Dalam Pokok PerkaraMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak melakukankewajiban hukumnya berdasarkan Kepatutan untuk mengkaji uang danmelakukan addendum atas nilai Kontrak Pertama Nomor:105/SS/SPK/IX/2011, diberi tanggal 05 September 2011, Kontrak KeDua dengan Nomor 124/SS/SPK/XII/2012, tanggal 01 Desember 2011Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak melakukankewajiban hukumnya berdasarkan Kepatutan untuk mengkaji ulang danmelakukan adendum atas nilai Kontrak Pertama Nomor:105/SS/SPK/IX/2011, diberi tanggal 05 September 2011, Kontrak KeDuadengan Nomor 124/SS/SPK/XII/2012, tanggal 01 Desember 2011 danKontrak KeTiga dengan Nomor: 064/SS/SPK/IV/2012, tanggal 04 April2012, agar menyesuaikan volume pekerjaan dengan biaya yang telahdikeluarkan Penggugat dari Rancangan Anggaran Biaya untuk luasbangunan

Hariyanto alias Bokir, itu seharusnya dipertanyakan di dalampersidangan.Dengan mencermati hal tersebut di atas, kita tahu bahwa menggalidan mengkaji fakta di persidangan itu merupakan mekanisme prosespersidangan yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali juga oleh JudexFacti.

Ini semua menurut hemat saya bukan saja sebagai bentukkesalahan akan tetapi merupakan penodaan dalam penegakan hukumdan keadilan.Keharusan yang Diabaikan.Setelah mengkaji secara mendalam semua pertimbangan Judex Factisebagaimana Putusan Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta Nomor 59K/PMIl11/AD/IX/2014 tanggal 06 Januari 2015, serta memperhatikan prosespersidangan dalam mengadili perkara Terdakwa yang selama iniberlangsung, saya menilai bahwa sikap Judex Facti sangatsangat kurangobjektif?

Namun demikian seharusnyaJudex Facti selain tidak hanya mengiyakan saja dan menjadikanhal tersebut sebagai fakta hukum, namun demikian seharusnyaJudex Facti terlebin dahulu menggali dan mengkaji kKebenarannyaapakah dengan sikap Terdakwa yang langsung mengiyakanketika mengetahui kalau dirinya dimintai tolong untuk mencarikan 2(dua) unit truk dan 8 (delapan) orang buruh angkat untukmengangkut 600 (enam ratus) sak gula rafinasi dari mobil trukgandeng yang dikemudikan oleh Sdr.

Inilah yang di depan sayasampaikan kenapa Judex Facti dalam mengkaji unsur sengaja itutidak menggunakan teori kesengajaan dengan menyadarikemungkinan (dolus eventualis). Demikian juga seharusnya ketikaJudex Facti menganalisa pengakuan Terdakwa yang mengatakankalau dirinya tidak mengetahui hal ikhwal tentang gula rafinasi danTerdakwa tidak mengetahui kalau gula yang akan dilangsir itu bukanmilik temannya Serda Wijiyanto (Saksi6) Judex Factimenggunakan pemikiran apa iya.

,dan SR Sianturi, S.H., dalam bukunya AsasAsas HukumPidana di Indonesia dan penerapannya pada halaman 167(seratus enam puluh tujuh), tanpa mengkaji secaramendalam sengaja yang ada dalam Pasal 56 Ke1 KUHPapa sama tuntutan hukumnya dengan sengaja yang adadalam Pasal 372 KHUP.

dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal,antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan, dan antara penggugatdengan tergugat sudah sulit didamaikan;Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masingmasing pihak tersebutdiatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalampertimbangan hukum lebih lanjut;Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan danmenilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihakpenggugat, kemudian mengkaji

perceraian sekalipun sebagaihal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkankemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolakbahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak,karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnyasudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas,apabila kita mengkaji

secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), knususnyamengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruhperkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dandibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secarakomprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudahhancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kKeduaduanya hidupdalam kesusahan,

2009MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangtanggal 16 Maret 2009 telah diajukan dalam tenggangwaktu. dan dengan tata cara menurut ketentuanperundang undangan, maka oleh karena itu) permohonanbanding secara formal dapat diterima.Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding,oleh karena itu) maka Majelis Hakim Banding tidak akanmenanggapinya lebih lanjut.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsur tindakpidana yang dilakukan dalam putusan PengadilanMiliter Il 10 Semarang Nomor:PUT/22 K/PMT II10/AD/II/2009 tanggal 16 Maret 2009.Bahwa setelah mengkaji

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa perludiperberat dengan pertimbangan selama menjalanipidana, selama waktu. tersebut dirasa cukup bagiTerdakwa guna merenungkan diri serta tafakur sehinggatidak mengulangi perbuatannya lagi.Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkanoleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah MajelisHakim mengkaji pertimbangan pertimbangan dalamputusan tersebut diatas, Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana pokok berupa penjara

Oleh karena pemeriksaan ditingkat kasasi tidak hanyamengenal kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan olehundangundang, melainkan kesalahan dalam penerapan hukum formal danmateriel, dan hal ini terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataramtidak mengkaji hukum dengan balk dan benar, bahkan Judex Facti secaranyata mengesampingkan faktafakta persidangan tentang peralinan hakHalaman 8 dari 12 Hal. Put.

Nomor 539 PK/Pdt/2017Tanah Sengketa dari Laq Tjorokong kepada H.M Saleh kemudian dibeli olehAmaq Mahsun (ayah Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula ParaTergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi), sehingga lalai dalampemenuhan syarat hukum yang telah diwajibkan oleh undangundang, dankelalaian tersebut terulang kembali ditingkat kasasi disebabkan tidakcermatnya dan/atau ketidaktelitian Mahkamah Agung dalam mengkaji faktafakta hukum dari hasil persidangan, sehingga Mahkamah Agung RI sertamerta mengambil

Bahwa karena Mahkamah Agung RI telah lalai dalam mengkaji hukumdengan memberikan pendapatpendapat tanpa logika hukum yang Jelassesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnyasegenap pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1422K/PDT/2016 tanggal 29 September 2016 yang menguatkan putusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor 177/Pdt.G/PT MTR., tanggal 27 Januari2016 dibatalkan seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat

Penasihat Hukum Terdakwa sudahterlalu jauh dalam mengkaji kewenangan yang dimiliki oleh MajelisHakim, sehingga menurut hemat Oditur Militer, Penasihat HukumTerdakwa semakin tersesat dalam menganalisa perundangundangankarena :a) Ketentuan pasal 26 KUHPM sudah jelas memberikankewenangan kepada Majelis Hakim apabila akan menjatuhkansanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.b) Walaupun penjatuhan sanksi pidana pemecatan daridinas kemiliteran lebih bersifat administrasi karena berhubungandengan

ke1 KUHP, pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara Terdakwa khususnyaterhadap putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara bersamasamamelakukan penipuan dengan mendasarkan pada pembuktian dakwaankedua, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum tidak terpenuhi.Sehubungan hal tersebut, ijinkanlah pada kesempatan ini OditurMiliter akan mengkaji

Terhadap uraian fakta hukum pada uraian point 9 (sembilan)sampai dengan 12 (dua belas) Putusan Pengadilan Militer II11Yogyakarta Nomor: PUT/91K/PM II11/AD/X/2012 tanggal 9Januari 2013, tentunya tidak perlu saya kupas dan kaji sepertilayaknya Oditur Militer dalam mengkaji uraian poin 8 (delapan),maka apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkaji faktahukum dilakukan dengan cermat, dan objektif maka niscayakeputusannya tidak akan demikian.2.

Pembuktian Unsur Tindak Pidana.Mencermati uraian pembuktian unsur tindak pidana khususnya padapembuktian unsur kedua pada dakwaan kedua yakni Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,maka dengan mencermati kajian fakta yuridis tersebut diawal, walaupunOditur Militer hanya mengkaji satu poin dari uraian fakta hukumsebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya, apalagi kalau harus semua saya kaji seperti kajian di atas, makasudah

Apakah janjinya ditepati sebagaimana saat Terdakwa danSaksi4 mau meminjam uang kepada Saksi1............... 2,32MenimbangMencermati ketiga kajian tersebut tentunya dengan hanyamenggunakan kajian hukum satu poin saja yang telah Oditur Militeruraikan tersebut, sudah bisa menjawab semua tanpa harus mengkaji dariuraian yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah Ada apa MajelisHakim Tingkat Pertama dalam mengkaji hanya sesepele dan serendahLY cemscenecseass ?

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum seperti yang diuraikan diatas,maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidakbersalah, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah faktafakta hokum tersebut relevan dengan delik yang didakwakan seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal yang didasarkan pada pasal 351 ayat ( 1 )KUHPidana, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mengkaji apakahdelik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan faktafakta hokumtersebut diatas Menimbang, bahwa didalam dakwaan Terdakwa BENYAMIN BAILAO Alias MINtelah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang analisa yuridisnya akan dipertimbangkan sebagai

sebagaimanadiuraikan Penutut Umum dalam surat dakwaannya ; won Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa BENYAMINBAILAO Alias MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP,sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggungan jawab pidana ;HAL. 9 s/d. 12PUTUSANNo.20/Pid.B/2014/PN.Rnd Menimbang,bahwa untuk menilai unsur pertanggungan jawab pidana dari Terdakwa,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji

Bahwa mengenai keberatan dari Oditur Militer atas putusanPengadilan Tingkat Pertama yang meniadakan pidana tambahansesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim TingkatBanding setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidangdan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, semua yangmenjadikan keberatan mengenai fakta hukumnya telahdipertimbangkan dalam Putusan, sedangkan mengenaipenjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militerkepada diri Terdakwa Pengadilan Tingkat Pertama

Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini besertaberkas perkaranya kepada Pengadilan Militer IIl12 Surabaya.tindak pidana ini lebih disebabkan niat Terdakwa ingin merawatdan menyekolahkan anak kandungnya sendiri yang saat ini: Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat PertamaNomor : 183K/PM.III12/AD/IX/2013, tanggal 22 Oktober 2013, dainBerita Acara Sidang mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidanaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim

.: Bahwa oleh karena pemohon banding dalam hal ini Terdakwa tidakmengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat BandingMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatakan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengkaji seluruhfakta yang terungkap di persidangan.: Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tingkat PertamaNomor : 63K/PM.IIl17/AD/IX/2013, tanggal 20 Nopember 2013 yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana

pertimbangan ren di atas, serta demi kebenarangadilan Militer Tinggi Ill Surabayambali atau membatglkan putusan Pengadilan Militer III16omor : 195K/PM.Iengadili sendiri.Bandin 16/AD/X11/2012, tanggal 17 Januarig Oditur Terdakwa tidakHing.Militer, MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat: Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori BandingnyaMajelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaiberikut :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelahmempelajari dan mengkaji

Berita Acara Sidang dan PutusanPengadilan Militer Tingkat Pertama, apa yang menjadikan keberatanmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan dihadapkan dengankesalahan Terdakwa tidak selalu harus sama dengan Tuntutan Oditur,karena perbedaan pandangan tentang rasa keadilan.: Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertamamengenai hal pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam putusanPengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor : 195K/PM.IIl16/AD/X1I/2012, tanggal 17 Januari 2013, setelah mengkaji

dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal,antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan, dan antara penggugatdengan tergugat sudah sulit didamaikan;Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masingmasing pihak tersebutdiatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalampertimbangan hukum lebih lanjut;Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan danmenilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihakpenggugat, kemudian mengkaji

perceraian sekalipun sebagaihal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkankemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolakbahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak,karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnyasudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas,apabila kita mengkaji

secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), knususnyamengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruhperkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dandibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secarakomprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudahhancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kKeduaduanya hidupdalam kesusahan,

.: Bahwa oleh karena pemohon banding dalam hal ini Oditur Militer tidakmengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengkaji seluruhfakta yang terungkap di persidangan.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenaiketerbuktian unsurunsur tindak pidana dalam Putusan PengadilanMiliter IIl18 Ambon Nomor : 163K/PM Ill18/AD/XII/2013, tanggal 16Januari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut, Berita

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannyatidak mengkaji dan menelaah terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam salah satu pertimbangan putusannya "Bahwasuatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : UnsurYuridis, Unsur Sosiologis dan Unsur Filosofis" terhadap pertimbanganMajelis Hakim tersebut sangatlah kontradiktif karena, menurut Majelis HakimHal. 9 dari 12 hal. Put.

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan dalambentuk tanaman" sesuai Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika tetapi terhadap putusan pidana menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa di bawah ketentuan perundangundangan Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni di bawah pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannyajuga tidak mengkaji

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannyajuga seharusnya mengkaji terhadap pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Wonogiri dalam salah satu pertimbangan putusannya menyatakan :"Bahwa rumusan hasil diskusi komisi A Bidang Pidana Umum dan PidanaKhusus pada hasil Rakernas MARI dengan jajaran Pengadilan TingkatBanding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 yangmenyatakan "Bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidanaminimum khusus asalkan didukung

baik karenatidak dijawabnya gugatan maupun berdasarkan keterangan saksi yang dapatdiketahuil dengan ditemukannya unsur unsur, penggugat dan tergugat telahdikaruniai Seorang anak berumur satu tahun delapan bulan, penggugat mampumengasuh anak tersebut karena pengggugat mempunyai kesempatan danpenggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan danjawaban serta menilai dan membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti,kemudian mengkaji

dirumuskan di atas perlu dikajisecara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijakdan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum(penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;Menimbang bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraianberdasarkan hukum;Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan danmenilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihakpenggugat, kemudian mengkaji

perceraian sekalipun sebagaihal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkankemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolakbahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak,karena memisahkan antara seorang yang terus menerus bertengkar yang sifatnyasudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas,apabila kita mengkaji

secara mendalam tujuan syariah (magasid syariah), knususnyamengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruhperkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dandibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secarakomprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudahhancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau keduaduanya hidupdalam kesusahan, tiada

No. 0437/Pdt.G/2018/PA.Sub.Menimbang bahwa setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis sertamenelaah secara mendalam berbagai ketentuan yang bercerai berai baik yangbersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diketahui patokan nilai umumpedoman hak asuh anak dapat dirumuskan sebagaimana penegasan dalampertimbangan hukum berikut;Menimbang bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harusdipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan atau permohonan hak asuhanak, dapat dilinat dari

putusannya,karena dalam perkara a quo oleh karena Penggugat dalam dalil positagugatannya menyatakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannyasebagaimana dalam perjanjian dengan demikian Penggugat telahmenyimpulkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi akantetapi didalam posita gugatannya tidak tertulis dengan jelas dan terangmengenai perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut atau setidaktidak pernyataan mengenai Wanprestasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mengkaji

tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnyamengemukakan bahwa jika memperhatikan title gugatan Pembandingsemula Penggugat, maka benar gugatan tersebut adalah GugatanPembatalan Perjanjian, namun yang harus diketahui, pembatalansuatu perjanjian adalah suatu akibat yang tidak dapat berdirisendiri tanpa adanya sebab yang mendahului berupa wanpretasi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding telah mengkaji

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengkaji danmenganalisa bukti P Pembanding, yang menurut Majelis Hakim TingkatPertama berada diluar tanah sengketa, padahal Pembanding telah uraikandan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di obyek tanah SengketaPembanding/Penggugat menunjukkan bahwa tanah sengketa ya yangdikuasai Tergugat/Terbanding;3.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mengkaji dan menganalisa buktbukti surat dari Terbanding yang diajukan pada sidang tingkat pertama, tibatiba Majelis mempertimbangkan bahwa Terbanding telah mendapatkanpembagian tanah dari Pemerintahan Desa Huyula pada tahun 2004 haltersebut tanpa dibuktikan dengan bukti bukti Surat tertulis, sehinggabantahan terbanding perlu dikesampingkan ;5.

Bahwa Judex Factie tidak melihat dan mengkaji dengan penuh rasa adildan bijaksana LATAR BELAKANG terjadinya tindak pidana yangsesungguhnya terlebihlebin ada hubungan yang sangat erat antaraHerman Pelani, dengan saksisAMSUL HADI dan dengan saksi ENIHERLINAWTI yaitu KEPONAKAN dan ADIK KANDUNG DARIPELAPOR /SAKSI KORBAN HERMAN PELANI dan KETIGATIGANYAsama sekali TIDAK DISUMPAH, sehingga keterangan yangdisampaikannya adalah TIDAK OBYEKTIF dan ada indikasi HANYAMENGADANGADA.

Oleh karenanya atas nama Terdakwa dan keluargamohon agar Judex Factie mengkaji ulang jumlah hukuman tersebut,dengan melihat latar belakang keluarga dan pendidikan Terdakwa;.

dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal,antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan, dan antara penggugatdengan tergugat sudah sulit didamaikan;Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masingmasing pihak tersebutdiatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalampertimbangan hukum lebih lanjut;Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan danmenilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihakpenggugat, kemudian mengkaji

No. 0657/Pdt.G/2016/PA.Sub.Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolakbahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak,karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnyasudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas,apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (magasid syariah), knhususnyamengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai

dasar dan ruhperkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dandibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secarakomprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudahhancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau keduaduanya hidupdalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati,sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi

dengan telah beberapa kalinya diadakan pergantian Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat pertamaPengadilan Negeri Tahuna, vide, Penetapan Majelis Hakim dalam berkas;maka sepertinya dalam hal memeriksa dan mengadili perkara aquoMajelis Hakim yang terakhir memeriksa dan mengadili perkara a quoterkesan dalam keputusannya asal jadi dan cari gampang dalam membuatpertimbangan hukum keputusannya ;sehingga Majelis Hakim tersebut tidak cermat, tidak teliti dan tidak adillagi mengkaji

dengan dikuasai Tergugat adalah merupakanhal yang prinsip karena akan mengakibatkan gugatan kabursebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.81K/Sip/1971 dengan kaidah hukum bahwa tanah yang dikuasaiTergugat berbeda batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatankarenanya gugatan tidak dapat diterima.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahunatersebut diatas sudah salah/keliru dan ternyata Majelis Hakim PengadilanNegeri Tahuna tersebut sudah tidak melihat dan tidak mengkaji

Majelis Hakim Tinggi) yang memeriksadan mengadili perkara a quo dapat mengkaji dan mempertimbangkan lag!

gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya danbukannya menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapatditerima.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara a quomenurut Para Penggugat/Pembanding adalah putusan banci, terkesan asaljadi karena Majelis Hakim tersebut hanyalan Majelis Hakim titipanpelimpahan perkara dari Majelis Hakim sebelumnya (vide penetapan Hakimdalam berkas perkara) sehingga dengan demikian Majelis Hakim tersebutterkesan tidak serius mempelajari, mengkaji

BKN );e Tidak melihat mengkaji riwayat berdirinya pasar;e Tidak mengkaji Pasar telah pernah ada izinnya;e Tidak mengkaji dukungan 5 Desa dan dua Kecamatan saat berdirinyapasar;e Pedagang yang berjumlah sangat banyak, 393 pedagang dankepentingan anggota keluarga yang dihadapi, oleh para pedagang,termasuk ketergantungan pihakpihak lain;e Saat dilakukan pembongkaran mau menjelang puasa dan lebaran;e Kebutuhan masyarakat akan keberadaan pasar tradisionil;e Pertimbangan rasional dari yang berkepentingan