Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN TEGAL Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tgl
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Slamet, SH
Terdakwa:
KIAGUS MUHAMMAD FIRDAUS
668214
  • MALTUS JACKLINE KAPISTRANO, S.Si.T, M.Si Bahwa sebelumnya ahli telah memberikan pendapat dikantorpolisi dan keterangan ahli sudah benar karena sebelumbertandatangan terlebih dahulu ahli membacanya; Bahwa ahli bertugas di kementrian perhubungan denganjabatan sebagai kepala seksi pengawakan dan sertifikasi pelauttingkat operasional,direktorat pekapalan dan kepelautan DirjenPerhubungan Laut dari tahun 2018 sampai awal tahun 2020; Bahwa sebagian tugas ahli tentang perlindungan awak kapal,penerbitan buku
Register : 04-04-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 70/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 28 Juni 2018 — MAT ISA, Dkk (PENGGUGAT) Lawan PT. RIMBA PRANAP INDAH, Dkk (TERGUGAT)
10248
  • Melayu, pada tanggalSembilan, bulan Februari, tahun Seribu sembilan ratus tujuhpuluh (09021970), Pekerjaan Petani, Beralamat di PontianMekar RT. 005 RW. 002 Desa Pontian Mekar, KecamatanLubuk Batu Jaya, Provinsi Riau, pemegang Kartu TandaPenduduk Nomor : 1402120902700002;Hal 46 dari 140 Halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PBR53.54.55.56.57.58.ROBERTO OKTO MALTUS MARBUN, LakiLaki, lahir diMedan, pada tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Seribusembilan ratus Delapan Pulih Satu (01101981), PekerjaanKaryawan
Putus : 07-06-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1/Pid B/SUS/2011/PN-LP
Tanggal 7 Juni 2012 — Nama lengkap : H. HADISYAM HAMZAH, S.H. Tempat lahir : Lubuk Pakam; Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 April 1965; Jenis kelamin : Laki- laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Mesjid II Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS (Camat Galang); Pendidikan : Sarjana (S-1);
664
  • Saksi Ahli MALTUS HUTAGALUNG, S. SIT e Bahwa yang menjadi landasan atau dasar hukum yang dipakai untukpengadaan tanah yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah adalah :a. UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;b. Peraturan Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah danPembatalan Hak Atas Tanah;c. Peraturan presiden RI nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaantanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum;d.