Musa (Turut Tergugat Il) kemudian beralin menjadi atas nama Tergugat(Suharli);Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat serta jawaban TurutTergugat Il dan Turut Tergugat Ill bahwa dilakukannya perjanjian jual beli ataskedua obyek sengketa kepada Tergugat karena ingin membantu Tergugat agardapat menggunakan kedua sertifikat hak milik Nomor 61/Kendo/1985 dan Nomor625/Kumbe/2007 untuk dijadikan jaminan kredit/pinjaman disalah satu bankterkait dengan pananganan suatu pekerjaan proyek oleh Tergugat

., beralamat di Perumahan PondokMutiara Blok R No. 6, Sidoarjo, selaku Pejabat PembuatKometmen Kegitan Pananganan Luapan Lumpur Sidoarjo danInfrastruktur (PPK) dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. TJUINDRA PARMA W., SH., MH.,2. Ir. SUHARSONO BAMBANG, SSM., Dipl., HE.,3. MUDJIANTO, SH.,Halaman dari 40 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Sby.4.

hal ini termasuk di wilayah/ Desa Tanjang KecamatanGabus, dimana tanah milik Penggugat SHM No. 892 seluas kurang lebih 6085m2 terkena pengerukan;Menimbang, bahwa Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana(Tergugat Il) selaku Pelaksana dan Penanggungjawab atas Proyek tersebutyang dalam pelaksanaannya melibatkan Tergugat dan Tergugat III;Menimbang, bahwa sebelum Proyek tersebut dilaksanakan telahdilakukan Investigasi yang berkaitan dengan tanah bantaran Sungai Juwanayang dilakukan Team Teknis Pananganan

50.000.000, ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama : 1 ( satu ) bulan ;Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uangpengganti : Nihil ;Menetapkan supaya barang bukti berupa :1. 1 ( satu) bendel foto copy proposal Program Penanganan SosialEkonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008, Lembaga CAHAYAINSANI, desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, KabupatenGresik ( bukti No.01 ) ;2. 1 (satu) bendel foto copy proposal Program Pananganan

,selaku Kepala Seksi Pananganan Masalah danPengedalian Pertanahan dan Sulaiman, S.H., selakuKepala Sub. Bagian Tata Usaha berdasarkan SuratTugas Nomor 07/ST12.13/I/2018 tanggal 16 Januari2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Vsemula Turut Terlawan V;9.

., M.Si (Kepala Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPNProvinsi Sulawesi Barat), MUHAMMAD RIDWAN, S.ST (KepalaSeksi Pengkajian dan Pananganan Perkara Kanwil BPN ProvinsiSulawesi Barat), JASMAN, SH (Kepala Seksi Pengkajian danPananganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat) danSALAHUDDIN, SH (Plt.

Nomor 1934/26.1600/IV/2010, tanggal 25 Juni 2010 tersebutdan melaporkan hasil pelaksanaan penanganan masalah dimaksudkepada Kepala BPN RI dalam waktu satu minggu sejak diterimanya surattersebut sebagaimana ternyata dari Suratnya bertanggal 3 Maret 2011Nomor 664/26.1600/III/2011 Perihal: Mohon Tindak Lanjut Surat DeputiBidang Pengkajian dan Pananganan Sengketa dan Konflik PertanahanNomor 1934/26.1600/V1I/2010 tanggal 25 Juni 2010 (Bukti P.7), akantetapi perintah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan

PROVINSI KALBAR agar memerintahkan TERGUGAT IVuntuk segera menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pengkajian Dan PenangananSengketa Dan Konflik Pertanahan BPN RI Nomor:1934/26.1600/IV/2010, tanggal25 Juni 2010 tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan penanganan masalahdimaksud kepada Kepala BPN RI dalam waktu satu minggu sejak diterimanyaSurat tersebut Ssebagaimana ternyata dari Suratnya bertanggal 3 Maret 2011Nomor:664/26.1600/III/2011 Perihal: Mohon Tindak Lanjut Surat Deputi BidangPengkajian dan Pananganan

Bahwa selain itu, putusan hakim padaprinsipnya merupakan penjabaran dari asumsiasumsi tertentu, dan asumsihakim bersifat menentukan dan memaksa pada kasus yang bersangkutan.Halaman 14 dari 53, Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT KPG13.14.15.Bahwa pada butir 43 dalilnya, Penggugat juga memberikan pernyataan yangkeliru ketika mengatakan seharusnya tuntutan terhadap Sulpisius Galmin,Amd ditunda menunggu setelah gugatan PTUN dan / atau gugatan perdataberkekuatan hukum tetap, sebab yang sesungguhnya pananganan

Perlindungan Anak yang pada pokoknyamenyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari hukuman yangtidak manusiawi dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuaidengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukumterakhir;Menimbang, Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan putusan disatu sisianak merupakan sebagai pelaku tidak pidana yang dimintakanpertanggunjawaban pidana, disisi lain anak juga sebagai korban atau objekdalam proses peradilan pidana anak, maka pananganan

,Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Pananganan Sengketa Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, KANTI WILUJENG.SH.M.Si., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian danPananganan Sengketa Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, TATA SUBRATA, SUNARDI.SH., MUNISAH, msingmasing sebagai Staf BidangPengkajian dan Pananganan Sengketa Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIJakarta, berdasarkan surat

mengakui kalausebelumnya dipukul para Terdakwa.7 Saksi mengetahui saat operasi kedua tanggal 14 Februari 2013 yang merupakan tindak lanjutdari operasi sebelumnya karena selama dirawat Saksi1 mengalami muntahmuntahberwarna hijau yang mengindikasikan adanya penyumbatan pada usus halusnya sehinggakembali dilakukan operasi untuk memperbaiki fungsi pencernaan Saksi1.8 Saksi tidak mengetahui berapa lama dilakukan rawat inap terhadap Saksi1 karena Saksiadalah dokter umum, sedangkan untuk tindakan operasi pananganan

Penanganan Fakir Miskin ; Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan PanganNon Tunai ; Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ; Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018,tentang Petunjuk Tekhnis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai ;Bahwa yang ditunjuk oleh Kementrian Sosial Republik Indonesai Untukmelakukan Pendampingan terhadap peserta Keluarga Penerima Manfaatuntuk Program Bantuan Non Tunai (BPNT) adalah sesuai PeraturanDirektur Jenderal Pananganan

Dasril Ramadhan;Bahwa alasan dirujuk karena suspek rupture arteri poplitea dan perludokter spesialis bedah vaskuler;Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Tergugat , pasienmengalami kecelakaan lalu lintas pukul 12 siang (tanggal 29 Mei 2014),dan sebelumnya pasien telah dibawa ke Rumah Sakit Usada Insanikemudian ke Rumah Sakit Mayapada Tangerang, dan pasien sempatmendapatkan pananganan shock (TD 70/50) di Rumah Sakit MayapadaTangerang akibat hilangnya banyak darah;Bahwa Tergugat Ill yang

PROVINSI KALBAR agarmemerintahkan TERGUGAT IV untuk segera menindaklanjuti Surat Deputi BidangPengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan BPN RINomor:1934/26.1600/1V/2010, tanggal 25 Juni 2010 tersebut dan melaporkan hasilpelaksanaan penanganan masalah dimaksud kepada Kepala BPN RI dalam waktusatu minggu sejak diterimanya surat tersebut sebagaimana ternyata dari Suratnyabertanggal 3 Maret 2011 Nomor:664/26.1600/III/2011 Perihal: Mohon TindakLanjut Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Pananganan

No. 314 K/PIDSUS/2014sebab digunakan untuk kebutuhan mendesak antara lain berupa perbaikanpipa PDAM yang tibatiba bocor atau rusak namun di luar hari kerja, dimanahal tersebut memerlukan pananganan yang segera, juga seperti pemeliharaan mobil tangki. Selain itu dana tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit Drs. H. ANDI MAKMUR RAUF selaku Direktur PDAM Pangkep, atasperintah Drs. H. ANDI MAKMUR RAUF dan Pemohon Kasasi BASO AMIR,S.E. sebagai bawahan, harus melakukan.

Oleh karena kondisi anak pertama PENGGUGAT yaitu Rami(PENGGUGAT III) memerlukan pananganan dan perawatan klinisyang khusus/intensif, maka PENGGUGAT sangat bergantungdengan bantuan saudarasaudara kandung PENGGUGAT yangbertempat tinggal berdampingan dengan Objek Sengketa, sehinggaPENGGUGAT tidak pernah memiliki niat/kehendak sedikit pununtuk pindah dari lingkungan keluarga dengan menjual ObjekSengketa.Secara psikologis Ramli sangat membutuhkan lingkungan yangkondusif, artinya saat ini Ramli telah mengenal

luka yang menyebabkanpendarahan di kepala Saksi Korban, adalah luka yang diakibatkan trauma bendatumpul berupa pukulan, dan bisa pula karena benturan benda keras;Bahwa, Ahli dapat menyimpulkan bahwa Sakit kepala atau rasa pusing yangdiderita Saksi Korban disebabkan terjadinya pendarahan di antara kulit kepala dantengkorak kepala Saksi Korban;Bahwa, Saksi Korban tidak ada mengalami geger otak, Saksi Korban juga tidakada mengalami gangguan pada alat pendengaran dan penglihatannya, olehkarena itu pananganan

Bahwa setelah beberapa bulan pembayaran Hutang PENGGUGATmengalami keterlambatan, PENGGUGAT mengajukan reschedulingpembayaran berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPPHalaman 12 dari 140 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN.BDG10.tanggal 29 Mei 1993 pada prinsipnya mengatur penyelamatan kreditbermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga Hukum adalah melaluialternative pananganan secara penjadwalan kembali (rescheduling),persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restrukturing

., M.Si (Kepala Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat),MUHAMMAD RIDWAN, S.ST (Kepala Seksi Pengkajian dan PanangananPerkara Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat), JASMAN, SH (Kepala SeksiPengkajian dan Pananganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat)dan SALAHUDDIN, SH (Plt.