Tojo Unauna sejak akhirTahun 2009 dengan jabatan Staf selanjutnya sekitar Tahun 2011 sayadiangkat menjadi Kasi Kesetaraan bidang NFI pada 2011 juga sayaditetapkan lagi sebagai kasi P2TK bidang PAUDNI sampai sekarang,dan pada saat anggaran UAS/UN SD/MI pada Tahun 2008 saya denganjabatan Kepala UPTD Kec. Walea KepulauanBahwa setahu saksi Dana tersebut adalah dana APBD Dikpora Kab.Tojo UnaUna tahunBahwa Dana tersebut untuk pelaksanaan ujian untuk UPTD Kec.

Tojo Unauna sejak akhirTahun 2009 dengan jabatan Staf selanjutnya sekitar Tahun 2011 sayadiangkat menjadi Kasi Kesetaraan bidang NFI pada 2011 juga sayaditetapkan lagi sebagai kasi P2TK bidang PAUDNI sampai sekarang,dan pada saat anggaran UAS/UN SD/MI pada Tahun 2008 saya denganjabatan Kepala UPTD Kec. Walea Kepulauane Bahwa setahu saksi Dana tersebut adalah dana APBD Dikpora Kab.Tojo UnaUna tahunBahwa Dana tersebut untuk pelaksanaan ujian untuk UPTD Kec.

Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;

Yang mana dalam SK tersebutditunjuk terdakwa LA SUDI sebagai manajer sesuai dengan tupoksinya sebagaikepala Bidang PAUDNI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Wakatobi TahunAnggaran 2017 yang dikelola oleh bidang PAUDNI atas nama terdakwa LASUDI, S. Pd. tidak sesuai dengan juknis pengelolaan dana DAK Non Fisik BOPHalaman 37 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN. KdiPAUD. Namun saksi telah dimutasi ke Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerjakab. Wakatobi pada tanggal 18 Agustus 2017, ketika saksi berada di Tanah SuciMekah.

PUTRI MONAPA;Bahwa sebagai fungsi pengawasan, saksi selaku Kepala Dinas telah melakukanpengawasan pengelolaan dana BOP PAUD dalam bentuk mengingatkan kepalabidang PAUDNI agar tidak melakukan pemotongan, mengarahkan ataumengkoordinir pengadaan/ pembelian apapun oleh pihak manapun, denganalasan apaun, kecuali oleh pihak sekolah itu sendiri.

Selanjutnya, saksi sudahmengingatkan hal tersebut melalui surat kepada Kepala Bidang PendidikanDasar dan Kepala Bidang PAUDNI, sesuai dengan Surat PemberitahuanPengawasan yang saksi sampaikan kepada Kepala Bidang Dikdas dan KepalaBidang PAUD Nomor :420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017.

Wakatobi Nomor: 420/188/2017,tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOPkepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;1 (Satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi PembelajaranPAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 30.000.000,, Jumlah Yang Disetor Rp.15.800.000, dan Sisa Yang Diterima Rp. 14.181.000 untuk TK NURILAYHI;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD dan PNF DinasPendidikan dan Kebudayaan Kab.

Sementara itu, DirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (DitjenPAUDNI) sendiri baru terbentuk pada tahun 201 1.38.3 Tergugat Il (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah(Dirjen Dikdasmen)/Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI)) setidaknya dari tahun 1983hingga tahun 2014, telah secara konsisten memberikanizin/persetujuan kepada setiap calon murid berkewarganegaraanIndonesia yang bermaksud untuk mendaftarkan diri dan menempuhpendidikan

sebagaimana dalil Penggugat, makasecara logika formal tidak mungkin Tergugat Il akan mengeluarkanPersetujuan Izin Belajar Jenjang PAUD pada JIS sebagaimana telahTergugat Il terbitkan setidaktidaknya sejak tahun 1983 s.d. 2014.38.4 Selain itu sehubungan dengan proses penyesuaian izin Tergugat dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan danPengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing diIndonesia, Tergugat Il (Ditjen PAUDNI

SOFAN ROHMAN Bin SAMSUDIN Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya; Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat olehPenyidik dalam perkara Terdakwa;Halaman 23dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Slw Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaa KabupatenTegal dengan jabatan Staf Administrasi Bidang Pembinaan Paudni SeksiPaud dan Kesetaraan; Bahwa Saksi berdinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTegal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang

; Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dari Seksi Paud danKesetaraan Bidang Pembinaan Paudni Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Tegal adalah menangani lembaga Paud danPendidikan Kesetaraan Paket A, B, C yang ada di Kabupaten Tegal: Bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Kesetaraan Program PaketB adalah pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikansetara SMP/MTS;Bahwa yang berwenang untuk menyelenggarakan PendidikanKesetaraan Program Paket B adalah lembaga pendidikan non formalyang telah

Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;

diblokir, ternyata dana tersebutdicairkan seharusnya Tergugat meminta bantuan kepolisianuntuk melakukan pemblokiran, tetapi Tergugat tidakmelakukannya, sehingga dalam kasus ini Tergugat denganmembiarkan dana Tergugat Il cair, berarti Tergugat telahmelanggar aturan yang telah disepakati, yaitu bahwa jikasertipikat jaminan mutu belum diserahkan, maka dana tetapdiblokir, dan Tergugat telah melanggar perintah dari SesditjenPaudni Jakarta, karena surat mengenai kasus itu telah diterimaoleh Sesditjen Paudni

II di LingkunganPemerintah Kabupaten Gorontalo;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pengumuman Nomor:892.1/BKDDiklat/107 Tentang Persyaratan dan berkas yangwajib dimasukkan oleh peserta dinyatakan lulus ujian tertulisCPNS Kategori Il;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Gorontalo kepadaMenteri PAN dan RB Nomor: 800/BKDDiklat/328, tanggal 11Juli 2014, Perihal: Usul Penerimaan Guru TK dan PAUDmenjadi CPNS Kualifikasi TH Kategori II;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Gorontalo keDirjen PAUDNI

Kemendikbud RI Nomor: 800/BKDDIKLAT/445,tanggal 25 September 2014,Perihal: Tenaga Honorer Kategori IIGuru TK/PAUD Kabupaten Gorontalo;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur PPTK PAUDNI keBupati Gorontalo Nomor: 2463/B5.2/TU/2014, tanggal 18November 2014, Perihal: Tanggapan;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Gorontalo ke KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor: 800/BKDDiklat/536,tanggal 18 November 2014, Perihal: Tenaga Honorer Kategori IIGuru TK/PAUD Kab.

Dirjen PAUDNI KEMDIKBUD RI tanggal 25September 2014 Nomor 800/BKDDIKLAT/445 perihal Tenaga Honorer Kategori II GuruTK/PAUD Kabupaten Gorontalo dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Pemohonyang bernama Hendra Abdul serta Saksi Termohon bernama Usman Miolo bahwa DirjenPAUDNI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan unit kerja Para Pemohontelah berstatus sebagai sekolah negeri dari tahun 2011 namun surat keterangan tersebuttidak dijadikan dasar oleh Badan Kepegawaian Negara karena penghitungan

Pada Tahun 2012 menjadi Kabid Paudni denganpangkat/golongan Eselon IlI/o di Dinas PendidikanKabupaten Bengkulu Utara, SK. No. 821011 Tanggal 21Juni 2012; 22 20Hal 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL1.7. Pada Tahun 2015 menjadi Kabid Dikdas di DinasPendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, SK. No.821.009tanggal 18 Mei 2015;2.

RENTOREGA( Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran)dan seluruh Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

RENTOREGA( Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran) danseluruh Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

1. 1 (satu) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 410/078/SK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang nama tim verifikasi dan validasi tahap II (dua) penyaluran dana bantuan APBD pada kegiatan program keaksaraan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat TA.2013 ;

1. 1 (satu) lembar pengantar Nomor : 410/587/SEK-PAUDNI

EDDY SETIADI RAWAN, M.Pd. dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikansemuanya benar;Bahwa sebelum saksi tandatangani, saksibaca terlebih dahulu dan saksitidak dipaksa;Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 saksi menjadi KepalaBidang PNFI Disdsik Propinsi Jawa Barat, tahun 2013 sampai sekarangKepala Bidang PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan InFormal) pada Disdik Propinsi Jawa Barat;Bahwa Tugas

Yusuf dan yobs sudah meninggal dunia akan tetapi tetapberada dibawah pengawasan saksi selaku Kabid PNFI(sekarang PAUDNI);Bahwa dari kabupaten Cirebon yang diusulkan ada 89 lembaga;Bahwa yang melakukan verifikasi usulan adalah DinasPendidikan Propinsi dan saksi yang verifikasi, setelah diverifikasihanya 1 yang tidak lolos jadi yang dikabulkan ada 88;Bahwa besaran dana yang diterima masingmasing dapat Rp. 20juta;Bahwa sumber dananya adalah dari APBD Propinsi Jawa Barat;Bahwa penyelenggara adalah bagian

EDDY SETIADI RAWAN, M.Pd ;Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanyadugaan penyalahgunaan Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013 untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) diKabupaten Cirebon;Bahwa sebagai Kepala Bidang PNFI (Pendidikan Non Formal Informal)Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 sampai dengantahun 2013, dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksisebagai Kepala Bidang PAUDNI Disdik Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi selaku Kabid PNFI

Yusuf, M.Pd., (yangbersangkutan sudah meninggal dunia) akan tetapi tetap berada di bawahpengawasan saksi selaku Kabid PNFI (sekarang PAUDNI);Bahwa dana yang digunakan adalah Dana APBD Propinsi Jawa Baratdan APBN, kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Cirebonyang berasal dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 sebesar Rp.1.760.000.000, ;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana Keaksaraan Fungsional (KF)Kabupaten Cirebon dikarenakan mekanismenya tidak melalui Propinsimelainkan langsung

sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik;Halaman 62 dari 130 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg.Bahwa keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaanyang dibuat oleh penyidik benar semuanya dan saksi membenarkantandatangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan yangdibuat oleh penyidik tersebut serta saksi memberikan keterangandihadapan penyidik tersebut tidak ada dipaksa;Bahwa pada tahun 2012 saksi sebagai Kabid PAUDNI

2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang usulan Lembaga calon penerima bantuan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan (Paket ) A Tahun 2018;

strong>Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor :906/DISDIKBUD-SEKR/IX/2014/2022 Tanggal 14 November 2022 Tentang Permohonan Dokumen SK Penetapan Penerima Bantuan BOP Tahun 2016, 2017 Dan 2018;

Dilampirkan dalam berkas perkara

1. 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor : 133/PAUDNI

Kasi PAUDNI : ERNI, SH.,MH (periode 2014s/d sekarang)2. Kasi Dikmas : FAUZI (periode 2014 s/d 2016dan telah pension pada tahun 2016)3. Kasi PTK PAUD : M. HATTA (periode 2014 s/dsekarang)d. Bidang Monitoring Evaluasi (MONEF) : Drs.

ANDAM DEWI(periode 2014 s/d Desember 2016)Bidang Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) : DR.IDHAM KHOLID (periode 2014 s/d Desember 2016)1.Kasi PAUDNI : ERNI, SH.,MH (periode 2014 s/dDesember 2016)Kasi Dikmas : FAUZI (periode 2014 s/d 2016 dantelah pension pada tahun 2016)Kasi PTK PAUD : M. HATTA (periode 2014 s/dDesember 2016). Bidang Monitoring Evaluasi (MONEF) : Drs. H.MARTUNIS (periode 2014 s/d Desember 2016).Halaman 89 dari 251Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.1.

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 8Januari 2016.Bahwa saksi dimintai tolong oleh Abdul Jabar (PPTK Meubelair SD danSMP/Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaHalaman 77 dari 182 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN BnaDinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya) dan oleh Abdul Halim (PPTKMeubelair Siswa SMA/SMK/MA / Kabid Pendidikan Menengah DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten AcehJaya) serta Dina Astita, S.Ag (PPTK Meubelair PAUD/Kasi PAUDNI

Saksi HEFFI DHARMA AGUNG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah merupakan Kasi Kesetaraan pada Bidang PAUDni di DinasPendidikan Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2008 s/d saat ini diperiksa.Bahwa pernah pada tahun 2012 berdasarkan surat Keputusan Kepala dinasPendidikan Kabupaten lampung Tengah nomor 876/283/01/D.1/2012 saksiditunjuk untuk menjadi Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada satuankerja dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.Bahwa selain saksi saat itu

Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat PengadaanBarang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 8Januari 2016.Bahwa saksi dimintai tolong oleh Abdul Jabar (PPTK Meubelair SD danSMP/Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaDinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya) dan oleh Abdul Halim (PPTKMeubelair Siswa SMA/SMK/MA / Kabid Pendidikan Menengah DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten AcehJaya) serta Dina Astita, S.Ag (PPTK Meubelair PAUD/Kasi PAUDNI