Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabanrekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknyamenolak gugatan Penggugat seluruhnya.Bahwa atas jawaban tersebut, Tergugat telah mengajukan replikrekonvensi secara tertulis tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya tetappada gugatan rekovensinya.Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang terkait dengangugatan rekonvensinya karena Penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan saat pembuktian konvensi lajutan

PENETAPANNomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sjo elyaits iN uyaa ad otDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :Pemohon, NIK: 7307053112650189, Tempat tanggal lahir, Sinjai 31 Desember1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhirSekolah Lajutan Tingkat Atas, pekerjaan KepalaLingkungan Xxxxxx, XXxxxx

Saksi Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikanSekolah Lajutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, alamat di KabupatenTanah Datar, saksi adalah kakak ipar Pemohon;Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/201 7/PA.PPDi bawah sumpahnya telah mememberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :2.

Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telahcocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandaidengan bukti (T.1);Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian lajutan, Termohon/Kuasanya tidak hadir, padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon bagi seorangsuami yang akan menceraikan isterinya ada kewajiban yang melekat yang harusditunaikan seperti memberikan

Berita Acara Pengosongan lajutan dan penyerahan perkara No.126/Eks/1997/PN.Sby. Jo. No.452/Pdt.G/1995/ PN.Sby. dan perkara No.185/Eks/1992/PN.Sby. Jo. No.451/Pdt.G/ 1995/PN.Sby. hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 ; ----------------------------- - Foto copy Legalisir PN.SBY. Berita Acara Pengembalian batas hari Jumat tanggal 08 08 2008 ; ------------------------------------------------------------------- Foto copy Legalisir PN.SBY.

Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan ketiga yang penandatangannya bersamaan dengan pekerjaan kedua yaitu pada tanggal2 Pebruari 2015, pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT Il yangbertindak untuk dan atas nama TERGUGAT menandatanganiSURAT PERJANJIAN BORONGAN (SPB) untuk melaksanakanpekerjaan lajutan sebanyak 4 Unit Type Residen Nomor 50, TypeResiden Nomor 53, Type Residen Nomor 55, dan Type ResidenNomor 58 di Montigo, Nongsa, Batam yang tertuang dalam SURATPERJANJIAN BORONGAN (SPB) Nomor : 009/KPMCAMIII/2015.

Secara normatif, tindak pidana pencarian uang merupakan tindakpidana lajutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidanapemcucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkotikaditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimanaperbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindakpidana pencucian uang.I.

Secara normatif, tindak pidana pencarian uang merupakan tindakpidana lajutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidanapemcucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkotikaditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANG dimanaperbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindakpidana pencucian uang.

saturibu dollar singapore) + S$ 195.000, (Sseratus sembilan puluh lima ribudollar singapore) + S$ 156.000, (seratus lima puluh enam ribu dollarsingapore) = S$ 582.000, (lima ratus delapan puluh dua ribu dollarsingapore) ;Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan ketiga yang penanda tangannyabersamaan dengan pekerjaan kedua yaitu pada tanggal 2 Pebruari 2015,pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT Il yang bertindak untuk dan atasnama TERGUGAT menandatangani SURAT PERJANJIAN BORONGAN(SPB) untuk melaksanakan pekerjaan lajutan

Bahwa sehubungan dengan poin ke6 patut diduga Tergugatmelanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayar 2 dan 3UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi pelaku usaha dilarangmencantumkan klasula baku yang letak dan bentuknya Sulit terlihatatau tidak dapat dibaca dengan jelas atau pengungkapannya sulitdimengerti serta pernyataan tunduknya onsumen kepada peraturanyang berupa aturan baru, tambahan atau lajutan dan/ ataupengubahan lanjutan.9.

keterangan Terdakwa di persidangan ini, dari perbedaan keterangan Terdakwa tersebutMajelis menilai bila keterangan awal yang diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2015sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi1 hal mana juga diperkuat oleh keterangan Saksi2dan Saksi3 sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Minimarket Alfamartdi daerah Glodok Karangrejo Magetan, sedangkan keterangan Terdakwa di dalam persidangansama dengan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan lajutan

dan Pihak Tergugat Il yang dengansengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terkaitPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, dengan tidak adanyaJaminan Kepastian Hukum dan Jaminan Perlindungan Hak yangdisyaratkan sehingga terjadinya Eksploitasi pekerja dalam prosesbere lajutan semen nnnnnsitennnnnnnnnnsisnmnennonnsmsnminsnnnrinnieetsMenghukum Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II untukmembayar ganti rugi materiil maupun immateriil pengabaian masakerja Pihak Penggugat, setiap orang Penggugat ,

Lajutan Biru Sejahteradengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 dihadapanNotaris & PPAT Werda Hasan, SH di Kota Pangkalpinang cfm.

Bahwa Saksi tidak melakukan tes lajutan karena dilarang olehpihak Indocrew, padahal saksi telah tinggal mengikuti Marlin testS AJ A nnn nnn en nnn nnn nnn nnn nnn nnn en en nnn nn nn nn nnn nnn ee nen enn nn nn nnn nn meneMenimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamenyatakan keberatan yaitu:1. Bahwa Terdakwa pergi mendampingi siswa interview ;2. Bahwasaksilolos sudah diluar kesepakatan;4.

Prioritas Pengurangan Anggaran :Peningkatan kualitas pendidikan antara lain mematikan kegiatanrehabilitasi total gedung SMAN 96, SDN Bambu Apus 01 dan SDNBambu Apus 02, Perawatan Berat Lajutan Gedung SDN PetukanganUtara 01/04, 02/03, Perawatan Berat Gedung SMA Negeri 109,Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 42 Gedung Sekolah TingkatSLTA, Pengadaan Paket Buku Ensiklopedi Budaya Nusantara (34 Jilid)SD dan SMA/SMK, Pengadaan Buku Referensi dan EnsiklopediaAgama Islam SMP, Pengadaan Buku Referensi dan Ensiklopedia

kegiatan penting lainnya yang pelaksanaannya tidakbisa ditunda di tahun 2015.Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2014 yang disetujuiberdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRDProvinsi DKI Nomor 26 Tahun 2014 / Nomor 343/075.63 yang terkait denganbidang pendidikan diantaranya :1.Prioritas Pengurangan Anggaran :Peningkatan kualitas pendidikan antara lain mematikan kegiatanrehabilitasi total gedung SMAN 96, SDN Bambu Apus 01 dan SDNBambu Apus 02, Perawatan Berat Lajutan

lainnya yangpelaksanaannya tidak bisa ditunda di tahun 2015.Sedangkan MOU yang disetujui terkait Prioritas dan Plafon Anggaran PerubahanAPBD 2014 berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemprov DKI Jakartadengan DPRD Provinsi DKI Nomor 26 Tahun 2014 / Nomor 343/075.63 yangterkait dengan bidang pendidikan diantaranya :e Prioritas Pengurangan Anggaran :Peningkatan kualitas pendidikan antara lain mematikan kegiatanrehabilitasi total gedung SMAN 96, SDN Bambu Apus 01 dan SDNBambu Apus 02, Perawatan Berat Lajutan

Berau untuk melakukanpemeriksaan pada areal pertambangan PT.Berau Coal padatahun 2004 sesuai pemohonan pengajuan IPK atas namaKoperassi madani ;Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita AcaraPemeriksaan atas nama Koperasi Madani setahu saksisesuai dengan agenda surar keluar yang ada diSekretariat yang melakuka pemeriksaan adalahIr.H.Fachruddin.S, karena pada saat yang bersamaan saksisedang mengikuti pertemuan lajutan musyawarah tata ruangkampung Long Pay ;Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Kepala

Berau untuk melakukanpemeriksaan pada areal pertambangan PT.Berau Coal padatahun 2004 sesuai pemohonan pengajuan IPK atas namaKoperassi madani ;Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita AcaraPemeriksaan atas nama Koperasi Madani setahu saksisesuai dengan agenda surar keluar yang ada di39Sekretariat yang melakuka pemeriksaan adalahIr.H.Fachruddin.S, karena pada saat yang bersamaan saksisedang mengikuti pertemuan lajutan musyawarah tata ruangkampung Long Pay ;Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Kepala

Bukti bertanda P28;Foto copy Surat Pertanyaan dari Franchisee Lajutan wilayah JakartaSelatan terhadap Master Franchisee Wilayah Jakarta Selatan tertanggal29 Januari 2015. Bukti bertanda P 29;Foto copy Iklan di Surat Kabar Kompas tertanggal 30 Januari 2015yang intinya PT Prima Edu Pendamping Belajar mencari investor baru(Franchisee Lanjutan) di seluruh Indonesia.

Penuntut Umum tidakcermat, jelas dan lengkap karena tidak menjuntokan pasal 64 KUHP mengakibatkan suratdakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ;Menimbang bahwa pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan yang berlanjut(voortgezette handeling) artinya apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan danperbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, akan tetapi diantara perbuatan itu ada yanghubungannya sedemikian eratnya satu dengan yang lainnya sehingga perbuatan itu harusdianggap sebagai satu perbuatan lajutan

(BB188);1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor 018508/PK.ILPKPBS/IX/2007 tanggal 5 September 2007, Satuan KerjaPengembangan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang, Pekerjaan PembangunanDermaga Bongkar (lajutan), pelaksana Nindya Sejati Jo.

(BB195);1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor 11/PKPBS/KKP/VV2010tanggal 16 Juni 2010, satuan kerja PengembanganKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang, pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar(lajutan), pelaksana Nindya Sejati Jo.

(BB195);1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor 11/PKPBS/KKP/VV2010 tanggal 16 Juni 2010, satuan kerjaPengembangan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang, pekerjaan PembangunanDermaga Bongkar (lajutan), pelaksana Nindya Sejati Jo.

kegiatan penting lainnya yang pelaksanaannya tidakbisa ditunda di tahun 2015.Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2014 yang disetujuiberdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRDProvinsi DK Nomor 26 Tahun 2014 / Nomor 343/075.63 yang terkait denganbidang pendidikan diantaranya :1.Prioritas Pengurangan Anggaran :Peningkatan kualitas pendidikan antara lain mematikan kegiatanrehabilitasi total gedung SMAN 96, SDN Bambu Apus 01 dan SDNBambu Apus 02, Perawatan Berat Lajutan

kegiatan penting lainnya yang pelaksanaannya tidakbisa ditunda di tahun 2015.Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2014 yang disetujuiberdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRDProvinsi DKI Nomor 26 Tahun 2014 / Nomor 343/075.63 yang terkait denganbidang pendidikan diantaranya :1.Prioritas Pengurangan Anggaran :Peningkatan kualitas pendidikan antara lain mematikan kegiatanrehabilitasi total gedung SMAN 96, SDN Bambu Apus 01 dan SDN BambuApus 02, Perawatan Berat Lajutan