Surat Keterangan berasal dari Kelurahan Bansir Laut Nomor:470/97/PEM.UM/BL/IX/2017, yang ditemukan di Pontianak oleh Drs.Yohanes Kelvin dan Marius Iran, S.E., pada hari Kamis, tanggal 28September 2017, jam 10.00 Wib, selanjutnya pada hari itu juga diterima oleh Drs. Yohanes Kelvin dan Marius Iran, S.E.,( Bukti PK1);2. Surat Keterangan berasal dari Kelurahan Bansir Darat Nomor:474/76/BDIX/2017, yang ditemukan di Pontianak oleh Drs.

1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Pernyataan Bersama / Addendum tanggal 2 Juni 1994 dan Berita AcaraSerah Terima tanggal 16 Januari 1995, telah dilaporkan Ka Kanwil DepdikbudJabar kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah, dengan suratnyaNomor 7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995, dan Gubernur Jawa Barat selakuKetua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepadaMenteri Keuangan, selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq Dirjen Anggaran denganSuratnya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um

sekarang ; Suratsurat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua Tim AsistensiDaerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujui adanya Tukar Menukarcq Berita Acara Serah Terima untuk menyelamatkan aset Negara di JalanGatot Subroto Nomor 4 Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil DepdikbudJabar yang bertindak untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, danmemohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapatsegera diselesaikan, sebagaimana Suratsurat rekomendasinya Nomor :593.53/1072/Pem.Um

, Nomor 7680/102/R/1995tanggal 16 Januari 1995 ; : Surat Kakanwil Depdikbud Jabar, Nomor 7694/102/R/1995, tanggal17 Januari 1995, Perihal : Laporan Tanah Dan Bangunan SMPS Negeri diJalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat, Nomor 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, Perihal : Laporan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; : Sertipikat Hak Pakai, Nomor 2/Kel.

Dirjen Anggaran dengan suratnyaNomor : 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1999 untuk penyelesaiannya lebihlanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antara Penggugat dengan Ka KanwilDepdikbud (Dinas Pendidikan) Jawa Barat, agar diberikan jin Persetujuanpertukarannya ; Bahwa, atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quoyaitu tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah diterbitkanSertipikat Hak Pakai Nomor 2, Gambar Situasi Nomor : 9.935/1995 tanggal

I Jawa Barat Nomor : 593.53/1072/Pem.Um,tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Asset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan GatotSubroto Nomor 4 Bandung Cq. Nomor : 593.53/754/Dekon2001 tanggal 9 April2001 Cq. Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq. Nomor :593/1805/Dekon, tanggal 29 Mei 2006 ; 4. Akta Otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah danBangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; 5.

sebidang tanahberikut bangunan Pengakuan Hak VerpondingIndonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No.266/sisa atas nama Cucun Roesni/Itjun Rusni,Hal. 15 dari hal. 36 Putusan perkara Nomor :57/G/2011/PTLIN RNGluas 560 M2, yang terletak di JalanBalonggede, Kecamatan Regol KotaBandung ; Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 42Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, karena berdasarkanSurat Keterangan Abhli Waris = dari WalikotaBandung tanggal 23111995 Nomor474.3/11638/96/95 Pem.Um

Asli Surat Keterangan Nomor:140/235/Pem.Um tanggal 8 April 2016yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montallat,Kabupaten Barito Utara bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesualdengan aslinya, olen Ketua Majelis diberi kode P.2;B. Saksi:1.

Mei 1994Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Pernyataan Bersama/Addendum tanggal2 Juni 1994 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995,telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikoud Jabar kepada Gubernur selakuKetua Tim Asistensi Daerah, dengan suratnya Nomor 7694/102/R/1995tanggal 17 Januari 1995, dan Gubernur Jawa Barat selaku Ketua TimAsistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepadaMenteri Keuangan, selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq Dirjen Anggarandengan Suratnya Nomor 593.53/1072/Pem.Um

Jawa Barat Nomor 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Aset BekasMilik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cg Nomor593.53/754/Dekon2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Nomor 593.53/1805/Dekontanggal 29 Mei 2006 ;Halaman 13 dari 33 halaman.

dengan sekarang ;Suratsurat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua TimAsistensi Daerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujuiadanya Tukar Menukar cq Berita Acara Serah Terima untukmenyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil Depdikbud Jabar yangbertindak untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, danmemohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung dapat segera diselesaikan, sebagaimana Suratsuratrekomendasinya Nomor 593.53/1072/Pem.Um

Panitia B dan pengukuran secara Kadastral atas areal yang HakGuna Usaha yang dimohon oleh Tergugat, yang mana dari hasilpengukuran tersebut luas areal Hak Guna Usaha milik Tergugatberkurang luasnya dari areal yang dimohonkan, yakni dari 4.500 Hamenjadi 4.366 Ha sebagaimana gambar situasi Nomor 02/12/1989Halaman 18PUTUSAN Nomor 158/Pdt.G/2016/PN Rap10.tanggal 27 Maret 1989 yang dikeluarkan kantor Wilayah BPNPropinsi Sumatera Utara;Bahwa bupati KDH Labuhan Batu juga mengeluarkan surat Nomor593/2922/Pem.um

Rantau SinarKarsa dan surat Bupati KDH Labuhan Batu No. 593/2923/Pem.um/1991 tanggal 18 Mei 1991, yang ditujukan kepada CamatBilah Hilir dan Camat Gaya Baru Marbau, perihal pembatalan SuratIzin Membuka Tanah (SIMT);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional RI No. 05/HGU/BPN/1990 tanggal 19 Maret 1990, atastanah perkebunan Kelapa Sawi yang terletak di KecamatanPangkatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara seluas4.366 Ha Kepala BPN Kabupaten Labuhan Batu menerbitkanSertifikat

dilakukan oleh Tim B dan pengukuran secaraKadastral atas areal yang Hak Guna Usaha yang dimohon olehPenggugat dr/ Tergugat dk, yang mana hasil dari pengukuran tersebutluas areal Hak Guna Usaha milik Penggugat dr/ Tergugat dk berkurangluasnya dari areal yang dimohonkan, yakni dari 4.500 Ha menjadi 4.366Ha sebagaimana gambar situasi Nomor 02/12/1989 tanggal 27 Maret1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi SumateraUtara;Bahwa Bupati KDH Labuhan Batu guna mengeluarkan surat No.593/2922/Pem.um

Rantau Sinar Karsadan surat Bupati KDH Labuhan Batu No. 593/2923/Pem.um/1991tanggal 18 Mei 1991, yang ditujukan kepada Camat Bilah Hilir danCamat Gaya Baru Marbau, perihal pembatalan Surat Izin MembukaTanah (SIMT);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional RI No. 05/HGU/BPN/1990 tanggal 19 Maret 1990 atas tanahperkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan PangkatanKabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara seluas 4.366 HaKepala BPN Kabupaten Labuhan Batu menerbitkan

Rantau Sinar Karsadan surat Bupati KDH Labuhan Batu No. 593/2923/Pem.um/1991tanggal 18 Mei 1991, yang ditujukan kepada Camat Bilah Hilir danCamat Gaya Baru Marbau, perihal pembatalan Surat Izin MembukaTanah (SIMT);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional RI No. 05/HGU/BPN/1990 tanggal 19 Maret 1990, atas tanahperkebunan kelapa sawit yang terletak di Kec.

Foto Copy Surat Keterangan Kematian,No. 414.2/55/Pem.UM/2018.Tanggal 18 Agustus 2018, diberi tanda bukti P2 ;3. Foto Copy Surat Keputusan / Penetapan Pengadilan Agama Pontianak,No. 54/1984, tanggal 22 Pebruari 1984, diberi tanda bukti P3 ;4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian, No. 01/Poliklinik/IX/91, tanggal 18September 1991, diberi tanda bukti P4 ;5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6171020905080008, tanggal 25 Mei2018, diberi tanda bukti P5 ;6.

Labuhan Batu juga mengeluarkan SuratNomor: 593/2922/PEM.UM/1991 tanggal 18 Mei 1991, yangditujukan Kepala BPN Kabupaten Labuhan Batu, PerihalPembatalan SKPT yang terletak di dalam lokasi SK Hak GunaUsaha PT Rantau Sinar Karsadan Surat Bupati KDH. Labuhan BatuNo. 593/2923/PEM.UM/1991 tanggal 18 Mei 1991, yang ditujukanKepala Camat Bilah Hilir dan Camat Gaya Baru Merbau, perihalPembatalan Surat Izin Membuka Tanah (SIMT);8.

Labuhan Batu juga Mengeluarkan Surat No.593/2922/Pem.um/1991 tanggal 18 Mei 1991, yang ditujukan KepadaKepala BPN Kabupaten Labuhan Batu, Perihal Pembatalan SKPT yangterletak di dalam Lokasi SK Hak Guna Usaha PT Rantau Sinar Karsadan Surat Bupati KDH. Labuhan Batu No.No. 593/2923/Pem.um/1991tanggal 18 Mei 1991,yang ditujukan Kepada Camat Bilah Hilir dan Putusan Perdata No 151/Pdt/2018/ PTMDN Halaman 25 dari 49 HalCamat Gaya Baru Merbau, Perihal Pembatalan Surat Izin MembukaTanah (SIMT);9.

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat ( NAMA) Nomor :356/PEM.UM/X1I/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xx KecamatanWonosari Kabupaten Gunungkidul, tanggal 21112016 yang telahdimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, lalu diberi tanda P.1;b.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh CamatSungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, atas nama Pemohon denganNomor 1505080803410001, tanggal 25 Mei 2012 dan Pemohon Il denganNomor 474.4/8.685/PEM.UM/2007, tanggal Desember 2007, yang telahdimeterai dan dinazzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda P.1;b.

., M.Kn berupa Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkai Kalimantan TengahNomor:593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang jijin lokasidan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dantapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec.Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan.

Perkebunan XXIVXXV Pabrik Gula Takalarmaka Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan melalui SuratNomor : 593/1132/Pem.Um, tanggal 5 April 1984, Perihal PelaksanaanPengalinan Hak Pencadangan Lahan + 3.500 Ha ditujukan kepada BupatiKepala Daerah Tingkat Il Gowa. Halhal yang disampaikan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Selatan kepada Bupati Gowa antara lain : Melaksanakan proses Pengalinan Hak Lahan seluas 3.500 Ha dari PT.Pabrik Kertas Gowa kepada PT.

Kertas Gowa (Persero),tanggal 27 Mei 1986 ;Bahwa untuk menuntaskan penyerahan tanah kepada Pabrik Gula Takalarmaka Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan melalui SuratNomor : 593.41/789/Pem.Um, tanggal 19 Mei 1987, ditujukan kepada BupatiKepala Daerah Tingkat II Gowa, Dirut. PT.

Kertas Gowa ke Pabrik GulaTakalar, yang ditujukan kepada Pimpinan DewanGula Indonesia ;Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kepala DaerahTingkat 1, Nomor: 593/1132/Pem.Um, tanggal 5 April1984, perihal : Pelaksanaan Pengalihan HakPencadangan Lahan 3.500 ha, yang ditujukan kepadaBupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa ;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor: 1307/II/1984, tanggal 1 Mei 1984, tentang Penyerahan 3.500ha Netto Areal Lahan Hak Pengelolaan PT

Pabrik KertasGowa seluas 2.190 Ha, dana Rp.50.000.000., tanggal27 Mei 1986 ;Fotokopi dari fotokopi bukti Keluar Kas BankNo.2705031, Penyerahan Uang Kompensasi LahanEx Pabrik Kertas Gowa seluas 2.190 Ha, danaRp.50.000.000., tanggal 27 Mei 1986 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kepala DaerahTingkat Sulawesi Selatan Nomor: 593.41/789/Pem.Um, tanggal 19 Maret 1987, Perihal : PenyelesaianHalaman 45 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS29. Bukti T.2.Inv 2930.

Perkebunan XXIVXXV Pabrik GulaTakalar maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan melaluiHalaman 73 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKSSurat Nomor : 593/1132/Pem.Um, tanggal 5 April 1984, Perihal PelaksanaanPengalinan Hak Pencadangan Lahan + 3.500 Ha ditujukan kepada BupatiKepala Daerah Tingkat II Gowa.Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 1, 2 dan angka 3dibandingkan dengan fakta hukum angka 4, 5 dan fakta hukum angka 6 ternyataatas bidang tanah tersebut terjadi persengketaan

mengembalikan uang pinjamantersebut ;Bahwa saksi pernah datang satu kali ke rumah Tergugat I ;Bahwa saksi tidak mengetahui proses peminjaman uang tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalidalil Sangkalannya maka TergugatI, 11 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 telah mengajukan bukti surat berupa photo copy suratyang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan denganaslinya dimuka Majelis Hakim, bukti mana diberi tanda:T,TT1 : Bukti surat keterangan Akhli waris No. 474.3/896/PEM.UM

Putusan Nomor 47PK/TUN/2017tersebut dibangun dan/atau terbangun diatas status lahan/tanah,dengan alas hak pemenfaatan sesuai dengan Surat No.593.82/6283/PEM.UM TGL. 21102008, luas 250 M2, PerihalPemanfaatan Tanah Asset Pemda Badung di GOR mengwi untukMenara Telekomonikasi Terpadu A.n Bupati Badung, In casuTERGUGAT ;6.

Karunia Alam Abadi seluas69,8315 Ha Terletak di Desa Gunung Geulis Kecamatan KedunghalangKabupaten Daerah Tingkat Il Bogor, batal demi hukum atau dapatdibatalkan jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat No.593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992.Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas telah membuktikanbahwa Tergugat dalam hal melakukan oper alih garapan tersebut dariTergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sah dan berdasarkanhukum jo Pasal 1 angka 6

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNo.593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992, berikutturutannya;Menyatakan sah dan berharga, Akta Akta sebagai berikut :a.Akta Nomor 19 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;. Akta Nomor 18 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;Akta Nomor 22 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;. Akta Nomor 17 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;.

/92 tanggal 21 Oktober 1992 berikut turunannya;Bahwa permintaan pembatalan atas Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 / DesaGunung Geulis dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992 berikutturunannya adalah permintaan yang lazim diajukan kepada Hakim padaPengadilan Tata Usaha Negara.

Sementara pokok persoalan dan petitum yangdimintakan pada angka 3.1 dan 3.3 oleh Terbanding I/ dahulu PenggugatRekonvensi adalah mengenai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dankarenanya meminta pembatalan atas Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 / DesaGunung Geulis dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992 berikutturunannya.Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yangmencoba menyamakan dua pokok permasalahan

berkaitandengan sengketa hak atas tanah, adalah pertimbangan yang keliru dan tidakkonsisten dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertamahalaman 78 Putusan Sela No. 389, sehingga terdapat cukup dasar danalasan hukumnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa TingkatBanding;Bahwa oleh karena Petitum 3.1 dan 3.3 yang berisi permintaan pembatalanatas Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 / Desa Gunung Geulis dan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No.593.82/SK.1502/Pem.Um

Pentabinangun Sejahtera,perpanjangan pertama berdasarkan SK No.593.82/SK143BPN/91Halaman 8 Putusan Nomor : 396/PDT/2019/PT.DKI18.19.20.21.22.tertanggal 21 Januari 1991, dan Perpanjangan Kedua berdasarkan SKNo.593.82/SK749.Pem.Um / 93 tertanggal 8 Mei 1993, dalam rangkaPembangunan untuk Lahan Industri dan Perumahan ;Bahwa dari tanah seluas + 83 ha (lebih kurang delapan puluh tiga hektarare) tersebut di atas, sebelum Tergugat dan Tergugat Ill melakukanMemorandum Of Understanding (Kesepakatan Bersama

SPH) dari pemilikawal/masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat Nomor. 593.82/SK/231 .S/KWBPN/ 17290,tertanggal 21 Februari 1990 tentang Persetujuan Lokasi dan jinPembebasan Tanah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar are) untukkeperluan Pembangunan Lahan Industri Kecil Non Poluted atas nama PT.Pentabinangun Sejahtera, perpanjangan pertama berdasarkan SKNo.593.82/SK143BPN/91 tertanggal 21 Januari 1991, dan PerpanjanganKedua berdasarkan SK No.593.82/SK749.Pem.Um

.= 30 =5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan PelantikanNomor :131/17/Pem.Um mengenai pelantikan Drs. H.

ZAIRIN selakuKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yaitu kepada RACHMAT YASIN selakuBupati Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.327279 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bogor ProvinsiJawa Barat tanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan olehGubernur Jawa Barat Nomor: 131/28/Pem.Um tanggal 23 Januari2014,dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaranegara tersebut berbuat atau

ZAIRIN selakuKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, kepada pegawainegeri yaitu kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor berdasarkanKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.327279 Tahun 2013 tentangPengesahan Pengangkatan Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 17Desember 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan oleh Gubernur Jawa BaratNomor: 131/28/Pem.Um tanggal 23 Januari 2014, dengan mengingatkekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atauKedudukannya .....=57 =kedudukannya,

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Um. tanggal 7Desember 1990 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah/PembelianUntuk Pembangunan Jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum TambangBatubara di Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Dusun Timur danKecamatan Dusun Hilir Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, danHal. 9 dari 34 hal. Put.

. 1101 K/Pdt/2015Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkasperkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Buntok, Nomor7/Pdt.G/2014/PN.Btk., tanggal 7 Juli 2014, berpendapat putusantersebut sudah tepat sebab sesuai fakta persidangan, bahwa tanahobjek sengketa telah dikuasai oleh Terbanding /Tergugat PT.AdaroIndonesia berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Kalimantan Tengah Nomor: 503.82/295/Pem.Um

MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Sekda cqPengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahanuntuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta,12Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor 100/243/PEM.UM tanggalEUG) NM a aaa oe eeBahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /5324/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksiBUSTAM, SH.MH, saksi ABDUL LATIEF

HAJ MUJAHIDINIBRAHIM, M.si selaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukanpermohonan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara34untuk melakukan pengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diDesa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut Sesuai SuratNomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011;Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /5324/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksiBUSTAM, SH.MH, saksi ABDUL LATIEF,

Foto copy Surat dari Sekretaris DaerahPemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor593.2/3391/Pem.Um, Tanggal 2 Juni 1999 perihalkeberatan atas penyerobotan tanah milik LaKassi Petta Punggawae oleh PI. Tamalate CitraPersada, yang diberi tanda bukti P17 ;18.Foto copy Surat Dinas Pengawas PembangunanPemerintah Kotamadya Dati II Ujung PandangNomor 429/621/WASBANG, Tanggal 17 Mei 1999perihal keberatan atas penyerobotan tanah milikLa Kassi Petta Punggawae oleh PI.