Lauw Kasin sebagaimana terurai dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Pdt.Eks/2017/PN.Kdr. dan Berita Acara Penyerahan Nomor: 1/Pdt.Eks/2017/PN.Kdr, yang menyatakan batas-batasnya :

02 Mei 2017 junctoPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN.Ton juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbntanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016,tertanggal 24 November 2016 dikarenakan cacat hukum;Dalam Pokok Perkara: WNMengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant):Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan

;Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November2016 tidak memiliki Kekuatan eksekusi/non executabel;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbntanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PNTon tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas PutusanPeninjauan

Nomor 3714 K/Pdt/2019berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbntanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PNTbn tanggal 21 Juni 2017;8. Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan;9.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 adalah cacat hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;6.

Menghukum Terlawan II untuk menghentikan segala proses pelaksanaanlelang yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Malang bantuanberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017;8.

Nomor 06/Pdt.Eks/2012/PN.Kdl. jo Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo Nomor 79/Pdt/2010/PT.Smg. jo. Nomor 2477 K/Pdt/2010 tertanggal 9 Januari 2013;6 Bahwa ternyata pula Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KendalNomor 03/Pdt.Sita.Eks/2012/PN.Kdl. Nomor 06/Pdt.Eks./2012/PN.Kdl. joNomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo. Nomor 79/Pdt./2010/PT.Smg. jo.

Nomor 06/Pdt.Eks./2012/PN.Kdl. jo. Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo Nomor 79/Pdt./2010/PT.Smg. jo. Nomor 2477 K/Pdt/2010 tertanggal 29 Januari 2013 tersebut dengan sendirinya jugamengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum;Oleh karena Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/ 2012/PN.Kdl.Nomor 06/Pdt.Eks/2012/PN.Kdl. jo Nomor 08/Pdt.G/ 2009/PN.Kdl. jo Nomor79/Pdt/2010/PT.Smg. jo.

Nomor 06/Pdt.Eks/2012/PN.Kdl.jo. Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo. Nomor 79/Pdt/2010/PT.Smg. jo.Nomor 2477 K/Pdt/2010 tertanggal 9 Januari 2013 yang dibuat danditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal tersebut adalahtidak sah dan batal demi hukum;5 Menetapkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2012/PN.Kdl. Nomor 06/Pdt.Eks/2012/PN.Kdl. jo. Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo.

Nomor 06/Pdt.Eks/2012/PN.Kdl. jo Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo. Nomor 79/Pdt./2010/PT.Smg jo.

Nomor 06/Pdt.Eks/2012/PN.Kdl. jo.Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo. Nomor 79/Pdt./2010/PT.Smg jo.

No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;

No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terlawan-I dan Terlawan-II (Para Terlawan);

/Pdt.Eks/2014/PN Byl melalui lelang email;Bahwa Pelawan telah diberi teguran/aanmaning berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byltanggal 28 Agustus 2014;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 61/Pdt.Plw/2015/PN Krg6.

Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 26 September 2014, diberi tanda bukti T 7;9.

Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 22Juli 2015, diberi tanda bukti TT.IIl 3;. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 6 Mei 2015, tentang Lelang Eksekusi,diberi tanda bukti TT.III 4;. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor02/Pdt.Eks.Del/2014/PN Krg jo. Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 13Mei 2015 tentang Perintah Menjual Dimuka Umum (Lelang), diberi tandabukti TT.IIl 5;.

Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 8Desember 2014, tentang Sita Eksekusi, diberi tanda bukti TT.III 6;. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor02/Pdt.Eks.Del/2014/PN Krg jo. Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 24Desember 2014, diberi tanda bukti TT.IIl 7;. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 28 Agustus 2014 tentang panggilanTermohon, diberi tanda bukti TT.IIl 8;.

Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 16 September 2014, diberi tanda bukti TT.III 9;10.Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 2 Oktober 2014, diberi tanda bukti TT.III 10;11.Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda bukti TT.III 11;12.Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tegal No. 06/Pdt.Eks/2003/PN.TGL,No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.TGL, tanggal 2 Juni 2004 telah melebihi danmenyimpang dari putusan PK. No. 516 PK/Pdt/1998 tanggal 20 November2002, karena dalam keputusan PK tersebut tidak ada perintah untukmemulihkan dan menyerahkan kembali tanah pekarangan seluas 930 m?Sertifikat Hak Milik No. 636 an. Abas Toya Bawazier terletak di DesaCabawan, Kecamatan Margadana, Kotamadya Tegal, dan tanah berikutrumah seluas 332 m?

Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri No.06/Pdt.Eks./2003/PN.Tgl. dan No. 07/Pdt.Eks./2003/PN.Tgl. tanggal 2 Juni2004 telah melebihi dan menyimpang dengan amar putusan PK. No. 516PK/Pdt/1998 tanggal 20 November 2002, karenanya batal demi hukum ;6. Menyatakan menangguhkan pelaksanaan eksekusi dengan putusan Selamenunggu proses putusan ini berkekuatan hukum tetap ;7.

No. 2106 K/Pdt/200607/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 yang dimohonkan dibatalkan tersebut SUDAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUMYANG BERLAKU, karenanya sah dan berkekuatan hukum mengikat..

./2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks./2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni2004 tersebut.

Bahwa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal No.06/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni2002 yang diterbitkan setelah adanya upaya perdamaian (islah) antara duabelah pihak selama 8 (delapan) bulan akan tetapi gagal tersebut sudahdipertimbangkan secara komprehensif dan sempurna berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku, karenanya sah dan berkekuatan hukum ;.

jualbeli tanah dalam perkara a quo jelasjelas dihadiri dan disaksikan sendiri oleh diri Pelawan.Bahwa dengan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor:03/Pdt.Eks./2016/PN.PkI dan eksekusl perkara Nomor:04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret2018 akan menimbulkan kerugian nyata pada diri Pelawan yangmengakibatkan Pelawan akan kehilangan Hak Waris atas Tanah SertifikatHak Milik (SHM) No. 00964 dengan luas 489 m2 yang dinilai dengan uangsebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus

juta rupiah) dan hutang TerlawanIl atas jaminan Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas489 m* sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)Bahwa sebagaimana mengenai Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor:03/Pdt.Eks./2016/PN.PkI dan Eksekusi Perkara Nomor:04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret2018, guna mencegah kerugian nyata yang akan timbul terhadap diriPelawan maka sudah sepatutnya diterbitkan Putusan Provisional yaitu:Menunda pelaksanaan eksekusi

perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 yang akandilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap SertifikatHak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m* atas nama CENDI AGNESSUSMANTO (Terlawan 1) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, KecamatanPekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Menundapelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor:W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan pada hari RabuTanggal

Menunda pelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016 berdasarkanSurat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakanpada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 00946 dengan luas 489 m* atas nama CENDI AGNES SUSMANTO(Terlawan 1!)

sendiri oleh diri Pelawan, kemudian denganpelaksanaan eksekusi perkara Nomor : 03/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl dan eksekusiperkara Nomor : 04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hariRabu, 28 Maret 2018 akan menimbulkan kerugian nyata pada diri Pelawan yangmengakibatkan Pelawan akan kehilangan Hak Waris atas Tanah Sertifikat HakMilik (SHM) No. 00964 dengan luas 489 m2 yang dinilai dengan uang sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dan hutang Terlawan Il atas jaminanHalaman 13 Putusan

Nomor: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Bgr.Jo.

Jo.No.04/Pdt.Eks/2016/PN.Bgr. Jo.

No.04/Pdt.Eks/2016/PN.Bor. Jo.

No.04/Pdt.Eks/2016/PN.Bgr.

Nomor:04/Pdt.Eks/2016/PN.Bgr. jo.

./2016/PN.PkIdan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 tentang pelaksanaaneksekusi perkara Nomor : 04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akandilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 atas permohonan Terlawan dan Terlawan Il sebagai Termohon Eksekusi sangat membuat diriPelawan terpukul dan tidak habis pikir, yang mana Pemohon EksekusiPengosongan dan Termohon Eksekusi Pengosongan adalah pihak yangsama yang telah menyepakati perdamaian untuk jualbeli objek aquoyang telah di dokumentasikan dalam Foto dan

./2016 berdasarkan Surat Nomor:W.12.04/528/PDT.04.01/03/2018 dan Pelaksanaan Eksekusi PerkaraNomor: 03/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor:W.12.U04/529/PDT.04.01/03/2018, perlu kiranya yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo untuk menerbitkan suatu PutusanHalaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 530/Pat/2018/PT SMGProvisional guna menjamin hakhak Pelawan sebagaimana termuatdalam Petitum Provisi a quo.14.Bahwa agar gugatan Perlawanan Pelawan tidak siasia dikemudian hari,maka sudilah

Membatalkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 yang akandilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap SertifikatHak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m2atas nama CENDY AGNESSUSMONO (Terlawan I) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, KecamatanPekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa TengahHalaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 530/Pat/2018/PT SMG4.

Membatalkan pelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akandilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap SertifikatHak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m2atas nama CENDYAGNES SUSMONO (Terlawan l) yang terletak di Kelurahan Kalibaros,Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.5.

/2016 dan Nomor 4/Pdt.Eks/2016 atas Setipikat HakMilik Nomor 426 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00946;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalahsuatu tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan gunakepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawansekarang Pembanding adalah sehubungan atau terkait dengan penundaanpelaksanaan eksekusi atas dua obyek tersebut diatas, yang ternyata merupakantuntutan

Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugatdalam Aanmaning Perkara nomer 99/Pdt.Eks/2017/PN Byl dan tidakdimanfaatkan oleh Penggugat;. Bahwa setelah tidak ada kesepakatan dan tindakan, maka Tergugatmengajukan sengketa terhadap obyek sengketa berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 05Juni 2017 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor.10/BA.Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 07 Juni 2017;.

Ketua Pengadilan Negeri BoyolaliNomor : W12.U.17/960/HK.02/6/2018 tanggal 28 Juni 2018 (vide Bukti TT1), Pengadilan Pengadilan Negeri Boyolali meminta bantuan Turut Tergugatuntuk melaksanakan lelang eksekusi atas Obyek Lelang a guo denganmenyertakan dokumendokumen persyaratan lelang diantaranya:Penetapan Eksekusi Lelang Wakil Ketua Pengadilan Negeri BoyolaliNomor : 99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 15 Januari 2018 (vide Bukti TT4)e Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor99/Pdt.Eks/2017

/PN.Byl tanggal 27 Desember 2017e Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 29Desember 2017e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 27 November 2017e Berita Acara Aanmaning tanggal 4 Desember 2017 dan 13 Desember2017e Perhitungan Kewajiban Hutang Termohon Kepada Pemohon tanggal 28Juni 2018 (vide Bukti TT5)e Fotocopy Sertifikat.

/2017/PN Byl , diberi tanda Bukti T4;Fotocopy Berita Acara Aanmaning tanggal 4 Desember 2018 Nomor:99/Pdt.Eks/2017/PN Byl, diberi tanda Bukti T5a;Fotocopy Berita Acara Aanmaning tanggal 13 Desember 2018 Nomor:99/Pdt.Eks/2017/PN Byl, diberi tanda Bukti T5b;Fotocopy Turunan Surat Permohonan Sita Eksekusi a/n.

Muhroji tanggal 22Desember 2017, diberi tanda Bukti T6;Fotocopy Berita Acara Penentuan harga Limit tanggal 6 September 2018Nomor: 99/Pdt.Eks/2017/PN Byl, diberi tanda Bukti T7;Fotocopy Permohonan Penetapan Jadwal lelang Eksekusi ulang perkaraNomor: 99/Pdt.Eks/2017/PN Byl tanggal 7 September 2018, diberi tanda BuktiT8;Fotocopy Slip Penyetoran dari Muhroji kepada PT.

Dan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk, maka Para Tergugat termasuk Pelawan (yangkemudian semuanya menjadi Para Termohon Eksekusi dalam permohonaneksekusi tersebut) diberi aanmaning/teguran oleh Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta;Halaman 4 dari 15 hal. Put.

Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7Mei 2015 khusus terhadap tanah objek sengketa;7. Menetapkan tanah objek sengketa bukan bagian dari objek eksekusi dalamPenetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7 Mei 2015;8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SubsiderHalaman 7 dari 15 hal. Put.

Yogyakarta tanggal 7 Mei 2014 khusus terhadap objeksengketa;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari2016, Nomor 75/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk dengan memperbaiki amar poin 5selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milik Pelawan seperti tersebut diatas dan Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Ykterhadap tanah dan rumah milik Pelawan yang

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal4 Januari 2012 Nomor : 03/Pdt.Eks/2011/PN Pkl sebidang tanah berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 00527/Sugihwaras; Surat Ukur Nomor: 9/Sugihwaras/207 tanggal 28 Mei 2007 Luas + 143 M2 atasnama LannySetiawati terletak di Kelurahan Sugihwaras; Kecamatan Pekalongan Timur;Kota Pekalongan dilaksanakan sita eksekusi perkara Nomor : 03/Pdt.Eks/2011yang dimohonan oleh Terlawan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagaiTANAH OBYEKSENGKETA

APHT / 2011/PN Pkl tanggal 7 Oktober 2011; selanjutnya diberitanda bukti P.2 ;Foto copy Relas Panggilan Kepada Termohon Eksekusi No. 03/Pdt.Eks.

O3/Pdt.Eks/2OI/PN Pkl tanggal 4 Januari2012, setelah Majelis memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan para pihakdalam perkara ini ternyata bahwa Penetapan Eksekusi No.03/Pdt.Eks/2011/PN.Pk1.tanggal 21 Pebruari 2011 jo.

Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) No.03/25Pdt.Eks/2011/PN.Pkl. tanggal 05 Maret 2012 berdasarkan Risalah lelang Nomor :364/2010 tanggal 30 Nopember 2010;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat yang diajukan oleh Pelawan yaitubukti P1 sampai bukti P12 ditemukan fakta bahwa proses pelaksanaan PenetapanEksekusi No.03/Pdt.Eks/2011/PN.Pkl. tanggal 21 Pebruari 2011 jo.

Berita Acara Eksekusi(Pengosongan) No.03/Pdt.Eks/2011/PN.PkI. tanggal 05 Maret 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pelawan dan bantahan Terlawan sertabukti yang diajukan pihak Pelawan dan Terlawan menurut pendapat Majelis bahwaPenetapan Eksekusi No.03/Pdt.Eks/2011/PN.PklI. tanggal 21 Pebruari 2011 jo.

Nomor 1913 K/Pdt/2015hukum yang berlaku karena eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kdssecara jelas dan tegas telah didasarkan pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1680K/Pdt/2010 tanggal 25 November 2011,fakta tersebut sesuai penetapanpenetapan yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Kudus dalam proses eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. dalam hal Putusan Peninjauan Kembali Nomor 596PK/Pdt/2003 dipergunakan sebagai dasar eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, maka menurut hukum eksekusi

Bahwa sesuai fakta hukumnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KudusNomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, Nomor 1680K/Pdt/2010, Nomor 36/Pdt/2010/PT.Smg, Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 20 Desember 2013tentang Perintah Untuk Sita Eksekusi dan pelaksanaan sita eksekusi dalamBerita Acara Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds tanggal 2Januari 2014 telah terbukti cacat hukum sehingga tidak sah, maka sitaeksekusi atas barang/tanah objek sengketa dalam Berita Acara SitaEksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds

Putusan Nomor 02/Pdt.G/ 2009/PN.Kds tertanggal 2 Juli 2009sebagaimana terdaftar dalam Perkara Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds dapat dilaksanakan;Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2015 Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan Penyerahan Nomor13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, Nomor 1680 K/Pdt/2010, Nomor36/Pdt/ 2010/PT.Smg, Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Kds telah puladilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 hinggaselesai dan sempurna;2.

Fakta hukum tersebut sesuaiPenetapanPenetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriKudus dalam proses eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. Dalamhal Putusan Peninjauan Kembali Nomor 596 PK/Pdt/2003dipergunakan sebagai dasar eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, maka menurut hukum eksekusi seharusnya diajukan dandidasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1680 K/Pdt/2010 jo.

Oleh karena Pengadilan Negeri Kudus dalammelaksanakan Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds telahterbukti melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR, maka menuruthukum pelaksanaan sita eksekusi atas barang/tanah objek sengketadalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kdstanggal 2 Januari 2014 adalah cacat hukum dan tidak sah;13.

Kediri,dari Pelawan sebagai pihak yang turut mempunyai hak atas obyek sengketatentu. tidak terima, karena mendasar keterangan dari TermohonEksekusi/Terlawan Tersita yang disampaikan kepada Pelawan bahwaPermohonan Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr atas nama MuhamadHeru Fahmi, SE/Terlawan Penyita ada dugaan rekayasa yang seharusnyadibuktikan dulu kejelasan dan kebenarannya;Bahwa, berdasarkan keterangan dari Termohon Eksekusi/Terlawan Tersitamenyampaikan bahwa ataS nama pemohon ~ eksekusi No.02/Pdt.Eks

Menyatakan batal Permohonan Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr;6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbulverset atau banding;7.

Bahwa Pelawan merupakan orang yang berhak atas tanah yang menjadiobyek sengketa dalam permohonan eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr;2.

Bahwa Terlawan menduga adanya rekayasa dalam permohonan eksekusiNo. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr karena terlawan tidak pernah = hadirdipersidangan;Menimbang, oleh karena pada petitum perlawanan yang diajukan olehPelawan adalah mengenal bantahan atas proses eksekusiNo.02/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr dan meminta pembatalan permohonan eksekusi,sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perlawanan dariPelawan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa dalam Surat Perlawanannya

tertanggal 5 Februari2020 Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan merupakan orang yang berhak atastanah yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan eksekusi No.02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr, dan sehingga Majelis Hakim merasa perlu untukmempertimbangkan:1.

No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;

No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terlawan I dan Terlawan-II (Para Terlawan);

./2014/PN.kKadl. telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :1.Bahwa, berdasarkan Relaas Panggilan Tegoran/AanmaningPengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdltanggal 25 Agustus 2014 Para Para Pelawan diminta menghadapdi Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 2September 2014 guna menghadiri Tegoran dalam waktu 8(delapan) hari setelah diperingatkan/tegoran ini TermohonEksekusi bersedia memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kepada Pemohon Eksekusi, adapun Pemohon Eksekusi

Di posita,mendasarkan gugatan pada Relass Panggilan Tegoran/Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/204/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014 untuk menghadiri sidangAnmaning, agar Para Pelawan/Termohon Eksekusi bersediamemenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kepadaTerlawan/Pemohon Eksekusi yang mengandung cacad hukumdan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Adadan tidak adanya cacad hukum dapat diketahui tentang peristiwahukum yang mendasarinya.

ROMDHONterletak di Desa/Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri,Kabupaten Kendal, yang Terlawan beli dari Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan, denganbukti GROSSE RISALAH LELANG No. 664/2011 tanggal 29Nopember 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegriKendal No. 2/Pdt.Eks/2014/PN.

DALAM PROVISIe Memerintahkan Para Terlawan dan atau siapa saja yangmendiami, menguasai secara fisik obyek eksekusi untuksecepatnya mengosongkan obyek eksekusi secara suka rela,yang di mohonkan Terlawan/Pemohon Eksekusi terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negri Kendal No. 2/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl, tanggal 9 Agustus 2014 ;Tl. DALAM KONPENSL:A. Menyatakan menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untukseluruhnya atau sitidaktidaknya tidak dapat diterima;B.

Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 2/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 25 Agustus 2014 ditujukan kepadaMekhrus Efendhi, diberi tanda P1;2. Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 4 September 2014 ditujukankepada Djoko Sri Wurjanto, diberi tanda P2;3. Foto Copy Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 17 September 2014 ditujukankepada Mekhrus Efendhi, diberi tanda P3;4.

Bahwa diketahui kemudian oleh Pelawan, Pengadilan NegeriPurwokerto telah menerbitkan Panggilan Peneguran (Aanmaning) Nomor04/Pdt.Eks/ 2020/PN.Pwt perihal Pelaksanaan Eksekusi Pengosongansebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak MilikNomor 00783/Desa Karanglewas Lor sebagaimana Penetapan KetuaHalaman. 4 dari 29 halaman Putusan.Nomor 504/PDT/2020/PT SMGPengadilan Negeri Purwokerto Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt tanggal 1April 2020 ;14.

Bahwa dalam Posita Perlawanan Perkara Nomor32/Pdt.Bth/ 2020/PN.Pwt, Pelawan nyatanyata menyebutkandirinya sebagai Pihak Ketiga (derden verzet), yang melawaneksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PurwokertoNomor : 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal 1 April 2020 ;2.

Bahwa Pelawan baru menampakkan diri, pada saat telahterbit aanmaning, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Purwokerto Nomor : 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal 1April 2020 ;16.

Bahwa pada tanggal 1 April 2020, Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto telah menerbitkan penetapan eksekusi Nomor04/Pdt.Eks/2020/ PN.Pwt dan telah melayangkan aanmaning kepadaSURATNO (Terlawan dalam Konvensi), pada tanggal 30 April 2020 ;15.

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Pelawan dalam Konvensidalam Surat Perlawanannya, tanggal 4 Mei 2020, nyatanyatamenyampaikan bahwa Perlawanan a quo ditujukan untuk menundapelaksanaan eksekusi dalam penetapan Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor : 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal 1 April 2020 ;18.

Eksekusi pengosongan Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN itu maka Pelawan sebagai pemilik dan pihak yangmenguasasi obyek sengketa sangat dirugikan;17.Bahwa dengan demikian terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tidak sah, cacat hukum serta menyalahi aturanhukum;Berdasar atas alasanalasan tersebut di atas, maka mohon PengadilanNegeri Bojonegoro memutus:DALAM PROVISIMenetapkan menghentikan eksekusi pengosongan obyek sengketa,Penetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Mei 2012 Nomor:W14U10/256/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN kepada Ninik Rosita, diberitanda P.1.2.33;4. Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Mei 2012 Nomor:W14U10/256/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN kepada Srijati binti Tradjan,diberi tanda P.1.2.34;5.

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Mei 2012 Nomor:W14U10/256/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN kepada Sumardi, diberitanda P.1.2.35;6. Penetapan Eksekusi tanggal 2 Januari 2012 Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.36;7.10.11.Surat dari kuasa hukum para pelawan Nomor: 54/NR2PN2MTE/AA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Mohon Tidak DilakukanEksekusi Penetapan Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tandaP.1.2.37;.

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 04 Mei 2012Nomor: W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal PanggilanPelaksanaan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN kepada NinikRosita, diberi tanda P.1.2.315;16. Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 04 Mei 2012Nomor: W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal PanggilanPelaksanaan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN kepada Srijatibinti Tradjan, diberi tanda P.1.2.316;17.

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 04 Mei 2012Nomor: W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal PanggilanPelaksanaan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN kepadaSumardi, diberi tanda P.1.2.317;18. Surat dari kuasa hukum para pelawan Nomor: 54/NRPNMTE/AA/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Mohon Tidak DilakukanEksekusi Penetapan Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 07 Mei2012, diberi tanda P.1.2.318;19.

Menyatakan Penetapan Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN.Pti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6). Mengangkat/ mencabut kembali dan/atau membatalkan Permohonan Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN.Pti; 7). Menolak Permohonan Pelawan untuk selain dan selebihnya; 8). Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

tanggal 9 Nopember 2017 sertasuratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukansurat gugatan perlawanan tanggal 12 Juni 2017, yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Juli 2017 dalamRegister Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik tanah dari obyek PenetapanEksekusi nomor 03/Pdt.Eks

Menyatakan penetapan eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/Pn. Pti tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Mengangkat/mencabut kembali dan/atau membatalkan PermohonanEksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN. Smg;Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG10. Mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa dan penetapan eksekusinomor 03/Pdt.Eks/2014/PN. Pti;11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada banding maupun kasasi;12.

Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan nomor 1, dimanaPelawan mendalilkan sebagai pemilik tanah dari obyek Penetapan EksekusiNomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Pti, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 335seluas 13.280m2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 429 jo.

Buku Petunjuk D.208: 2523/1989 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; Bahwa kepemilikan Pelawan terhadap tanah dari obyek PenetapanEksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Pti, sesuai bukti Sertifikat HakMilik Nomor 335 seluas 13.280m2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 429 jo.Buku Petunjuk D. 208: 2523/1989 Desa Bumirejo, KecamatanHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMGMargorejo Kabupaten Pati SUDAH DIBATALKAN oleh putusanMahkamah Agung No. 3450K/Pdt/1993 (pokok perkara yangdimohonkan

Apakah Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/Pn.Pti tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan angka 1, Majelis HakimTingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannyaantara lain telah mempertimbangkan : bahwa Pelawan tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perlawanan terhadapeksekusi ini, selain itu Pelawan juga telah keliru dalam memformulasikanperlawanan ini

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RINomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd;2.

Dengan demikian telah nyata Penetapan Pengadilan tidak memenuhisyarat formil dan melanggar hukum acara yang berlaku sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd harus dibatalkan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd didasari adanya permohonan eksekusi dari Pemohoneksekusi (Terlawan) dan dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi(Terlawan) tidak menyertakan/memasukkan pihakpihak sebagaimana dalamputusan putusan Pengadilan

Suprapto bin Djojo Suwondo;Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor :92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016;Membatalkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dalamperkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd atas pelaksanaan bunyi putusanPengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April2015 Nomor : 95/Pdt/2015

Sehingga secara hukum permohonan eksekusidan/atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor6/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo. Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo. Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg jo. Nomor 143 K/PDT/2016 tentang pelaksanaan eksekusi riilobyek sengketa tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo. Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo. Nomor 92/Pdt/2015/PT.Smg jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd tanggal 8 Mei 2019;2.