Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian No.Kp.01.01441.4224 dariDirektur Penilaian Obat Tradisional tertanggal Desember 2007 (buktiMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkansaksi keluarga nama : saksi I umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamatJl. Mampang Prapatan VI Gg.

Surat Keterangan No.KP.409/11/7/Kpm.Tpk17 atas nama Sumargiarso,Kopegmar Tanjung Priok tahun 2017. diberi tanda P1;2. Surat Keterangan No.KP.409/11/3/Kpm.Tpk17 atas nama MaulanaHidayatulloh, Kopegmar Tanjung Priok tahun 2017. diberi tanda P2;3. Surat Keterangan No.KP.409/10/18/Kpm.Tpk17 atas nama Sugiyati,Kopegmar Tanjung Priok tahun 2017. diberi tanda P3;4. Putusan perkarai PHI No.182/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST atas namaHarry Susanto melawan PT. Koperasi Pegawai Maritim. Diberi tanda P4;5.

LINDA ROSDIANA TAMBUNAN, diberi tandabukti P3 ;Fotocopy Surat Keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.00.03.4.1.26104 tertanggal 20 Nopember 1990 atas nama Dra. LINDAROSDIANA TAMBUNAN, diberi tanda bukti P4 ;. Fotocopy Surat Keterangan Kawin No.: 64/AK84 yang dikeluarkan olehGereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar atas nama HULINDAROSDIANA Br. TAMBUNAN, diberi tanda bukti P5 ;.

., M.H Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utaraselaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/01.II19, tanggal 23 April 2019 dan memberikanKuasa Subsitusi kepada Faisal Arifuddin, S.H Jabatan Jaksa PengacaraNegara alamat Kantor Pengacara Negara JI. Enggano No. 1 TanjungPriok Jakarta Utara dan kawankawan berdasarkan Surat KuasaHal idari 8 hal.Perkara No.450/Pdt/2021/PT DKI.Substitusi No.

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri RokanHilir, melakukan tindak pidana : yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilkiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 ( sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ),perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Perintah tugas yang diterbitkan oleh KepalaBalai Besar POM di Pekanbaru No.KP

tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata matadisebabkan karena kehendaknya sendiri , yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memilki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat1 ( sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Perintah tugas yang diterbitkan oleh KepalaBalai Besar POM di Pekanbaru No.KP

kewenangan dilarangmengadakan ,menyimpan ,mengolah ,mempromosikan , dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat ) dan ayat 3 ( ketentuan mengenaipengadaan ,penyimpanan ,pengolahan ,promosi , pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu , pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ) perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Perintah tugas yang diterbitkan oleh KepalaBalai Besar POM di Pekanbaru No.KP

dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1); perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat petugasBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang melakukanpemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi diKota Bukittinggi berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari BBPOMPadang No.KP

dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar yang terjadi pada hari Senin tanggal19 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Toko Tiga miikterdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1011 Bukittinggi dengan;Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat petugas Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang melakukanpemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran sediaanfarmasi di Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugasdari BBPOM Padang No.KP

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, dari keterangan saksisaksi, saksi Ahli, barang bukti danketerangan terdakwa diperoleh fakta hukum dimana petugas Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang melakukan pemeriksaandalam rangka pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi di KotaBukittinggi berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari BBPOMPadang No.KP

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah;c. pembebasan dari jabatan;d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai PNS; dan;e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan surat No.KP.04.01/II.41/1067/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang PermasalahanKepegawaian atas nama Penggugat, yang pada pokoknya memintaDirektur Jenderal P2P selaku pimpinan unit kerja

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT19.20.21.22.23.24.Sekretaris Inspektorat Jenderal mengusulkan nama anggota TimPemeriksa melalui surat No.KP.04.01/IV.1/3229/2016 tanggal 2Agustus 2016. Adapun nama yang diusulkan adalah Antony ChandraSaputra selaku Auditor Kepegawaian Madya dan Meta LibrianiIndahsari selaku Auditor Kepegawaian Pertama.

Surat Sekretaris Ditjen P2P No.KP.02.05/D.2/I.4/1068/2016tanggal 8 Maret 2016 hanya merupakan surat usulanpersetujuan mengikuti seleksi yang mestinya perlu dilengkapiHalaman 44 dari 87 halaman.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Penggugat tanggal 11 Januari 2019 tentangPenolakan Surat Panggilan Il No.KP.04.01/2/2019.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 61 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT31.32.33.34.35.36.37.38.39.Bukti P31 :Bukti P32 :Bukti P33 :Bukti P34 :Bukti P35 :Bukti P36 :Bukti P37 :Bukti P38 :Bukti P39 :Hasil Rapat Pembahasan Penyelesaian PermasalahanKepegawaian Di Lingkungan Ditjen P2P Tahun 2018.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Ahmad Abdul Hay, SKM tanggal 21 Desember 2018Hal: Penolakan Surat Panggilan No.KP.04.01/2/1654/2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Panggilan Il Nomor: KP.04.01/2/1/2019 tanggal 02Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Ahmad Abdul Hay, SKM tanggal 11 Januari 2019Hal: Penolakan Surat Panggilan II No. KP.04.01/2/1/2019.

No.KP.393 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pemberhentian DenganHormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukkan /Pengangkatan :Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jendral PerhubunganUdara tahun anggaran 2008, saksi MUHAMMAD SAIDIN, SHdiangkat selaku KuasSa Pengguna Anggaran Bandar Udara BrangBiji Sumbawa dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen BandarUdara dan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran(KPA) Bandar Udara Brang Biji Sumbawa Nomor : KP.004/36/I/SWQ08 tanggal 24 Januari 2008

No.KP.393 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pemberhentian DenganHormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukkan /Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan DirektoratJendral Perhubungan Udara tahun anggaran 2008, saksiMUHAMMAD SAIDIN, SH diangkat selaku Kuasa PenggunaAnggaran Bandar Udara Brang Biji Sumbawa dan sebagai PejabatPembuat Komitmen Bandar Udara dan berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran (KPA) Bandar Udara Brang BijiSumbawa Nomor : KP.004/36/I/SWQ08 tanggal 24 Januari 2008tentang

Fotokopi bermeterai cukup Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal No.KP.14/KP.14/KP.603/Phb90 atas nama MUSLIMIN BIN ABDURACHMAN (P.4);f. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Identitas Pensiun atas nama MUSLIMIN BINABDURRACHMAN (P.5);g. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Peserta TASPEN atas nama MUSLIMIN (P.6);h.

tertanggal 30 Maret 1987yang ditandatangani oleh Kahar Kusmen NIP.080024513selaku Kepala Bagian Pengangkatan Dan Kepangkatan atasnama Menteri Pertanian Republik Indonesia (Bukti PBahwa, Penggugat telah mendapatkan kenaikan pangkatregular dari Penata Muda (Golongan III Konkrit : Bahwa surat keputusan a quo adalahberbentuk surat formal yaitu berupa suratkeputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata UsahaNegara je + esses sees same see sane ese Somes cee Ss omeo Surat Keputusan : No.KP

Penggugat NOMOF: rss .tanggal 5 Maret 2009 yang telah dikeluarkan oleh CamatJekan Raya Kota Palangka Raya (Bukti P.2) ;Asli Surat Keterangan dari Atasan No.KP.11.99.04.11.0447tanggal 15 April 2011 dari Kepala Balai Obat dan makananPalangka Raya (Bukti P.3) ;Foto copy Akta Kelahiran No.

Bahwa dalam Pasal 155 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan disebutkan Pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demihukum . dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanoleh Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Keputusan Pengurus DanaPensiun Inti No.KP.18/DP INTI/III/2017 tertanggal 7 Maret 2017 batal demihukum, dan karena sampai dengan sekarang Dana Pensiun INTI masihberjalan lancar dengan Tergugat memPHK

Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Inti No.KP.18/DPINTI/III/2007 tentang diberhentikan sebagai Karyawan Tetap karena melanggarDisiplin Kepegawaian tertanggal 7 Maret 2017 melanggar ketentuan Pasal 155ayat (1) Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan makadinyatakan Batal demi Hukum;4.

percekcokan yang terusmenerus diatas, maka sejak akhirtahun 2014 tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat danTergugat, dimana Penggugat berada di koskosan, dan Tergugat berada dirumah orang tuanya di WirosariGrobogan, dan tidak saling mempedulikansatu sama lain;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan proses ijin atasan untuk bercerai,dan terbitlah ijin atasan tersebut berupa Surat Keputusan MenteriHalaman 2 dari11 halaman Putusan Nomor 2634/Pat.G/2016/PA.PwdKesehatan Republik Indonesia, No.KP

Citra Sarana Rayaberada pada peringkat 8 nilai penawaran tertinggisenilai: Rp. 6.173.560.000 milyard ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa PenggunaAnggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)10Bandar Udara Gewayantana Larantuka No.KP.309/19 BM/07/GWT2009, tanggal 4 Juli 2009,Tentang Penetapan Hasil Pelelangan PekerjaanPemotongan Tanah dan Pematangan PersiapanPerpanjangan Landasan Pacu.

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabantertanggal 29 Oktober 2009 ~~ sebagai berikutBahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan membantahsemua pendapat, dalil,tuntutantuntutan dan segala sesuatu) yang dikemukakan Penggugatdalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secarategas dan benar ;DALAM POKOK PERKARABahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat KuasaPengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bandar Udara Gewayantana Larantuka No.KP

KP.309/19 BM/07/GWT2009, tanggal 4 Juli2009, tentang Penetapan Hasil Pelelangan PekerjaanPemotongan Tanah dan Pematangan Persiapan PerpanjanganLandasan Pacu Tahap I (Target 2008.800 M MP) 138.227 M,Lokasi Bandar Udara Gewayantana Larantuka TahunAnggaran 2009 :46PEMERIKSAAN CEPAT :Menolak permohonan Penggugat mengenai pemeriksaancepat ; DALAM POKOK PERKARAMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan sah dan mengikat surat keputusan Tergugat No.KP.309/19 BM/07/GWT 2009, tanggal 4 Juli 2009,

Ferrytanggal 3 Januari 2014.1 (satu) lembar daftar muat penumpang KMP.Munawar Ferry tanggal 3Januari 2014.1 (satu) lembar laporan kedatangan/ keberangkatan kapal.1 (satu) lembar permohonan penerbitan surat persetujuan berlayartanggal 3 Januari 2014.1 (satu) lembar memorandum pemeriksaan dokumen kapal.1 (satu) lembar daftar pemeriksan fisik kapal dalam rangka penerbitansurat persetujuan berlayar tanggal 3 Januari 2014.3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Labuhan Lombok No.KP

Bank BNI No.KP/81/PBE. tanggal 6September 2000 dan Terdakwa II RUZI ANDI HARAHAP, SE. pegawai padaAsisten Pemasaran BNI Kantor Cabang Tangerang yang berdasarkan SuratKeputusan Pemimpin Cabang BNI Tangerang No.KP/TGR/I/1330/R. tanggalOktober 2000 diangkat sebagai Pengganti Sementara (Pgs) PengelolaPemasaran (PM) BNI Cabang Tangerang selaku pribadi atau selaku pegawaiHal. 1 dari 80 hal. Put.

Pengelola Pemasaran (PPM) padaKantor Cabang BNI Tangerang dengan mengeluarkan Surat KeputusanPemimpin Cabang BNI Tangerang No.Kp/TGR/1/1330/R. tanggal 9 OktoberHal. 3 dari 80 hal. Put.

Pemimpin Cabang BNITangerang tanpa mengikuti pelatihan dan pendidikan OfficerDevelopment Program (ODTP) yang dinyatakan lulus dan diangkatsecara resmi oleh Divisi PBE Bank BNI, tetapi diangkat sendiri olehPemimpin Cabang BNI Tangerang dari Assisten Pemasaran menjadi Pgs.Pengelola Pemasaran (PPM) dengan Surat Keputusan No.KP/TGR/1/1330/R. tanggal 9 Oktober 2000.

No.KP/4556/W12/7.5/Rahasia tanggal 17 September 2002perihal Skorsing ;23.SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/338/W12/7.5/Rahasiatanggal 28 Januari 20003 tentang Keputusan Sanksi Administrasi TingkatBanding ;24.SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/339/W12/7.5/Rahasiatanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administratif TingkatBanding ;25.SK Divisi Pembinaan Bisnis Ritel & Menengah Nomor : KP/81/PBE/2/R.tanggal 6 September 2000 tentang Pemindahan Sadr.

No.KP/4556/W12/7.5/Rahasia tanggal 17 September 2002perihal Skorsing ;23.SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tok. Nomor : KP/338/W12/7.5/Rahasiatanggal 28 Januari 20003 tentang Keputusan Sanksi Administrasi TingkatBanding ;24.SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/339/W12/7.5/Rahasiatanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administratif TingkatBanding ;25.SK Divisi Pembinaan Bisnis Ritel & Menengah Nomor : KP/81/PBE/2/R.tanggal 6 September 2000 tentang Pemindahan Sadr.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang pengahlianstatus golongan rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golongan IIIdiingkungan Departemen Luar negeri sebanyak 45 unit rumah;Bahwa dengan terbitnya suratsurat keputusan tersebut pada butir 2.14, maka rumahNegara yang dihuni para Penggugat telah dikembalikan menjadi rumah Negaragolongan I dan surat penunjukkan rumah jabatan Departemen Luar Negeri untuk ParaPenggugat dikembalikan sesuai dengan surat keputusan Menteri Luar Negeri No.KP

, tercatat 30 penghuni dari 45penghuni telah mengembalikan rumah Negara kepada Tergugat;Bahwa dalil Para Penggugat, yaitu Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat VI,Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI,bahwa telah timbulnya kerugian materil akibat pengembalian kepada status rumahNegara golongan I adalah salah dan menyesatkan;Bahwa surat penunjukkan rumah jabatan di lngkungan Departemen Luar Negrikepada Para Penggugat periode tahun 1995 1998 berdasarkan SK Menlu NO.KP

KP/SK/050/92/01 tentang rumah jabatan untuk eselon I daneselon II di Departemen Luar Negeri RI dan SK Menlu No.KP/SK.044/1993/01 tentang rumah jabatan untuk eselon III Departemen LuarNegeri RI selama 7 periode 2001 2008 kerugian materil yang munculdengan ramus perhitungan, yaitu (jumlah dan type rumah X lamanyapenghuni tanpa hak X ratarat harga sew a rumah/tahun).

Bahwa Penggugat adalah sebagai PNS yang telahmemiliki izin dari atasan untuk melakukan sidang perceraian diPengadilan Agama berdasarkan Surat Keputusan No.KP.04.01/1.4/004414/2016, tertanggal 16 Mei 2016.Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untukmemanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yangditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebihlanjut berkenan memutuskan dengan

Surat Izin untuk melakukan perceraian Penggugat No.KP.04.01/MEKES/91/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 (tertanda P.2)Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga telah didengarketerangan saksisaksi dari pihak keluarga atau orangorang yang dekatdengan kedua pihak berperkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

dengan apa Terdakwadihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemeriksaanHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Prp.yang saksi lakukan bersama dengan Tim dari Badan Pengawasan Obatdan Makanan (BPOM) di Toko milik Terdakwa yang beralamat di JalanPahlawan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten RokanHulu; Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengawasantersebut sehubungan dengan adanya Surat Perintah Tugas dari KepalaBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.KP

dengan apa Terdakwadihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemeriksaanyang saksi lakukan bersama dengan Tim dari Badan Pengawasan Obatdan Makanan (BPOM) di Toko milik Terdakwa yang beralamat di JalanHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Prp.Pahlawan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten RokanHulu; Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengawasantersebut sehubungan dengan adanya Surat Perintah Tugas dari KepalaBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.KP