(control route)dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (uncontrolledroute); dand. jalur udara keberangkatan (departure route) dan jalurudara kedatangan (arrival route).Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat paling sedikit:a. nama jalur penerbangan;. nama titik acuan dan koordinat;arah (track) yang menuju atau dari suatu titik acuan;. jarak antartitik acuan; danonondbatas ketinggian aman terendah.Pasal 268Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedurpenetapan Tatanan Ruang

lalu lintas penerbangan;tidak ada pembatasan kecepatan;memerlukan komunikasi radio dua arah; danpersetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepadapilot (Air Traffic Control Clearance).Yang dimaksud dengan kelas B adalah ruang udara yangmemiliki kriteria sebagai berikut:Ag pS ON bPdigunakan untuk kaidah penerbangan instrumen dan visual;diberikan separasi kepada semua pesawat udara;diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;tidak ada pembatasan kecepatan;memerlukan komunikasi radio

dua arah; danpersetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepadapilot.Yang dimaksud dengan kelas C adalah ruang udara yangmemiliki kriteria sebagai berikut:1.untuk kaidah penerbangan instrumen:a) diberikan separasi kepada:1) antarkaidah penerbangan instrumen; dan2) antara kaidah penerbangan instrumen dengan kaidahpenerbangan visual.b) pelayanan yang diberikan berupa:1) layanan pemanduan lalu lintas penerbangan untukpemberian separasi dengan kaidah penerbanganinstrumen; dan2) layanan informasi

lalu lintas penerbangan antar kaidahpenerbangan visual.c) tidak ada pembatasan kecepatan;d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dane) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangankepada pilot.2.untuk...RESIDENREPUBLIK INGONESIA= PT =untuk kaidah penerbangan visual:diberikan separasi antara penerbangan visual danpenerbangan instrumen;pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian dibawah10.000 kaki di atas permukaan laut;memerlukan komunikasi radio

dua arah; danpersetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangankepada pilot.Yang dimaksud dengan kelas D adalah ruang udara yangmemiliki kriteria sebagai berikut:Lsuntuk kaidah penerbangan instrumen:a)b)separasi diberikan antarkaidah penerbangan instrumen;diberikan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan daninformasi tentang lalu lintas penerbangan visual;kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian di bawah10.000 kaki di atas permukaan laut;memerlukan komunikasi radio dua arah; danpersetujuan

Teluk Balikpapan ;Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.28)Saksi S UN AR K O, disumpah menurut agamadan kepercayaannya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :75Bahwa saksi bekerja di Pelindo IV Cabang Balikpapan sebagai Pandusejak tahun 2014, tugas saksi adalah sebagai pemandu kapal di atas GT500;Bahwa saksi melaporkan setiap kegiatan kepada Manager Pemanduandan Pelayanan Kapal ;Bahwa aturan yang menjadi dasar saksi bekerja adalah jadwal yangdisusun oleh Manager Pemanduan

, sehingga saksi bisa mengetahuikapan jadwal bekerja sebagai pemandu kapal ;Bahwa lokasi kegiatan pemanduan yang saksi laksanakan berpindahpindah, tergantung permintaan pemanduan di area Balikpapan danuntuk penunjukkan pemandu biasanya kami koordinasi bersama siapayang akan menjadi pemandu kapal yang akan bergerak ;Bahwa setiap pemandu wajib memilki sertifikat pemandu yangdikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dan cara mendapatkansertifikat tersebut adalah dengan mengikuti pendidikan pandu selama

Pelindo IV (Persero) memiliki 3 regu yang salingbergantian, tetapi hanya memiliki 1 Buku Jurnal dan setiap regu yangselesai melaksanakan tugas menulis hasil kegiatan di Buku Jurnaltersebut ;Bahwa dasar aturan yang mengatur tentang bidang tugas saksi sebagaiPandu kapal adalah sebagai berikut : UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ; PM Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan ; PM Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana bantu dan PrasaranaPemanduan Kapal ;

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanBalikpapan Nomor : UM.003/21/5/KSOPBpn 2013 tanggal 23September 2013 tentang Pentunjuk Teknis Tata cara Pemandua danKeselamatan Kapal melintasi fasilitas Migas di Perairan Balikpapan ;Bahwa kelengkapan administrasi yang saksi miliki sebagai Pandu MadyaIl guna menunjang tugas adalah sebagai berikut : Sertifikat Pandu ; Sertifikat Pengukuhan ; Kartu identitas Pandu ; Buku Saku Pemanduan ;Bahwa Mekanisme Pandu dalam memandu kapal yang akan melintasialur

EverJudger yang terbakar ;84 Bahwa kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilakukan olehPandu dan kapal tunda dapat dilakukan secara bersamasamaatau sendirisendiri sesuai dengan kebutuhan dan situasi ; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada aturan yang mengatursecara spesifik pergerakan pandu dengan kapal tunda harusbersamasama atau dapat sendirisendiri ;Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.31)Saksi dr.

Mengawasi pemanduan ;i. Mengawasi pengisian bahan bakar ;j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan ;Hal.10 dari 16 hal. Put. No.115 K/Pid.Sus/2015k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan ;. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran dipelabuhan perikanan ;m.Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim ;n. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan ;o.

Putusan Nomor 32 P/HUM/2017hak keprotokolerannya, administrasi, personalia hingga anggaran sehinggasudah tidak terdapat lagi jaminan pemenuhan hakhak untuk menerimasurat menyurat terkait administrasi Pimpinan DPD RI, hal tersebutdiakibatkan dari adanya pemanduan pengucapan sumpah yang dilakukanoleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H. Suwardi., S.H.

Suwardi, S.H., M.H. untukmelakukan pemanduan pengucapan sumpah Oesman Sapta, NonoSampono dan Darmayanti Lubis;Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas, makadapat disimpulkan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan permohonan uji materiil (judical review) ini;Pokok Permohonan;A. FaktaFakta Sidang Paripurna Ke9 DPD RI;1.

PERTATIB No. 3/2017 yang ditandatangani olehAM Fatwa dan Riri Damayanti, setelah dilakukan perubahanPERTATIB No. 1/2017 ke PERTATIB No. 3/2017 diadakanseolaholah pemilihan kembali Pimpinan DPD RI;Bahwa setelah adanya PERTATIB No. 3/2017 tersebut dimanasubstansinya Pimpinan DPD RI sesuai dengan masa jabatananggota, namun Tatib DPD RI tersebut cacat secaraprosedural/formil dijadikan dasar untuk kemudian seolaholahmelegitimasi kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung RI H.Suwardi., S.H., M.H. untuk melakukan pemanduan

Putusan Nomor 32 P/HUM/2017Bukti T4) adapun pemanduan sumpah oleh Plh. KetuaMahkamah Agung ini didasari oleh adanya permohona yangdiajukan oleh DPD RI (Vide, Bukti T12);Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka jelas dantegas bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna dan Proses PemilihanPimpinan DPD RI yang baru adalah sah;Bahwa sebaliknya, jelas dan tegas halhal yang didalilkan olehPemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

jasakepelabuhanan yang diselenggarakan oleh OtoritasPelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; dan ;1) menjamin kelancaran arusUndangUndang Nomor 17Tahun 2008 TentangPelayaran, OtoritasPelabuhan di dalammelaksanakan tugas dantanggung jawabnyamempunyai wewenangsebagai berikutmengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratandan perairan pelabuhan; mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja danDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhanmelalui pemanduan

dimaksud dalam Pasal 344 ayat (3)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo.Pasal 165 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut : Kegiatan yang diatur berdasarkan berdasarkan Pasal 90 ayat (1),ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 17 Tahun2008 Tentang Pelayaran adalah kegiatan penyediaan dan/ataupelayanan jasa kepelabuhanan, jasa penumpang, dan barangdan jasa terkait dengan kepelabuhanan; a) Kolam pelabuhan, pelayanan jasa pemanduan

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dariDansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan RepublikIndonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupunkesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugastugas operasi militer maupun perang.Saksi2 :Nama lengkap > SodikunPangkat/NRP : Kopka Eta/77865Jabatan : Juru Pemanduan II Divisi Pantai SatfibKesatuan : SatfibarmabarTempat, tanggal lahir : Purwokerto, 27 April 1972Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan

Bahwa sepengetahuan Saksi jika peristiwa tersebut terjadi saat gilirankelompok yang diketuai oleh Terdakwa memandu kapat.e Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa saat Terdakwa tanpa hakmembawa senjata tajam atau melakukan ancaman kekerasan terhadaporang lain untuk tidak melakukan sesuatu seperti yang didakwakan,karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang di rumah.Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pada saat itu membawasenjata tajam.e Bahwa memang dalam kesepakatan kerjasama pemanduan

HK.207/01/19/54BTpr13 tentang Petunjuk Teknis TataCara Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya berkewajiban:1) Membantu Nahkoda atau pemimpin kapal untuk mengambil tindakanyang tepat dalam menjamin keselamatan dan keamanan berlayar;2) Memberi semua petunjuk yang diperlukan kepada Nahkoda untukberlayar dengan selamat dan untuk ketertiban lalu lintas kapal;3) Melaporkan kemungkinan adanya jangkar, rantai dan tali kapal di alurpelayaran yang dapat membahayakan pelayaran

;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Penyiapanbahan penerbitan dokumen kelautan, perjanjian kerja laut, pelaksanaanpengawasan tertib bandar, pergerakan kapal, pemanduan lalu lintaskeluar masuk kapal, kapal asing dan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar ;Bahwa saksi mempertanggung jawabkan tugas saya kepada KepalaDinas KSOP Kelas Dumai ;Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan ukuran dan jenistertentu yang digerakan oleh tenaga

asuransikematian kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapatmembuktikan dalil sangkalannya karena dari buktibukti yang diajukandalam persidangan berupa 5 (lima) surat dan keterangan 2 (dua) orangsaksi tidak satupun dari bukti tersebut yang sah dan kuat mendukungdalil sangkalan Tergugat;e Bahwa benar terjadinya kesepakatan tidak harus didasarkan kepadaperjanjian tertulis tetapi telan cukup didasarkan pada persangkaan yangdibangun berdasarkan keterangan saksisaksi serta praktekpraktekdalam pemberian jasa pemanduan

Mengawasi pemanduan ;i. Mengawasi pengisian bahan bakar ;j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan ;k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan ;. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran dipelabuhan perikanan ;m.Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim ;n. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan ;o. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan KeberangkatanKapal Perikanan ; danp.

Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata;Bahwa modal dasar perseroan ini berjumlah Rp200.000.000,00. (dua ratusjuta rupiah), terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masingmasing sahambernilai nominal Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah);Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian sebagai berikut :a. Riza Binol (Tergugat ) sebanyak 40 (empat puluh) saham dengan nilainominal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);b.

sepeda motortersebut sudah tergeletak di pinggir seberang jalan, kemudian terdakwamemberitahukan kepada saksi Abdul Manan lalu saksi Abdul Manan segera keluardan melihat kondisi korban dan langsung mengeluarkan 1 (satu) mobil pick up danlangsung mengangkut korban ke mobil untuk dibwa ke Rumah Sakit;Bahwa saat itu kondisi korban sudah tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darahdari bagian kepala ;Bahwa korban diketahui bernama JUMADISENO ;Bahwa saat terdakwa memundurkan truk tersebut, tidak dilakukan pemanduan

Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran,tempat labuh, tempat alin muat antarkapal, kolam pelabuhan untukkebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan,tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengankebutuhan;2.

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) merupakan perairan pelabuhandi luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKR) yang digunakan untukalur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan daruratpengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati,percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, danpemeliharaan kapal;Bahwa setiap pergerakan kapal baik keluar masuk kapal, maupun seatrial atau) olah gerak kapal harus dilakukan atas sepengetahuanSyahbandar, dan mendapat ijin atau

kapal yang menjadi pemimpin tertinggi dikapal dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab tertentu dalam berlayaruntuk melakukan kegiatan perikanan atau melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa selain itu Perbuatan Terdakwa tersebut adalahperbuatan yang hanya mementingkan tujuan keuntungan belaka tanpamemikirkan keselamatan operasional kapal perikanannya dimana Terdakwaberlayar tanpa memiliki Surat persetujuan berlayar, sehingga syahbandar dipelabuhan perikanan tidak dapat melakukan pengawasan pemanduan

logistikPelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan danpemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasipelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel,pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan pelintasan;Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahandata, dokumentasi serta penyusunan laporan.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 57 2015Tentang Pemanduan

Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, kapalberukuran tonasse kotor paling rendah GT 500 atau lebih wajibmenggunakan jasa pemanduan dan kapal2.

Pada perairan yang di tetapkan sebagai perairan wajub pandu,pelayaran jasa pemanduan dan penundaan kapal dapatdiberikan kepada kapal berukuran kurang dari GT 500 ataspermintaan Nakhoda...... setempatTanggapan terhadap pendapat pada amar putusan Mahkamah Pelayarannomor HK.210/02/1/MP. 16 tanggal 13 Januari 2016 tentang kecelakaan kapaltenggelamnya KM. Kumala Endah di Ambang Luar Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pemanduan/arahan yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Susilowatibinti Subuhi Akhmad maupun kepada Dwi Norman Putranto dalammembantu dan memantau serta menyelesaikan masalahmasalahyang timbul di seluruh cabang Bank DKI adalah merupakan tugasdan kewenangan Tim Implementor Divisi Pengendalian Keuangandan Teknologi di PT.

Bank DKI yang salah satu anggotanya adalahPemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu menjadi jelas danterang dalil Jaksa/Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Judex Jurisyang menyatakan pemanduan tersebut adalah di luar kapasitasHal. 66 dari 84 hal. Put.

/ ketakutan karyawan dalambekerja;Berdasarkan kedua Nota Dinas Bank DKI tersebut jelas terbuktiPemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kesalahan ataupelanggaran dalam menjalankan tugas karena telah sesuaidengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya,apalagi permasalahan di Bank DKI Capem Tebet Barat tersebutjelas terbukti di luar tugas dan kewenangannya sehingga tidakdapat dipersalahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa seandainya (quod non) Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pemanduan

Mengawasi pemanduan;g. Mengawasi bongkar muat barangberbahaya serta limbah bahanberbahaya dan beracun ;h. Mengawasi pengisian bahar bakar;i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang ;j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan ;. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan ;m. Memimpin penanqgulangan pencemaran dan pemadamankebakarandi pelabuhan; dann.

Melaksanakan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal,pemanduan dan penundaan kapal diperairan pelabuhan dan tertibberlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing dan pemenuhanpersyaratan kelaiklautan kapal ;c. Menyiapkan surat persetujuan berlayar, penjagan dan pengamanandan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan.d.

Pasal 75 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, terdiri atas :a. wilayah daratan yang digunakan untukkegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;danb. wilayah perairan yang digunakan untukkegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempathal 15 dari 80 hal Put.No.377/Pdt/2016/PT.SMG(1)alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untukkebutuhan sandar dan olah gerak kapal,kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal,dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.Pasal

Pelabuhan : Pasal 208 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :(1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dankeamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:a. mengawasi kelaiklautan kapal,keselamatan, keamanan dan ketertibandi pelabuhan;b. mengawasi tertio lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran;c. mengawasi kegiatan alin muat diperairan pelabuhan;d. mengawasi kegiatan salvage danpekerjaan bawah air;e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;f. mengawasi pemanduan