dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanHalaman 11 dari 24 Halaman(SKSHH) dan untuk kayu olahan berupa Nota atau FAKO (Faktur Angkutan KayuOlahan);Bahwa untuk menerbitkan FAKO, perusahaan pemegang izin IPHHK dari DinasKehutanan dan Perkebunan dimana kayu tersebut berada, yang mana dalam hal inipemegang izin IPHHK menunjuk karyawannya yang ahli dan mempunyai sertifikasiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiBahwa FAKO dicetak berdasarkan format yang ditentukan oleh KEMENHUT

BKMPTKJXIlJ2003 tertanggal 22 Desember 2003 antaraPihak Pertama Terdakwa HADRY ANTUS MENTILI dengan Pihak KeduaSaudara LING KOCK SEONG di hadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI sesuaidengan Pasal 1 ke 2 menjelaskan Peralatan tersebut akan digunakan di lokasiPihak Pertama sesuai dengan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 di Kecamatan KayanHulu Kabupaten Sintang;Bahwa Terdakwa dalam memasukkan dan menggunakan alat berat kedalam kawasan hutan tidak memenuhi Kemenhut

dipersidangan juga diajukan bukti surat yaitu sebagaiberikut:Peta Situasi Lokasi Kebakaran Skala 1 : 2.500 di Dusun Selatai Desa LalangKecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang diukur oleh ASRI FAHRUDIN,S.ST selaku Staf Seksi Infrastuktur Pertanahan di Kantor PertanahanKabupaten Sanggau telah melakukan pengukuran dan pemetaan lokasiHalaman 13 dari 21 Halaman..Putusan Nomor 342/Pid.BLH/2018/PN Sagdengan hasil Luas Total : + 3,29 ha, tanah tersebut didalam kawasan AreaPenggunaan Lain (APL) sesuai SK Kemenhut

Tanjung Enim Lestari (TEL) untuk membeli kayu Acacia hasil produksinantinya ; IUPHHKHT Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan ijinuntuk melewati jalan produksi kepada IUPHHKHT PT BPP dan ConocoIUHPHHKHT Penggugat / Pembanding tengah mengajukan Revisi RKUkepada Kemenhut yang saat ini dalam proses pengesahan ; IUPHHKHT Penggugat / Pembanding dalam operasional pelaksanaan RKTTahun 2012 nantinya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagaitenaga kerja sesuai dengan kemampuannya masingmasing

Fotokopi Peta Inisiatif Kemenhut, selanjutnya disebut bukti T3;4. Fotokopi Kuitansi jual Beli Tanah dengan Boby L Tertanggal 07Agustus 2014, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah danGambar Situsi Tanah, selanjutnya disebut bukti T4;5. Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 17 April2015, selanjutnya disebut bukti T5;6.

UN.O5/IIISET/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal Undangan pelaksanaan Audiensiyang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 di ruang rapat InspekturJenderal Kemenhut Jakarta yang dipimpin oleh Irjen Kemenhut BapakIr. Prie Supriadi, MM.

terdapat Pengadaan Tanah untukkantor yang tercantum dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPHP Wilayah VIBandar Lampung 2011 dengan anggaran sebesarRp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah).Bahwa berdasarkan Nota Dinas Inspektur I IrjenKemenhut Nomor: ND.88/INSP.1TU/2012 tanggal08 Mei 2012 yang menyatakan bahwa terdapattemuan material yang perlu penanganan lebih lanjutberdasarkan laporan hasil audit kinerja di BP2HPWilayah IV Bandar LampungBahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas InspekturJenderal Kemenhut

VI BandarLampung TA 2011 yang berindikasi adanya kerugiannegarae Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas InspekturJenderal Kemenhut Nomor : PT.100/IIISET.1/RHS/2012 tanggal 01 Juni 2012 untuk melakukanaudit Investigasi terhadap dugaan penyimpanganpengadaan tanah kantor pada BP2HP Wilayah VIBandar Lampung dengan susunan Tim sebagaiberikut :a. Supervisor : Ir. MUDJIHANTO SOEMARMO, MM.b. Ketua Tim: Ir. ANHAR DAMSHYAnggota : 1. Drs. LILIK PRASETYA BUDI, MM2. ZULKIFLI, S.Sos3. FREDY IHSAN, SE,MM.4.

tetapi notaris tidak sependapat, maka9.71penandatanganan tidak jadi, selanjutnya padakedatangan kedua ke Notaris Nendi, dilakukanpenandatanganan akan tetapi Poppy tidak hadir;Atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan yang dibenarkanterdakwa;FAJAR CAHYONO, SE,Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakada hubungan keluarga;.Bahwasaksi pernah memberikan keterangan tanpapaksaan dari penyidik Kejaksaan.Bahwa jabatan saksi saat ini adalah selaku AuditorMuda pada Inspektorat Wilayah I Kemenhut

danTupoksi saksi adalah melakukan pelaksanaan auditkinerja, review laporan keuangan dan pemantauanpengawasan lainnya.Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah melakukanaudit reguler terhadap BPPHP Wilayah VI Bandarlampung mengenai kinerja pelaksanaan tugas danfungsi tahun 2011 dan 2012 pada BPPHP Wilayah VIBandar Lampung dengan dasar penugasan : SuratPerintah Tugas Inspektur Jenderal Kemenhut Nomor:PT.LO7/IIIINSP.1/2012 tanggal 12 April 2012 yangdilaksanakan pada tanggal 17 s/d 28 April 2012Bahwa saksi

,M.Si,e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakada hubungan keluarga;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan tanpapaksaan dari penyidik Kejaksaan.e Tupoksi saksi selaku Kasubag TU InspektoratInvestigasi pada Departemen Kehutanan 2010: adalahmelaksanakan penatausahaan kepegawaian, BMNdan Pelaporan investorat Investigasie Bahwa Tupoksi saksi selaku Kasubag PemantauanTindak Lanjut I Sekitjen Kemenhut adalahmelakukan penyiapan bahan pemantauan ataspelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

syaratdilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dan untuk kayu olahan berupa Nota atau FAKO (Faktur Angkutan KayuOlahan);Bahwa untuk menerbitkan FAKO, perusahaan pemegang izin IPHHK dari DinasKehutanan dan Perkebunan dimana kayu tersebut berada, yang mana dalam hal inipemegang izin IPHHK menunjuk karyawannya yang ahli dan mempunyai sertifikasiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiBahwa FAKO dicetak berdasarkan format yang ditentukan oleh KEMENHUT

Penggugat disarankan untuk untuk berkoordinasi dengan Kemenhut danBapedalda Kabupaten Tanah Bumbu;4. Bahwa dalam rangka mendapatkan rekomendasi atas Dokumen UKLUPL dan penyusunan DELH atas penambahan kapasitas menjadisebesar 60 Ton TBS/jam sebagaimana Surat KLH tersebut Penggugattelah berkoordinasi dengan Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu danpada saat itu Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan agarPenggugat menyusun Dokumen AMDAL untuk perkebunan dan PKSkapasitas 60 Ton TBS/Jam;5.

Pid.B/2014/PN.Lbs.BKSDA rayon Pasaman, yaitu saksi Doni Patria, saksi Mawardi dan saksiEdi Chandra;e Bahwa ketika diminta untuk memperlihatkan izin pengangkutan landaktersebut, baik Terdakwa maupun saksi Yudi tidak dapat menunjukkannya;e Bahwa karena kondisi landak yang berhasil diamankan pada saat itu dalamkeadaan lelah, maka Team Operasi Gabungan pada malam itu dengandisaksikan Terdakwa dan saksi Yudi melepas hewan landak tersebut dihutan lindung Lurah Berangin; se Bahwa sesuai dengan peraturan Kemenhut

Sinaga menghampiri Terdakwabersama rekanrekannya dan mengatakan kepada Terdakwa janganmelakukan pembakaran disini dan Terdakwa menjawab Ya Pak , dankemudian Terdakwa bertanya kepada saksi M sinaga Kalau gak dibakarbagaimana bisa ditanami pak kemudian saksi M sinaga menjawab Ya tidaktahu ;Bahwa lokasi kebakaran tersebut setelah dilakukan pemeriksaanberdasarkan SK kemenhut Nomot 579/MenhutII/2014 tanggal 24 Juni 2014masuk dalam Kawasan hutan Produksi Konversi;Menimbang, bahwa dipersidangan saksi M.

Rokan Hilir Propinsi5 Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau menerbitkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.1 / PR /4916 Tanggal 30 Juli 2004 Tentang Perluasan Areal IUPHHKHT PT SSPI( PT.SRL ),dan Surat Rekomendasi Gubernur Riau Nomor 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 02 Agustus 2005 tentang perluasan areal IUPHHKHTPT SSPI (PT SRL) yang ditujukan kepada MenteriKehutanan ;6 Bahwa selanjutnya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menerbitkanSurat Keputusan Kemenhut

Nomor SK.262 / MenhutII / 2004 tanggal 21Juli 2004 ; SK Menhut No SK.99 / MenhutII / 2006 tanggal 11 April 2006dan SK Addendum No 208 / MenhutIT / 2007 tanggal 25 Mei7 Bahwa ternyata pula dalam penerbitan Surat Keputusan Kemenhut NomorSK.262/MenhutII/2004 tersebut yang ditunjuk lahan Blok I Sei Kabaro untukwilayah Labusel dan Paluta bukan ditunjuk lahan yang masuk dalam WilayahAdministrasi Rokan Hilir dengan pengertian bahwa Areal di Blok I SeiKabaro tidak termasuk Wilayah Rokan Hilir ;I ALASAN

P 55 tahun 2006, maka dapat dikatakandokumen FAKO dan DKO tersebut tidak sah ;Bahwa Format dokumen FAKO maupun DKO dari Kemenhut, namun dapatdicetak oleh perusahaan / instansi terkait. Dokumen tersebut dicetak penerbitFAKO dengan penetapan nomor register oleh Kepala Balai sebanyak 5 (lima)lembar untuk 1. Masingmasing penerbit; 2. Perusahaan pemilik hasil hutandengan tembusan : 3. Kepala dinas Propinsi, 4. Kepala Dinas Kabupaten /kota dan 5. Penerbit yang bersangkutan ;Bahwa No.

terdapat Pengadaan Tanah untukkantor yang tercantum dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPHP Wilayah VIBandar Lampung 2011 dengan anggaran sebesarRp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah).Bahwaberdasarkan Nota Dinas Inspektur I IrjenKemenhut Nomor: ND.88/INSP.1TU/2012 tanggal08 Mei 2012 yang menyatakan bahwa terdapattemuan material yang perlu penanganan lebih lanjutberdasarkan laporan hasil audit kinerja di BP2HPWilayah IV Bandar LampungBahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas InspekturJenderal Kemenhut

VI BandarLampung TA 2011 yang berindikasi adanya kerugiannegaraBahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas InspekturJenderal Kemenhut Nomor : PT.100/IIISET.1/RHS/2012 tanggal 01 Juni 2012 untuk melakukanaudit Investigasi terhadap dugaan penyimpanganpengadaan tanah kantor pada BP2HP Wilayah VIBandar Lampung dengan susunan Tim sebagaiberikut :a. Supervisor : Ir. MUDJIHANTO SOEMARMO, MM.b. Ketua Tim : Ir, ANHAR DAMSHYAnggota : 1. Drs. LILIK PRASETYA BUDI, MM2. ZULKIFLI, S.Sos3. FREDY THSAN, SE,MM.4.

kedua ke Notaris Nendi, dilakukanpenandatanganan akan tetapi Poppy tidak hadir;Atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan yang dibenarkan keduaterdakwa;FAJAR CAHYONO, SE,Bahwasaksi kenal dengan kedua terdakwa dalamkaitannya sebagai rekan kerja di DepartemenKehutanan tetapi tidak memiliki hubungan keluargadengan kedua terdakwa.Bahwasaksi pernah memberikan keterangan tanpapaksaan dari penyidik Kejaksaan.Bahwa jabatan saksi saat ini adalah selaku AuditorMuda pada Inspektorat Wilayah I Kemenhut

danTupoksi saksi adalah melakukan pelaksanaan auditkinerja, review laporan keuangan dan pemantauanpengawasan lainnya.Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah melakukanaudit reguler terhadap BPPHP Wilayah VI Bandarlampung mengenai kinerja pelaksanaan tugas danfungsi tahun 2011 dan 2012 pada BPPHP Wilayah VIBandar Lampung dengan dasar penugasan : SuratPerintah Tugas Inspektur Jenderal Kemenhut Nomor:PT.107/IIIINSP.1/2012 tanggal 12 April 2012 yangdilaksanakan pada tanggal 17 s/d 28 April 2012e Bahwa saksi

jasmani danrohani.e Bahwasaksi kenal dengan kedua terdakwa dalamkaitannya sebagai rekan kerja di DepartemenKehutanan tetapi tidak memiliki hubungan keluargadengan kedua terdakwa.e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan tanpapaksaan dari penyidik Kejaksaan.e Tupoksi saksi selaku Kasubag TU InspektoratInvestigasi pada Departemen Kehutanan 2010: adalahmelaksanakan penatausahaan kepegawaian, BMNdan Pelaporan investorat Investigasie Bahwa Tupoksi saksi selaku Kasubag PemantauanTindak Lanjut I Sekitjen Kemenhut

Pelatihan pembentukan pengendali ekosistem hutan dipusdiklat Kemenhut RI Bogor tahun 2007;C. Workshop penentuan jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Puslit Biologi LIPI Bogor tahun 2003;d. Workshop penentuan jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Puslit Biologi LIP! Bogor tahun 2004;e. Bimbingan tehnis minitoring peningkatan populasi 25 satwaBogor tahun 2017;f. Dan lainlain; Bahwa ahli pernah memberikan keterangan; Bahwa ahli memberikan keterangan dalam perkara:a.

ITUHPHHKHT Penggugat tengah mengajukan Revisi RKUkepada Kemenhut yang saat ini dalam proses pengesahan ;1.

Dirjen BUK dan telah pula ditanggapioleh Dirjen BUK yang intinya memahami kesulitan PT Pakerin dilapangan ; Bahwa Dinas Kehutanan telah memberikan pengarahan dan telah disepakatimenyelesaikan proses pengesahan RKT 2010/2011, menambah bangunandan prasarana, memulai penanaman di blok Begalan, melakukan proses tatabatas dan memulai proses pemanfaatan tanaman Akasia Mangium ; Bahwa pada akhirnya keluar Surat Peringatan ke II dan tanpa adapengarahan dan pada tanggal 26 April 2012 ada Tim Pengecekandari Kemenhut

Kemenhut 6887/KPTSII/2002 jo 10031/KPTSII/2002sebagaimana telah diubah dalam Kepmenhut 59/KPTS11/2003 Pasal 15 15 ayat (1) huruf a;c.

,M.H Bin PURWADI (AHLI) di bawah sumpahmemberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kemenhut denganjabatan Kepala Bagian Penelaah Hukum pada Biro HukumKemenhut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;Bahwa adapun tugastugas ahli di Kemenhut menalaahpermohonanizin dan permitaan pendapat dari masyarakat;Bahwa khusus untuk izin ahli menelaah Izin pemampaatankawasan hutan, dan ada juga Izin pertambangan, Izin perkebunandan Izin Transmigrasi yang

Gubernurmengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan dan darihasil telaah bisa di setujui dan bisa juga tidak;Bahwa hutan yang dapat dimintakan pinjam pakai adalah hutanproduksi,hutan produksi terbatas dan hutan lindung;Bahwa untuk areal penggunaan lain (APL) tidak perlu izin Menhutcukup dari Bupati;Bahwa untuk wilayah Konawe Utara belum ada izin pinjam pakaihutan;Bahwa pinjam pakai kawasan hutan kalau tidak memenuhiprosedur sesuai Permenhut No. 16 tahun 2014 maka permohonantersebut harus ditolak; Ag Bahwa Kemenhut

melakukanpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ;Bahwa syarat melakukan ofset belum diatur belum ada jugdisnya yangrinci ;Bahwa kalau mengangkut menyewa alat angkut untuk keluar kKemana sajayang penting kalau mengangkut satwa dan tumbuhan dilindungi harus adaSASTDN dan ada dokumen ;Bahwa mengangkut dari Garut ke Bandung harus disertai SASTDN kalautidak ada tidak boleh ;Bahwa kalau ofset dilakukan dalam LK tidak perlu SASTDN karena tidakada pengangkutan ;Bahwa kalau ada ijin resmi membuat ofset dari Kemenhut

administrasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;o Peta wilayah Konawe, peta administrasi Kabupaten Konawe danpeta wilayah Tergugat Il Intervensi yang dikeluarkan oleh DinasPertambangan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (videBukti T Il Inter81 s/d Bukti T Il Inter86), Peta Joint OperationsGraphicGround (JOG) tahun 1967 (vide Bukti T Il Inter96), PetaBatas Provinsi Sulawesi Tengah, Tenggara dan Provinsi SulawesiSelatan (Setelah terbit Permendagri Nomor 45 tahun 2010)berdasarkan Peta Lampiran Kemenhut