Ditemukan 772 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-06-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 36/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 12 April 2016 — FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, alias FERI KOBAN
9935
  • .- Laporan Pansus I DPRD Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 18 Oktober 2013 (Asli).- Notulen Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lembata yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
    Kabupaten Lembata yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar Nomor : DPRD.170 / 80 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Uji Pendapat DPRD Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang lampirannya laporan Pansus
    Pansus tidak bertujuan menggulingkan Sdr.
    Laporan pansus, 2.
    Lembata, pansus tentang pelanggaran Bupati terhadapperaturan perundangan, pansus Il terhadap proyekproyek bermasalah,pansus Ill saksi tidak ingat lagi;Bahwa sepengetahuan pansus Pembentukan pansus berdasarkan SKPimpinan DPRD Kab.
    Lembata pada akhir tahun 2013;Bahwa saksi tidak ingat isi rekomendasi dan keputusan pansus ;Bahwa pada saat laporan pansus saksi hadir;Bahwa saat laporan pansus , yang menjadi juru bicara adalahFransiskus Limawai;Bahwa sebelum Laporan pansus dibacakan, laporan pansus dibagikankepada seluruh Anggota DPRD Kab.
Putus : 11-05-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 11 Mei 2020 — SULAEMAN HUSEN, SE., MH;
311208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembahasan/penelitian RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten BanggaiKepulauan TA. 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Pukul 14.30WITA;Daftar hadir Rapat pansus DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan/ laporan pansus pembahasan/penelitian RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten BanggaiKepulauan TA. 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Pukul 14.30WITA;Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan/ laporan pansus pembahasan/penelitian RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah
    APBD KabupatenBanggai Kepulauan TA 2013 Tanggal 12 November 2013:2/2) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 13 November 2013;2/3) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 13 November 2013;2/4) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 13 November 2013;Hal. 36 dari
    No. 150 PK/Pid.Sus/20202/5) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 14 November 2013;2/6) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 14 November 2013;2/7) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 14 November 2013;:2/8) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian
    atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 15 November 2013;2/9) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 15 November 2013;280) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 15 November 2013;281) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 16
    No. 150 PK/Pid.Sus/2020296) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014Tanggal 30 Desember 2013297) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014Tanggal 30 Desember 2013298) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014Tanggal 31 Desember 2013299) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan Tanggal 08 Januari
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 September 2017 — H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H
11864 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPD SulawesiTengah90 Rapat Pansus Pembahasan / Penelitian Jumat/ 20 Desember 09.00 Ruangatas Rancangan APBD 2013 WITA RapatKabupaten Banggai PansusKepulauan TA 201491 Rapat Pansus Pembahasan / Penelitian Jumat/ 20 Desember 14.00 Ruangatas Rancangan APBD 2013 WITA RapatKabupaten Banggai PansusKepulauan TA 201492 Rapat Pansus Pembahasan / Penelitian Jumat/ 20 Desember 20.00 Ruangatas Rancangan APBD 2013 WITA RapatKabupaten Banggai PansusKepulauan TA 201493 Rapat Pansus Pembahasan / Penelitian Senin
    2013;Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganPerubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran2013 tanggal 15 November 2013;Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganPerubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran2013 tanggal 15 November 2013;Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganPerubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran2013 tanggal 15 November 2013;Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian
    Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganPerubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran2013 tanggal 15 November 2013;279) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganPerubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran2013 tanggal 15 November 2013;280) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganPerubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran2013 tanggal 15 November 2013;281) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas
    Desember 2013;294) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal2/ Desember 2013;295) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal2/ Desember 2013;296) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas RancanganAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal30 Desember 2013;297) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas
    No. 916 K/PID.SUS/2017 Pansus' APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA Desember 2013 WITA2014 2.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
13526
  • Rapat Paripurna Ketua Pansus menjelaskan Draft Ranperda kepadaanggota Dewan yang juga dihadiri eksekutif sebagai undangan;e.
    Dari draft tersebutdilakukan pembahasan oleh Pansus bersamasama dengan tim eksekutif; Bahwa hasil pembahasan Draft Ranperda oleh Pansus adalah sebagaiberikut:1. Pada awalnya draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan danKedudukan Keuangan DPRD yang diserahkan oleh sekretariat dewandibahas oleh tim pansus.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus' PerubahanPerda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahul bagaimanaproses pembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu saksibukan anggota fraksi manapun. Saksi baru) mengetahuiterbentuknya Pansus tersebut pada saat diumumkan di Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dan susunanKeanggotaan Pansus Perubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentangSusunan dan Kedudukan Keuangan DPRD.
    Miyono mengadakan rapat Pimpinanbersama unsur eksekutif dan Tim Pansus, hasil rapat tersebut atas usulSdr.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana prosespembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu bukan anggota fraksimanapun; Bahwa saksi baru mengetahui terbentuknya Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD pada saat diumumkandi Paripurna; Bahwa dasar pembentukan dan susunan Keanggotaan Pansus PerubahanPerda No 4 Tahun
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
13544
  • Rapat Paripurna Ketua Pansus menjelaskan Draft Ranperda kepadaanggota Dewan yang juga dihadiri eksekutif sebagai undangan;e.
    2003 namanama calon anggota Pansus dari masingmasingfraksi harus sudah diserahkan ke bagian persidangan;.
    Dari draft tersebutdilakukan pembahasan oleh Pansus bersamasama dengan tim eksekutif; Bahwa hasil pembahasan Draft Ranperda oleh Pansus adalah sebagaiberikut:1. Pada awalnya draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan danKedudukan Keuangan DPRD yang diserahkan oleh sekretariat dewandibahas oleh tim pansus.
    deadlocksehingga Pansus melaporkan pimpinan dewan.
    Saksi baru) mengetahuiterbentuknya Pansus tersebut pada saat diumumkan di Paripurna;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dan susunanKeanggotaan Pansus Perubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentangSusunan dan Kedudukan Keuangan DPRD.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
11619
  • Dari draft tersebutdilakukan pembahasan oleh Pansus bersamasama dengan tim eksekutif; Bahwa hasil pembahasan Draft Ranperda oleh Pansus adalah sebagaiberikut:1. Pada awalnya draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan danKedudukan Keuangan DPRD yang diserahkan oleh sekretariat dewandibahas oleh tim pansus.
    deadlocksehingga Pansus melaporkan pimpinan dewan.
    Saksi baru) mengetahuiterbentuknya Pansus tersebut pada saat diumumkan di Paripurna;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dan susunanKeanggotaan Pansus Perubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentangSusunan dan Kedudukan Keuangan DPRD.
    Miyono mengadakan rapat Pimpinanbersama unsur eksekutif dan Tim Pansus, hasil rapat tersebut atas usulSdr.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana prosespembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu bukan anggota fraksimanapun;Bahwa saksi baru mengetahui terbentuknya Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD pada saat diumumkan di Paripurna; Bahwa dasar pembentukan dan susunan Keanggotaan Pansus PerubahanPerda No 4 Tahun
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Hamid Usman, SE als.Mito
5441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pansus / Tim Kerja Pemekaran dengan biayasebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang untuk satu kaliperjalanan dinas dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali sehingga jumlahperjalanan dinas tersebut dikalikan dengan biaya perjalanan dinas sebesarRp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sama dengan Rp 1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disepakati olen Terdakwa bersamaanggota Pansus lainnya dari unsur legislatif yang antara lain terdiri dari SyaifulBahri
    perjalanan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) untuk setiap orang dalam satu kali perjalanan dilakukan sebanyak 199kali oleh Tim Pansus / Tim Kerja Pemekaran sehingga jumlah setiap perjalanantersebut dikalikan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) sama dengan Rp 2.985.000.000,00 (dua milyar sembilanratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah dana perjalanan dinas keJakarta yang disepakati oleh Terdakwa bersama anggota Pansus lainnya
    Syahril Abd Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.
    Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.
    No. 833 K/Pid.Sus/2009e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.
Register : 17-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 47/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 6 Januari 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SULTA D SITOHANG, SH
Terbanding/Terdakwa : RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
8852
  • Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Alat Kelengkapan Dewan TA 2011:
    1. Perjalanan Dinas Alat Kelengkapan Dewan TA 2011 oleh badan Anggaran DPRD kota Cimahi ke kota Palembang pada tanggal 10-12 Februari 2011

2. Perjalanan Dinas Alat Kelengkapan Dewan TA 2011 oleh Pansus V DPRD kota Cimahi ke Kota Batam pada tanggal 14-16 April 2011

3.

Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2011 No Kegiatan 1 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi tujuan Ke KotaDenpasar tanggal 21 s/d 23 Pebruari 20112 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi Ke Kota Cilegon dankota Tangerang tanggal 28 Pebruari s/d 1 Maret 20113 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Tegal danKabupaten Pekalongan tanggal 19 s/d 21 Mei 20114 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Sidoarjotanggal 26 s/d 28 Mei 20115 Kunjungan Kerja Pansus Xl DPRD Kota
Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah No Kegiatan1 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi tujuan Ke KotaDenpasar tanggal 21 s/d 23 Pebruari 20112 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi Ke Kota Cilegon dankota Tangerang tanggal 28 Pebruari s/d 1 Maret 20113 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Tegal danKabupaten Pekalongan tanggal 19 s/d 21 Mei 20114 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Sidoarjotanggal 26 s/d 28 Mei 20115 Kunjungan Kerja Pansus Xl DPRD Kota Cimahi Ke
Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2011No Kegiatan1 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi tujuan Ke KotaDenpasar tanggal 21 s/d 23 Pebruari 20112 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi Ke Kota Cilegon dankota Tangerang tanggal 28 Pebruari s/d 1 Maret 20113 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Tegal danKabupaten Pekalongan tanggal 19 s/d 21 Mei 20114 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Sidoarjotanggal 26 s/d 28 Mei 20115 Kunjungan Kerja Pansus Xl DPRD Kota
Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2011 No Kegiatan1 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi tujuan Ke KotaDenpasar tanggal 21 s/d 23 Pebruari 20112 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi Ke Kota Cilegon dankota Tangerang tanggal 28 Pebruari s/d 1 Maret 20113 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Tegal danKabupaten Pekalongan tanggal 19 s/d 21 Mei 20114 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Sidoarjotanggal 26 s/d 28 Mei 20115 Kunjungan Kerja Pansus Xl DPRD Kota
Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah No Kegiatan 1 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi tujuan Ke KotaDenpasar tanggal 21 s/d 23 Pebruari 20112 Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kota Cimahi Ke Kota Cilegon dankota Tangerang tanggal 28 Pebruari s/d 1 Maret 20113 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Tegal danKabupaten Pekalongan tanggal 19 s/d 21 Mei 20114 Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Kota Cimahi Ke Kota Sidoarjotanggal 26 s/d 28 Mei 20115 Kunjungan Kerja Pansus Xl DPRD Kota Cimahi Ke
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
11218
  • Rapat Paripurna Ketua Pansus menjelaskan Draft Ranperda kepadaanggota Dewan yang juga dihadiri eksekutif sebagai undangan;e.
    Dari draft tersebutdilakukan pembahasan oleh Pansus bersamasama dengan tim eksekutif;Halaman 77 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa hasil pembahasan Draft Ranperda oleh Pansus adalah sebagaiberikut:1. Pada awalnya draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan danKedudukan Keuangan DPRD yang diserahkan oleh sekretariat dewandibahas oleh tim pansus.
    Saksi baru) mengetahuiterbentuknya Pansus tersebut pada saat diumumkan di Paripurna;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dan susunanKeanggotaan Pansus Perubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentangSusunan dan Kedudukan Keuangan DPRD.
    Miyono mengadakan rapat Pimpinanbersama unsur eksekutif dan Tim Pansus, hasil rapat tersebut atas usulSdr.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana prosespembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu bukan anggota fraksimanapun;Bahwa saksi baru mengetahui terbentuknya Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD pada saat diumumkan di Paripurna;Bahwa dasar pembentukan dan susunan Keanggotaan Pansus PerubahanPerda No 4 Tahun
Putus : 22-01-2013 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/Khs/2013
Tanggal 22 Januari 2013 —
606607 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 01 P/Khs/2013TFR474849505152325455565758Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut AspirasiPelanggaran Etika Dan Peraturan Perundangundangan Yang DilakukanOleh Bupati Garut, Tanggal 5 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Tamu Rapat Pansus Dengan Fany Octora DalamRangka Klarifikasi Permasalahan Yang Terjadi, Tanggal 5 Desember2012;Fotokopi Lampiran Nomor 5 Berita Acara Tentang Pertemuan PansusDengan Bupati Garut, Tanggal 5 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Anggota Rapat Pansus
    .10.05.1/Pw.01/26/2012, Tanggal 17 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut AspirasiPelanggaran Etika Dan Peraturan Perundangundangan Yang DilakukanOleh Bupati Garut, Tanggal 7 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut AspirasiPelanggaran Etika Dan Peraturan Perundangundangan Yang DilakukanOleh Bupati Garut, Rapat Kerja Pansus Dengan Pengadilan Agama danKementerian Agama, Tanggal 7 Desember 2012;Fotokopi Lampiran Nomor 7 Berita Acara Tentang Rapat
    Kerja PansusDengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Garut Atau PusatPelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Anak (P2TP2A), Tanggal7 Desember 2012;Fotokopi Surat dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut,Nomor 010/LPAGrt/XII/2012, Tanggal 17 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut AspirasiPelanggaran Etika Dan Peraturan Perundangundangan Yang Dilakukan5960616263646566676869707172Oleh Bupati Garut, Rapat Kerja Pansus Dengan Komisi PerlindunganAnak Kabupaten
    Garut, Tanggal 7 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Pansus Pembahasan Tindak Lanjut AspirasiPelanggaran Etika Dan Peraturan Perundangundangan Yang DilakukanOleh Bupati Garut, Rapat Kerja Pansus Dengan Komisi PerlindunganAnak Kabupaten Garut, Tanggal 7 Desember 2012;Fotokopi Lampiran Nomor 8 Berita Acara Tentang Rapat KonsultasiPansus Ke Gubernur Jawa Barat, Tanggal 10 Desember 2012;Fotokopi Notulen Klarifikasi Permasalahan Bupati Garut;Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Konsultasi Kepada Gubernur Jawa
    Anak Atas Dugaan Pelanggaran Etika DanPeraturan Perundangundangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut,Tanggal 14 Desember 2012;Fotokopi Lampiran Nomor 12 Berita Acara Tentang Konsultasi Pansus KeDirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 13 Desember2012;Fotokopi Daftar Hadir Depdagri, Tanggal 12 Desember 2012;Fotokopi Lampiran Nomor 13 Berita Acara Tentang Konsultasi Pansus KeKomisi III DPR RI, Tanggal 13 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Konsultasi Kepada Komisi HI DPR RIAtas
Upload : 06-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Marthen Djitmau, S.pd
5423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muspida Mandadung Ketua Pansus Rp. 2.125.000,5. Yohanes Karatong Wakil Ketua Rp. 2.040.000,Pansus6. Andi Asdar Wahab Anggota Pansus Rp. 1.955.000,re Darwin, SH. Anggota Pansus Rp. 1.955.000,8. Junaedi Anggota Pansus Rp. 1.955.000,9. Ir. Panglo Anggota Pansus Rp. 1.955.000,10. Samuddin, S.Pd. Anggota Pansus Rp. 1.955.000,11. Muh. Arifin Baso Anggota Pansus Rp. 1.955.000,12. Cahyani Oktavia Anggota Pansus Rp. 1.955.000,13.
    Daniel Pundu Ketua Pansus Rp. 2.125.000,Simon Kena, S.Th. Wakil Ketua Rp. 1.912.000,PansusDrs. Aco Mea Amri Anggota Pansus Rp. 1.700.000, Hal. 29 dari 118 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010 7. Drs. Germani Arung Jani Anggota Pansus Rp. 1.700.000,8. Drs. Buttu Sarira Anggota Pansus Rp. 1.700.000,9. Ir. Elizabeth Anggota Pansus Rp. 1.700.000,10. Drs. Sudirman Anggota Pansus Rp. 1.700.000,11. Constanthinus Claver PM Anggota Pansus Rp. 1.700.000,12.
    Tangnga Paliwanan Anggota Pansus Rp. 1.700.000,13. Yohanis Buntulangi Anggota Pansus Rp. 1.700.000,14. Philipus Lubuk Anggota Pansus Rp. 1.700.000,15. Muh. Ridwan Anggota Pansus Rp. 1.700.000,Total Rp. 28.262.500, Padahal biaya untuk honor panitia knusus DPRD tersebut diatas telahdialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan alatkelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetapkepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:a.
    Muspida Mandadung Ketua Pansus Rp. 2.125.000,5. Yohanes Karatong Wakil Ketua Rp. 2.040.000,Pansus6. Andi Asdar Wahab Anggota Pansus Rp. 1.955.000,7. Darwin, SH. Anggota Pansus Rp. 1.955.000,8. Junaedi Anggota Pansus Rp. 1.955.000,9. Ir. Panglo Anggota Pansus Rp. 1.955.000,10. Samuddin, S.Pd. Anggota Pansus Rp. 1.955.000,11. Muh. Arifin Baso Anggota Pansus Rp. 1.955.000,12. Cahyani Oktavia Anggota Pansus Rp. 1.955.000,13.
    Daniel Pundu Ketua Pansus Rp. 2.125.000,Simon Kena, S.Th. Wakil Ketua Rp. 1.912.000,Pansus6. Drs. Aco Mea Amri Anggota Pansus Rp. 1.700.000,Ti Drs. Germani Arung Jani Anggota Pansus Rp. 1.700.000,8. Drs. Buttu Sarira Anggota Pansus Rp. 1.700.000,9. Ir. Elizabeth Anggota Pansus Rp. 1.700.000,10. Drs. Sudirman Anggota Pansus Rp. 1.700.000,11. Constanthinus Claver PM Anggota Pansus Rp. 1.700.000,12. Tangnga Paliwanan Anggota Pansus Rp. 1.700.000,13.
Putus : 23-10-2013 — Upload : 28-12-2013
Putusan PN UNAAHA Nomor 86/Pid.B/2013/PN.Unh
Tanggal 23 Oktober 2013 — Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI.
5513
  • Pertambangan Bumi Indonesia (PBI) di DesaPaka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara serta disusul pula olehsaksi LINGGE, sebelumnya di jembatan Linomoyo massa yang dipimpin terdakwatersebut menghadang Tim Pansus dari Pemda yang akan pergi ke Camp. PT. PBIsehingga Tim Pansus dari Pemda tidak jadi pergi ke Camp PT. PBI, setelahsesampainyai di Camp PT.
    PBI sejak jam 09.00 witauntuk menunggu Tim Pansus Kab. Konawe Utara yang akan turun ke PT. PBI ;Bahwa saksi mendengar kalau tim Pansus PT. PBI dihalangi massa terdakwa dijalan sehingga Tim Pansus tidak jadi masuk ke PT. PBI ;Bahwa saksi melihat massa datang ke Base Camp PT. PBI dengan mengendaraimobil dan motor selanjutnya massa dipimpin oleh terdakwa masuk ke PT.
    PBI mengendarai mobil kijang ;e Bahwa benar mobil truk dan mobil kijang yang dinaiki massa dan Terdakwaadalah milik Terdakwa ;e Bahwa benar awalnya ada Tim Pansus yang datang menuju ke PT. PBI namunsaat tiba di jembatan Linomoyo Tim Pansus tidak jadi melanjutkan karena adamassa yang berkumpul di jembatan tersebut ;e Bahwa benar setelah Tim Pansus pulang kemudian massa menuju ke PT.
    PBItersebut ;Menimbang, bahwa awalnya ada Tim Pansus yang datang menuju ke PT. PBInamun saat tiba di jembatan Linomoyo Tim Pansus tidak jadi melanjutkan karena adamassa yang berkumpul di jembatan tersebut dan setelah Tim Pansus pulang kemudianmassa menuju ke PT.
Register : 13-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sru
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
JHON ARAMPAYAI alias Jon Alias JHONO
15489
  • YAPEN SEGERA BENTUK Pansus USUT TUNTASljasah PALSU Oo Aro Pace TONNY TESAR Se..e, TONNY TESAR DANFRANS SANADI ADALAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARNAVAL, danDPRD SEGERA BENTUK PANSUS UNTUK MENGUSUT IJASAH PALSUDARI TONNY TESAR; Bahwa benar selain spanduk yang terbuat dari kain dan juga pamplet atauposter yang terbuat dari kertas yang bertuliskan DPRD KEP.
    YAPEN SEGERA BENTUK Pansus USUT TUNTAS lIjasahPALSU Oo Aro Pace TONNY TESAR Se..e.;"=" TONNY TESAR DAN FRANS SANADI ADALAH BUPATI DAN WAKILBUPATI KARNAVAL; dan* DPRD SEGERA BENTUK PANSUS UNTUK MENGUSUT IJASAHPALSU DARI TONNY TESAR;Bahwa spanduk yang terbuat dari kain dan juga pamplet atau poster yang terbuatdari kertas yang bertuliskan DPRD KEP.
    YAPEN SEGERA BENTUK Pansus USUT TUNTAS lIjasahPALSU Oo Aro Pace TONNY TESAR Se..e.;"=" TONNY TESAR DAN FRANS SANADI ADALAH BUPATI DAN WAKILBUPATI KARNAVAL; dan*= DPRD SEGERA BENTUK PANSUS UNTUK MENGUSUT IJASAHPALSU DARI TONNY TESAR; Bahwa benar spanduk yang terbuat dari kain dan juga pamplet atau poster yangterbuat dari kertas yang bertuliskan DPRD KEP.
    YAPEN SEGERA BENTUK Pansus USUT TUNTAS lIjasahPALSU Oo Aro Pace TONNY TESAR Se..e.;"=" TONNY TESAR DAN FRANS SANADI ADALAH BUPATI DAN WAKILBUPATI KARNAVAL; dan= DPRD SEGERA BENTUK PANSUS UNTUK MENGUSUT IJASAHPALSU DARI TONNY TESAR;Bahwa benar spanduk yang terbuat dari kain dan juga pamplet atau posteryang terbuat dari kertas yang bertuliskan DPRD KEP.
    YAPEN SEGERA BENTUK Pansus USUT TUNTAS lIjasahPALSU Oo Aro Pace TONNY TESAR Se..e.;"=" TONNY TESAR DAN FRANS SANADI ADALAH BUPATI DAN WAKILBUPATI KARNAVAL; dan= DPRD SEGERA BENTUK PANSUS UNTUK MENGUSUT IJASAHPALSU DARI TONNY TESAR;Bahwa benar selain spanduk yang terbuat dari kain dan juga pamplet atauposter yang terbuat dari kertas yang bertuliskan DPRD KEP.
Register : 17-09-2007 — Putus : 02-01-2008 — Upload : 27-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1610/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr
Tanggal 2 Januari 2008 —
322
  • yaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uang reses, tunjangan perbaikanpenghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan, uang kehormatan, tunjangankomisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uang operasional, uang intensif,biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumah dinas, pemeliharaan rumahdinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atau wakil dan anggota DPRDKabupaten Kediri?Rp237.938.532,0022521 Mei 2001?352?
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?Rp237.938.532,0022621 Juni 2001 ?472?
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?Rp226.688.532,0022722 Juli 2001?607?
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?Rp226.688.532,00?28?Agustus 2001??
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?
Register : 17-09-2007 — Putus : 31-10-2007 — Upload : 27-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1609/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr
Tanggal 31 Oktober 2007 —
264
  • yaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uang reses, tunjangan perbaikanpenghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan, uang kehormatan, tunjangankomisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uang operasional, uang intensif,biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumah dinas, pemeliharaan rumahdinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atau wakil dan anggota DPRDKabupaten Kediri?Rp237.938.532,0022521 Mei 2001?352?
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?Rp237.938.532,0022621 Juni 2001?472?
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?Rp226.688.532,0022722 Juli 2001?607?
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?Rp226.688.532,00?28?Agustus 2001??
    Pembayaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uangreses, tunjangan perbaikan penghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan,uang kehormatan, tunjangan komisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uangoperasional, uang intensif, biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumahdinas, pemeliharaan rumah dinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atauwakil dan anggota DPRD Kabupaten Kediri?
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
20040
  • Rapat Paripurna Ketua Pansus menjelaskan Draft Ranperda kepadaanggota Dewan yang juga dihadiri eksekutif sebagai undangan;e.
    Dari draft tersebutdilakukan pembahasan oleh Pansus bersamasama dengan tim eksekutif; Bahwa hasil pembahasan Draft Ranperda oleh Pansus adalah sebagaiberikut:1. Pada awalnya draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan danKedudukan Keuangan DPRD yang diserahkan oleh sekretariat dewandibahas oleh tim pansus.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus PerubahanPerda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahui bagaimanaproses pembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu saksibukan anggota fraksi manapun. Saksi baru mengetahuiterbentuknya Pansus tersebut pada saat diumumkan di Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dan susunanKeanggotaan Pansus Perubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentangSusunan dan Kedudukan Keuangan DPRD.
    Yangmengusulkan dibentuknya Pansus tersebut adalah hasil Rakorpim;Bahwa pembentukan Pansus tidak melalui Rapat Paripurna namun hanyadilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) ;Bahwa prosedur pembentukan Perda No.1 tahun 2004 tidak melalui proseshak inisiatif sesuai dengan Tatio DPRD tetapi hanya dengan membentukPansus oleh Rakorpim dimana Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan Pimpinan DPRD No.12 Tahun 2003.
    Miyono mengadakan rapat Pimpinanbersama unsur eksekutif dan Tim Pansus, hasil rapat tersebut atas usulSdr.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
10428
  • Rapat Paripurna Ketua Pansus menjelaskan Draft Ranperda kepadaanggota Dewan yang juga dihadiri eksekutif sebagai undangan;e.
    Pada tanggal 1517 September 2003 Rapat Pansus dengan agenda acaramenyusun Draft Ranperda;4. Pada tanggal 18 September 2003 penyerahan hasil Pansus kepadaPimpinan DPRD/Bupati;5. Pada tanggal 20 September 2003 Rapat Paripurna dengan agenda acaraPenjelasan Ranperda yang disampaikan oleh Pimpinan Pansus yaituPanitia Khusus telah sepakat memutuskan sebagai berikut:a.
    Dari draft tersebutdilakukan pembahasan oleh Pansus bersamasama dengan tim eksekutif; Bahwa hasil pembahasan Draft Ranperda oleh Pansus adalah sebagaiberikut:1. Pada awalnya draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan danKedudukan Keuangan DPRD yang diserahkan oleh sekretariat dewandibahas oleh tim pansus.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus PerubahanPerda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahui bagaimanaproses pembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu saksibukan anggota fraksi manapun. Saksi baru mengetahuiterbentuknya Pansus tersebut pada saat diumumkan di Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dan susunanKeanggotaan Pansus Perubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentangSusunan dan Kedudukan Keuangan DPRD.
    Miyono mengadakan rapat Pimpinanbersama unsur eksekutif dan Tim Pansus, hasil rapat tersebut atas usulSdr.
Putus : 09-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 9 Mei 2016 — Ir. H. ABDUL MUNIR, MM ; KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN
6323
  • SPJ Kunjungan Kerja Pansus dan Banleg, dengan rincian :- Tanda uang harian- Tanda terima penginapan dan Bill hotel- 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua.- SPPD Peserta Kunjungan Kerja5. 6 (enam) Buku Laporan Pansus (Asli)6. 1 Buku Laporan Banleg (Asli)7. SPJ Kunjungan Kerja Dalam Daerah :- Jadwal Kunjungan Kerja- Surat Tugas- Tanda terima uang harian8.
    SP2D, SPM, SPP Pansus (2 kali)12. SP2D, SPM, SPP Banleg (1 kali)13. Realisasi Anggaran (Kartu Kendali) Kunjungan Kerja Komisi Tahun 201214.
    . 27, 28, 29 Agustus 2012;19. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A, B, C, D tgl. 25, 26, 27 September 2012;20. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A, B, C, D tgl. 22, 23, 24 oktober 2012;21. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A, B, C, D tanggal 27, 28, 29 Juni 2012;22. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A, B, C, D tanggal 4, 5, 6 Desember 2012;23. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS
    I, II, III tanggal 27, 28, 29 Pebruari 2012;24. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 5, 6, 7 Nopember 2012;25. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass BANLEG tanggal 16, 17, 18 Juli 2012;26. 2 (dua) Bendel Invoice Travel Jaya Wisata.
    ,X 24)ProvinsiJawaBarat tgl.5 s/d7Nopember 20122 Pansus II Rp.70.00 Rp.78.050.000,ke Rp.148.0 0.000,Pemerint 50.000,ah Kota (Rp.Tanweran 3.500.000g Selatan x 20)Provinsi Bantentgl. 5 s/d7Nopember 201223 Pansus II Rp.
    Rp.8.160.000, Rp.0,Banjar Provinsi 8 (delapan)Kalimantan Selatan tgl. 27 orangs/d 29 Pebruari 20123 Pansus III ke Pemerintah Kota Rp.8.640.000, Rp.0,Depok Provinsi 8 (delapan)Jawa Barat tgl. 27 s/d 29)orangPebruari 2012BULAN NOPEMBER 20121 Pansus I ke Pemerintah Kota Rp.8.340.000, Rp.0,Bandung Provinsi 8 (delapan)Jawa Barat tgl. 5 s/d 7 orangNopember 20122 Pansus II ke Pemerintah Kota Rp.7.725.000, Rp.0,Tangerang Selatan ; 5 (lima) orangProvinsi Banten tgl. 5 s/d7 Nopember 201223 Pansus III ke Pemerintah
    Untuk laporan kegiatan yang tahu adalahPPTK (saksi RIVIANTO) ;e Bahwa Mekanisme/cara kerja mulai dari perencanaan,pencairan hingga realisasi serta pertanggungjawaban padasetiap kegiatan kunjungan kerja Pansus, awalnya badanmusyawarah DPRD Lamongan mengadakan rapat untukmembahas jadwal kunjungan kerja Pansus, setelah ituditindaklanjuti oleh Pansus untuk menentukan tempatkunjungan kerja, lalu ketua Pansus membuat surat kepadaKetua DPRD yang pada pokoknya berisi pemberitahuanmengenai tujuan, jadwal,
    atau perwakilannya untukdikelola sendiri oleh mereka, yang mana penggunaannyayang tahu adalah Pansus masingmasing, dan realisasinyayang tahu adalah Pansus masingmasing, karena saya tidakikut dalam pengelolaan uang itu, dan untuk administrasidibuatkan daftar tanda terima uang harian, transportasi, danpenginapan.
    Pansus yaitu kegiatan pembahasan Perda baik yang diajukan oleh Eksekutif danPerda Inisiatif dari DPRD yang dilaksanakan ke daerah dimana materi tentangPerda yang akan dibahas tersebut dan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahunterdiri dari 3 (tiga) kelompok Pansus (Pansus I, II dan I).
Register : 21-06-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 44/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 12 Juli 2016 — Ir. H. ABDUL MUNIR, M.M
5627
  • SPJ Kunjungan Kerja Pansus dan Banleg, dengan rincian :- Tanda uang harian;- Tanda terima penginapan dan Bill hotel;- 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua;- SPPD Peserta Kunjungan Kerja;2.6.5. 6 (enam) Buku Laporan Pansus (Asli);2.6.6. 1 Buku Laporan Banleg (Asli);2.6.7. SPJ Kunjungan Kerja Dalam Daerah :- Jadwal Kunjungan Kerja;- Surat Tugas;- Tanda terima uang harian;2.6.8.
    SP2D, SPM, SPP Pansus (2 kali);2.6.12. SP2D, SPM, SPP Banleg (1 kali);2.6.13. Realisasi Anggaran (Kartu Kendali) Kunjungan Kerja Komisi Tahun 2012;2.6.14.
    28, 29 Agustus 2012;2.6.19. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 25, 26, 27 September 2012;2.6.20. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 22, 23, 24 oktober 2012;2.6.21. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 27, 28, 29 Juni 2012;2.6.22. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 4, 5, 6 Desember 2012;2.6.23. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS
    I, II, III tanggal 27, 28, 29 Pebruari 2012;2.6.24. 1(satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 5, 6, 7 Nopember 2012;2.6.25. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass BANLEG tanggal 16, 17, 18 Juli 2012;2.6.26. 2 (dua) Bendel Invoice Travel Jaya Wisata;Dipergunakan dalam perkara terdakwa Soetardjo Syafi%u2019i dan terdakwa Nipbianto; 7.
    Lamongan tahun 2012:No Kegiatan Harga Satuan Harga Paket Selisih yang(Pengajuan (yang disepakati diterimaAnggaran ke terdakwa dengan PANSUS Bendahara dan PANSUS) (Harga Satuantelah diterima dikurangi HargaPANSUS) Paket)BULAN PEBRUARI 20121 Pansus ke Pemerintah Rp.166.720.000, Rp.72.600.000, Rp.94.120.000,Kab. Lombok BaratProvinsi Nusa Tenggara Barat tg. (Rp. 3.300.000,x22) Halaman13 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUSTPK/2016/PT SBY. 27 s/d 29 Pebruari 2012 Pansus Il ke PemerintahKab.
    (PengajuanAnggaran ke (yang disepakatiterdakwa dengan diterimaPANSUS Bendahara dan PANSUS) (Harga Satuantelah diterima dikurangi HargaPANSUS) Paket)BULAN PEBRUARI 20121 Pansus ke Rp.166.720.000, Rp.72.600.000, Rp.94.120.000,Pemerintah Kab.Lombok Barat ProvinsiNusa Tenggara Barattgl. 27 s/d 29 Pebruari2012(Rp. 3.300.000,x22) 2 Pansus Il kePemerintah Kab.
    BanjarProvinsiKalimantan Selatantgl. 27 s/d 29 PebruariRp.159.110.000,Rp.75.900.000,(Rp. 3.300.000,x23)Rp.83.210.000, 20123 Pansus Ill ke Rp.159.340.000, Rp.78.200.000, Rp.81.140.000.Pemerintah Kota Depok (Rp.3.400.000,Provinsi X 23)Jawa Barat tgl. 27 s/d29 Pebruari 2012BULAN NOPEMBER 20121 Pansus ke Rp.160.068.000, Rp.84.000.000, Rp.76.068.000.Pemerintah Kota (Rp. 3.500.000,xBandung Provinsi 24)Jawa Barat tgl. 5 s/d 7Nopember 20122 Pansus Il ke Rp.148.050.000, Rp.70.000.000, Rp.78.050.000.Pemerintah
    Uang Harian Eksekutif Pendamping Pansus , Il, dan Ill sebesarRp.52.485.000 (rincian diuraikan dalam tabel 2. ).3.
    Lombok Barat 10 (sepuluh) orang Rp.10.200..000,ProvinsiRp.0,Nusa Tenggara Barat tgl.27 s/d 29 Pebruari 2012 2 Pansus Il ke PemerintahKab. Banjar Provinsi 8 (delapan) orang Rp.8.160.000, Rp.0,Kalimantan Selatantgl. 27 s/d 29 Pebruari2012 3 Pansus Ill ke PemerintahKota Depok Provinsi 8 (delapan) orang Rp.8.640.000.
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
9824
  • BB 45: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag.;46.
    BB 52: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;53.
    Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus;103.
    Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;104.
    PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;108.
    Dunirdengan anggota sebanyak 15 atau 20 orang;50 Bahwa setelah Pansus terbentuk, kemudian DPRD Propinsi Riau melaluiParipurna mengesahkan Pansus tersebut, selanjutnya Pansus melakukan rapatrapat dan membuat jadwal kerja Pansus;51 Bahwa setelah Pansus' melakukan~ konsultasi, kunjungan danmenyelesaikan tugasnya, kemudian Pansus memparipurnakan Ranperda No.6Tahun 2010 dan hasilnya disetujui oleh semua komisi yang ada di DPRD PropinsiRiau, selanjutnya Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda tentang
    ;100 Bahwa Pansus berjumlah 20 (dua puluh) orang dan hasil Pansus sudahdiparipurnakan;101.
    dari Palembang kemudian Pansus Revisi PerdaNomor 6 bermalam di Jakarta yaitu di Hotel Red Top dan malam harinya jam 9 adapertemuan resmi Pansus yang dipimpin oleh Dunir selaku Ketua Pansusdidampingi Tim Ahli Pansus.
    dibentuk tanggal 7 Maret 2012 dan langsung ditunjukMuhammad Dunir sebagai Ketua Pansus;31556 Bahwa saksi mengetahui apakah dibentuk Pansus atau tidak untuk PerdaNo.5 Tahun 2008;57 Bahwa setelah Pansus dibentuk saksi ikut dua kali pembahasan Pansusyang dilakukan di Hotel Red Top Jakarta tanggal 13 Maret 2012,58 Bahwa rapat Pansus tanggal 13 Maret 2012 dihadiri anggota Pansus danuntuk Dispora diwakili saksi dan PPTK dari venus menembak namun saat rapatdibuka mayoritas anggota Pansus menolak kehadirian
    Pak Lukman merasaada penekanan yang besar dari Pansus.