Tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri, huruf B BIDANGPEMBANGUNAN MASYARAKATdari nomor 1 sampai dengan nomor5, maka Penggugat dan Masyarakat di Desanya menjadi Miskin dantidak ada Perbaikan baik dibidang kesehatan ataupun ekonomi,pembangunan sarana dan prasarana bahkan Masyarakat banyaktidak mempunyai Mata Pencaharian lagi akibat Hutan dan Lahandiwilayah mereka sudah dikuasai oleh Tergugat, juga dengan tidakdiberikannya KEWAJIBAN DANA MAKSIMAL 5 % (lima Porsen)DARI KEUNTUNGAN UNTUK PEMBINANAAN

ataupunPembangunannya.Bahwa akibat adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan olehTergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan karenanya, sebabapabila kewajibankewajibannya dilaksanakan maka Penggugat danMasyarakatnya akan terbantu, sehingga program Pemerintah untukmensejahterakan masyarakat tercapai, akan tetapi sampai Gugatanini dilaksanakan Tergugat tidak melaksanakannya, maka sudahsepantasnyalah apabila Tergugat dihukum melaksanakankewajibannya serta memberikan DANA MAKSIMAL 5 % (limaPorsen) DARI KEUNTUNGAN UNTUK PEMBINANAAN

Majelis HakimTingkat Banding juga sependapat tentang pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa karena telah mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan dalam menjatuhkanpidana kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upayabalas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinanaan, disamping sifatnya sebagai prevensiumum dan revensi khusus.

tidaklah tepatkarena pertimbangan Tersebut tidak mencerminkan' rasakeadilan bagi Terdakwa/pemohon banding, seharusnya terhadapdiri terdakwa perlu. dilakukan pembinaan terlebin dahuludikesatuan bukan langsung diberhentikan dari dinas militer,Terdakwa hanyalah korban penyalagunaan Narkotika yang butuhperlindungan baik dari Negara ataupun dari kesatuan Terdakwauntuk dilakukan pembenahan, seperti halnya di institusikepolisian bagi setiap personel yang menyalagunakan Narkotikaterlebih dahulu dilakukan pembinanaan

kejahatannya; Terdakwa pernah dihukumKeadaan yang meringankan Terdakwa berlaku sopan di persidangan; Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagiperbuatannya;Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagaisuatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agarmenyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatanyang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengan masyarakat karenapada dasarnya pembinanaan

akanmenjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Anak dengan mengutamakankepentingan Anak dan memperhatikan kebutuhan Anak sebagaimanahasilpenelitian kKemasyarakatan bahwa Anak berasal dari keluarga ekonomisederhana, dimana pekerjaan ayah/ibu klien seharihari hanyalah sebagaipetani yang memiliki penghasilan relatif dan bisa dikatakan tidak cukup untukbiaya hidup dan biaya sekolah anakanak, oleh karenanya demi kepentinganpembinaan Anak, Anak dijatuhi pidana penjara yang harus dijalani Anak diLembaga Pembinanaan

Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagai Gubernur ProvinsiSumatera Utara melalui surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa aquo(vide bukti P1=T61);Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang dimaksud denganatasan pejabat yang berwenang menghukum dalam perkara ini atau siapaatasan dari Tergugat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Majelis Hakimberpedoman pada ketentuan Pasal 7 Undangundang nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinanaan

dan pengawasan terhadappenyelenggraan urusan pemerintahan oleh daerah;(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyeleggaraan urusanPemerintahan yang dilakasanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapatdisimpulkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Pusatmempunyai kewenangan untuk melakukan pembinanaan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah termasuk urusanpemerintahan daerah yang dilaksanakan

adalah Pegawai Negeri Sipil yang dihukumdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugatsebagai Bupati Serdang Bedagai melalui surat keputusan yang menjadi objeksengketa;Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui atasan Pejabat yang berwenangmenghukum atau atasan dari Tergugat sebagai Gubernur Provinsi SumateraUtara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 7 UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :(1)(2)Pemerintah Pusat melakukan pembinanaan

dan pengawasan terhadappenyelenggraan urusan pemerintahan oleh daerah;Presiden memegang tanggungjawab akhir atas penyeleggaraan urusanPemerintahan yang dilakasanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapatdisimpulkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah PusatPutusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUNMDN Halaman 45mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinanaan dan pengawasanterhadap penyelenggraan urusan pemerintahan di daerah

Melaksanakan pembinanaan, pemantauan danevaluasi kegiatan.. Memberi persetujuan pencairan dana dari bankpada kelompok peternakan penerima setelahmelakukan pemeriksaan barang..

Melaksanakan CPCL verifikasiproposalMelaksanakan pembinanaan,pemantauan dan evaluasi kegiatanc. Memberi persetujuan pencairan dana dari bankpada kelompok peternakan penerima setelahmelakukan pemeriksaan barang. Pendampinganteknis dengan pedoman / juklak / juknis.d.

Sebagai ketua tim.SUWARSI, S.Pt sebagai sektretaris.SUPRIHATIN, SM.SP sebagai anggota.YUL HENDRI S.Pt sebagai anggota.Bahwa yang menjadi tugas dari tim tersebut adalah :Menyusun Juknis yang mengacu juklak dari Dinas peternakanprovinsi Sumatera Selatan.Melaksanakan CPCL verifikasi proposal.Melaksanakan pembinanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.Memberi persetujuan pencairan dana dari bank pada kelompokpeternakan penerima paket bantuan sosial sesuai tahapan yang telahdiatur.Pendampingan teknis dengan

Melaksanakan pembinanaan, pemantauan danevaluasi kegiatan.159159c. Memberi persetujuan pencairan dana dari bankpada kelompok peternakan penerima setelahmelakukan pemeriksaan barang.d. Pendampingan teknis dengan pedoman / juklak /juknis.e.

7711/PW.III/1996tanggal 28 Agustus 1996 perihal pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai PLN.13) Bahwa Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mengabulkan GugatanTermohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Penggugat adalahsuatu kekeliruan besar karena putusan tersebut adalah suatu Putusan yang melukairasa keadilan sebagai arah perjuangan masyarakat Indonesia yang menginginkanpenyelengaraan bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga akanmenjadikan preseden buruk bagi pembinanaan

Gubernur ProvinsiSumatera Utara melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa aquo(vide bukti P7=T6 );Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang dimaksuddengan atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam perkara ini atauHal. 40 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNSiapa atasan dari Tergugat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara, MajelisHakim berpedoman pada ketentuan Pasal 7 Undangundang nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinanaan

dan pengawasan terhadappenyelenggraan urusan pemerintahan oleh daerah;(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyeleggaraan urusanPemerintahan yang dilakasanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapatdisimpulkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Pusatmempunyai kewenangan untuk melakukan pembinanaan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah termasuk urusanpemerintahan daerah yang dilaksanakan

PD, dibawah sumpah dalam persidanganmemberikan keterangan sesuai keahliannya pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Bahwa ahli telah mendapatkan sertifikasi sebagai AHLI BAHASA dan telahmengikuti pelatinan LINGUISTIK FORENSIK tahap pertama, kedua,ketiga di Jakarta, serta telah lulus DIKLAT Penyuluhan Bahasa sebagaiprasyarat utama menjadi AHLI BAHASA di lingkungan BadanPengembangan dan Pembinanaan Bahasa di Jakarta.

diri Anak, sehingga oleh karena itu kepada Anak haruslahdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang masihdikategorikan anak dapat diterapkan pemidanaan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistimperadilan anak yaitu Pidana Pokok bagi anak dapat berupa Pidana Peringatanatau Pidana dengan syarat yaitu pembinaan diluar lembaga, pelayananmasyarakat dan pengawasan, selain itu. juga ada pelatihan kerja,pembinanaan

Sebab rahasia yang selama inidisembunyikan telah terbongakar, saya sendiri yang mengetahui dan ada barang bukti( HP, Surat Keterangan dari RT, dan Surat Pembinanaan dari BP 4 yang menyatakan diaHim. 3 dari 25 hlm.Put. No: 0065/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kdr.mempunyai teman oknum sipil TNI AL dan Ahmad Taufik asal Probolinggo, serta saksi,yaitu anakanak, Ketua RT Sidoarjo.

hubungannya dengan peredaran Narkotika dan barangbukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus berisi sabusabu dengan berat brutto2000 (dua ribu) gram, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidanayang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan beratnyakesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa padaprinsipnya pemidanaan bukan sebagai upayabalas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinanaan

halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.e Sanksi Administratif berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulanterhitung sejak surat ini diterbitkan ;e Apabila STIKES Surabaya tidak melakukan perbaikan dalam jangkawaktu yang ditentukan, maka akan dikenai sanksi pencabutan izin(vide bukti T 3) ;Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2017, Tim Kemenristekdiktimenindaklanjuti terhadap pengenaan sanksi administratif pada STIKESSurabaya dengan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja akademikdalam rangka pembinanaan

Menyelenggarakan kegiatan akademik yang sesuai selurunh SN DIKTI(vide bukti T 3) ; 222 Menimbang, bahwa terkait kewajiban perbaikan untuk menghentikansanksi administratif, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerjaHalaman 50 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.akademik dalam rangka pembinanaan dan pendampingan terhadap STIKESSurabaya dari Tim Kemenristekdikti, Tergugat bersedia membuat timpenyehatan dan menyusun rencana strategis penyehatan STIKES Surabayaagar sesuai

berbelitbelit dalam memberikan keterangan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;Halaman 23 dari 25 Putusan No. 1/Pid.B/2021/PN Arm Terdakwa belum pemah dihukum;Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagaisuatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agarmenyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatanyang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengan masyarakat karenapada dasarnya pembinanaan

Setelah itu dilakukanproses analisa oleh Analis Kredit selanjutnya diteruskan ke bagian DBM(Deputy Branch Manager) dan BM (Branch Manager) untuk diputuskansetelah keputusan disetujui, maka dilakukan akad kredit dan setelahdilakukan akad kredit diserahkan ke relationship management commercialuntuk melakukan pembinanaan yaitu Pengawasan dan Monitoring. Olehkarena itu tuduhan terlibat conflict of interest adalah tidak benar danmengadangada.

dengankecantikan anak korban sehingga anak yang berkonflik dengan hukum inginmelakukan halhal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya danmengakibatkan terjadinya perkara ini oleh karena itu Hakim berpendapat Anakyang berkonflik dengan hukum perlu pembinaan di Lembaga PembinanaanKhusus Anak, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap Anak yang berkonflikdengan hukum haruslah juga memperhatikan halhal yang terbaik bagi Anakyang berkonflik dengan Hukum dan pembinaan Anak yang berkonflik denganhukum di Lembaga Pembinanaan

tertulis dan dilakukan hanyaberdasar tradisi masingmasing bertanggung jawab secara pribadi;e Bahwa pada saat pembinaan terhadap Nanang dilakukan terhadap Nanangdiberikan porsi latihan yang besar dari yang lainnya karena sedang dilakukanpembinaan supaya lebih disiplin dan berakhirnya proses pembinaan tergantungdari kesadaran masingmasing; e Bahwa yang dilakukan Niam menampar ringan kena pipi, Ulfi menampar ringankena punggung, Hufron menampar ringan kena pipi dan Tino menampar ringankena pipi; Bahwa pembinanaan

terungkap di persidangan sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai telah layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa II;Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagaisuatu pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaanagar menyadarkan Para Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukanperbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengahmasyarakat karena pada dasarnya pembinanaan