(Bukti P.1);Bahwa Tiga Wajib Pajak (Kardi, Gloria, To Sok Cheng) dengan dibimbingoleh seorang Konsultan Pajak Gelap/tidak resmi melaporkan saya keMenteri Keuangan dengan membuat tuduhan, bahwa saya telah dititipiuang oleh Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak tetapi uangtersebut tidak disetor ke kas Negara, pengaduan Wajib Pajak tersebutjuga dimuat di media surat kabar lokal Sumatra Utara Sinar IndonesiaBaru (SIB) tanggal 12 Januari 2010.

Kartono) membuat pengaduan keMenteri Keuangan yang menyatakan bahwa meminta perlindunganusahanya terancam karena sedang dilakukan pemeriksaan pajak; Dari urutan kejadian To Sok Cheng baru melaporkan merasaterancam pada Januari 2010, padahal pemeriksaan Pajak LayEng Piaw suami To Sok Cheng selesai 20 November 2009.

Dakwaan tersebut bersumber dari pengaduan Kardi keMenteri Keuangan yang dibuatkan oleh konsultan pajak tidak resmiAH. Kartono dan dimuat di koran harian terbitan Medan: SinarIndonesia Baru (SIB) tanggal 12 Januari 2010 (Bukti Penggugat P2). Pengaduan Kardi yang dimuat di koran SIB adalah tidak benar,karena: Tidak ada pemeriksaan pajak terhadap Kardi, sehingga tidak adaKetetapan pajak atas nama Kardi.

YULI BUDININGSIH, Spf.Bahwa sesuai Visum Et Repertum No.220/VER/38104.13/V/2013 tanggal 01Mei 2013 dari Kementeri Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina UpayaKesehatan RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatanganiDr. dr.

MetroTiga Berlian Motor tersebut ;e Bahwa sesuai Visum Et Revertum No.220/VER/38104.13/V/2013tanggal 01 Mei 2013 dari Kementeri Kesehatan, Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumoyang ditandatangani Dr. dr.

Rasuna Said Kav 67 Kuningan, Jakarta Selatan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :M.HH.HH.07.0438, tanggal 23 Desember 2020, memberikankuasa kepada:1.Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementeri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia;Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;A.

Perbendaharaan II ;Bahwa maksud dibuat dan ditandatangani administrasi dimaksud adalahseolaholah bahwa pengadaan barang tersebut telah diserahkan semuadengan prestasi 100% walaupun kenyataannya Terdakwa ketahui pengadaantersebut hanya sebagian saja yaitu 60%, tujuannya adalah agar dapatdilakukan pencairan dana kegiatan pengadaan peralatan pengolahan hasilpeternakan dan akibatnya apabila tidak ditandatangani maka pencairan danatidak dapat dilakukan dan terhadap dana tersebut kembali ke pusat yaitu keMenteri

Perbendaharaan II;Bahwa maksud dibuat dan ditandatangani administrasi dimaksud adalahseolaholah bahwa pengadaan barang tersebut telah diserahkan semuadengan prestasi 100% walaupun kenyataannya Terdakwa ketahui pengadaantersebut hanya sebagian saja yaitu 60%, tujuannya adalah agar dapatdilakukan pencairan dana kegiatan pengadaan peralatan pengolahan hasilpeternakan dan akibatnya apabila tidak ditandatangani maka pencairan danatidak dapat dilakukan dan terhadap dana tersebut kembali ke pusat yaitu keMenteri

Perbendaharaan II.Bahwa maksud dibuat dan ditandatangani administrasi dimaksud adalahseolaholah bahwa pengadaan barang tersebut telah diserahkan semuadengan prestasi 100% walaupun kenyataannya Terdakwa ketahui pengadaantersebut hanya sebagian saja yaitu 60%, tujuannya adalah agar dapatdilakukan pencairan dana kegiatan pengadaan peralatan pengolahan hasilpeternakan dan akibatnya apabila tidak ditandatangani maka pencairan danatidak dapat dilakukan dan terhadap dana tersebut kembali ke pusat yaitu keMenteri

Nomor 56 K/Padt/201710.11.12.13.dalam surat kuasa tersebut, hal ini akan kami pidanakan dan laporkan keMenteri Hukum dan HAM RI;Bahwa berdasar surat kuasa tersebut di atas, Tergugat III secara melawanhukum menerbitkan Akta Jual Beli Nomor I6/BGR/AJB/XII/2011 tanggal 16Desember 2011 atas tanah peninggalan almarhum Maega Dg MakulleSHM Nomor 403/1992 dimana disebutkan dalam akta tersebut Yania DgBulang (Penggugat !)

NGILU bisamengurus orang yang ingin lolos dalam penerimaan CPNS (Calon PegawaiNegeri Sipil) di Kabupaten Grorontalo Utara, kemudian Saksi Indrawati Kodjadan Saksi Sriwahyuni Paputungan serta Saksi KIFLI GINOGA melakukankomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk membicarakan masalahpenerimaan CPNS tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh menyiapkan uangsebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sebagao jalan pembuka keMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Badan KepegawaianNegara

NGILU bisa mengurus orang yangingin lolos dalam penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di KabupatenGrorontalo Utara, kemudian Saksi INDRAWATI KODJA dan SaksiSRWAHYUNI PAPUTUNGAN serta Saksi KIFLI GINOGA melakukankomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk membicarakan masalahpenerimaan CPNS tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh menyiapkan uangsebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sebagao jalan pembuka keMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Badan KepegawaianNegara (BKN

Bahwa pada tahun 1998 Saudara Mangkunegoro IX pernahmengirim surat menanyakan status tanahtanah bekas swapraja keMenteri Negara Agraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional denganjudul petunjuk dan pejelasan. Dan pada tanggal 18 April 1999sudah mendapat jawaban dari Menteri Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional yang ditanda tangani oleh Menteri HasanBasri Durin yang menyatakan bahwa tanah swapraja sudahmenjadi tanah negara termasuk DKS (Domain Kraton Surakarta)dan DMN (Domein Mangkunegaran;4.

bahwa izin yang dimilikioleh Terdakwa ONWARD JOKO PRASETYO,SH yang dikeluarkan oleh BadanLingkungan Hidup Kota Madya Semarang hanyalah izin Lingkungan danRekomendasi, dan Rekomendasi tersebut harus ditindak lanjuti oleh Terdakwaguna mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalahMenteri Lingkungan Hidup, bukan hanya sebatas izin lingkungan danRekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota MadyaSemarang.e Bahwa dengan tidak ditindak lanjuti Terdakwa mengajukan izin keMenteri

Bahwa setelah dilakukanpengecekan langsung di Jakarta ternyata surat dimaksudtidak diketemukan baik arsip maupun nomor suratnyasehingga PENGGUGAT menaruh kecurigaan bahwa surat aquo terbit tidak melalui prosedur yang semestinya sehinggahal ini menjadi ranah hukum pidana, mohon kepada MajelisHakim dalam perkara ini memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk menampilkan di persidangan dokumenasli yaitu surat ijin dari TERGUGAT yang disampaikan keMenteri Dalam Negeri untuk meminta persetujuan Mendagriagar di

sedangkan pada KB2 dengan design kurus tinggi danextended;pi Perbedaan bingkai berbentuk ornament yang terdapat pada setiap halaman padaQB2, sedangkan pada KB2 tidak terdapat;5 Perbedaan ornament berbentuk bungabunga berwarna hijau pada sisi atas dansisi bawah pada setiap lembaran yang tidak terdapat pada QB2, sedangkan padaKB2 didapatkan adanya ornament berbentuk bungabunga berwarna hijau pada sisiatas dan sisi bawah pada setiap lembaran;4 Perbedaan back ground printing berupa tulisan terbaca "KEMENTERI

Hasilpemetaan Saksi Ahli Supar KD semestinya dikirim keMenteri Kehutanan dan Menteri Kehutananlah yangberhak untuk menentukan areal tersebut. Karena Petatersebut dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan yangberhak mengeluarkan, menentukan sertamenandatangani Menteri Kehutanan menurut SKtersebut, bukan Keterangan Ahli Supar KD yang berhakmenanda tangani. Karena itu pemetaan tersebut cacathukum.

denda paling tinggi Rp860.000.000.000,00 (enam puiuh miliarrupiah);Hal yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yangbertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badanusaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyakdan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan BakarMinyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutandan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.Bahwa Ahli menjelaskan menerangkan Instansi yang berwenang sesuaiUU yaitu Kementeri

efektifitasnya serta di beri label, dimanalabel yang dimaksud sekurangkurangnya memuat keterangan tentang namadagang, nomor pendaftaran, kandungan hara, isi atau berat bersih barang,masa edar, aturan pakai/cara penggunaan dan nama dan alamat produsen;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk peredaranpupuk adalah harus melalui uji mutu dan efektifitasnya pupuk tersebut darilembaga pengujian yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh menteri pertaniansetelah itu melakukan permohonan pendaftaran kementeri

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Indonesia melalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPUProvinsi Papua Nomor 87/BA/ KPUPAPUA/P/2009, yang dibuat olehKPU Provinsi Papua yang bukan ditujukan untuk penggantian antarwaktu Tahun 2012, tetapi dibuat untuk keperluan PAW pada tahun1999, yang sudah tidak berlaku lagi dan di tolak oleh Menteri DalamNegeri Republik Indonesia;Bahwa Pimpinan DPRP Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat keMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dilakukan melaluimekanisme

rupiah);Hal yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatanyang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan ataubadan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakatbanyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BahanHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN KdiBakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak,Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.Bahwa benar Ahli menjelaskan menerangkan Instansi yangberwenang sesuai UU yaitu Kementeri

2011, Surat Ukur Nomor00031/Cipedes/2010 tanggal 23.03.2010 luas 1.101 M2, yang terletakdi Jalan Karang Tinggal No. 16 Kelurahan Cipedes, KecamatanSukajadi, Kota Bandung atas nama Departemen Dalam Negeri cq.Selaputda;Dengan demikian argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwamenimbulkan ketidakjelasan bagi Penggugat selaku penghuni atastanah in litis yang menjadi bagian dari objek gugatan a quo menjaditidak berdasar hukum, karena sudah jelas bahwa pemilik sah HakPakai atas tanah in litis adalah Kementeri

Achmad Asrori, MA (2 suara), dua kandidat tidak bisa diusulkan keMenteri Agama karena berada diurutan empat dan lima yaitu : Dr. Hj.Jusnimar Umar (1 suara) dan Dr.

Bahwa Prosedur untuk mendapatkan Ijin adalah harus ada permohonanpenebangan kayu di dalam kawasan hutan Negara dengan fungsisebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang keMenteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur ;Bahwa ternyata Pohon Kayu Jati yang sudah ditebang oleh Para Terdakwadi lokasi Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalamKawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindungberdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

balok;e Bahwa, ahli adalah staf sekse PPPHH (pengamanan produksi danperedaran hasil hutan) pada Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Aceh Barat dan telah mengikuti Diklat PPKGRI (pengawaspenguji kayu gergajian rimba indonesia) tahun 2005 danpenjenjangan KGRI (kayu gergajian rimba indonesia) menjadi KBRI(kayu bulat rimba indonesia) pada tahun 2011;e Bahwa, para terdakwa mengambil kayu hasil hutan tidak melaporkanke Dinas Kehutanan;e Bahwa, mengambil kayu dikawasan hutan lindung harus ada izin keMenteri

Bahwa setelah persyaratan dimaksud terpenuhi, selanjutnya Bupati Paniaimengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibiayai dengan DAK keMenteri ESDM untuk mendapatkan DAK di bidang listrik Perdesaan dalamrangka pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) yang berlokasi di Kampung Keniapa Distrik Yatamo danDusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai TA.2011 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disetujui sebesarRp5.368.500.000,00 (lima milyar

Bahwa setelah persyaratan dimaksud terpenuhi, selanjutnya Bupati Paniaimengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibiayai dengan DAK keMenteri ESDM untuk mendapatkan DAK di bidang listrik Perdesaan dalamrangka pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik TenagaMikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Kampung Keniapa Distrik Yatamodan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten PaniaiTA. 2011 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disetujui sebesarRp5.368.500.000, (lima milyar tiga