• Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban untuk membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sektor Industri Percetakan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 dan tahun 2017 kepada Para Tergugat Rekonvensi;3. Menyatakan upah yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Sidoarjo tidak bertentangan dengan peraturan perundangangan yang berlaku; 4.

  Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran upah yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2016 dan tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Sidoarjo; DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

• - Menyatakan perbuatan Tergugat yang membayarkan upah dibawahketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Deli Serdang bertentangan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

  Tergugat) tidak memberlakukan pembayaran upah kepadamasingmasing Para Penggugat sesuai dengan Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSK) Deli Serdang Tahun 2016 berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/87/KPTS/TAHUN2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun2016 tersebut, sehingga Para Penggugat tidak menerima kenaikan Upahdan hanya menerima upah yang lebih rendah dari ketentuan UMSKKabupaten Deli Serdang tahun 2016, sebagai berikut : Upah Yang UMSK Kekurangan

  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.Pasal 89:(1) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) hurufa Oapat terdiri atas:a.

  Upah Minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.b. Upah Minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atauKabupaten/ Kota.(3) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkankepada pencapaian kebutuhan hidup layak.Halaman 9 dari 62Putusan PHI Nomor :178/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn(4) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan olehGubernur. dengan memperhatikan rekomendasi dari DewanPengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 18.

  ;Halaman 47 dari 62Putusan PHI Nomor :178/Pdt.SusPHI/2016/PN MdnMenimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin 2 yangmenyatakan perbuatan Tergugat yang membayarkan upah/gaji pada bulanJanuari s/d Maret 2016 dibawah ketentuan Upah Minimum Sektoral KabupatenDeli Serdang Tahun 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Perjanjian Bersama dan P.9Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/87/KPTS/TAHUN2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten

  sebagaimana dimaksud pada pasal 88 ayat (3) huruf a dapatterdiri atas upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atauKabupaten/Kota, juncto pasal 90 ayat (1) yang berbunyi Pengusaha dilarangmembayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud padapasal 89 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatanTergugat yang membayarkan upah/gaji pada bulan Januari s/d Maret 2016dibawah ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun2016 adalah perbuatan

• Menyatakan tergugat kurang membayar upah dari ketentuan UMP ( Upah Minimum Propinsi ) Tahun 2012 dan UMP ( Upah Minimum Propinsi ) Tahun 2013 ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp. 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Tergugat mengundurkan diri;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6. Membebankan biaya perkara kepada negara

  tanggal 29 April 2014 dengan register No.07/G/2012/PHI.Jbi telahmengajukan gugatan sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat/Pekerja mulai bekerja sebagai supir pada perusahaan bulanSeptember 2012 s/d bulan Februari 2013 (6 bulan) dengan rincian upah sebagaiberikut;e Gaji pokok Rp. 500.000,e Uang harian Rp. 7.000,//hari x jumlah hari kerja;e Subsidi uang makan Rp. 10.000,/hari x jumlah hari kerja;e Uang kerajinan a;ias tepat waktu Rp. 100.000,/bulan;Padahal berdasarkan UMP provinsi Jambi tahun 2012 upah minimum

  (UMP) Jambisebesar Rp. 1.142.500,/bulan (satu juta seratur empat luluh dua ribu lima ratus rupiah),sedang untuk tahun 2013 upah minimum pekerja (UMP) adalah sebesar Rp.1.300.000,/bulan (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

  Dan perusahaan sudah melanggarketentuan UU Nomor 13 tahun 2013 tentang upah minimum P1.2 Bahwa pada awal bekerja ada kesepakatan antara Penggugat/ Pekerja denganTergugat mengenai Gaji awal Pekerja sebagai percobaan selama dua Bulan upahharian dengan rincian sebagai berikut :e Upah Harian Rp.30.000; / hari;e Uang keluar Kota Rp.30.000;/hari dikalikan jumlah hari kerja keluar Kota,e Kekurangan pembayaran upah pekerja Sdr.

  ;Menimbang bahwa sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandalam pasal 88, 89, dan 90 telah ditetapkan mengenai norma pengupahan antara laintelah ditentukan ketentuan mengenai upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur,dan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah yang telah ditetapkanmelalui keputusan Gubernur tersebut.

  ;Mengingat Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danUndangundang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial ;MENGADILI1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;2 Menyatakan tergugat kurang membayar upah dari ketentuan UMP ( UpahMinimum Propinsi ) Tahun 2012 dan UMP ( Upah Minimum Propinsi ) Tahun2013 ;3.

• MENGADILI:

  DALAM EKSEPSI;

  • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan Penggugat dengan Kode KBLI 29300 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/KEP.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah

  Provinsi Jawa Barat tahun 2017, sehingga Penggugat tidak wajib membayar upah minimum sektor kabupaten (UMSK) Bogor tahun 2017;

• Menyatakan upah tahun 2017 yang berlaku pada perusahaan Penggugat dalam hal ini PT.

  Asalta Surya Mandiri berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) per bulan;

• Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 1.226.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
• Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

• M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI:- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagian;- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;- Menyatakan batal Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.28-Huk/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2015;- Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.28-Huk/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Tentang

  Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2015 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2015 yang menetapkan kelompok jenis usaha alas kaki sub sektor sepatu olahraga masuk dalam UMS 2;- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima;- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.469.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

  Surat Walikota Tangerang Nomor: 560/03Disnaker/2015 Tanggal 2 Januari2015 Prihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektoral Kota TangerangTahun 2015; 22220 noe non non nnn non nnn en nee nnn nn nnn nee nnn nee nne neell. TENGGANG WAKTU GUGATAN : 1. Bahwa objek Sengketa berupaKeputusan Gubernur Banten Nomor:561/Kep.28Huk/2015 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota TangerangTagun 2015 diterbitkan Tergugat Tanggal 28 Januari 2015; 2.

  Kota Tangerang 2013 dan SK GubernurNomor 561/Kep.14Huk/2014 Tentang Upah Minimum Sektoral KotaTangerang tahun 2014; 202020 202 000.

  Januari 2015, Penggugatternyata tidak masuk dalam golongan Upah Minimum Sektoral 2 (dua)melainkan masuk dalam golongan Upah Minimum Sektoral 3 (tiga); 9.

  Bahwa atas hal tersebut penggugat merasa dirugikan, sebab denganmenempatkan Penggugat ke golongan Upah Minimum Sektoral 3 (tiga),Halaman 7 dari 89 halaman, Putusan No. 11/G/2015/PTUNSRGyang seharusnya berdasarkan berita acara Pengelompokan dan BesaranUpah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2015, yang ditanda tanganioleh masingmasing perwakilan serikat buruh, Penggugat ada dalamgolongan Upah Minimum Sektoral 2 (dua), yang berarti terdapat perbedaandan pengurangan besaran Penambahan sebesar 5% dari

  Surat Walikota Tangerang Nomor: 560/03Disnaker/2015 Tanggal 2 Januari2015 Prihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektoral Kota TangerangTU 1 Sg mamma nm meneameUntuk dibatalkan,

• DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran I Angka II huruf n dan lampiran II Angka II huruf k yang mengatur mengenai tekstil, dari Penggugat ; DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan batal Keputusan

  TUN obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran I Angka II huruf n dan lampiran II Angka II huruf k yang mengatur mengenai tekstil ; - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran

  Dengan kata lain, anggota Penggugat sudahharus menyesuaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sesuaidengan penetapan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/KotaHalaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor : 10/G/2012/PTUNSRGtersebut sejak tanggal 4 Januari 2012 tersebut.

  /2011, Perihal Rekomendasi usulanupah minimum sektoral dan tertanggal 13 Desember2012, untuk besarannya upah minimum sektoralkelompok II sebesar Rp. 1.682.065 ;b Surat Rekomendasi dari Bupati Tangerang yangditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor :561/3273Disnakertrans/2011, Perihal usulan revisiHalaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor : 10/G/2012/PTUNSRGUpah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 danusulan penetapan Upah Minimum sektoral KabupatenTangerang Tahun 2012, tertanggal 20 Desember

  sektoralkabupaten/kota telah secara tersurat diatur dalam Pasal 89 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ayat (1) dan (3), yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :a upah minimum berdasarkan wilayah provinsi ataukabupaten/kota : b upah minimum berdasarkan sektor pada wilayahprovinsi atau kabupaten/kota ; Ayat (3) =: Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan olehGubernur

  dengan memperhatikan rekomendasi dari DewanPengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota ; Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan MenteriTenaga Kerja Nomor : Per01/Men/1999 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep226/Men/2000, berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 : Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Propinsi, Upah MinimumSektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kotadan Upah Minimum Sektoral

  Provinsi ;2 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) ;3 Penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi ; Menimbang bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, menurut Pasal 38Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, diantaranyabertugas : a.

• MENGADILI:

  DALAM EKSEPSI;

  • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan Penggugat dengan Kode KBLI 29300 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/KEP.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah

  Provinsi Jawa Barat tahun 2017, sehingga Penggugat tidak wajib membayar upah minimum sektor kabupaten (UMSK) Bogor tahun 2017;

• Menyatakan upah tahun 2017 yang berlaku pada perusahaan Penggugat dalam hal ini PT.

  Asalta Mandiri Agung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) per bulan;

• Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 836.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
• Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

• Menyatakan Tergugat melanggar pembayaran upah minimum kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provisi Jawa Barat tahun 2018 tertanggal 21 Nopember 2017, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1220-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tertanggal 21 Nopember 2018, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor

  : 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020tertanggal 1 Desember 2019 dan561/Kep.774-Yanbangsos/2020tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provisi Jawa Barat tahun 2021tertanggal21 Nopember 2020;

  3.

  Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah minimum kepada Para Penggugat sejak Januari 2018 sampai dengan April 2021 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.277.089.368,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

  1. Budi sebesar Rp. 75.122.904,-

  2. Firman Suningrat sebesarRp. 75.122.904,-

  3.

• Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
  4.

  Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

  Bahwa berdasarkan uraian point 5 di atas, Gubernur ProvinsiKepulauan Riau seharusnya menetapkan Upah Minimum Kota Batamtahun 2021 sesuai formula Penetapan Upah Minimum sebagaimanadiatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) Peraturan Pemerintah (PP) 78tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4), (5)dan (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018tentang Upah Minimum, yang menyatakan:Pasal 44:(1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 Ayat (1) dihitung

  dengan menggunakan formula perhitunganUpah Minimum;(2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud padaAyat (1) sebagai Berikut: UMn = UMt + UMt X (Inflasit + % APDBt);(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah Minimumdengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) diatur dengan peraturan Menteri.Pasal 3 Permenaker No.15 tahun 2018 tentang Pengupahan:(1) Formula Perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalanPutusan

  Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 15 dari 97ditambah dengan Hasil Perkalian antara Upah Minimum tahunberjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi Nasional tahunberjalan dan tingkat Pertumbuhan produk domestik bruto tahunberjalan;(2) Formula perhitungan Upah minimum yang sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) sebagai berikut:UMn = UMt + UMt X (Inflasit + % A PDBt).(3) Formula Perhitungan Upah minimum sebagaimana yang dimaksudpada Ayat (2) dengan keterangan sebagai berikut:UMn = Upah Minimum yang

  Usulan Unsur Pengusaha.Mengusulkan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Kota Batamtahun 2021, sehingga Upah Minimum Kota Batam tahun 2021sama dengan Upah Minimum Kota Batam tahun 2020 denganalasan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor:M/11/HK.04/X/ 2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19);2.

  Penetapan Upah Minimum Tahun 2021Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia padamasa pandemi COVID19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional,diminta kepada Gubernur untuk:7. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020;2. melaksanakan Penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021sesual ketentuan peraturan perundangundangan;3. menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.Sehubungan dengan hal tersebut

• M E N G A D I L I

  DALAM PENUNDAAN :

  Menolak Permohonan para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa;

  DALAM EKSEPSI :

  Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

  DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum

  Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang huruf D Diktum ketujuh yang berbunyi dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit Bersama pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh ditingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah dengan persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Pemerintah

  Daerah Provinsi Jawa Barat;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang huruf D Diktum ketujuh yang berbunyi dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan

  menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

  perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yangbesarannya ditetapkan oleh Menteri.

  ;Halaman 58 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDG Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untukseluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (Satu) provinsi.; Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yangberlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota..;UMP wayib ditetapkan oleh Gubernur (vide Pasal 8 ayat (1) Permenaker 15Tahun 2018).

  Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum SektorProvinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota(UMSK) (vide Pasal 89 UU 13/2003).

  tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun2020;Bahwa Untuk Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)Gubernur dapat menetapkan UMK atas dasar RekomendasiBupati/Walikota dan Saran Pertimbangan Dewan PengupahanProvinsi (Depeprov).

• Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT. Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;----------------------------------3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;--------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);-------

  Minimum Tahun 2016, bukan kepada PARA PENGGUGATpekerja PT.

  Nomor 231/MEN/2003tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum,yaitu :(1).

  Upah Minimum;Sebagai Implementasi dari peraturan di atas, terbuktibahwa TERGUGAT menerima surat permohonanpenangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebanyak 110perusahaan, dan salah satunya adalah PT.

  hukum bagi para Penggugat yakni para Penggugat tidak menerimaupah minimum tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan.

  Jumlah pekerja/oburuh seluruhnnya dan jumlah pekerja/ouruh yangdimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;f.

• DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan batal obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk

  /2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

  Dengan kata lain, anggota Penggugat sudahharus menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai denganpenetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut sejaktanggal 4 Januari 2012 tersebut.

  Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) ; 2). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) ;3).

  Nomor : 11/G/2012/PTUNSRG560/452Disnaker/2011, Perihal Rekomendasi usulanupah minimum sektoral dan Perubahan Usulan UMKTahun 2012, tertanggal 13 Desember 2012, yang isinyamerekomendasikan untuk revisi Upah Minimum KotaTangerang menjadi sebesar sebesar Rp. 1.529.150 ;Surat Rekomendasi dari Bupati Tangerang yangditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor :561/3273Disnakertrans/2011, Perihal usulan revisiupah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 danusulan penetapan Upah Minimum sektoral KabupatenTangerang

  , sedangkan aturan pelaksana untuktata cara penangguhan Upah minimum tersebut tertuang didalamKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan PelaksanaanUpah minimum ; 4 Sebagai Implementasi dari Peraturan diatas, terbukti bahwaTergugat menerima surat permohonan penangguhan pelaksanaanUpah Minimum sebanyak 58 perusahaan ; 5 Dari 58 Perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhanpelaksanaan Upah Minimum dapat kami sampaikan perinciannyasebagai

  telah diubah denganKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep226/Men/2000, berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 : Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Propinsi, Upah MinimumSektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kotadan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/ Kota)" ;Pasal 4 : (1) Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atauUpah Minimum Kabupaten/Kota,sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ; Menimbang bahwa setelah mencermati

• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu: Pembayaran tagihan atas jasa borongan dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 sejumlah Rp28.465.141.422,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah); Penyesuaian nilai Upah Minimum Regional atau yang saat ini dikenal diganti istilahnya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sejumlah

• DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 421/15/XI/2021 Tanggal 19 November 2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Di Provinsi Gorontalo;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 421/15/XI/2021 Tanggal 19 November 2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Di Provinsi Gorontalo;
  4. Menghukum

• p>

  • Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;------------------------------

  DALAM EKSEPSI

  • Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;------------------

  DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;---------------------
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum

  Sektor (UMS) Kota batam Tahun 2018 berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 ;--------------

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota batam Tahun 2018 berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 ;--------------------------------------------------
• Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

  Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat KeputusanGubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tentang PenetapanUpah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikutlampirannya tanggal 08 Juni3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tentang PenetapanUpah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikutlampirannya tanggal 08 Juni4.

  Bahwa Peraturan mentri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 7Tahun 2013 pasal 11 ayat (1) Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2huruf a gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektorProvinsi (UMSP) dan/atau Upah minimum sektor Kabupaten/kota(UMSKk) atas Kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikatpekerja /serikat Buruh disektor yang bersangkutan.4.

  Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor804 tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun2018 Syah SecaraHUKUM), 7 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen cence nee ne ne3.

  Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dantegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam prosespenentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanismeyang ditentukan oleh UndangUndang Republik Indonesia nomor : 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 89 ayat (1)sampai (4) yang berbuny :1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdiri atas :2202a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi ataukabupaten/k0ta; nen enna nen nnn n enn

  nnnnn neeb) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsiataukabupaten/k0ta; 220 nena enn nnn nnnenn ene2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkankepada pencapaian kebutuhan hidup layak;3)Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasidari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atauBupati/Walikota;Halaman 62 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPI4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhanhidup layak sebagaimana dimaksud

• MiseriMasuk Kerja : Tanggal 2 Januari 2001, sejak mulai beroperasinya pembuatan tahu secara tradisionil sesuai bukti pengakuan TergugatMasa kerja : 14 tahun lebihUpah : Rp. 2.710.000,- / bulan (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kab / Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Upah Minimum Kota Surabaya) Uang pesangon, sebesar : ----------------------------------------------------------2 x 9 x Rp. 2.710.000 = Rp. 48. 780.000,- ------------------- Uang

  Upah : Rp. 2.710.000,- / bulan (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kab / Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Upah Minimum Kota Surabaya).

  SuparnoMasuk Kerja : Tanggal 2 Januari 2001, sejak mulai beroperasinya pembuatan tahu secara tradisionil sesuai bukti pengakuan TergugatMasa kerja : 14 tahun lebihUpah : Rp. 2.710.000,- / bulan (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kab / Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Upah Minimum Kota Surabaya) Uang pesangon, sebesar : ----------------------------------------------------------2 x 9 x Rp. 2.710.000 = Rp. 48. 780.000,- ---------------- Uang

  Per. 04/Men/1994 untuk masing - masing Penggugat, sebesar Rp. 2.200.000,- untuk Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimun Kab / Kota di Jawa Timur Tahun 2014 untuk Upah Minimum Kota Surabaya) dan sebesar Rp. 2.710.000,- untuk Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 -------------------------------------------------------------------- Dan upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;4.

  Pengusaha dilarang membayar upah pekena lebih rendah darupah minimum ; 2. Dalam hal ini pengusaha tidak mapu membayar upah minimum,maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;Pasal 371. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah = minimumsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan olehpengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggungJawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10( sepuluh ) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum ;2.

  , upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;14.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dantegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam prosespenentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanismeyang ditentukan oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padaPasal 89 ayat (1) sampai(4) yang berbunyi: 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdin atas: a) upah minimum

  Upah Minimum berdasarkan KelompokUsaha Batam tahun 2013 ; e Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (DPK)Batam pada tanggal 27 Oktober 2015 tentang UMK Batamtahun 2016 dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batamtahun 2016 ; E.

  (Bukti T.II.Int.15) ;Kepmenakertran RI No. 231 Tahun 2013 TentangPenangguhan Upah Minimum.........

  Sektoral Kota Batam2012 tentang Penetapan Tahun 2016Upah Minimum KotaBatam Tahun 20132 Subjek Penggugat: Penggugat:Hukum .

• Menghukum Tergugat untuk membayar Kekurangan Upah Penggugat sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2017 ;No Upah MinimumTahun 2013 Upah yang dibayarBulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran Upah 01 Rp.1.450.000,- Rp.1.000.000,- dari bulan Agustus 2013 s/d Desember 2013 selama 5 bulan Rp.1.450.000,- dikurangi Rp.1.000.000,- = Rp.450.000,-/bulan x 5 bln = Rp.2.250.000,-No Upah MinimumTahun 2014 Upah yang dibayarBulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran Upah 01 Rp.1.775.000,- Rp.1.000.000,-

  dari bulan Januari 2014 s/d Maret 2014 selama 3 bulan Rp.1.775.000,- dikurangi Rp.1.000.000,- = Rp.775.000,-/bulan x 3 bln = Rp.2.325.000,-No Upah MinimumTahun 2014 Upah yang dibayarBulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran Upah 01 Rp.1.775.000,- Rp.1.250.000,- dari bulan Aperil 2014 s/d Juli 2014 selama 4 bulan Rp.1.775.000,- dikurangi Rp.1.250.000,- = Rp.525.000,-/bulan x 4 bln = Rp.2.100.000,-No Upah MinimumTahun 2014 Upah yang dibayarBulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran

  Upah 01 Rp.1.775.000,- Rp.1.450.000,- dari bulan Agustus 2014 s/d Desember 2014 selama 5 bulan Rp.1.775.000,- dikurangi Rp.1.450.000,- = Rp.325.000,-/bulan x 5 bln = Rp.1.625.000,-No Upah MinimumTahun 2015 Upah yang dibayarBulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran Upah 01 Rp.1.925.000,- Rp.1.450.000,- dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 selama 12 bulan Rp.1.925.000,- dikurangi Rp.1.450.000,- = Rp.450.000,-/bulan x 12 bln = Rp.5.700.000,-No Upah MinimumTahun 2016 Upah yang dibayar

  Bulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran Upah 01 Rp.2.146.375,- Rp.1.450.000,- dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 selama 12 bulan Rp.2.146.375,- dikurangi Rp.1.450.000,- = Rp.696.375,-/bulan x 12 bln = Rp.8.356.500,-No Upah MinimumTahun 2017 Upah yang dibayarBulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran Upah 01 Rp.2.352.577,- Rp.1.450.000,- dari bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 selama 12 bulan Rp.2.352.577,- dikurangi Rp.1.450.000,- = Rp.902.570,-/bulan x 12 bln = Rp.10.830.840

  Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sejak bulan Desember 2017 yang dibayarkan pada bulan Januari 2018 s/d bulan Maret 2018 diajukannya gugatan ke PHI selama 3 bulan Upah :No Upah MinimumTahun 2018 Upah yang dibayarBulan berjalan Selisih / KekuranganPembayaran Upah 01 Rp.2.557.486,- Tidak dibayarsejak bulan pembayaran Januari 2018 s/d Maret 2018 selama 3 bulan Upah Rp.2.557.486,-/bulan x 3 bulan = Rp.7.672.458,-Jumlah seluruhnya adalah Rp.74.454.596,- terbilang (tujuh puluh empat

  berjalan adalah sebagaiberikut : Upah Minimun Pekanbaru Tahun 2013 adalah Rp.1.450.000,/bulannya; Upah Minimjm Pekanbaru Tahun 2014 adalah Rp.1.775.000,/oulannya ; Upah Minimum PekanbaruTahun 2015 adalah Rp.1.925.000,/oulannya ; Upah Minimum PekanbaruTahun 2016 adalah Rp.2.146.375,/oulannya ; Upah Minimum PekanbaruTahun 2017 adalah Rp.2.352.577,/bulannya ; Upah Minimum Pekanbaru Tahun 2018 adalah Rp.2.557.468,/bulannya ;Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2013 adalahsebesar Rp.1.450.000

  ;Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalahsebesar Rp.2.557.468, sementara gaji Penggugat untuk Tahun 2018 belum dibayaroleh Tergugat, maka Kewajiban Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sebesarUpah Minimum lbukota Pekanbaru Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.2.557.468, selama3 bulan dari Januari 2018 s/d Maret 2018, maka jumlah seluruhnya adalahRp.2.557.468, x 3 bulan = Rp.7.672.404.Menimbang, bahwa Cuti Tahun 2017 Penggugat belum dibayarkan olehTergugat, maka sesuai dengan ketentuan

  Menghukum Tergugat untuk membayar Kekurangan Upah Penggugat sejakTahun 2013 s/d Tahun 2017 ; No Upah Minimum Upah yang dibayar Selisih / KekuranganTahun 2013 Bulan berjalan Pembayaran Upah01 Rp.1.450.000, Rp.1.000.000, dari Rp.1.450.000, = dikurangibulan Agustus 2013 Rp.1.000.000, =s/d Desember 2013 Rp.450.000,/obulan x 5 binselama 5 bulan = Rp.2.250.000,No Upah Minimum Upah yang dibayar Selisin / KekuranganTahun 2014 Bulan berjalan Pembayaran Upah01 Rp.1.775.000, Rp.1.000.000, dari Rp.1.775.000,

  = dikurangibulan Januari 2014 Rp.1.000.000, =s/d Maret 2014 Rp.775.000,/bulan x 3 binselama 3 bulan = Rp.2.325.000,No Upah Minimum Upah yang dibayar Selisih / KekuranganTahun 2014 Bulan berjalan Pembayaran Upah01 Rp.1.775.000, Rp.1.250.000, dari Rp.1.775.000, = dikurangibulan Aperil 2014 s/d Rp.1.250.000, =Juli 2014 selama 4 Rp.525.000,/bulan x 4 binbulan = Rp.2.100.000.No Upah Minimum Upah yang dibayar Selisih / KekuranganTahun 2014 Bulan berjalan Pembayaran Upah01 Rp.1.775.000, Rp.1.450.000, dari

  No Upah Minimum Upah yang dibayar Selisih / KekuranganTahun 2015 Bulan berjalan Pembayaran Upah01 Rp.1.925.000, Rp.1.450.000, dari Rp.1.925.000, dikurangibulan Januari 2015 Rp.1.450.000, =s/d Desember 2015 Rp.450.000,/bulan x 12 binselama 12 bulan = Rp.5.700.000,No Upah Minimum Upah yang dibayar Selisin / KekuranganTahun 2016 Bulan berjalan Pembayaran Upah01 Rp.2.146.375, Rp.1.450.000, dari Rp.2.146.375, = dikurangibulan Januari 2016 Rp.1.450.000, =s/d Desember 2016 Rp.696.375,/oulan x 12 binselama

• obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding;

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding;
• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum

  Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;

• Mewajibkan Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tanpa mencantumkan diktum KETUJUH huruf d yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember

  2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;

• Menghukum Targugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• Penggugat untuk seluruhnya;

• Menyatakan status Penggugat adalah pekerja waktu tidak tertentu;
• Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 0723/SP3-KB/PT.RAJA/VI/2018, tertanggal 13 Juni 2018 adalah batal demi hukum;
• Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan;
• Menetapkan
• Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum

  Provinsi Aceh Tahun 2014;

• Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2015;
• Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017;
• Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018;

Sebagai patokan perhitungan upah dalam perkara aquo;

6.

lebih lanjut, Gubernur aceh telahmenetapkan :=" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2014;*" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014, Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2015;" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017;" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018;Sehingga setiap perusahaan yang berada dalam wilayah

hukumPemerintah Aceh secara de jure wajib mengikuti dan memenuhi ketentuanupah minimum yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena peraturantersebut merupakan patokan dalam hal pembayaran upah sehingga patutbagi majelis hakim untuk menetapkan peraturan gubernur sebagaimanatersebut diatas sebagai patokan perhitungan upah dalam perkara aquo;Bahwa tergugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan upah minimumyang telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh tersebut, sehingga terdapatkekurangan upah sebesar Rp.

Menetapkan :=" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2014;=" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014, Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2015;=" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017;=" Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018;Sebagai patokan perhitungan upah dalam perkara aquo;6.

Provinsi Aceh Tahun 2015, sebagaimanatelah di beri materai cukup serta legalisir, diberi tanda bukti P12;Print Out Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017, sebagaimanatelah di beri materai cukup serta legalisir, diberi tanda bukti P.13;Print Out Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018, sebagaimanatelah di beri materai cukup serta legalisir, diberi tanda bukti P.14;Salinan Slip

Menetapkane Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2014;e Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014, Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2015;e Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017;e Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PenetapanUpah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018;Sebagai patokan perhitungan upah dalam perkara aquo;6.