alasan sebagai berikut: Dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada dalildalil Penggugatsecara jelas dan tegas menguraikan adanya tentang sisaHalaman 23 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKIpenjualan boedel pailit yang dilakukan oleh Kurator berapajumlah sisa boedel pailit yang dimaksud; Akan tetapi dalam Petitum gugatan Penggugat a quo, pada point5 Penggugat meminta agar sisa penjualan/pemberesan boedelpailit tersebut diberikan kepada Para Pemegang Saham, akantetapi berapa jumlah/besarnya sisa pemberasan

Dominggus Orde untuk menjual raskin alokasi bulanNopember 2008 s/d alokasi bulan Desember 2008 sebanyak 2060 kg kepada orang lainyang bukan rumah tangga miskin penerima raskin sesuai data dari BPS Kabupaten Kupang;par pard ltrparqj fi36011720ri0s1480slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin720itapOpararsid1 1417516 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid11417516 tabBahwa pada tahun 2009 berdasarkan isntruksi Presiden RI Nomor I Tahun 2008 tentangKebijakan Pemberasan

Penggantian kKedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebutsubrogasi (subrogatie, subrogation) ;Dengan adanya peralihan kewajiban dan telah dilakukan pemberasan ataskewajiban Pemohon Peninjauan Kembali yang ditanggung oleh TermohonPeninjauan Kembali Il/Tergugat Il serta dilakukan penyelesaian olehTermohon Peninjauan Kembali II/Tergugat Il kepada Termohon PeninjauanKembali , maka berdasarkan doktrin:Halaman 31 dari 41 hal. Put.

Dominggus Orde untuk menjual raskin alokasi bulanNopember 2008 s/d alokasi bulan Desember 2008 sebanyak 2060 kg kepada orang lainyang bukan rumah tangga miskin penerima raskin sesuai data dari BPS Kabupaten Kupang;par pard ltrparqj fi36011720ri0s1480slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin720itapOpararsid1 1417516 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid11417516 tabBahwa pada tahun 2009 berdasarkan isntruksi Presiden RI Nomor I Tahun 2008 tentangKebijakan Pemberasan

Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 1 butir ke4 UU RI No. 8 Tahun2010,tentang Pencegahan dan Pemberasan Tindak PidanaPencucian uang adalah : Transaksi untuk melakukan atau menerimapenempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan / ataupenukaran atas sejumah uang, atau tindakan dan/ atau kegiatan lainyang berhubungan dengan uang;Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN TngC.

Gunung Kijang Jaya Lestari (vide bukti P6, P7, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, dan P28);Menimbang, bahwa saksi Azet Hutabarat menerangkan bahwa setelahdilakukan pengurusan dan atau pemberasan atas semua aset PT. GunungKijang Jaya Lestari setelah putusan pailit, diperoleh total aset yang berhasilHal 50 dari 56 Putusan Perdata No. 4/Pdt.G/2017/PN. Tpgdidapatkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan PT.

dan turunan aktifitasnya yang mempunyai nilai ekonomi yang komersialdan dilakukan secara bertahap, terencana serta terintegrasi menjadi sebuah industriperberasan yang dapat diandalkan dan Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa modal kerjayang diberikan kepada PROBIS INDUSTRI BERAS tidak diperbolehkan untukusaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan;e Bahwa sekalipun Terdakwa Prananto telah mengetahui PROYEK BISNISINDUSTRI BERAS (PROBIS INDUSTRI BERAS) adalah sebagai unit usaha dibidang Industri Pemberasan

;Bahwa sekalipun Terdakwa Prananto telah mengetahui PROYEK BISNISINDUSTRI BERAS (PROBIS INDUSTRI BERAS) adalah sebagai unit usahadi bidang Industri Pemberasan akan tetapi Terdakwa selaku Pemilik /Penangung Jawab UD. Agung Jaya turut serta dengan Drs.

Sebagaimana yang diuraikanPenggugat dalam posita gugatannya poin No. 22 halaman 910.Bahwa, walaupun telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan tersebut diatas dan demi hukum tidak lagi berhak untuk menguasai dan menguruskekayaannya/harta pailit, akan tetapi Turut Tergugat merasa sangatyakin bahwa, pemberasan dan atau pengurusan kekayaannya/harta pailittersebut akan dilaksanakan sebaikbaiknya dan dengan penuhtanggungjawab sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.Berdasarkan dalildalil tersebut

Menetapkan Penggugat sebagai Kurator untuk melakukan pemberasan budel pailit tersebut dengan melakukan perhitungan kembali nilai obyek Hak Tanggungan melalui Penilai Publik dari MAPPI kemudian hasilnya dibagi kepada Tergaugat I sebagai Kreditur Separatis dan Penggugat sebagai Kurator untuk dan atas Kreditur lainnya.9.

Menetapkan Penggugat sebagai Kurator untuk melakukan pemberasan budel pailit tersebut dengan melakukan perhitungan kembali nilai obyek Hak Tanggungan melalui Penilai Publik dari MAPPI kemudian hasilnya dibagi kepada Tergaugat I sebagai Kreditur Separatis dan Penggugat sebagai Kurator untuk dan atas Kreditur lainnya.9.

Menetapkan Penggugat sebagai Kurator untuk melakukan pemberasan budel pailit tersebut dengan melakukan perhitungan kembali nilai obyek Hak Tanggungan melalui Penilai Publik dari MAPPI kemudian hasilnya dibagi kepada Tergaugat I sebagai Kreditur Separatis dan Penggugat sebagai Kurator untuk dan atas Kreditur lainnya.8. Menyatakan bahwa putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (uit Vorbaar Bij Voraad);9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;10.

Menetapkan Penggugat sebagai Kurator untuk melakukan pemberasan budel pailit tersebut dengan melakukan perhitungan kembali nilai obyek Hak Tanggungan melalui Penilai Publik dari MAPPI kemudian hasilnya dibagi kepada Tergaugat I sebagai Kreditur Separatis dan Penggugat sebagai Kurator untuk dan atas Kreditur lainnya.

A namun kenyataanya yang di beli jenisnya B maka ini disebut full total losskarena manfaat dan tujuan tidak dicapai, dalam metode kerugian total (Total Loss) inijuga bisa dilakukan dengan penyesuaian ke atas atau penyesuaian kebawah.a. penyesuaian ke atas digunakan apabila untuk penyelesaian kasus kerugian negarayang terjadi masih diperlukan biaya (antara lain biaya pemberesan), sehingga jumlahkerugian keuangan Negara dihitung dengan menambahkan kerugian keuangan negarayang terjadi dengan biaya pemberasan

maupun olehaparat penegak hukum sendiri ;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan BPKP untuk melakukanpenghitungan kerugian keuangan Negara, menurut Majelis Hakim tidak padasaatnya lagi untuk mempermasalahkannya, selain karena sudah diakui danditerima dalam praktek peradilan pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsimulai dari peradilan pertama (judex facti) sampai dengan peradilan judex juris,(kasasi mapun peninjauan kembali), juga berdasarkan Pasal 6 a UndangUndangNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberasan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU Kepailitan yangmenyatakan sebagai berikut:Pasal 29Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitorsejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari hartapailit dan perkaranya sedang bernalan, gugur demi hukum dengandiucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitormaka setelan Debitur diputus pailit, Semua tanggungjawab dankewenangan terkait pengurusan dan pemberasan harta pailit, maupungugatangugatan yang berkaitan dengan harta

Rockit Aldeway tidak mengajukan pailit,melainkan melakukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga; Bahwa kewenangan saksi adalah mengumpulkan data asset,pemberasan, penilaian, dan melakukan penjualan dimana hasilnyaakan diberikan kepada Kreditur; Bahwa hingga saat ini asset masih dalam penguasaan saksiselaku curator; Bahwa yang termasuk dalam lingkup kerja saksi adalah assetbergerak dan tidak bergerak, termasuk invoice; Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal terkait terdapatnyainvoice yang

Rockit Aldeway tidak mengajukan pailit,melainkan melakukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga; Bahwa kewenangan saksi adalah mengumpulkan data asset,pemberasan, penilaian, dan melakukan penjualan dimana hasilnyaakan diberikan kepada Kreditur; Bahwa hingga saat ini asset masih dalam penguasaan saksi selakucurator;Hal 212 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.