJasa Pekerjaan atas nama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagaipemenang;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja(POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana JalanProvinsi Sumatera Barat Nomor: 17/PULP/SKPD/PPK $S01/V1I/2017,tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor paket :Paket 5, Nama paket pekerjaan: Pengamanan Badan Jalan Ruas BukitPutus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkanPenyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagaipemenang;4.