Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh telah melanggar hukum oleh karena telah merekayasa buktitertanda T9 yang diajukan oleh Termohon Kasasill dengan mengcopypaste bukti tertanda T9 tersebut ke dalam Berita Acara PemeriksaanSetempat sehingga seolaholah benar adanya tumpang tindih atas lahanHak Guna Usaha kepunyaan Termohon Kasasil dengan PemohonKasasi sebagai suatu hasil yang ditemukan pada saat pemeriksaansetempat (plaats onderzoek), padahal pada saat pemeriksaan

Putusan Nomor 315 K/TUN/2015Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPutusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa penerbitan objek sengketa tidak didasarkan kepada data yuridisdan fisik yang memadai, oleh karena itu terdapat tumpang tindih lahanHak Guna Usaha PT Delima Makmur seluas 1.422 Ha;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini

Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industrymenggunakan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan).Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahanhak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.

Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industrimenggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu/Kayu Olahan)Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahanhak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhutll/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang PenatausahaanHasil Hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu :a.

Bahwadengan demikian tindakan membuat Kontrak / sewa dan ijin Tower diatas lahanhak milik Penggugat jelasjelas cacat hukum/illegal karena dibuat dan dibayarkepada pihak yang tidak berhak, sebagaimana bukti hak kepemilikan objektanah diatas;Bahwa, dengan demikian tidak ada relevansinya/korelasinya terhadapkepentingan hukum Penggugat dengan pernyataan Tergugat dan Tergugat Ilyang dalam beberapa kali pertemuan menyatakan sudah mengantongi ijin atasTowerTower miliknya;Bahwa, dengan demikian Perbuatan

Bahwa sebagai pemegang HGB yang berdiri diatas lahanHak Pengelelolaan tersebut maka Turut Terbanding I/Turut Tergugat dapat dialinkan kepada pihak~ ketiga termasuk kepadaPembanding/Penggugat sepanjang.Bahwa perbuatan hukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat tersebutadalah sah sepanjang tidak melanggar perjanjian kerja Sama nomor07 Tahun 2008 dan Nomor 037/SPPCKB/VI/08, pada tanggal 26 Juni2008 adalah tindakan yang diperbolehkan diantaranya dapatmemecah Sertifikat HGB atas nama konsumen pedagang (PihakKetiga

Bahwa Penggugat mendapatkan adanya dugaan atau unsur perbuatanmelawan hukum dan telah terjadinya penyerobotan tanah di atas lahanHak Milik Nomor 2449., dan luas 9994 m?, SHM yang berlokasi di Desa/Kelurahan Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, KabupatenPelalawan, yang dilakukan oleh saudara Tergugat secara tanpa hak danmelawan hukum;. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat melihat telah berdiri plang yangmenyatakan di lokasi tanah Penggugat dibuat hak milik Tergugat danSdr. Nantan.T;.

Bahwa terhadap penggarapan dan penguasaan lahan Tergugat didasarkan adanya surat jual beli lanan, sehingga penguasaan lahanhak milik Tergugat Ill di Desa Tarikan bukan merupakan perbuatanmelawan hukum.d. Bahwa lahan hak milik Tergugat di Desa Tarikan bukan seluas 145 Ha,apabila Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai lahan seluas 145ha, silahkan Penggugat buktikan.Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor : 42/PDT/2020/PT JMB10.11.e.

melahirkanpersoalan hukum baru, karena alat bukti atas pembebasan lahan padaHak Guna Usaha Nomor 16 dan Hak Guna Usaha Nomor 34 telahdialinkan Judex Facti untuk pembuktian atas pembebasan lahan padaHak Guna Usaha Nomor 56 maka secara hukum Hak Guna UsahaNomor 16 dan Hak Guna Usaha Nomor 34 tidak memiliki alat buktipembebasan lahan sehingga bukti pembebasan lahan sebagaimanabukti: T1.2 s/d T1.2) dan bukti T5.01 s/d T5.08 milik TermohonKasasi I/Terbanding I/Tergugat tidak berkuatan hukum lagi atas lahanHak

Bukti Surat:a)Bahwa, Bukti alas hak tanah milik Pemohon Kasasi adalah terletakdiatas lahan Hak Guna Usaha Nomor 56/Lahan Objek sengketa(bukti: P.1.1 s/d P.18.1);Surat Bukti bahwa dahulu tanah milik Pemohon Kasasi atas lahanHak Guna Usaha Nomor 56/Lahan Objek sengketa adalah masukdalam Wilayah Desa Sebubus (ex.Marga Kumbang) (bukti: P.129.2s/d P.129.11);Surat Pernyataan Adiyono (Kontraktor Pembebasan Lahan dariPT. Andira Agro/Termohon Kasasi I!)

VictorindoAlam Lestari hanya bisa membangun 6.000 Ha terdiri dari kebun inti tetap3.000 Ha dan kebun plasma 3.000 Ha.Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2010 perihal Pengembalian LahanHak Milik Warga Ujung Batu SP.3 sebanyak 41 KK (71,75 Ha) untuk segeramenyerahkan Lahan Usaha I dan II warga Ujung Batu SP.3 sebanyak 41 KK(71,75 Ha) yang berada pada lahan inti PT.

Bahwa, pihak Bapak Darwis menyatakan lahan yangdibebaskan oleh Ibu Duniah tersebut adalah lahanhak milik warisan dari keluarga Bapak Darwis dan IbuPaulina dan merasa belum pernah membebaskanlahan tersebut;2. Bahwa pihak Bapak Darwis dan Ibu Paulina tetapmau bersepakat dengan baik dan bersediamengembalikan lahan kepada PT.

wargamasyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat AdminsitrasiPemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;Bahwa perkara in casu terhadap beberapa objek gugatan aquoditerbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Seko Lubuk Tigodan terhadapObjek Sengketa a quo, Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 23Maret 2020, dengan cara Penggugat menugaskan staff Penggugat atasnama Randa Arianto untuk melakukan identifikasi dan investigasikelapangan, apa dasar suratsurat masyarakat yang mengokupasi lahanHak

Sehinggamenyulitkan Penggugat untuk menguasai atau mengakses lahanHak Guna Usaha (HGU) yang di kuasai/ di okupasi tersebut;7.

Nasional.Bahwa Ahli menerangkan Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HutanHasil Hutan Wajib Menyusun Rencana Kerja Untuk Seluruh Areal KerjaSesuai Jangka Waktu Berlakunya Izin Berdasarkan Rencana PengelolaanHutan Yang di Susun Oleh KPH, mengacu pada PP RI Nomor : 6 Tahun2007 Jo Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusuan RencanaPengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 71 Huruf (a), Pasal 118 Ayat (1)dan (2) serta Pasal 119.Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Bulat di LahanHak

Nasional.Bahwa Saksi menerangkan Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HutanHasil Hutan Wajib Menyusun Rencana Kerja Untuk Seluruh Areal KerjaSesuai Jangka Waktu Berlakunya Izin Berdasarkan Rencana PengelolaanHutan Yang di Susun Oleh KPH, mengacu pada PP RI Nomor : 6 Tahun2007 Jo Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusuan RencanaPengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 71 Huruf (a), Pasal 118 Ayat (1)dan (2) serta Pasal 119.Bahwa Saksi menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Bulat di LahanHak

Prayadipa untuk melepaskan sebagian lahanHak Guna Usaha (HGU)nya yang terletak di wilayah Tanjung Sari yangsudah digarap oleh masyarakat Tanjung Sari sejak tahun 1960 seluaslebih kurang 400 (empat ratus) hektar;Bahwa pada tahun 1975 terbit Surat Pengguguran Sebagian Hak GunaUsaha di Afdeling Tanjung Senang Nomor 119/adm/agr/1975, tertanggal26 September 1975. Merupakan surat balasan dari Permohonan yangdiajukan oleh Saudara K.

mendapatkan lahan Hak Guna Usaha tersebut, PT BinaBumi Sejahtera mulai melakukan kegiatan usaha perkebunan namunKarena krisis moneter pada tahun 1998 mengalami pailit dan terlilit hutang;Bahwa karena terlilit hutang, kemudian PT Bina Bumi Sejahtera menjalinhubungan kerja sama dengan PT Daria Dharma Pratama dengan dasarSurat perjanjian kerja sama tanggal 7 Juli 2010 dan surat perjanjian pinjampakai lahan Hak Guna Usaha tanggal 7 Juli 2010;Bahwa kemudian secara bertahap PT Bina Bumi Sejahtera menjual lahanHak

mendapatkan lahan Hak Guna Usaha tersebut, PT BinaBumi Sejahtera mulai melakukan kegiatan usaha perkebunan namunkarena krisis moneter pada tahun 1998 mengalami pailit dan terlilit hutang;Bahwa karena terlilit hutang, kemudian PT Bina Bumi Sejahtera menjalinhubungan kerja sama dengan PT Daria Dharma Pratama dengan dasarSurat perjanjian kerja sama tanggal 7 Juli 2010 dan surat perjanjian pinjampakai lahan Hak Guna Usaha tanggal 7 Juli 2010;Bahwa kemudian secara bertahap PT Bina Bumi Sejahtera menjual lahanHak

Surat Keterangan Keadaan Tanah) danareal perladangan sebagian sama dengan namanama dalam Bukti Novumtersebut;Bahwa karena penerbitan SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) inilebih belakangan terbitnya daripada SKHMAT (Surat Keterangan Hak MilikAdat Tanah), maka secara hukum SKKT (Surat Keterangan KeadaanTanah) yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Para Penggugat (ParaTermohon PK) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,apalagi SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) itu terbitnya di atas lahanHak

Bahwa berdasarkan Buktibukti Ad /Informadum tersebut di atas, jelasdiketahui lahan yang diistilahkan dengan lahan Transos berada diluar lahanHak Guna Usaha Nomor 01/1993 Peta Situasi Nomor 11/PTTP/1990tanggal 13 September 1990 milik Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti T12), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor07/Pdt.G/2013/PN Rtu. tanggal 21 Januari 2014, yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/2014/PT Bjm.tanggal 7 Mei 2014, yang dikuatkan oleh Putusan

Dan pemberian LahanHak Pengelolaan (Tanah Negara yang dikelola) oleh Kantor WilayahDepartemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT BanuaLimasejurus (Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 4 Mei 1994; Bahwa berdasarkan Fakta tersebut di atas, mana mungkin kalau HakGuna Usaha Nomor 01 milik PT Banua Limasejurus (PemohonPeninjauan Kembali) berasal dari Lahan Hak Pengelolaan (Tanah Negarayang dikelola) yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen SosialTingkat Provinsi Kalimantan Selatan,

masyarakat yang dibuktikandengan surat keterangan tanam tumbuh yang ikut termasuk di dalamlahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan maka akan dilakukan gantikerugian;Bahwa Muhammad Amin menerangkan kalau lahan seluas lebihkurang 350 ha (tiga ratus lima puluh hektar) milik Muhammad Amintersebut berada diatas lahan plasma dan minta untuk dikonpensasimenjadi kebun pola kemitraan;Baru diketahui kalau lahan seluas lebih kurang 350 ha (tiga ratus limapuluh hektar) milik Muhammad Amin tersebut berada di atas lahanHak

Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahanhak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.30/MenhutII/2012 tanggal 17 Juli 2012 #TentangPenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu :a. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yangtumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telahberubah status dari kawasan hutan menjadi ArealPenggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikutiketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal darihutan Negara.

Prayadipa untuk melepaskan sebagian lahanHak Guna Usaha (HGU)nya yang terletak di wilayah Tanjung Sari yangsudah digarap oleh masyarakat Tanjung Sari sejak tahun 1960 seluaslebih kurang 400 (empat ratus) hektar;Bahwa pada tahun 1975 terbit Surat Pengguguran Sebagian Hak GunaUsaha di Afdeling Tanjung Senang Nomor 119/adm/agr/1975, tertanggal26 September 1975. Merupakan surat balasan dari Permohonan yangdiajukan oleh Saudara K.

Lapangan danPendokumentasian Tanah Terindikasi TerlantarPada Lahan Hak Guna Usaha Nomor 1 AtasNama PT Sawit Jambi Lestari tertanggal 27September 2016 (Sesuai dengan aslinya);Surat tertanggal 03 Oktober 2016 dari ParaPemohon yang ditujukan kepada Termohon perihal Permohonan Usulan Penetapan TanahTerlantar Kepada Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Atas Tanah TerindikasiTerlantar seluas + 1.080 Ha (Seribu delapan puluhhektar) Yang Merupakan Bahagian Dari LahanHak

3.30 Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkankedua pokok permasalahan yang menjadi isu hukum utama tersebut diatasdengan pertimbangan sebagai berikut :3.31 Menimbang, bahwa pokok permasalahan perfama, mengenai apakanTermohon dan Termohon Il berwenang untuk menerbitkan keputusandan/atau melakuan tindakan terhadap lahan yang terindikasi terlantar seluas+ 1.080 Ha (seribu delapan puluh hektar), yang merupakan bagian dari lahanHak Guna Usaha Nomor 1 seluas + 2.480 Ha atas nama PT.Sawit