pula replik secara lisan dari Penuntut Umumyang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ; Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa tersebut telah didakwa olehJaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara PDM238/PEKAL/Epp.2/07/2013tertanggal 3 Januari 2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD FURQON bin SLAMET SUJONO pada hariJum at tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaktidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Perumahan Pebean

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telahhidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumahorang tua Termohon di Desa Pebean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniaianak 2 orang, masing masing bernama :a. ANAK I, umur 7 tahunb. ANAK II, umur 3 tahun4.

Nilai Pabean diberitahukan sebesar CIF USD43,159.59, yang kenudianditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD56,171.81,;bahwa berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksiyang diterapkan secara fleksibel sebagaimana diatur pada Lampiran VIII PMK160, nilaipabean ditetapkan untuk jenis barang 4Life Transfer Factor TriFactor sebesar CIF USD5.0660/bottle, sehingga total nilai pabean adalah CIF USD 56,171.81;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean

.: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean olehTerbanding dengan alasan nilai pabean diberitahukan Pemohon Bandingdalam PIB 035560 tanggal 2 Maret 2013 telah benar sesuai nilai transaksiyang sebenarnya.: bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: 035560tanggal 2 Maret 2013 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean Soekarno Hatta berupa importasi Motorcylcle BMW R1200 GS (MY: 2013) Adventure Vin: WB1047003 DZY30161/122EJ02 1360091170cc

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pebean MasaPajak Juli 2012 sebesar Rp18.451.450.683,00; yang tidak dapatdipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pebean 435.866.115b.3. Jumlah 2.465.432.2252 Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri 264.806.000b. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.1. PPN yang disetor dimuka dala Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 120.707.313.842b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dinayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0b.6.

keberatan Nomor: KEP31/KPU.01/2012tanggal 5 Januari 2012, dengan alasan:1 Pemohon Banding sudah memberitahukan harga barang dengan sebenarbenarnya dantelah sesuai dengan invoice;2 Nilai Pabean yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok tidak sesuai dengan harga transaksi yang Pemohon Banding lakukan;3 Impor Barang yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan harga yang sebenarbenarnya yang berasal dari Negara China;bahwa pemeriksaan Majelis terhadap sengketa Nilai Pebean

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pengkreditan Pajak Masukan, atasPemanfaatan JKP Dari Daerah Luar Pebean SebesarRp201.750.103,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pebean di dalam DaerahPabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atauf. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.aadaDbahwa antar Pemohon Banding dengan PT. Wan Gobel Cemerlang merupakan satu groupperusahaan dimana kegiatan Pemohon Banding bergerak dibidang pengadaan barang khususkepada Instansi pemerintahan sedangkan PT.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pebean MasaPajak November 2012 sebesar Rp9.441.506.710,00; yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan

XXX , dan menetapkan Nilai Pabeandan Klasifikasi Pos Tarif atas impor barang 100884 Motor, Gear, 15 RPM, 230V, 60Hz, 5W,CCW dil (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 172307 tanggal18 November 2011 adalah Nilai Pebean sebesar CIF USD 13,343.37 dan Klasifikasi Pos TarifBTBMI 2007 dan perubahannya untuk pos dan pos 12 PIB adalah pos tarif 8501.10.99.00dan pos 17 dan pos 18 PIB adalah pos tarif 8504.31.20.00 sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP050/WBC.06/2012 tanggal

.: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean olehTerbanding dengan alasan nilai pabean diberitahukan Pemohon Bandingdalam PIB 035560 tanggal 2 Maret 2013 telah benar sesuai nilai transaksiyang sebenarnya.: bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: 035560tanggal 2 Maret 2013 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean Soekarno Hatta berupa importasi Motorcylcle BMW R1200 GS (MY: 2013) Adventure Vin: WB1047003 DZY30161/122EJ02 1360091170cc

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pebean MasaPajak Oktober 2012 sebesar Rp21.453.771.919,00; yang tidak dapatdipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pebean MasaPajak Juni 2012 sebesar Rp16.928.531.744,00 yang tidak dapatdipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Telah melihat dan meneliti barang bukti :Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penutut Umum atas diri Terdakwa yangmenuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan terdakwa SATRIA ERLANDA BIN ANZIB secara sah dan meyakinkanbersalah telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibanpabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau daritempat lain dibawah pengawasan pebean

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pengkreditan Pajak Masukan, AtasPemanfaatan JKP Dari Daerah Luar Pebean SebesarRp201.429.530,00; dan Koreksi Pajak Masukan terkait SSPCP ImporRp42.828.000,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan

SPTNP016190/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 13Agustus 2012;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, menetapkan Nilai Pabean yang diberitahukandengan PIB Nomor 319893 tanggal 1 Agustus 2012 dengan menggunakan MetodePengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang serupa yangditerapkan secara fleksibel berdasarkan data importasi PIB Nomor 286671 tanggal 13 Juli2012 sebesar CIF USD 5,176.73/unit atau total CIF USD 1,656,553.60;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean

Berita Acara membawa sarana pengangkut /barang Nomor :BA/WBC.04/2019 tanggal 7 April 2019; Selanjutnya dilakukan konfirmasi terkait legalitas Kegiatan KM.RIZQY ke Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Pabean C Bengkalis, sesuai surat NomorND50/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 25 April 2019 dansesuai dengan surat balasan dari Kantor Pengawasan danPelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pebean C Bengkalis (KPPBCTMP CG Bengkalis) berupa Nota Dinas NomorND110/WBC.03/KPP.MP.04/2019 tanggal 21 Juni

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/29/II/1977yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebean Cantikan, Surabaya,tertanggal 19 Maret 1977. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371KM040420190005, atasnama M. Hardis Marzuki, yang dikeluarkan Kantor Pencatan Sipil, KotaBanjarmasin, tertanggal 05 April 2019.

diimpor untuk dipakai, atau diimporsementara; atauc. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain,Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean.Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang harus dilunasi, sepanjang tidak dapat didasarkan padatarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan padatarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalamPemberitahuan Pabean pada saat barang tersebut ditimbun diTempat Penimbunan Sementara dan nilai pebean

utangPasal 38Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undangundang iniyang tidak atau kurang dibayar dikenakan bunga sebesar dua persensetiap bulannya atau selamalamanya dua puluh empat bulan,dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, danbagian bulan dihitung satu bulan.Penghitungan utang atau tagihan kepada negara Undangundang inijumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh.(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)PRESIDENREPUBLIK INDONESIAms 30 aPasal 39Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pebean