Ditemukan 33 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelanggaran pelanggran pelanggan perlanggaran peklanggaran pesanggaran palanggare pelangan pelanggarã pelanggara
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 22-06-2006 — Putus : 10-10-2006 — Upload : 07-07-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 46/G.TUN/2006/PTUN.SBY
Tanggal 10 Oktober 2006 — MARSONO. WS, SH. melawan KEPALA DINAS LLAJ PROPINSI JAWA TIMUR
69 — 25
  • memenuhikelengkapan persyaratan permohonan ijin trayek yang diajukan olehPENGGUGAT telah ditolak olen Kepala Dinas Perhubungan KabupatenBojonegoro melalui surat tanggal 8 Desember 2003 Nomor551/2778/412.43/2003, dengan demikian dalildalil PENGGUGAT dalamsurat gugatannya pada 7, 8, 9 , 10 dan 11 harus ditolak ;Bahwa, Sidang tilang di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang didalilkanPENGGUGAT sebagaimana dalam surat gugatannya angka 12 tidakada relevansinya dengan perkara a quo, karena Sidang Tilang terkaitdengan pelanggarn
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-08-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 104/Pid.B/2012/PN.Rkb
Tanggal 30 Agustus 2012 — SARTUM BIN DURAHIM
22 — 4
  • lagi, atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih termasuk dalam bulan Maret tahun 2012, BERTEMPAT DI Blok Pasir JerukKampung Pasir Tamiang Lebak Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriRangkasbitung, telah mengambil uang barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antarabeberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggarn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 13-07-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/PID/2017
Tanggal 13 Juli 2016 — SARIDI alias RIDI bin RATIMAN
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) selama ditahan di LembagaPemasyarakatan Nusakambangan diterangkan berkelakuan sangatbaik, tidak pernah melakukan pelanggarn hukuman disiplin, mengikutiprogram kegiatan dengan baiki, mempunyai loyalitas yang tinggiterhadap lapas diwujudkan dengan setia membantu menjagakeamanan dan ketertiban serta menjaga kebersihan (Terpidana adalahtamping kebersihan) dan taat beribadah;6.6 Dalam kesempatan Memori Peninjauan Kembali ini, Terpidana(Pemohon Peninjauan Kembali
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 13-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 53-K/PM.III-19/AD/II/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — Oditur:
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Arnodus Marglin Waroy
52 — 20
  • Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hokum tetap yang menyatakan terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau terpidana melakukan pelanggarn disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disipilin Militer, sebelum masa percobaan berahkir.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 44/Pid.B/2019/PN LBB
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
1.YUNITA EKA PUTRI,SH
2.SANDRA OCTHARINI, S.H
Terdakwa:
SYAFRUDDIN, R Pgl SYAFRUDDIN
59 — 5
  • padaPengadilan Negeri Lubuk Basung sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Basungberwenang memeriksa dan dan mengadili perkara ini, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau punrangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya, atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskanpiutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakankejahatan atau pelanggarn
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
151 — 1325
  • aturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila peraturan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil digunakan sebagai dasar hukummengeluarkan PTDH seperti termaktub dalam Pasal 87 ayat (4) huruf bUndang Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah merupakan pelanggaranterhadap hak azasi manusia oleh karena perbuatan pidana a quo sudahterjadi sebelum aturan tersebut muncul sehingga berlakunya surutundangundang terhadap Penggugat adalah sebuah pelanggarn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2072 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Oktober 2015 — M. TAUFIK, ST, MT bin (Alm) ZIKRI KIMIN
88 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pipa PVC DN 80 mm (stokMega mall kota pelanggarn). 1 buah 1 buah. 0 buah.bengkulu. 3. Tee PVC DN 250 x 80 mm(stok pelanggan). 2 buah. 1 buah. 0 buah.4. all flange gate valve 80 mm(stok pelanggan). 4 buah. 4 buah. 0 buah.5. Flange Soket DN 80 mm(stok pelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.6. Meteran induk DN 80 mm(stok pelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.7. Bend PVC dn 80 mm (stokpelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.8. Bend DN 80 mm 90 (stokpelanggan) 1 buah 1 buah 0 buah9.
    Pipa PVC DN 80 mm (stokMega mall kota pelanggarn). 1 buah 1 buah. 0 buah.bengkulu. 14. Tee PVC DN 250 x 80 mm(stok pelanggan). 2 buah. 1 buah. 0 buah.15. all flange gate valve 80 mm(stok pelanggan). 6 buah. 4 buah. 0 buah.16. Flange Soket DN 80 mm(stok pelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.17. Meteran induk DN 80 mm(stok pelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.18. Bend PVC dn 80 mm (stokpelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.19. Bend DN 80 mm 90 (stokpelanggan) 1 buah 1 buah 0 buah20.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-09-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 162/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
SAUR PARULIAN HUTAJULU
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
284 — 493
  • KEPP) peraturan kapolri No 14tahun 2011 yang menyatakan sidang KEPP terhadap pelanggar Pasal12,13 dan Pasal 14 PPRI No 1 Tahun 2003 tentang pemberhetian anggotaPolri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentangPeraturan Disiplin anggota Polri dan bahwa penggugat berkepentinganmendapatkan penetapan penutupan pemeriksaan penggugat sebagaimanaketentuan dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat 94) Perkap No 19 Tahun 2012yang menyatakan dalam hal kesimpulan hasil gelar dinyatakan bukanmerupakan pelanggarn
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 24 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DEPA SULISTINI, SH
Terbanding/Terdakwa : M. TAUFIK, ST., MT
110 — 46
  • Pipa PVC DN 80 mmMega mall (stok pelanggarn). 1 buah 1 buah. 0 buah.kota bengkulu. 3. Tee PVC DN 250 x80 mm (stok pelanggan). 2 buah. 1 buah. 0 buah.4. all flange gate valve80 mm (stok pelanggan). 4 4 buah. 0 buah.5. Flange Soket DN 80 bumm (stok pelanggan). ah. 1 buah. 0 buah.6. Meteran induk DN80 mm (stok pelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.7. Bend PVC dn 80 mm(stok pelanggan). 1 buah. 1 buah. 0 buah.8. Bend DN 80 mm 90(stok pelanggan) 1 buah. 1 buah 0 buah9.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 22 Juni 2017 — Pembanding/Terdakwa : RADJA TJELAK NUR DJALAL Diwakili Oleh : RADJA TJELAK NUR DJALAL
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
45 — 19
  • ataupun dakwaan SubsidairPasal 3 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.v Membebaskan terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal oleh karenaitu dari seluruh dakwaan primair dan subsidair tersebut.v Atau setidak tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa RadjaTjelak Nur Djalal dalam perkara ini bukan merupakankejahatan ataupun pelanggarn
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 22 Juni 2017 — RADJA TJELAK NUR DJALAL
80 — 28
  • ataupun dakwaan SubsidairPasal 3 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.v Membebaskan terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal oleh karenaitu dari seluruh dakwaan primair dan subsidair tersebut.v Atau setidak tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa RadjaTjelak Nur Djalal dalam perkara ini bukan merupakankejahatan ataupun pelanggarn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — ASOSIASI DAUR ULANG PLASTIK INDONESIA, DKK VS GUBERNUR BALI;
526 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Pergub sebagai turunan norma dalamUndangUndang Nomor 18 Tahun 2008, tidak memenuhi kreteriasebagai pelanggarn HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 6 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999, karena selainPasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Pergub merupakan turunan normadalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 berikut PeraturanPelaksanaannya, juga karena Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Pergubmempunyai tujuan, fungsi dan manfaat untuk melindungikepentingan yang lebih besar daripada
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
268 — 648
  • W.K.MA No. 208 tanggal 16Agustus 2006 yang menyatakan bahwa utang PT (Persero) bukan utang negaradan piutang PT (Persero) bukan piutang negara, menurut pendapat ahli bahwaFatma MA tersebut secara hierarki harus ditempatkan dalam tata urutanperundangundangan, namun posisinya dibawah UU, sehingga segala yangberkaitan dengan keuangan negara tetap tunduk pada UU Keuangan Negara.Bahwa menurut pendapat ahli pelanggaran terhadap suatu surat keputusandianggap sebagai pelanggarn hukum, jangankan melanggar