(alm) SALIM.Bahwa kejadian penggelapan tersebut setelah ada tim audit dari Bandungpada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 sekitar Jam; 14..00 Wib,( diketahui ) di kangtor PT. UBM Jl.Jendral Sudirman penggung KotaCirebon. bahwa terdakwa penggelapan tersebut adalah Terdakwa Sdr.DWIPRANOTO.Bahwa Jabatan terdakwa di PT. UBM sebagai Salesmen yang bertugasmenawarkan barang biscuit dan melaporkan kepada PT.

Bergen bersesuaian juga dengan keterangan saksi MarthenPicaulima bahwa pada vaktu dan tempat yang sama sevaktu saksidengan mengenderai sepeda motor tiba di halaman Kantor Desa /rumah Bapa Raja, saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu)potong kayu rep dan dengan sekuat tenaga mengangkat kayu repyang dibawanya tersebut dan memukul korban Wempy Tinglioy,Namun kayu rep tersebut belum sempat mengena korban saksi sudahlebih dahulu menangkap kayu tersebut, kemudian saksi menyuruhkorban masuk ke kangtor

Bergen bersesuaian juga dengan keterangan saksi MarthenPicaulima bahwa pada waktu dan tempat yang sama sevaktu saksidengan mengenderai sepeda motor tiba di halaman Kantor Desa /rumah Bapa Raja, saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu)potong kayu rep dan dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yangdibawanya tersebut dan memukul korban Wempy Tinglioy, Namunkayu rep tersebut belum sempat mengena korban saksi sudah lebihdahulu menangkap kayu tersebut, kemudian saksi menyuruh korbanmasuk ke kangtor

., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada organisasi Bantuan HukumHukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Muna,beralamat Kangtor di Jalan Tengiri Raha, Kelurahan Laiworu, KecamatanBatalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Juli 2019, Nomor :131/Pid.Sus/2019/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini;Penetapan

Yang kemudian dikuatkan pada tanggal 19September 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kangtor UrusanAgama Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi, sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 401/32/IX/2004, tanggal 19 September 2004 M;2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkanpernikahan, status Penggugat adalah seorang janda yang memiliki 1 (Satu)orang anak, sedangkan Tergugat adalah seorang lajang;3.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Kecamatan Sukasari,Kota Bandung, berkedudukan di Kangtor Kecamatan Sukasari, KotaBandung, beralamat Jalan gegerkalong Hilir No. 155, Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan para pihak yangberperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Januari2015

., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada organisasi BantuanHukum Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)Muna, beralamat Kangtor di Jalan Tengiri Raha, Kelurahan Laiworu,Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019;Pengadilan Negeri tersebut:Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Juli 2019, Nomor :129/Pid.Sus/2019/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;Penetapan

Berdasarkan Akta tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 151/KotaBumni atas nama Tergugat berdasarkan Konvensi dan balik nama yangdilakukan/diterbitkan oleh Kangtor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Tangerang (Tergugat III);Bahwa berkatitan dengan adanya Akta Jual Beli No. 55/12/1/1974, tanggal09 April 1974 dan Sertifikat Hak Milik No. 151/Kota Bumi atas namaTergugat tersebut, Penggugat menyangkal dengan tegas dengan alasansebagai berikut:5.1.

Adhi Karya sebagai Pemohon Kasasi, melawanKepala Kangtor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagaiTermohon Kasasi I, H. Payumi SPd.l bin Mesani sebagaiTermohon Kasasi Il, Zainal sebagai Termohon Kasasi Ill,menyebutkan dalam amar putusannya bahwa:i. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;ii. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya kasasi.Putusan PTUN Bandung No. 104/G/2016/PTUN tertanggal 2Maret 2017,dengan kedudukan PT.

Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b. Memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomortelepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masingmasing media;c.

Bahwa guna menghindari peralihan hak yang dalam sengketa, pada tanggal 09Januari 2018, Penggugat mengajukan Blokir balik nama terhadap objek yangdilelang di Kangtor Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesi KantorPertanahan Kabupaten Pemalamang terdaftar Nomor. Berkas Permohonan831/2018;10.

Bekasi, bukan di Kangtor Desa, untuk menyerahkan uang tersebutkepada terdakwa dan kemudian uang tersebut disuruh simpan kepada adiknyabernama Martom, bukan kepada Bendahara Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 6 Tahun2014 Tentang Desa, Pasal 29 hururf b dan c, kepala Desa Dilarang:a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihaklain, dan/atau golongan tertentu;b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Menimbang, bahwa perbuatan

Bahwa yang saksi serahkan pada Ojak hanya HPS sekitar23 lembar saja, tidak ada gambar dan tidak ada flashdisc;Bahwa saksi yang memfasilitasi Ganjar ke Jajang karenasaksi sebagai sekprinya Kepala RSUD Kab Bekasi danselain itu juga karena Jajang ruangannya dekat dengankepala RSUD jadi saksi suka disuruh Jajang;Bahwa sebelumnya saksi belum pernah ke kantornya Ojak,ketika saksi disuruh oleh Jajang, saksi tanya ke Ojakmelalui telepon dan kata Ojak kantornya dekat SMKPusaka di Kalimalang, dengan posisi kangtor

ribu rupiah);Putusan Nomor 51/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 104 dari 185 Bahwa saksi waktu itu menerima uang fee tersebut dari Ketua BPD(Syahidin lderis) sebesar Rp 37.000.000,(tiga puluh tujuh juta rupiah)dan kemudian saksi bagikan kepada semua anggota Tim Mediator,namun besarnya bagian masing masing tidak sama sesuai tugasnyadalam Tim Mediator tersebur; Bahwa dana fee yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi tersebutsebagian juga digunakan untuk pembangunan desa, sepertipembangunan kantor desa, kangtor

pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pribadiHalaman 164 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Ambpribadi dan diketahui oleh Kepala Desa,dan menurut pendapa abhli daftarNominatif yang telah diumumkan biasanya tidak ada lagi keberatan danapabila namanama yang sudah dipublikasikan sebagai penerima ganti rugilahan tersebut ada yang kompleng/keberatan, maka dibentuk Tim Kajian olehGubernur yang dipimpin oleh Sekda, Badan Pertanahan Nasional sebagaiSekretaris diantaranya Kepala Kangtor