Ditemukan 41 data
92 — 26
Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinaskesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudian memerintahkan saksiFlorensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuksegera memproses semua proses permintaan pembayaran yang telahdiajukan oleh terdakwa Nurdin Haji Rusman lalu saksi FlorensianaNeonbeni langsung memproses penerbitan Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Barang dan Jasa untuk CV SuryaTunas Bangunan tanpa terlebin dahulu melakukan
Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinaskesejahteraan Sosial TTU memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalamkedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial TTUuntuk segera memproses semua proses permintaan pembayaran yang telah diajukanoleh Terdakwa lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitanSPPLS untuk CV Surya Tunas Bangunan tanpa terlebin dahulu melakukanpemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasing persyaratan yang dilampirkandalam dokumen permintaan
Nikolaus Suni,MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudianmemerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial TTU untuk segera memproses semuaproses permintaan pembayaran yang telah diajukan oleh Terdakwa lalu saksiFlorensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan SPPLS Barang dan Jasauntuk CV Surya Tunas Bangunan tanpa terlebin dahulu melakukan pemeriksaanterhadap kebenaran dari masingmasing persyaratan yang
NikolausSuni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudianmemerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selakuBendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial TTU untuk segeramemproses semua proses permintaan pembayaran yang telah diajukan olehTerdakwa;Bahwa saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan SPPLSuntuk CV Surya Tunas Bangunan tanpa terlebin dahulu melakukanpemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasing persyaratan yangdilampirkan dalam
51 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
., memerintahkanFlorensia Neonbeni selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasKesejahteraan Sosial Kab.
,memerintahkan Florensia Neonbeni selaku Bendahara Pengeluaran padaDinas Kesejahteraan Sosial Kab.
Nikolaus Suni, M.T., memerintahkanFlorensia Neonbeni' selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasKesejahteraan Sosial Kab.
91 — 22
dihadirkan dalam persidangan perkara inisehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindakpidana pemalsuan dukumen kependudukan;Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal saksi sudah lupasekira bulan September 2016, bertempat di rental bambu kuningtepatnya di samping Kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara,Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota KefamenanuKabupaten Timor Tengah Utara ;Bahwa awalnya pada bulan September 2016 isteri saksi mendengarinformasi dari Engelbertus Neonbeni
bahwa untuk pengurusan kartutanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran dengan cepat bisalewat Yohanes Neno Fahik;Bahwa selanjutnya isteri saksi pergi ke Kefamenanu bersamaEngelbertus Neonbeni pada pagi hari dan bertemu dengan YohanesNeno Fahik lalu sore harinya isteri saksi Kembali ke rumah denganmembawa Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahirananakanak saksi;Bahwa saksi tidak tahu dimana Yohanes Neno Fahik mengurus Kartutanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anakanak
akan tetapi saksimendapat informasi dari menantu saksi yang bernama EngelNeonbeni yang tinggal di Oenopu Desa Teba, Kecamatan BibokiTanpah, Kabupaten Timor tengah Utara yang yang menyampaikankepada saksi dengan mengatakan kita pergi urus Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran di Pak ANIS (YohanesNeno Fahik) yang rumahnya beralamat di Noemeto, sehingga saksisetuju lalu saksi ikut pergi rumah Pak Anis untuk mengurus dokumendokumen tersebut;Bahwa menurut cerita menantu saksi Engel Neonbeni
76 — 23
TTU ;3 Dokumentasi/foto pekerjaan dilapangan ;4 Kontrak kerja ;e Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktorpelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapan dimaksudpencairan untuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebut diatas makaKepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkan saksiFlorensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaranpada Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memprosessemua proses permintaan pembayaran yang
sudah diajukan oleh parakontraktor pelaksana lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memprosespenerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barang danJasa untuk masingmasing kontraktor pelaksana tanpa terlebih dahulumelakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasingpersyaratan yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayarandimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagaidasar penerbitan Surat
TTU ;3 Dokumentasi/foto pekerjaan dilapangan ;4 Kontrak kerja ;Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktorpelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapan dimaksudpencairan untuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebut diatas makaKepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkan saksiFlorensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaranpada Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memprosessemua proses permintaan pembayaran yang
83 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontrak kerja; Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran olehkontraktor pelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapandimaksud pencairan untuk masingmasing tahapan sebagaimanatersebut diatas maka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTUmemerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selakuBendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial KabupatenTTU untuk segera memproses semua proses permintaan pembayaranyang sudah diajukan oleh para kontraktor pelaksana lalu
saksiFlorensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barang dan Jasa untukmasingmasing kontraktor pelaksana tanpa terlebih dahulu melakukanpemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasing persyaratan yangdilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran dimaksud untukkemudian diajukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagai dasarpenerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnyadiserahkan
63 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thelymitro Raymundo Kapitan aliasMitro, saksi Stefanus Yohn Neonbeni, S.Hut. alias Stefen, saksiMaria Gratia Laka alias Gratia, saksi Maria Taolin alias Mia, saksiMariana Sole Agusta Nope, SH alias Ana, saksi Wilhelmina S.
70 — 14
NikolausSuni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudianmemerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memprosessemua proses permintaan pembayaran yang telah diajukan oleh terdakwa Nurdin HajiRusman lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barang dan Jasa untuk CV Surya TunasBangunan tanpa terlebin dahulu melakukan
NikolausSuni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudianmemerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memprosessemua proses permintaan pembayaran yang telah diajukan oleh terdakwa Nurdin Haji85Rusman lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barang dan Jasa untuk CV.
81 — 31
NIKOLAUS SUNI, MT memerintahkanFLORENSIA NEONBENI selaku) Bendahara Pengeluaran pada DinasKesejahteraan Sosial Kab.
NIKOLAUS SUNI, MTmemerintahkan FLORENSIA NEONBENI selaku Bendahara Pengeluaran padaDinas Kesejahteraan Sosial Kab.
Nikolaus Suni, M.T memerintahkan Florensia Neonbeni selakuBendahara Pengeluaran untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen pengajuanpembayaran termin Il 45% yang kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Setda TTU.Bahwa setelah melalui proses verifikasi, Bagian Keuangan Setda TTU menerbitkan Putusan No. 39/PID.SUS/2014/PN.KPG Hal139SP2D Nomor 2947/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayarantermin Il 45% sebesar sebesar Rp883.643.433,00 setelah dipotong PPh sebesarRp16.363.767,00.Menimbang, bahwa
96 — 25
Saksi, CYPRIANUS UN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara inisehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindakpidana pemalsuan dukumen kependudukan;Bahwa awalnya pada bulan September 2016, isteri saksi mendengarinformasi dari Engelbertus Neonbeni bahwa untuk pengurusan kartuHalaman 15 dari 63putusan nomor 4/Pid.B/2017/PN Kfmtanda penduduk,kartu keluarga dan akta kelahiran dengan cepat bisalewat Yohanes Neno
Fahik, selanjutnya isteri saksi pergi keKefamenanu bersama Engelbertus Neonbeni pada pagi hari danbertemu dengan Yohanes Neno Fahik lalu sore harinya isteri saksikembali ke rumah dengan membawa Kartu tanda penduduk,kartukeluarga dan akta kelahiran anakanak saksi;Bahwa saksi tidak tahu dimana Yohanes Neno Fahik mengurusi Kartutanda penduduk,kartu keluarga dan akta kelahiran anakanak tersebut;Bahwa biaya yang dikeluarkan saksi dalam pengurusan Kartu tandapenduduk dan akta kelahiran masingmasing sebesar
83 — 26
Kontrak kerja ;e Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran olehkontraktor pelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapandimaksud pencairan untuk masingmasing tahapan sebagaimanatersebut diatas maka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial KabupatenPutusan No. 36/PID.SUS/2014/PN.KPG Hal. 6364TTU memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannyaselaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejateraan SosialKabupaten TTU untuk segera memproses semua proses permintaanpembayaran yang sudah
diajukan oleh para kontraktor pelaksana lalusaksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barang dan Jasa untukmasingmasing kontraktor pelaksana tanpa terlebin dahulu melakukanpemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasing persyaratanyang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran dimaksuduntuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagai dasarpenerbitan Surat Perintah
Kontrak kerja;e Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran olehkontraktor pelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapandimaksud pencairan untuk masingmasing tahapan sebagaimanatersebut diatas maka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial KabupatenTTU memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannyaselaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejateraan SosialKabupaten TTU untuk segera memproses semua proses permintaanpembayaran yang sudah diajukan oleh para kontraktor pelaksana lalusaksi
Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barang dan Jasa untukmasingmasing kontraktor pelaksana tanpa terlebin dahulu melakukanpemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasing persyaratanyang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran dimaksuduntuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagai dasarpenerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnyadiserahkan kepada
Florensiana Neonbeni, /nsana, 45 Tahun / 01 Oktober 1967,Perempuan, Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Benpasi, KecamatanKota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Katholik, PNS, SMEA, di depanpersidangan dan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sebelum memberikan keterangan pada persidangan ini, saksi terlebihdahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Kejaksaan NegeriKefamenanu, sebagaimana tersebut
55 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontrak kerja ;v Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktorpelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapan dimaksudpencairan untuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebut diatasmaka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkansaksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segeramemproses semua proses permintaan pembayaran yang sudah diajukanoleh para kontraktor pelaksana lalu
saksi Florensiana Neonbeni langsungmemproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)Barang dan Jasa untuk masingmasing kontraktor pelaksana tanpa terlebihdahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasingpersyaratan yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayarandimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagaidasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnyadiserahkan
Kontrak kerja;v Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktorpelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapan dimaksudpencairan untuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebut diatasmaka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkansaksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segeramemproses semua proses permintaan pembayaran yang sudah diajukanoleh para kontraktor pelaksana lalu
saksi Florensiana Neonbeni langsungmemproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)Barang dan Jasa untuk masingmasing kontraktor pelaksana tanpa terlebihdahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari masingmasingpersyaratan yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayarandimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagaidasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnyaHal. 101
84 — 54
TTU adalah Florensia Neonbeni;Ptsn Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Kpg Hal. 75Bahwa pencairan sudah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu termyn I(berdasarkan SPM) tertanggal 22 Desember 2008 dan termyn II(berdasarkan SPM) tertanggal 30 Desember 2008 dan sebanyak5% yang belum dicairkan karena masih dalam masa pemeliharansampai tanggal 29 Juni 2009 yang mana pada saat masapemeliharan tersebut pekerjaan yang belum diselesaikan dandiselesaikan sebagaimana dengan surat pernyataan kesanggupanmenyelesaikan pekerjaan
Florensia Neonbeni untuk meminta kejelasan terkaitdengan tidak dikenakannya PPn dalam SPM tersebut dan pada saat itu,Florensia Neonbeni membawa copyan Peraturan Menteri Keuangandimaksud untuk dijadikan acuan dalam memproses penerbitan SP2D;Bahwa dari total pembayaran kepada ketiga kontraktor pelaksanapembangunan rumah korban bencana alam sebanyak 333 unit tersebut,masih terdapat sisa dana sebesar Rp79.147.000,00 dan untuk itu, pihakDinas Kesejahteraan Sosial Kab.
FLORENSIA NEONBENI dalam persidangan perkara ini memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia danakan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan inidengan sebenarbenarnya;Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan denganpelaksanaan kegiatan rehabilitasi Rumah korban bencana alam tahun2008 dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 myang telah dilaksanakan pada
Uanini MultikaSejahtera; nama BHENEDIKTA KUSDIATL1. 1 (satu) jepitan asli kwitansi N.K.B.U: 68 tanpa tanggalbulan Desember 2008 beserta lampirannya;2. 1 (satu) jepitan asli kwitansi N.K.B.U: 96 tanpa tanggalbulan Desember 2008 beserta lampirannya.Dikembalikan kepada saksi FLORENSIA NEONBENI.1.
53 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1730 K/Pid.Sus/2012241) PTTTU Florensia Neonbeni untuk memproses saja semuakeuangan tersebut dengan menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) tanpa memeriksa terlebin dahulu bagaimanapekerjaan dilapangan tersebut memang benar telah sesuai atautidak; Bahwa terhadap pencairan dana kegiatan pelaksaanaanpembangunan rehabilitasi rumah sederhana yang seharusnyadilaksanakan oleh masingmasing rekanan sebagaimana tersebutdi atas, namun dalam pencairan dana oleh ketiga rekanansebagaimana kontrak disebutkan
No. 1730 K/Pid.Sus/2012601)Neonbeni untuk memproses saja semua keuangan tersebutdengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpamemeriksa terlebih dahulu bagaimana pekerjaan dilapangantersebut memang benar telah sesuai atau tidak;e Bahwa terhadap pencairan dana kegiatan pelaksaanaanpembangunan rehabilitasi rumah sederhana yang seharusnyadilaksanakan oleh masingmasing rekanan sebagaimana tersebutdiatas, namun dalam pencairan dana oleh ketiga rekanansebagaimana kontrak disebutkan kepada ke4 rekanan
kKeuangan tersebutsemuanya tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai denganKeppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Mendagri Nomor13 Tahun 2006;Bahwa pencairan dana tetap dilakukan walaupun administrasi /pelaporannya tidak sesuai fakta dilapangan hal tersebutdilakukan karena dana pelaksanaan akan hangus oleh karena ituharus diselamatkan sehingga atas perintah Terdakwa selakuKepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTUmemerintahkan bendahara Dinas Kesejateraan Sosial KabupatenTTU Florensia Neonbeni
77 — 34
Kontrak kerja;Bahwa dengan adanya pengajuan permintaanpembayaran oleh kontraktor pelaksana pekerjaandimaksud melalui tahapantahapan dimaksud pencairanuntuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebutdiatas maka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial KabupatenTTU memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalamkedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasKesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segeramemproses semua proses permintaan pembayaran yangsudah diajukan oleh para kontraktor pelaksana lalu saksiFlorensiana
Neonbeni langsung memproses penerbitanSurat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barangdan Jasa untuk masingmasing kontraktor pelaksana84tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadapkebenaran dari masingmasing persyaratan yangdilampirkan dalam dokumen permintaan pembayarandimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala DinasKesejahteraan Sosial Kabupaten TTU selaku PimpinanSKPD guna dijadikan sebagai dasar penerbitan SuratPerintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diserahkankepada masingmasing
Kontrak kerja ;143Bahwa dengan adanya pengajuan permintaanpembayaran oleh kontraktor pelaksana pekerjaandimaksud melalui tahapantahapan dimaksud pencairanuntuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebutdiatas maka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial KabupatenTTU memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalamkedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasKesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segeramemproses semua proses permintaan pembayaran yangsudah diajukan oleh para kontraktor pelaksana lalu
saksiFlorensiana Neonbeni langsung memproses penerbitanSurat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barangdan Jasa untuk masingmasing kontraktor pelaksanatanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadapkebenaran dari masingmasing persyaratan yangdilampirkan dalam dokumen permintaan pembayarandimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala DinasKesejahteraan Sosial Kabupaten TTU selaku PimpinanSKPD guna dijadikan sebagai dasar penerbitan SuratPerintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diserahkankepada
Florensia Neonbeni untuk meminta kejelasan terkait dengantidak dikenakannya PPn dalam SPM tersebut dan pada saat itu,Florensia Neonbeni membawa copyan Peraturan MenteriKeuangan dimaksud untuk dijadikan acuan dalam memprosespenerbitan SP2D.Bahwa saksi menerangkan bahwa dari total pembayaran kepadaketiga kontraktor pelaksana pembangunan rumah korbanbencana alam sebanyak 333 unit tersebut, masih terdapat sisa242dana sebesar Rp.79.147.000,, dan untuk itu, pihak DinasKesejahteraan Sosial Kab.
1.Fransiskus Uskono
2.Drs. Antonius Amaunut
3.Petrus Sau
Tergugat:
Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
82 — 73
dari almarhum Dr.lr.Arnoldus Klau M.P ada suratdari yayasan untuk mempertanggung jawabkan uang Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) dan saat itu almarhum DrlrArnoldus Klau M.Pmemanggil 2 orang dosen untuk menanyakan hal tersebut; Bahwa almarhum Dr.IrArnoldus Klau M.P memanggil 2 orang dosenkarena bingung baru di lantik kenapa yayasan sudah mintapertanggungjawaban uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah); Bahwa dosen yang dipanggil oleh almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.Padalah Edi Neonbeni
41 — 25
JULTMANDAPOT LUMBAN GAOL, AK, Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota danputusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariJumat tanggal 10 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut, dengan dibantu AGUSTINTJE RIBERU, S.H sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh PATRIK GETRUDA NEONBENI, S.H sebagaiJaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.* Hakim Anggota, Hakim Ketua,KHAIRULLUDIN, S.H, M.H.1.
60 — 51
dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktorpelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapan dimaksud pencairanuntuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebut diatas maka KepalaDinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkan saksi FlorensianaNeonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasKesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memproses semua prosespermintaan pembayaran yang sudah diajukan oleh para kontraktor pelaksanalalu saksi Florensiana Neonbeni
dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktorpelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapantahapan dimaksud pencairanuntuk masingmasing tahapan sebagaimana tersebut diatas maka Kepala Dinaskesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkan saksi FlorensianaNeonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasKesejateraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memproses semua prosespermintaan pembayaran yang sudah diajukan olehpara kontraktor pelaksana lalu) saksi Florensiana Neonbeni
55 — 36
SIKKY, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadirioleh PATRIK GETRUDA NEONBENI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa. Hakim Anggota, Hakim Ketua,KHAIRULLUDIN, S.H, M.H.1. AGUS KOMARUDIN,S.H. 2. DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. Panitera Pengganti,DANIEL W. SIKKY, SH Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :
46 — 19
., SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiriolehdihadiri oleh PATRIK GETRUDA NEONBENI, SH.dan FATURRAHMAN,SH.sebagaiPenuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Atambua, serta dihadiri pulaolehPara Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;Putusan Perkara No. 06/Pid.Sus/2013/PN.KPG Hal 118 dari 119HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS, ttd./ ttd./AGUS KOMARUDIN, SH KHAIRULLUDIN, SH.MHttd./ANSYORI SYAIFUDIN, SHPANITERA PENGGANTI,ttd.
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
YOSEFINA ALQUINO MARIA LAKE
58 — 45
140. 1 (satu) lembar asli cek nomor : BD 108165 BANK NTT Cabang Kefamenanu, perihal dibayarkan kepada Florensia Neonbeni sejumlah Rp.100.000.000
141. 1 (satu) lembar asli cek nomor : BD 108167 Bank NTT Cabang Kefamenanu, perihal dibayarkan kepada FLorensia Neonbeni sejumlah Rp.100.000.000
142. 1 (satu) lembar asli cek nomor : BD 108161 Bank NTT cabang kefamenanu perihal dibayarkan kepada Dominikus Sasi sejumlah Rp.96.638.500
143.1 (satu) lembar asli cek nomor : BD 108159 Bank NTT cabang kefamenanu perihal dibayarkan kepada Domikus Sasi sejumlah Rp.96.638.500
144. 1 (satu) lembar asli cek nomor : BD 108163 Bank NTT cabang kefamenanu perihal dibayarkan kepada Florensia Neonbeni sejumlah Rp.184.000.000
145. 1 (satu) lembar asli cek nomor : BD108170 Bank NTT cabang kefamenanu perihal dibayarkan kepada Dominikus Sasi sejumlah Rp.5.752.700
146. 1 (satu) lembar asli cekBank NTT cabang kefamenanu perihal dibayarkan kepada Florensia Neonbeni sejumlah Rp.11.000.000
150. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran nomor rekening 01.40.000001.0 a.n Bupati TTU dari penyetor a.n Juvenavis A.Kraton Trans Kefa sejumlah Rp.3.400.000
209. 1 (satu) jepitan surat pernyataan penyelesaian sisa pembayaran honor TPT dan KMPS antara FLorensia Neonbeni dan Ir.KCS Bangunan;
447. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank NTT dari FLORENSIA NEONBENI untuk Penyetoran Kembali Sisa Dana GU TA 2022 tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp. 70.000.000;
448. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank NTT dari FLORENSIA NEONBENI untuk Penyetoran Kembali Sisa Dana GU TA 2022 tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp. 29.238.225;
449. 1 (satu) buah buku Agenda SPPD Tahun 2021 berwarna coklat;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum