Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 13 April tahun 1992, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.123/1992 dari daftar perkawinan Stbl.1933 No.75 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerinah Kotmadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 April 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumya;--------------------------3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah menikah pada tanggal 13 April tahun 1992,sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.123/1992 dari daftarperkawinan Stbl.1933 No.75 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Pemerinah Kotmadya Daerah Tingkat I Surabayatertanggal 30 April 1992, putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumya;3.

Bahwa berdasarkan' halhal tersebut diatas dan Pasal 33Undang Undang , Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal Pasal 19 sub fPeraturan Pemerinah Nomor : 9 Tahun 1975, Penggugat berhakmenuntut cerai denganTNO UG)at

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan di Kota Bandung, dimana perkawinan ini dilangsungkan dan dimana perceraian ini terjadi, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

Memerintanhkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwaperceraian ini kepada Pegawai pencatat catatan sipil pada kantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah Kota Bandungtempat dimana perkawinan ini dilansungkan dan terjadinya percerianini, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dandicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil danPenerbitan Kutipan Akta Perceraian;.

Banjar Intan Mandiri (Dalam Paialit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitur pailit (Going Concern) dan memerintahkan agar perjanjian tertanggal 23 Desember 2015 antara Pemerinah RI c/q Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral c/q Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara (Tergugat) dengan PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) tetap dilanjutkan dan diteruskan;7.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan di Kota Bandung, dimana perkawinan ini dilangsungkan dan dimana perceraian ini terjadi, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

Nomor 7 tahun 1989 danpasal 430 HIR serta pasal 131 KHI MajelisHakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatansampai sekarang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal iniberpropesi sebagai perawat, telah mengajukan Surat Keputusan Izin untukmelakukan perceraian Nomor : 126/KEP.GUB/BKD4/2018 tanggal 19Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi, hal tersebut sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerinah

No.10 Tahun1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawa Negeri Sipil,Peraturan Pemerinah No.45 Tahun 1990, jo SE.BAKN No.48 Tahun 1990,maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkanuntuk diterima;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikutiproses mediasi namum berdasarkan laporan mediator yang bernamaHal 6 of 12 Hal Put.No.174/Padt.G/2018/PA.JmbH.Syaruddin Said SHI (Non Hakim) tanggal tanggal 2 April 2018 mediatorgagal mendamaikan Penggugat dengan

sebagaiman yang didalilkan oleh Peggugat ;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telahmerupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugattelah pecah, dan sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untukditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telahHal 9 dari 14 hal Putusan No.18/Pdt.G/2013/PA.Pstterdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerinah

tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yangmengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah omor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinah

bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah halhal sebagaiman yangdidalilkan oleh Peggugat ;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakan buktibahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendisendirumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakanbahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage )sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerinah

tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandungabstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ;Menimban, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai denganPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinah

bahwa yang menjadi sebab perselisihanadalah halhal sebagaiman yang didalilkan oleh Peggugat ;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinah

tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yangmengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah omor 9 Tahun 1975 ;Menimban, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinah

eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan bungungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk dan para pihak harus mendaftarkan akta perceraian ini Kepada Kantor Catatan sipil yang berwenang untuk itu guna mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah

danjawaban yang baik di terima Penggugat malah Tergugat mengantar pulangHalaman 2 dari 5 putusan NomorPenggugat kerumah orang tua Penggugat dan menyatakan menceraikanPenggugat;Bahwa terhitung sampai di ajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan AgamaPalembang antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sudah 2 (dua)bulan sudah saling tidak memperdulikan lagi dan sudah pisah tempat tinggal.Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (g) dan(f) jo Pasal 19 huruf (g) dan (f) Peratura Pemerinah

., akan tap Mapa svatanh kar pean ange kona te an " at (ke paikan), atria peran btn yr ttaprange a m sh ae Se erg 3 Ae aH ahs ee SE als dalam Fasal 19 huruf ) Persturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 .Jo Pasal116 hurd ) Kompled Huan ieee, make Gugeten FAngaNGm siensepalutnye untuk dikabulkan,Manimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Normor $0 Tahun 2008Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undangindang Nomar 7 Tahun1989 tartar Peradilan n Agama diperintahkan kepada Paniters PengadilanAgana

Sipil Pemerintahan di Kabupaten Toba Samosir, dimana perkawinan ini dilangsungkan dan Kota Bandung tempat dimana perceraian ini terjadi, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun denganTergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatansampai sekarang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal iniberpropesi Guru, telah mengajukan Surat Keputusan Izin untuk melakukanHal 6 of 13 Hal Put.No.859/Pdt.G/2017/PA.Jmbperceraian Nomor : 770/UN21/KP/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yangdikeluarkan oleh Rektor UNJA, dengan demikian gugatan Penggugat telahmemenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerinah

No.10 Tahun1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawa Negeri Sipil,Peraturan Pemerinah No.45 Tahun 1990, jo SE.BAKN No.48 Tahun 1990,maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkanuntuk diterima;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpada pokoknya adalah Tergugat sering pulang tengah malam atau pagidengan alasan pekerjaan, kKemudian penggugat menemukan sms dari Hptergugat ke wanita lain, dan tergugat mengakui ada hubungan denganwanita lain

(f) dan (g) Peraturan Pemerinah RI.

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) joPasal 19 huruf (f) Peratura Pemerinah RI nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi"antara suami istri terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. maka sudahterdapat cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatanperceraian di hadapan Pengadilan Agama.6.

mempertahankanrumah tangga yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Acehberpendapat, bahwa alasan Penggugat yang menyatakan terjadinyaperselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat mengalami penyakit ejakulasi dini tidak dapat diterima oleh MajelisHakim, sebab penyakit tersebut bukan penyakit yang mengakibatkan seorangsuami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dikehandaki olehPasal 19 (e) Peraturan Pemerinah

Bahwa, Pemohon adalah: anggota Veteran Republik Indonesiaberdasarkan Petikan surat Keputusan Nomor: SKEP/27/03/36/AXVII/VI/1996, tanggal 13 Juni 1996. tentang Pengakuan, Pengesahandan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang KemerdekaanRepublik Indonesia/ Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesiaberdasarkan peraturan Pemerinah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 08Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RIDirektorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.8.

PEMERINAH RI CQ. BPN PROP.KALTIMCQ. KANTOR BPN KOTABALIKPAPAN, beralamat jalan marsma Iswahyudi no. 40 kota Balikpapan,diwakili kuasanya ; H.SSYAMSUDDIN, SH. , RIZAL FACHLEVI, SH.,AHMAD SAFRUDDIN, SH.., dan HUSEN, SH.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010, telah dilangsungkan perkawinanyang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wanea, Kabupaten Manadosebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 408 / 01 / IX / 2010,Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukumagama dan sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 joPeraturan Pemerinah No. 9 Tahun 1975;Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.133/Pdt.G/2018/PA.Ktg2.