./2017, tanggal 12 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut72656/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum

sendiri10.792.427.253,00 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan10.854.371.832,00 Dibayar dengan NPWP sendiri9.612.150,00 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan10.863.983.982,00 PPN yang kurang dibayar(71.556.729,00) PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya71.556.729,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut72656/PP/M.XIB

Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali dan karena itu membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.72656/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 12 Agustus 2016 yang diucapkantanggal 27 Juli 2016 terkait koreksi positif atas retur penjualan yangdimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).2.

diperhitungkan10.854.371.832,00 Dibayar dengan NPWP sendiri9.612.150,00 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan10.863.983.982,00 PPN yang kurang dibayar(71.556.729,00) PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya71.556.729,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut72656/PP/M.XIB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put72656/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 27 Juli 2016;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan banding Pemohon Banding seluruhnya;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

SimatupangNomor 99 (Kebagusan I), Pasar Minggu, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Taufik Aditiyawarman, jabatan DirekturUtama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009805.12/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 15

Memutuskan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SGKPKB) dan SuratKeputusan Terbanding batal demi hukum;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009805.12/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 15 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP02587/KEB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009805.12/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 15 Juli 2020, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukumdan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Putusan Nomor 2334/B/PK/Pjk/2021Terbanding merupakan deviden yang belum dilaporkan oleh PemohonBanding; Bahwa atas koreksi objek PPh Pasal 23 berupa Branch Profit Tax sebesarRp29.039.689.296,00 memiliki keterkaitan dan hubungan hokum(innerliike samenhang) dengan perhitunganPPh Badan Tahun Pajak 2012,yang telah dikabulkan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009806.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut,dengan menggunakan pertimbangan hukum sengketa tersebut yaituperhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang telah diputus denganPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009806.15/2018/PP/M.XIB Tahun2020, maka koreksi Terbanding atas koreksi objek PPh Pasal 23 berupaBranch Profit Tax sebesar Rp29.039.689.296,00 tidak dapatdipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak

Putusan Nomor 2512/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89679/PP/M.XIB/14/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa besar tagihan pajak baik PPN maupun PPh membuatPemohon Banding tidak berdaya.

Walaupun sudah dijelaskan kepadaTerbanding bahwa rekening Pemohon Banding yang sudah diblokirsaldonya hanya Rp29 Juta di BCA dan Rp3 Juta di Mandiri dan rumah,mobil Pemohon Banding dan istri sudah digadaikan di Bank dan semua asetsebagai jaminan di Bank, tidak bisa menjelaskan usaha Pemohon Bandingsejak 2009 terus rugi;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89679/PP/M.XIB/14/

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89679/PP/M.XIB/14/2017, tanggal4 Desember 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2512/B/PK/Pjk/20182.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89679/PP/M.XIB/14/ 2017, tanggal 4 Desember 2017, terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

./2014, tanggal 24 Juli2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PANASONIC GOBEL INDONESIA, , beralamat di JalanDewi Sartika, Cawang II, Jakarta 13630;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52247/PP/M.XIB/16/2014,

Putusan Nomor 286/B/PK/Pjk/2018 PPN kurang/ (lebih) bayar PPN lebh bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaJumlah PPN yang kurang/ (lebih) dibayar Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Maret 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52247/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 30 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52247/PP/M.XIB/16/2014 tanggal30 April 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52247/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 30 April 2014 atas perkara a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

Samanhudi, Pasar Baru,Jakarta Pusat 10710;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88817/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali

Putusan Nomor 1601/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88817/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3278/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar

1601/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88817/PP/M.XIB

/25/2017 tanggal15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88817/PP/M.XIB/25/2017 tanggal 15 November 2017 terkait dengan sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.

., beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor026/SKKPK/LSS/V1/17, tanggal 5 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79076/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan

NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79076/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1678/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put79076/PP/M.XIB/13/2016 tanggal14 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79076/PP/M.XIB/13/2016 tanggal 14 Desember 2016 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

,Setiabudi, Jakarta Selatan, (alamat korespondensi MenaraGlobal Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan);Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114122.16/2013/PP/M.XIB

Putusan Nomor 4175/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114122.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 4175/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 14 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada7Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:LeMenerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembalisebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114122.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 12 Desember2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya

;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114122.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Putusan Nomor 218/B/PK/PJK/2015Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50309/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:A. Kronologis Permasalahan;1.

Putusan Nomor 218/B/PK/PJK/2015IV.Put.50309/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 diajukan PeninjauanKembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangundangPengadilan Pajak), yaitu:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50309/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 , atas nama PT.Dian Rakyat (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) telahdiberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui pengirimanpos tanggal 28 Februari 2014;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put.50309/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 ini masihdalam tenggang waktu) sebagaimana ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku.

(sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50309/PP/M.XIB/99/2014 tanggal 5 Februari 2014 halaman 61alinea 4);merupakan kesimpulan dan pendapat yang tidak berdasarkan data danfakta hukum yang sebenarnya serta tidak mencerminkan rasa keadilanMajelis Hakim dalam memutuskan sengketa gugatan dikarenakan halhal sebagai berikut:a.

Terbanding;melawan:PT TITAN WIJAYA, beralamat di Graha BIP Lantai 5, JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta Selatan 12930, diwakilioleh TJHIE SUGIANTO selaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65276/PP/M.XIB

Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 16.440.193 16.440.193Pajak yang Kurang Dibayar 924.629.872Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 443,.822.338Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar 1.368.452.210Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.65276/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana telah diperbaikidengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65276.P/PP/M.XIB/12/2016tanggal 20 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan

Rp 0,00Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan Rp 16.440.193,00Pajak yang Kurang Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp =~CO 00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65276.P/PP/M.XIB/12/2016 tanggal 20 Januari 2016 telah membetulkankesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65276/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan

membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.65276/ PP/M.XIB/12/2015 yang diucapkan tanggal 28 Oktober 2015atas nama : PT Titan Wijaya, NPWP : 21.018.230.9028.000, alamat: Graha BIPLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, sebagaiberikut :1.

Halaman 22 dan Paragraf 5tertulis:6. bahwa biaya bunga yang timbul sebesar Rp4.715.743.725,00 padadasarnya merupakan ...seharusnya:6. bahwa biaya bunga yang timbul sebesar Rp6.164.199.144,00 padadasarnya merupakaan ...dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put65276/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 28Oktober 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

LawanPT NIKOMAS GEMILANG, beralamat di Jalan Raya SerangKm.71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang,Banten, yang diwakili oleh Chang Ci Ying, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put74181/PP/M.XIB

Bahwa mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak menerimapermohonan Banding Pemohon Banding dan jumlah yang masih harusdibayar untuk ketetapan PPN Masa Pajak Januari 2012 menjadi nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 September 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put74181/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74181/PP/M.XIB/16/2016 tanggal14 September 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74181/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 September 2016 atas sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

Putusan Nomor 1050/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85630/PP/M.XIB/16/2017, tanggal O9 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk mengabulkan permohonan banding ini, sehingga

Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.076 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 3.3, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 09 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85630/PP/M.XIB/16/2017, tanggal O9 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP352/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari2016 tentang Keberatan

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85630/PP/M.XIB/16/2017 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1050/B/PK/Pjk/20189 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terkait sengketa a quo untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85630/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 9 Agustus 2017 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1037/PJ/2018, tanggal 5 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88278/PP/M.XIB

Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (3) KUP 2.848.4085 Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar(3+4) 8.782.5916 Jumlah PPN yang Telah Dibayar 8.782.5917 Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (56) 0 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yangmasih harus dibayar/jumlah rugi menurut Penggugat adalah sebesar Rp0,00(Nol);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88278/PP/M.XIB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put88278/PP/M.XIB/99/2017 tanggal1 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Penggugat) ;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88278/PP/M.XIB/99/2017 tanggal 1 November 2017, karena Putusan Pengadilan Pajaktersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku ;3. Dengan mengadili sendiri :1.1.

Putusan Nomor 1644/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut88278/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 1 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88278/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 1 November 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT KUTAI CHIP MILL;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, olehDr. H.

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84687/PP/M.XIB/12/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon Banding;Bahwa ketetapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari seharusnyamenyatakan

Jumlah sanksi administrasi Rp Nihil6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Nihil(Terbilang: Nihil)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84687/PP/M.XIB/12/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP945/WPJ.15/2015 tanggal 14

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 84687/PP/M.XIB/12/2017 yangdiucapkan tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84687/PP/M.XIB/12/2017 yang diucapkan tanggal 19 Juni 2017;Dengan Mengadili Sendiri3. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;4.

Lantai1117, Suite 11011701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1,Pasar Minggu, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, yangdiwakili oleh Setio Anggoro Dewo, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63969/PP/M.XIB

Putusan Nomor 1725/B/PK/Pjk/2018PPN yang Kurang Dibayar Sesuai KEP1915/WPJ.19/2013 Rp 763.020.246,00Dikurangi: Koreksi PPN atas Biaya Warranty Rp 656.539.685,00 Koreksi PPN Masukan Rp 106.480.561,00PPN yang Kurang Dibayar NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63969/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 23 September 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63969/PP/M.XIB/16/2015tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63969/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 23 September 2015, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

Batu Karang ResidentNomor 15, RT.O5 RW.01, Bandung 40292);Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89681/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan

Putusan Nomor 2455/B/PK/Pjk/2018Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2010 Nomor 00102/207/10/429/15 tanggal 28 April 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89681/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89681/PP/M.XIB/16/2017tanggal 4 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89681/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 4 Desember 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Putusan Nomor 2455/B/PK/Pjk/2018Put89679/PP/M.XIB/14/2017.

,jabatan Direktur Komersil:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118424 .16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali

Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar Rp0O, (NIHIL);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118424 .16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurun banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00060/KEB/WPJ.25

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118424.16/2014/PP/M.XIB Tahun2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118424.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 352.519.2006 Jumlah PPN yang Kurang Dibayar Rp 3.899.086.044Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118424.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118424.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT MOPOLIRAYA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh Prof. Dr. H.

Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 17.772.234.550Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan 14.282.944.165Dibayar dengan NPWP Sendiri 3.496.867.236Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan 17.772.234.550PPN yang Kurang Dibayar (7.576.851)Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa7.576.851Pajak BerikutnyaJumlah PPN yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding/gugatan tersebut, Terbandingmengajukan jawaban tanggal 23 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71831/PP/M.XIB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjuan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.71831/PP/M.XIB/16/2016 tanggal22 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.71831/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 22 Juni 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3.1.

yang dapat diperhitungkan 10.583.204.929Dibayar dengan NPWP sendiri 4.144.860.947Lainlain 249. 868.880Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 14.977.934.756PPN yang kurang dibayar 0Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 7Pajak berikutnyaJumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut71831/PP/M.XIB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put71831/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 22 Juni 2016;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untukseluruhnya;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Banding, DirektoratJenderal Pajak dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4846/PJ/2020, tanggal 11 November 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005284.16/2018/PP/M.XIB

891.208.282PPN Jasa Luar Negeri yang terutang Rp 89.120.828Kredit Pajak Rp 9.552.264Pajak yang kurang dibayar Rp 79.568.564Sanksi Administrasi bunga Pasal 13 ayat(2) KUP Rp 38.192.911Jumlah PPN yang masih harus dibay ar Rp 117.761.475Jumlah yang sudah dibayarkan melalui SSP Rp 502.285.352Jumlah (lebih) bay ar Rp (384.523.877) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005284.16/2018/PP/M.XIB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005284.16/2018/PP/M.XIB Tahun2020 tanggal 20 Maret 2020, terbatas pada koreksikoreksi TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) yang dipertahankan olehPengadilan Pajak, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005284.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 terbataspada putusanputusan yang mempertahankan koreksikoreksi TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding);DENGAN MENGADILI SENDIRI:3. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;4.

Generali Tower, Gran Rubina Business Park 22D, KawasanRasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan12940;Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa materi sengketa banding dalam Putusan Pengadilan PajakNomor PUT005284.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembaliadalah:Dipertahankannya Koreksi Termohon

Putusan Nomor 2508/B/PK/Pjk/2018PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa besar tagihan pajak baik PPN maupun PPh membuatPemohon Banding tidak berdaya.

Walaupun sudah dijelaskan kepadaTerbanding bahwa rekening Pemohon Banding yang sudah diblokir saldonyahanya Rp29 Juta di BCA dan Rp3 Juta di Mandiri dan rumah, mobilPemohon Banding dan istri sudah digadaikan di Bank dan semua asetsebagai jaminan di Bank, tidak bisa menjelaskan usaha Pemohon Bandingsejak 2009 terus rugi;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89698/PP/M.XIB/16/

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put89698/PP/M.XIB/16/2017 tanggal4 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89698/PP/M.XIB/16/ 2017, tanggal 4 Desember 2017, untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu memilikiketerkaitan hubungan hukum dengan putusan badan peradilan yangtelan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang terdaftar dalam registerperkara Nomor Put89680/PP/M.XIB

Thamrin Kav. 2830, The Plaza Office Tower Lt.36 Jakarta10350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.60467/PP/M.XIB/12/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Pajak agar membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 denganperhitungan jumlah pajak yang kurang/(lebin) dibayar menjadi sebagaiberikut:Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2017Dasar Pengenaan Pajak Rp 29.195.067.485 PPh Pasal 23 Terutang Rp 1.756.615.975PPh Pasal 23 yang telah dibayar Rp 1.756.615.975PPh Terutang Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar Rp 0Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.60467/PP/M.XIB

ThamrinKav. 2830, The Plaza Office Tower Lt.36 Jakarta 10350, sehingga PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 dihitung kembali sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 29.195.067.485PPh Pasal 23 Terutang Rp 1.756.615.975PPh Pasal 23 yang telah dibayar Rp 1.756.615.975PPh Terutang Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar Rp 0Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.60467/PP/M.XIB/12/2015, tanggal 25

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 25 Maret 2015tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang

Oleh karena itu maka Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 25 Maret 2015 harusdibatalkan;Ill.