Ditemukan 4063227 data
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2453 K/Pdt/2004Bahwa atas kepemilikan tanah pekarangan orang tua para Penggugatterjadi sengketa antara Tergugat (Ny. lpon) pada tahun 1998, dalam sengketatersebut tidak dapat ditempuh dengan jalan damai dan Ny. lpon menggunakanjalur hukum yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuasdengan Nomor : 05/Pdt.G/1998/PN.K.Kp.
Rekonvensi/Tergugat semulaPembanding seluruhnya ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat dalam Konvensi/T ergugat dalamRekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini saja diperhitungkan Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah) ;Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1621999 No.64/PDT/1998/PT.PR. yang membatalkan putusan Pengadilan NegeriKuala Kapuas tanggal 16111998 No.05/Pdt.G/1998/PN.K.Kp., Penggugat (Ny.lpon) mengajukan
PT.PR. tanggal 1 April 2004 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2004 kemudian terhadapnya olehTergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 27 Mei 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 25 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan KasasiNo.12/Pdt.G/2003/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri KualaKapuas ;Menimbang, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan
Memori KasasiNomor 12/Pdt.G/2003/PN.K.Kp. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri KualaKapuas dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalahHal. 7 dari 9 hal.
350 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
631 — 219
Langsa Timur KotaLangsa atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lLangsa, dengansengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepadapenguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentangseseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yangdilakukan saksi dengan cara sebagai berikutBahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 16.30 Wibmasyarakat Gampong Alue Pineung ke rumah Terdakwa selaku ketuaTuha Peut Gampong Alue
OK. merasa dirugikan dan nama baiknya terserang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN LgsMenimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwamenyatakan mengerti maksud dan tujuannya dan Penasihat HukumTerdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Langsa yang pada pokoknya1.Menyatakan Terdakwa Jailani Bin Umar bersalah melakukantindak
(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang padapokoknya1.Menyatakan bahwa Terdakwa Jailani Bin Umar tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh JaksaHalaman 8 dari 68 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN LgsPenuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalamdakwaan Kedua.Menyatakan Terdakwa tersebut bebas dari segala dakwaandan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan
181 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
KURNIAWAN,SH
Terdakwa:
TIDAK MENGAJUKAN SAKSI
12 — 5
Penyidik Atas Kuasa PU:
KURNIAWAN,SH
Terdakwa:
TIDAK MENGAJUKAN SAKSI
Terdakwa:
TIDAK MENGAJUKAN
12 — 4
,MH
Terdakwa:
TIDAK MENGAJUKAN
350 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masingmasing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/AktaPid.B/2016/PN Mam yang dibuat oleh Wakil Panitera pada PengadilanNegeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2019Terpidana Il mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkamah Agung tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan
5411 — 3684 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]
Pid.SusTPK.PK/2019/PN Plg juncto Nomor 2697 K/PID.SUS/2016 juncto Nomor15/Pid.SusTPK/2016/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penasihat HukumTerpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019)mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung tersebut:Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Januari 2019 dariPenasihat Hukum Terpidana (berdasarkan
308 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor117/PDT/2018/PT BTN tanggal 24 September 2018; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 13 Februari 2018; Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah cidera janji/wanprestasi; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara;Atau apabila yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
2666 — 2073 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Pengugat d.r. sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan132 HIR dengan ini mengajukan gugat balik (rekonvensi) yaitu surat gugatanyang secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawabanTergugat dalam perkara ini;Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r. dengan ini mengajukan rekonvensiterhadap Venny Gan dan Stevenson selanjutnya disebut sebagai ParaTergugat dalam Rekonvensi (d.r.)
:Bahwa adapun dalil dan alasan Penggugat d.r. mengajukan gugatan balikterhadap Para Tergugat dr. adalah karena Para Tergugat d.r telahHalaman 12 dari 32 hal. Put.
Nomor 147 K/Pdt/201710.11.12.mengajukan gugatan terhadap Penguggat d.r. yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan registrasi Nomor 23/Padt.G/2015/PNGS tertanggal 6 Mei 2015 dengan dasar gugatan;Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat dr. dalam perkaraKonvensi merupakan perbuatan tanpa dasar hukum yang jelas dan penuhrekayasa yang terlalu mengadaada sehingga Penggugat dr. sangatdirugikan dengan Gugatan Para Tergugat d.r.
RB.g mengatur Setiap Orang yang mendalilkanbahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknyasendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatuperistiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak menjelaskan danmemahami apa yang dimaksud dengan formalitas gugatan;Bahwa untuk menilai formalitas gugatan, cukup dengan menilaihubungan antara posita dan petitum suatu gugatan serta menilai /ega/standing Penggugat dalam mengajukan
Jadi pihak yangmerasa terganggu kepentingannya dapat mengajukan tuntutan hak danberdasarkan hal tersebut diajukanlah tuntutan hak kepada pihak yangdinilai telah mengganggu kepentingannya;Bahwa untuk menilai kepada siapa sajakah dapat diajukan tuntutan hak,Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni1971 dan Nomor: 2471/K/Sip/1981 tgl. 18 Januari 1982 menegaskanPenggugat memiliki Kewenangan untuk menentukan siapasiapa yangakan digugat:Bahwa dalam Putusan Judex Facti, Majelis Hakim
2723 — 1609 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie tingkat pertama dan banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka untuk memilih ... [Selengkapnya]
Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masingmasing sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/TPK/201 7/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa padatanggal 16 November 2017, Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi mengajukan