Ditemukan 560 data
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55398/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014, atas namaPT.
Aspek Formal;Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55398/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang diambil melebihijangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat(1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;B.
Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55398/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55398/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September 2014;4.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55398/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;5. Bahwa faktanya, Put.55398/PP/M.VB/16/2014 diputus padatanggal 22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dariKetua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktupersidangan;6.
Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55398/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebutharus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.55398/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yangmenyatakan:* Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan' Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP127/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang KeberatanHalaman 20 dari 24 halaman.
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55402/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014, atas namaPT.
Bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55402/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22September 2014.Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor: : Put.55402/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September 2014..
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55402/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014.. Bahwa faktanya, Put.55402/PP/M.VB/16/2014 diputus padatanggal 22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dariKetua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktupersidangan..
Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor:: Put.55402/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak..
Dengandemikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55402/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebutharus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55402/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP119/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1811/PJ/2018, tanggal 5 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89191/PP/M.VB
Memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh Pasal 26untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar nihil dan segeramengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungandengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89191/PP/M.VB/13/2017, tanggal 22 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put89191/PP/M.VB/13/2017 tanggal22 November 2017;2. Membatalkan dan/ atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89191/PP/M.VB/13/2017 tanggal 22 November 2017 untukseluruhnya terkait koreksi objek PPh Pasal 26;3.
184 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 5302/B/PK/Pjk/2020peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001784.16/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan dari surat bandingPemohon Banding diatas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai MasaNovember 2016 yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut: menurut
Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0c Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Mei 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001784.16/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00111/KEB/WPJ.03/2018, tanggal 14 Desember 2018,tentang
Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001784.16/2019/PP/M.VB Tahun2019, tanggal 18 Desember 2019, yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding).2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001784.16/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019,karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secarabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
Putusan Nomor 5302/B/PK/Pjk/2020PUT001784.16/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001784.16/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTGEMILANG CAHAYA MENTARI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2014,tanggal 20 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT ISTANA KENTEN INDAH,beralamat di Jalan Lingkaran Nomor 946, RT 013 D1 15, llir, Palembang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52453/PP/M.VB/12/2014
Putusan Nomor1591/B/PK/PJK/2016Indah, NPWP: 01.669.190.9308.000, alamat: Jalan Lingkaran Nomor 946 RT013 D1 15, llir, Palembang, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 511.649.360PPh Pasal 23 23.024.221Kredit Pajak 23.024.221PPh Pasal 23 kurang dibayar 0Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 0PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukumtetap yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor Put52453/PP/M.VB/12/2014
Putusan Nomor1591/B/PK/PJK/2016Bahwa putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52453PP/M.VB/12/2014tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52453/PP/M.VB/12/2014tanggal 12 Mei 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuanPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.52453/P P/M.VB/12/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP927/WPJ.03/2011 tanggal 27 September 2011, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak April 2008 Nomor 00113/203/08/308/10 tanggal 04Agustus 2010, atas nama: PT.
155 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU3358/PJ/2018, tanggal 26 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116622.99/2008/PP/M.VB
Putusan Nomor 3353/B/PK/Pjk/2018 Mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Paksa NomorSP00558/WPJ.22/KP.0704/2017, tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116622.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat Paksa NomorSP00558/
Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116622.99/2008/PP/M.VB Tahun2018, tanggal 2 April 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauankembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116622.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, karena putusan pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA, beralamat di Kawasan IndustriManis, Jalan Manis Raya Nomor 23, Kadu, Curug, KabupatenTangerang, 15810, yang diwakili oleh Terada Goro, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110951.16/2013/PP/M.VB
Putusan Nomor 3386/B/PK/Pjk/2019Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP01677/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 6Desember 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110951.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01677/KEB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put110951.16/2013/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110951.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 12Desember 2018 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
kewarganegaraan Indonesia, Manager Tax pada PT SinarSosrodjojo Trans, beralamat di Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 001/SKKSST/III/2018, tanggal 15November 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88863/PP/M.VB
Bahwa jumlah tersebut sudah disetor tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 14 Desember 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88863/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00192/KEB/WPJ.22/2016tanggal 5 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88863/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88863/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1. .
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR SOSRODJOJO TRANS, beralamat di JalanRaya Pangeran Diponegoro KM. 40 Jatimulya, Tambun Bekasi, yang diwakili oleh Surjanto Sosrodjojo, jabatanDirektur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88869/PP/M.VB
Bahwa jumlah tersebut udah disetor tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88869/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00177/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 4Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88869/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88869/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
World TradeCenter Il Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2931,Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh ArividyaNoviyanto, jabatan President and General Manager,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90315/PP/M.VB
Pengenaan Pajak untuk PPh Pasal 23untuk Masa Pajak Juni 2009 adalah sebesar Rp/13.657.594.963 dandan segera mengembalikan segala kelebinan pembayaran pajaksehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PemohonBanding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90315/PP/M.VB
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90315/PP/M.VB/12/2017 tanggal13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90315/PP/M.VB/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
192 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3710/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111088.18/2011/PP/M.VB
Pemohon Banding tidak memiliki kKewajiban pembayaran PBB SektorPertambangan Minerba untuk Tahun 2011 sehingga tidak ada pajakterutang;b. berdasarkan hal di atas maka Pemohon Banding memiliki kelebihanpembayaran pajak sebesar Rp9.602.793.100;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111088.18/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111088.18/2011/PP/M.VB TAHUN 2019 yang diucap tanggal 30 April 2019 terbatas padapokok sengketa mengenai (a) Bahwa penerbitan SPPT PBB Tahun 2011telah bertentangan dengan Pasal 30 UU PBB dan Kontrak Karya No.J2/JI.DU/12/83 yang ditandatangani tanggal 26 April 1983 sehinggaseharusnya dibatalkan, (6) Bahwa jumlah kewajiban pajak Tahun 2011atas Pajak Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak, biaya atau bebandaerah lainnya dalam formulir c pembayaran lumpsum
pendapat yang bersifatmenentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111088.18/2011/PP/M.VB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111088.18/201 1/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 30 April 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BERAUCOAL:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020,oleh Prof. Dr. H.
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum
Sanksi Kenaikan 90.907.860 0 90.907.860Jumlah PPN yang masih 181.815.72181.815.720 0harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00034/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.
Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Budiharto,Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajakdan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 3620/PJ/2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83145/PP/M.VB
Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Impor BKP Nomor: 00003/227/13/805/14 tanggal 29Desember 2014 Masa Pajak Mei 2013, serta menetapkan kembalikewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas Impor BKP Pemohon Bandinguntuk Masa Pajak Mei 2013, sehingga pajak yang masih harus dibayardihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83145/PP/M.VB
/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put83145/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:a.
Putusan Nomor 675 B/PK/Pjk/2018 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83145/PP/M.VB/16/2017 Tanggal 26 April 2017 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83145/PP/M.VB/16/2017 Tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT. SOUTH SULAWESILNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 675 B/PK/Pjk/2018pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.M.
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3357/PJ/2018 tanggal26 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 116623.99/2008/PP/M.VB
Putusan Nomor 3350/B/PK/Pjk/2018surat tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116623.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00559/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal14 September 2017, atas nama PT Mekar Armada Jaya, NPWP01.107.593.4431.001
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116623.99/2008/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3350/B/PK/Pjk/20182.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116623.99/2008/PP/ M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menerima permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;3.2.
43 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setiawan Makmur, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51964/PP/M.VB/16/2014, tanggal 21 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan
bukanlah merupakan objekpajak PPN;b. bahwa atas penerimaan uang tersebut tidak dapat diinterpretasikansebagai objek pajak PPN, karena jelas bukan merupakan penyerahanbarang ataupun jasa, tetapi uang konsumen untuk membayar sejumlahpengurusan biayabiaya legal dan perpajakan, sebagaimana yang sudahlazim dipraktikkan dalam usaha property;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Maret 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51964/PP/M.VB
Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/20181.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51964/PP/M.VB/16/2014 tanggal21 April 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51964/PP/M.VB/16/2014 tanggal 21 April 2014, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
114 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
beralamat diKawasan Industri KIIC, Jalan Maligi Ill Lot F9 Teluk JambeTimur, Karawang 41361, yang = diwakili oleh HiroakiFukushima, Jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001510.16/2018/PP/M.VB
Putusan Nomor 1335/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001510.16/2018/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01863/KEB/WPJ.07/2017tanggal 27 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put001510.16/2018/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001510.16/2018/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 21 November 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
332 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOTAL E&P INDONESIE, beralamat di World TradeCenter Il, Lantai 12, Metropolitan Complex, Jalan JenderalSudirman Kavling 2931;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut071776.10/2007/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 31 Januari
Pajak untuk PPh Pasal 21pada Tahun Pajak 2007 adalah sebesar Rp 489.350.229.269 dansegera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajaksehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PemohonBanding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut071776.10/2007/PP/M.VB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put071776.10/2007/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut071776.10/2007/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018,terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KIP, Jatinegara, Cakung,Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87652/PP/M.VB/99/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan
Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00337/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017, perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, dapat dibatalkan demihukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87652/PP/M.VB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87652/PP/M.VB/99/2017 tanggal18 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87652/PP/M.VB/99/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1.
33 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.946 RT. 013/DI, 15 llir, Palembang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51962/PP/M.VB/16/2014, Tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon
Bunga Pasal 13 (2) KUP 6.155.3836.Jumlah PPN yang masih harus dibayar 18.979.098 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51962/PP/M.VB/16/2014, Tanggal 21 April 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 13 Mei 2014, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1950/PJ./2014 tanggal 4Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan
Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51962/PP/M.VB/16/2014tanggal 21 April 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51962/PP/M.VB/16/2014 tanggal 21 April 2014 diajukan PeninjauanKembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali1.
Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51962/PP/M.VB/16/2014 tanggal 21 April 2014, atas nama PTIstana Kenten Indah (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanHalaman 4 dari 21 halaman.
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2017, tanggal 15 September2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan
Sanksi Kenaikan 25.237.961 0 25.237.961Jumlah PPN yang masihharus/(lebih) dibayar 50.475.922 0 50.475.922 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 19 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00040/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari 2016, tentangKeberatan
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83158/PP/M.VB/16/2017 Tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83158/PP/M.VB/16/2017 Tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.
Putusan Nomor 680B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83158/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.