Ditemukan 1463 data
81 — 40
-M E N G A D I L I :Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- Menyatakan Sah Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat tanggal 2 Desember 2006 dan antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013;- Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang membatalkan secara sepihak Pejanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat I. dan Penggugat II. dengan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;- Menghukum TERGUGAT dan para PENGGUGAT untuk
SIWI PRASETYANI, S.H.
Terdakwa:
SUNARYO BIN ALM HARJO MULYONO
54 — 9
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pejanjian
32 — 23
Menyatakan hukumnya sah dan mengikat Akta Pejanjian Jaminanantara Penggugat dengan Alm Hendarto (orang tua Tergugat)tertanggal 20 November 2009 yang di buat di hadapan NotarisTjandrawathy. T, SH.;4. Menyatakan Penggugat adalah Janda dari Alm Hendarto (OrangtuaTergugat);5. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perobuatan melawanhukum yang merugikan Penggugat;6.
Menyatakan hukumnya sah dan mengikat Akta Pejanjian Jaminan antaraPenggugat dengan Alm Hendarto (orang tua Tergugat) tertanggal 20November 2009 yang di buat dinadapan Notaris Tjandrawathy. T, SH.;Halaman 7 dari 10 Nomor 69/PDT/2018/PT YYK4. Menyatakan Penggugat adalah Janda dari Alm Hendarto (OrangtuaTergugat);5. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan Penggugat;6.
1.Bagus Dwi Fajar Nugroho
2.Retno Dewanti
Tergugat:
1.YULIANTO TRI WIDODO
2.SAFUAN MASKUR HAMIDI
3.Irianto SH
Turut Tergugat:
Irianto, SH
235 — 57
Bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah disebutkan : Setiap pejanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuatoleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat).
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran TanahSetiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bahwa tidak ada bukti akta terhadap transaksi jual belli tanah antaraorang tua Para Penggugat dengan Tergugat ( Vide : PeraturanPemerintah tentang Pendaftaran Tanah Setiap pejanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengansuatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ).c.
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran TanahSetiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa jual beli menurut ketentuan hukum adat harus memenuhi 3 (tiga)syarat yaitu : Terang ( dilakukan dihadapan pejabat ), riil ( adapenyerahan barang secara nyata ) dan kontan ( perjanjian itu berlakupada saat disepakati perjanjian itu ).22.
Bahwa transaksi jual beli tanah antara orang tua Para Penggugatdengan Tergugat tidak ada bukti akta ( Vide : Peraturan Pemerintahtentang Pendaftaran Tanah Setiap pejanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu aktaHalaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110 /Pdt.G/2020/PN Smnd.yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ).b.
65 — 23
) bagian dari harta bersama tersebut di atas poin 1.Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jika tidak dapat dilakukanpembagian secara natura maka dengan melelangnya di depan umumbilamana perlu melalui Kantor Lelang Negara.Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat hutang bersama kepadakakak Pihak Pertama AGUS KARWIYONO sebesar Rp. 25.000.000, .akan diambilkan dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana poin 1di atas, baik penjualan secara natura maupun secara lelang.Dengan adanya Surat Pejanjian
SUHANDI
Tergugat:
PT. BFI FINANCE CABANG PEKANBARU
36 — 6
:Ref : L/LGL/VIII/190048 tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Bahwa kedua belah pihak berperkara tersebut menyatakan bersedia untukmengakhiri persengketaan diantara mereka, untuk dan oleh karenanya kedua belahpihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalamSURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN tertanggal 18 September 2019:Kedua belah pihak sebagaimana disebutkan diatas, secara bersamasamasepakat mengikatkan diri dalam pejanjian sebagai berikut :1.
35 — 11
Bahwa setelah pejanjian dan kesepakatan ini ditandatangani setadilaksanakan, maka antara Pihak dan Pihak II tidak akan saling menuntutdan menggugat lagi tentang harta bersama;5.
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Il adalah beralih secara keselurunan kepadapihak Penggugat, terhitung saat Tergugat dan Tergugat Il mendatangkan AktaHibah tersebut;bahwa penguasaan Tergugat Ill terhadap ke 10 (sepuluh) bidang tanahbeserta sertifikatnya adalah berdasarkan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminandan Kuasa Memasang Hipotik/Menjual No. 41, dan Akta Pengakuan HutangNo. 40, di mana kedua akta tersebut bertanggal 28 Desember 1990 yang dibuatoleh Tergugat IV yaitu Notaris Mestariany Habie, SH;bahwa menurut Pasal 3 Akta Pejanjian
Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 40 tanggal28 Desember 1990, serta Akta Pejanjian Penyerahan Jaminan dan KuasaMemasang Hipotik/Menjual No. 41 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuatoleh Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill;5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Ill yang menguasai tanah sengketadan Sertifikat Hak Milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum;6.
13 — 6
No. 0763/Pdt.G/2018/PA.Bms.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Surat Pejanjian Bersama tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak.Memperhatikan pasal 130 HIR dan Asas Facta Sunt Servanda sertaketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan.MENGADILI1. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati SuratPerjanjian Bersama tertanggal 30 Juli 2018;2.
167 — 43
Namun agar menjadi terang, dalam Jawaban iniperlu diterangkan bahwa dalam Akta Pejanjian tanggal 15 Pebruari 2000tersebut, disepakati kewajiban Penggugat untuk memasarkan produkproduk yang dihasikkan oleh industri kursi mobil, namun tidak dijelaskanindustri kursi mobil tersebut dihasilkan oleh perusahaan apa;3.
Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah dan sama sekali tidak pernahmelakukan kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana yang disepakatidalam Akta Pejanjian tanggal 15 Pebruari 2000. Selama ini, Tergugatyang awam hukum tidak mengetahui adanya perbedaan subjek hukumantara pribadi Tergugat dengan usaha PT.Damai Columbus Internationalhanya karena sebagian saham perusahaan tersebut dipegang olehTergugat. Namun, sejak PT.
Sesungguhnya di dalam Peijanjian Pengakhiran dan Pelepasan(Termination and Release Agreement) tersebut tidak disebutkanalasan pengakhiran Akta Pejjanjian tanggal 15 Pebruari 2000 tersebut,Halaman 22 dari 39, putusan Nomor : 30/PDT.G/2014/PNJKT.BAR.OMER BALABAN(2)(3)(4)sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan alasan pengakhiranAkta Peyanjian tanggal 15 Peburari 2000 tersebut dikarenakan jangka waktukeyasama dalam pejanjian tersebut tidak ditentukan adalah dalil yangmenyesatkan, salah, dan
kepada Tergugat Rekonvensidengan jumlah pokok sebesar sejumlah 115.000 (seratus lima belas ribu Euro),yang awalnya disetujui oleh Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi padaTergugat Rekonvensi akibat pengakhiran Akta Peijanjian Keijasama tanggal 15Peburari 2000 karena mengira atau menyangka prestasi yang sebelumnyadilakukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui pemasaran sebagian produk PT.Damai Columbus International sebagai prestasi Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi yang diatur dalam Akta Pejanjian
73 — 143
Multi Mayaka terhitung sejak 17 November2015 s/d 16 November 2016, dengan pejanjian kerja waktu tertentu/kontrak,jabatan sebagai sales & marketing, perjanjian kerja waktu tertentu No.400/MMHRD/SPK/XV/2015, tanggal 17 November 2015 ; . Bahwa Penggugat dibayar gaji/upah sebesar gaji pokok Rp. 1.000.000,/oulan,tunjangan makan Rp. 32.500, /hari dan tunjangan transportasi Rp. 50.000,/nari, sebagaimana pasal 6 perjanjian kerja waktu tertentu No.400/MMHRD/SPK/XV/2015, tanggal 17 November 2015 ; .
dengankarangan kosong tanpa fakta hukum, sehingga gugatan tersebut HARUSBahwa dalil Penggugat pada angka 1 gugatannya yang menyatakanPenggugat bekerja terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampaidengan 16 Nopember 2016, adalah tidak benar kerenanya harus DITOLAK,Penggugat telah dilakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhitung tanggal 31 Maret 2016 karena Penggugat melakukan pelanggaranterhadap Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.400/MMHRD/SPK/XV/2015 tanggal 17 Nopember 2015 (Pejanjian
Diponegoro No. 170 Teluk Betung Bandar Lampung, sejak 17 Nopember 2015sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016, dengan pejanjian kerja waktutertentu/kontrak, jabatan sebagai sales & marketing, perjanjian kerja waktu tertentuNo.400/MMHRD/SPK/XV/2015, tanggal 17 Nopember 2015 ; oonno== Menimbang, bahwa Penggugat berpendapat Penggugat dibayar gaji/upahsebesar gaji pokok Rp. 1.000.000,/bulan, tunjangan makan Rp. 32.500, /hari dantunjangan transportasi Rp. 50.000,/hari, sebagaimana pasal 6 perjanjian kerjawaktu
PT.Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma
Tergugat:
1.Ny.JUBAEDAH
2.Tn.DUROHMAN
60 — 27
tanggal 25 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor34/Pdt.G/2019/PN.Bkn;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir, tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertulis Kuasa Penggugat padatanggal 30 April 2020 Kuasa Penggugat secara tertulis menyampaikanPermohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara a quo dengan alasan : ParaTergugat telah melaksanakan kewajibanya kepada Kriditur/Penggugat denganmelkukan Addendum Pejanjian
23 — 6
N.LK > 1471112922750001.Selanjuttiya disebut SCDAGAL wanes sis s cxnnencomnxencenvs ssemmanewes PIHAK KEDUAKedua belah pihak sebagaimana disebutkan diatas, secara bersamasama sepakat mengikatkandiri dalam pejanjian sebagai berikut :1.Bahwa Pihak Pertama mengakui memiliki utang kepada Pihak Kedua sebesar Rp.55.000.000.
90 — 21
Parni bintiResodikromo meninggal dunia mempunyai harta peninggalan sebagaiberikut ;Sebidang tanah seluas : 1078 M2 berikut bangunan rumah, Sertifikat HakMilik No. 361/YS atas nama Nachwari, surat ukur : 20121983, No :4754/1983, tanggal 27 April 1984, berdasarkan Surat Pejanjian Jual belliTanah Pekarangan berikut tanam tumbuhnya tanggal 131962 dariMoeljoredjo kepada Nachwari yang diketahui oleh Kepala Desa YosodadiNo. 6/1.Agr/1962 terletak dahulu : Desa Yosodadi, Kecamatan Metro,Kabupaten Lampung
Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dibawah ini :Sebidang tanah seluas : 1078 M2 berikut bangunan rumah, Sertifikat HakMilik No. 361/YS atas nama Nachwati, surat ukur : 20121983 No :4754/1983, tanggal 27 April 1984, berdasarkan Surat Pejanjian Jual BelliTanah Pekarangan berikut tanam tumbuhnya tanggal 131962 dariMoeljoredjo kepada Nachwari yang diketahui oleh Kepala Desa YosodadiNo. 6/1.Agr/1962 terletak dahulu : Desa Yosodadi Kecamatan Metro,Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
16 — 6
i kepada Termohon (Any Yustiwi Sp.D Binti Suyoto) di depan persidangan Pengadilan Agama Nganjuk;
- Menyatakan dalam Rekonvensi telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2020 ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Surat Pejanjian
Dalam Rekonvensi
PD BPR ARTHA SUKAPURA CAB. CISAYONG
Tergugat:
DEDE SANDI
17 — 7
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
- Menyatakan Surat perjanjian Kredit Nomor 110.101.005800 tanggal 20 Januari 2020 dan adendum pejanjian Kredit Nomor 074/110/074/3R-110/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pokok pinjaman kredit beserta bunganya sebesar Rp94.543.965 (sembilan puluh
40 — 0
keduabelah pihak dengan tanpa ada unsur paks aan dan pihak manapun;Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua bdahpinak, maka mereka masingmasing menerangkan dan menyatakanmenyetujui seluruh isi persetyuan perdamain tersebut;Kemudian Mejelis Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Sidoarjomenjatunkan putusan sebagai benkut:PUTUSANNomor 3936/Pdt.G/2018/PASdaasst Cpa ll at) aayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Pengadilan Agama ters ebut;Telah membaca surat pejanjian
Pembanding/Terdakwa : WARDANA SELLO PARENTHA
Terbanding/Penuntut Umum : UMARUL FARUQ, SH.
142 — 69
AXELLE JAYAMANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran,pengembangan perusahaan dan administrasi;e Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Keja Sama denganNasabah/Klien.> Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMAselaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.
AXELLE JAYAMANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran,pengembangan perusahaan dan administrasi;e Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama denganNasabah/KlienNamun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUSHANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku DirekturBidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yangmembawahi FOUNDER,LEADER dan AGEN.> Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroanmempunyai tugas dan tanggungjawab:e Berperan
AXELLE JAYAMANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran,pengembangan perusahaan dan administrasi;e Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Keja Sama denganNasabah/klien;> Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMAselaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.
AXELLEJAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan,pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;e Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Samadenaan Nasabah/Klien;> Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE AliasTOMMA selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dantanggungjawab :e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.
AXELLEJAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan,pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;e Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Samadengan Nasabah/Klien;Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksiOKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE AliasTOMMA menjabat selaku Direktur Bidang pengembanganHalaman 15 dari 33 hal Putusan Nomor 696/PID SUS/2020/PT MKSsekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yang membawahiFOUNDER,LEADER dan AGEN;> Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selakuDirekturPerseroan
LIA PERMATASARI
Tergugat:
CV. PESONA MUSI
66 — 33
Setelah melalui masa percobaan 3 bulan, dilakukan Kontrak Kerja /Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Kontrak Pertama sekitar tanggal 05 November 2017 sampai 04 November2018; Kontrak Kedua sekitar tanggal 05 November 2018 Sampai 04 November2019;Bahwa Pejanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT) yang dilakukan dengan MasaPercobaan Bertentangaan dengan pasal 57 dan pasal 58 UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjan, yang selengkapnya menyatakan :Pasal 57 Ayat (1) : Penanjian Keya untuk waktu tertentu dibuat
tertulis bertentangandengan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1)dinyatakan sebagai penanjian kerja untuk waktu tidaktertentu (PKWTT);Pasal 58 Ayat (1) : Penanjian Kenya Untuk waktu tertentu tidak dapatmensyaratkan adanya masa percobaan;Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Padt.susPHI/2020/PN.PIgAyat (2) : Dalam hal diisyaratkanya masa percobaan kenya dalampeyanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1)masa percobaan kerja yang diisyaratkan batal demihukum;Maka demi hukum Otamatis Bahwa Pejanjian
Pada Pengadilan Negeri Palembang,berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruangsidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat melaluiperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT);Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat terhadapPenggugat dengan alasan habisny Pejanjian
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR Diwakili Oleh : DIANA IKA NUGRAHANINGTYAS, SH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
113 — 66
mengingat apabilamembicarakan perihal pihakpihak yang tertibat dalam proyek seharusnyaMajelis Hakim judex facfie juga mempertimbangkan kedudukan PT BankTabungan Negara (Persero) Tbk dan seluruh konsumen yang telah membeliunit bangunan dai Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi), mengingat mereka selurunya juga terlibat dalam proyek danmemiliki hak untuk mempertahankan kepentingan dan hakhaknya dalamperkara a quo, sekalipun keseluruhannya tidak tertibat dan tidak menjadi pihakdalam pejanjian
seluruhnya;2) Membatalkan Putusan Pengadiian Negeri Surabaya dalamPerkara Perdata Nomor 670/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 04 Mei 2021dan mengadili sendiri sebagai berikut:Dalam Konvensia) Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding (dahuluPenggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) secara keseluruhannya;b) Menyatakan sah dan mengikat perjanjian kerjasama antaraPembanding (dahulu Penggugat KonvensV Tergugat Rekonvensi) danTerbanding (dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi)sebagaimana termuat dalam Akta Pejanjian
,Notaris di Surabaya;Cc) Menyatakan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi PenggugatRekonvensi) telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi)Halaman 37 Putusan Nomor 595/PDT/2021/PT SBYterhadap ketentuan perjanjian kerjasama sebagaimana termuat dalamAkta Pejanjian Kerjasama Nomor 35 Tanggal 12 Oktober 2012sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pejanjian KerjasamaNomor 77 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Evie MardianaHidayah, S.H., Notaris di Surabaya;d) Menyatakan perjanjian
kerjasama antara Pembanding (dahuluPenggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahuluTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sebagaimana termuat dalamAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 35 Tanggal 12 Oktober 2012sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pejanjian KerjasamaNomor 77 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Evie MardianaHidayah, S.H.